Ke tujuh kelurahan penerima manfaat itu, masing-masing Kelurahan Kaliwates, Mangli, Kebonagung, Tegal Besar, Sempusari, Kepatihan dan Kelurahan Jember Kidul. Kegiatan sendiri, dimulai sekitar pukul 08.00 pagi.

“Hanya tinggal beberapa warga, yang belum mengambil karena sesuatu yang tidak bisa ditinggalkan. Besaran nominal uang yang diterima, yakni Rp 200 ribu. Jadi total keseluruhan Rp 749 ribu,” kata Camat Kaliwates, Bambang Saputra, saat dikonfirmasi di kantornya, Selasa (17/11).

Bambang menambahkan, dalam proses pengambilan JPS penerima manfaat, tetap harus mentaati protokol kesehatan. Sebelum memasuki kantor, warga masyarakat wajib mencuci tangan dengan memakai sabun di tempat yang telah disediakan dan memakai masker. Selama antrean, juga harus jaga jarak.

“Untuk mengantisipasi kerumunan warga di tempat atau saat penyaluran, tiap kelurahan melibatkan Babinkamtibmas dan Babinsa, untuk mengatur warga dan memperingatkan masyarakat. Tujuannya, agar tidak melakukan atau terjadi kerumunan,” tambahnya. (bud/sit)

Saat ini pihaknya tengah meminta kepada semua Kepala Desa (Kades) dan Lurah di Kabupaten Malang untuk melakukan pemutakhiran data, atau pencocokan data. Hal itu dilakukan agar bantuan yang disalurkan bisa benar-benar tepat sasaran bagi warga yang terdampak pandemi Covid-19.

“Kami minta semua kepala desa (Kades) dan lurah di Kabupaten Malang untuk melakukan seleksi dan pencocokan data, karena yang akan mendapatkan bantuan JPS ini warga yang benar-benar terdampak. Salah satunya warga yang tidak punya penghasilan selama wabah virus Corona,” ucap Kepala Dinsos Pemkab Malang, saat ditemui diruang kerjanya.

Lebih lanjut Hasyim menjelaskan, warga yang dinilai terdampak pandemi Covid-19 dan berhak mendapat bantuan adalah yang salah satunya hingga kehilangan penghasilan. Dan diharapkan bisa mendapat bantuan sebagaimana mestinya.

“JPS itu untuk warga yang terdampak, lantaran kehilangan penghasilan akibat Pandemi Covid-19. Batuan itu berupa paket sembako,” jelasnya.

Hasyim menyebut, kondisi yang ada saat ini, ternyata masih banyak ditemukan warga yang termasuk ke dalam keluarga mampu namun turut mengajukan agar mendapat bantuan. Dan untuk itu lah menurutnya, verifikasi dan validasi data perlu untuk dilakukan.

“Banyak warga yang tidak terdaftar, validasi ini harus cepat dirampungkan agar segera dilaporkan ke Pemprov Jatim,” terangnya.

Bantuan JPS tersebut, tambah Hasyim, Pemprov Jatim telah menggelontorkan sebanyak 50 ribu paket sembako selama Tiga kali, dan Pemkab Malang juga telah memberikan bantuan paket sembako sebanyak 280 ribu Kepala Keluarga (KK) yang tersebar di wilayah Kabupaten Malang.

“Kami telah memberikan bantuan paket sembako ke 280 ribu KK untuk satu kali. Kalau JPS tiga kali, sedangkan untuk BST (Bantuan Sosial Tunai) dari Pemerintah pusat diberikan enam kali (Sampai Desember) dengan besarnya saat ini menjadi Rp 300,000,” pungkasnya.

Dari informasi yang dihimpun, ada beberapa warga dari beberapa wilayah di Kabupaten Malang yang mengeluhkan adanya ketidaktepatan penerima bantuan sosial tersebut. (iki/yan)

Mereka mendapatkan bantuan JPS berupa paket sembako dan uang tunai sebesar Rp 200 ribu. Bantuan itu secara simbolis diaerahkan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada perwakilan sejumlah mahasiswa NTT yang ada di kawasan Malang. Totalnya sebanyak 621 nahasiswa yang mendapat bantuan. Dengan rincian mahasiswa asal Panusa/Adonara sebanyak 255 orang, mahasisea asal Flores Timur Daratan sebanyak 182 orang, dan mahasiswa Solor sebanyak 3 orang.

“Bantuan pangan ini kami harapkan mampu memberikan stimulan pada para mahasiswa yang non KTP Jatim tapi ada di Jatim dan terdampak covid-19. Terutama selama pandemi aktivitas sosial ekonomi yang dilakukan mengalami hambatan termasuk aktivitas perekonomian,” ujar Khofifah.

Gubernur perempuan pertama Jatim ini menyebutkan bahwa penyaluran bantuan pada mahasiswa luar Jatim ini didasarkan dari pengisian radar bansos. Radar bansos ini merupakan kanal menjaring informasi terkait masyarakat luar Jatim namun ada di Jatim dan membutuhkan intervensi karena terdampak covid-19.

Usai prosea penyaluran JPS ini, Gubernur Khofifah mendapatkan informasi dari mahasiswa NTT bahwa masih ada sekitar 5.000 mahasiswa yang belum mendapatkan bantuan sosial. Mereka juga tengah dalam kondisi sulit karena tidak bisa pulang kampung dan tidak mendapatkan kiriman uang dari orang tua.

“Kami akan tambah bansosnya sebanyak 5.000 paket lagi tetapi tolong dilengkapi datanya,” Khofifah. Dia meminta Gugus Tugas Percepapatan Penanganan Covid-19 Jatim untuk melakukan pendataan dan menyalurkan bantuan pada mereka. Di sisi lain, bantuan JPS Pemprov Jatim yang diberikan melalui radar bansos diberikan juga untuk warga Jatim yang ada di luar Jatim, serta warga luar Jatim namun yang ada di Jatim.

Menurut Veronica Kelen, mahasiswi Tribuana Tungga Dewi asal NTT bahwa dirinya dan teman-temannya ikut terdampak pandemi Covid-19. ” Orang tua kami sejak April 2020 sudah ridak bisa mengirim uang untuk kami. Orang tua kami bertani, saat ini mereka kesulitan menjual hasil panen. Kami juga tidak bisa pulang karena peraturan pemerintah. Terimakasih karena peduli kepada kami,” ujar Veronica dalam sambutannya. (gie/yan)