Diungkapkan Bupati Yuhronur, bahwa koordinasi dengan berbagai pihak telah dilakukan. Mulai dari pemerintah pusat hingga ke ke tingkat RT/RW dengan harapan JLU Lamongan ini dapat terwujud. “Kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak dan mudah-mudahan dapat menjadi langkah awal yang baik. Ayo nang didadekno dalan iki (ayo segera direalisasi jalan ini), dadi dalan sing kenek dilewati (jadi jalan yang bisa dilewati). Semoga prosesnya lancar dan tidak ada kendala, serta bisa dimanfaatkan oleh semua orang,” ucapnya, Minggu (22/05/2022) tadi.

Dengan adanya dua perlintasan kereta api (palang pintu kereta api), tambahnya, sudah beroperasinya double track dengan frekuensi kereta yang lewat 60 kereta/hari, juga sering terjadinya kemacetan pada jam-jam sibuk. Serta, kondisi jalan yang sudah tidak memungkinkan karena volume dan arus lalu lintas yang padat, JLU ini dapat dijadikan sebagai solusi untuk mengurai kemacetan dan menurunkan resiko kerusakan jalan.

Baca juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

Diungkapkan Bupati Yuhronur, pembangunan JLU yang diusulkan sepanjang 7,15 km, ini memiliki dampak sosial dan ekonomi bagi warga Lamongan. Dampak sosial berupa peningkatan aksesibilitas masyarakat hingga tingkat keselamatan pengguna jalan.

Selain itu, secara ekonomi adanya JLU ini dapat membuka peluang bagi pengembangan kegiatan ekonomi, pemandaatan SDA, pengembangan sentra-sentra produksi pada kawasan jalur lintas logistik utama (jalan Pantura Jawa), serta meningkatkan aksesibilitas pada koridor dan kawasan-kawasan produksi. Sehingga, mampu meningkatkan produktivitas.

“Saya harapkan, kita semua memiliki spirit yang sama. Keinginan yang sama dan mudah-mudahan karena semangat, spirit dan keinginan yang sama dalam mewujudkan pembangunan jalan, ini nanti akan terwujud,” tambahnya.

Menurut Kepala Dinas PU Bina Marga Lamongan, Sujarwo, saat ini proses pembangunan JLU sudah ada pada review Detail Engineering Desain (DED). Ditambahkan, bahwa Lahan yang terdampak sebagian besar wilayah tambak di wilayah Kelurahan Sidokumpul, Sukorejo, Kecamatan Lamongan dan Kecamatan Deket. (zen/sit)

“Benar, memang hingga saat kini proses pembebasan lahan JLU tidak ada progres apapun,’’ kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Lamongan Moch. Faiz Junaidi.

Dijelaskan Faiz, sebelumnya sudah ada penetapan lokasi (penlok) oleh Gubernur Jatim yaitu untuk kebutuhan tanah untuk jalur lingkar utara (JLU) Lamongan sebesar 295.059 meter persegi (M2).

“Sedangkan hingga saat ini diketahui yang sudah dibebaskan sekitar 211.426 M2. Sehingga masih kurang sekitar 83.633 M2 atau 28,34 persen,” ujarnya. Senin (17/2/2020)

Selain itu, ditegaskan Faiz, terkait pembebasan lahan tersebut, sebelumnya juga melibatkan Balai Besar Jalan Nasional (BBJN) VIII, Kabag Hukum, BPN Lamongan, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, pihak Kecamatan Deket, Kades Plosowahyu, dan Sekretaris Desa Rejosari.

“Memang sampai sekarang masih belum ada informasi lebih lanjut dari BBJN terkait kekurangan lahan yang dibebaskan, sehingga tidak ada progres alias berhenti,” tegasnya

Tak hanya itu ditegaskan Faiz, untuk pembebasan sisa lahan 83.633 M2 tersebut sudah dianggarkan sebesar Rp. 60 Miliar.

” Yang jelas nanti Harga tanah harus menyesuaikan harga appraisal (penafsiran harga), serta ada lembaga independen appraisal yang telah ditunjuk dan Nanti lembaga independen appraisal yang akan melakukan survei,’’ tuturnya menegaskan.

Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lamongan, H. Darwoto mengaku dirinya belum mengetahui terkait kelanjutan pembebasan lahan untuk jalur alternatif yang anggaranya bersumber dari APBN.

“Saya hanya mendengar sebelumnya bahwa Pemerintah Kabupaten Lamongan mulai Bupati Masfuk dulu sudah merencanakan JLU sebagai upaya untuk memecah kemacetan di jalan pantura yang melewati rel ganda tersebut,” ujarnya.

Bahkan, H. Darwoto mengatakan dirinya juga sempat tidak mengikuti perkembangan selanjutnya, dan ia berharap jika pembebasan lahan tersebut belum diselesaikan oleh Pemkab Lamongan maka dalam waktu dekat harus diselesaikan kendati JLU sangat dinanti masyarakat Lamongan.

“Sudah lama saya tidak mengikuti perkembangan Jalur Lingkar Utara, namun kalau memang pembebasan lahan belum diselesaikan, maka harus dituntaskan dan segera direalisasikan, karena JLU sangat dinanti oleh seluruh masyarakat Lamongan,” ujarnya berharap. (aju/zen/yan)