Dalam sambutannya, HM Sanusi menjelaskan bahwa Kementerian PAN-RB selama ini telah banyak memberikan atensinya terhadap jalannya roda pemerintahan di tingkat daerah. Pemkab Malang sendiri, sangat termotivasi dengan dukungan dan pendampingan yang diberikan, termasuk melalui evaluasi terhadap pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemkab Malang.

Dimana hal ini, tambahnya Bupati Sanusi, juga bertujuan untuk melihat sejauh mana kemajuan pelaksanaan program Reformasi Birokrasi dalam rangka mencapai sasaran. Yakni, mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima.

Bupati Malang juga meminta agar dilakukan Pendidikan Pelatihan (Diklat) pada ASN, untuk meningkatkan kompetensi agar reformasi birokrasi di Kabupaten Malang, semakin meningkat. Dirinya juga menegaskan, bahwa di Kabupaten Malang sudah tidak ada jual beli jabatan.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Pemkab Malang juga terus meneguhkan komitmen untuk mewujudkan ASN profesional dan cerdas, melalui penguatan budaya kerja, sesuai dengan Core Values ASN Berakhlak sebagai strategi transformasi pengelolaan ASN, menuju World Class Government,” kata HM Sanusi.

Sementara itu, Menteri PAN-RB, Azwar Anas, dalam arahannya mengambil tema ‘Bergerak untuk Reformasi Birokrasi Berdampak’. Pada kesempatan pertama, Menteri Azwar Anas, menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo mengenai Reformasi Birokrasi. Ada tiga garis besar arahan Presiden Jokowi, meliputi birokrasi yang berdampak dirasakan langsung oleh masyarakat, kemudian reformasi birokrasi bukan tumpukan kertas dan terakhir birokrasi yang lincah dan cepat.

Kemudian Menteri Azwar Anas menjelaskan, penerapan Reformasi Birokrasi (RB) tematik dengan menerjemahkan arahan Presiden Jokowi meliputi RB Pengentasan Kemiskinan, RB Peningkatan Investasi, RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden, dan RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan.

 “Kemudian RB Tematik bertujuan mempercepat manfaat program pembangunan, dengan keharusan berkontribusi langsung ke program prioritas Presiden, serta mempercepat penyelesaian permasalahan utama di masyarakat. Dengan fokus pengentasan kemiskinan, memudahkan investasi, akselerasi digitalisasi administrasi pemerintahan, dan tematik prioritas presiden,” jelasnya. (pro/gie)

Wakil Bupati Malang, H Didik Gatot Subroto, yang hadir dalam kegiatan ini, mengapresiasi Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) yang telah memberikan kesempatan bagi seluruh pejabat dan ratusan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, untuk ‘ngangsu kaweruh’ upaya pencegahan tindak pidana korupsi berupa jual beli jabatan. Termasuk, juga peningkatan integritas dan kualitas pelayanan secara menyeluruh.

Dijelaskan, bahwa ASN sudah sepatutnya memiliki sikap antikorupsi demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Untuk itu, nilai-nilai integritas mutlak harus dimiliki oleh para ASN agar terhindar dari godaan korupsi. Ada dua peran ASN dalam perkara korupsi, yaitu sebagai objek yang diberantas karena korupsi atau sebagai objek pemberantas korupsi.

Dalam kesempatan ini, Wakil Bupati Malang menekankan tentang pemberantasan jual beli jabatan. Dimana, bahwa hal tersebut bukanlah hal yang baru dalam lingkup birokrasi. Hal tersebut mencuat, sejak sistem otonomi daerah diterapkan. Imbasnya, integritas sebagai pejabat birokrasi dan pelayan publik pun dipertaruhkan.

Pengangkatan jabatan atau promosi pegawai, tambahnya, haruslah berpegang pada profesionalitas dan prestasi yang berhasil dicapai oleh pegawai, serta kompetensi dan kebutuhan organisasi itu sendiri.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Adapun dampak yang lebih serius dari ketidaksesuaian mekanisme birokrasi tersebut, diantaranya banyak dijumpai penyalahgunaan wewenang, penyimpangan, pembiaran, juga aktivitas maladministrasi lainnya di dalam menjalankan roda pemerintahan. “Selama ini, Pemerintah Kabupaten Malang sendiri terus berkomitmen untuk menjalankan roda birokrasi dan pelayanan yang transparan. Secara konsisten, komitmen tersebut terus kami tingkatkan guna mewujudkan pelayanan publik yang prima. Hasilnya, Pemerintah Kabupaten Malang juga telah meraih penghargaan dari Komisi Aparatur Sipil Negara dalam Anugerah Meritokrasi KASN dengan predikat baik pada 8 Desember 2022 lalu,” jelasnya.

Pencapaian tersebut, merupakan bukti keseriusan Pemerintah Kabupaten Malang dalam penataan Aparatur Sipil Negara. Di dalamnya mencakup proses penempatan dan penjaringan para pejabat, juga pegawai di lingkungan Pemkab Malang.

Hal tersebut, sekaligus menjadi pendorong dalam melaksanakan tugas-tugas birokrasi yang secara spesifik mengacu pada Sistem Merit, sebagai bagian dari agenda pembangunan pada sektor peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing. “Pencapaian itu juga menjadi bukti bahwa Pemerintah Kabupaten Malang, telah menjalankan sistem pemerintahan yang profesional, terintegrasi, berkinerja tinggi, mampu melayani publik dengan baik, sejahtera, berdedikasi serta memegang teguh nilai dasar dan kode etik Aparatur Sipil Negara,” kata Wabup Malang.

Kegiatan itu, dihadiri oleh Asisten Komisioner KASN, Sumardi, Analis Kebijakan KASN, Inspektur Kabupaten Malang, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Kabupaten Malang, Jajaran Kepala OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, Camat dan Sekcam se Kabupaten Malang juga turut hadir secara langsung maupun virtual. (pro/gie)

MAW sendiri, diketahui dan tidak lain adalah Mukti Agung Wibowo atau Bupati Pemalang. Sementara lima tersangka lainnya, adalah mereka yang berada di lingkaran Pemkab Pemalang.

“Kronologis tangkap tangan berlangsung Kamis, 11 Agustus 2022. KPK menerima informasi terkait dugaan adanya penerimaan sejumlah uang oleh MAW selaku Bupati Kabupaten Pemalang dari beberapa pejabat Pemkab Pemalang dan pihak lainnya,” kata Firli Bajuri.

Selanjutnya, tambah Firli, Tim KPK segera bergerak dan menindaklanjuti informasi tersebut. Dari pemantauan Tim KPK, akhirnya mengetahui MAW selaku bupati beserta rombongan pergi ke Jakarta dan mendatangi salah satu rumah yang berada di wilayah Jakarta Selatan, dengan membawa sebuah bungkusan yang diduga berisi uang yang telah diterimanya.

Setelah itu, terang Ketua KPK, MAW keluar dan menuju ke Gedung DPR RI menemui seseorang. Ketika MAW beserta rombongan keluar dari Gedung DPR RI, Tim KPK langsung mengamankan MAW beserta rombongan dengan uang dan bukti-bukti.

Sementara itu, urainya, bersamaan dengan penangkapan di Jakarta, Tim KPK juga bergerak mengamankan beberapa pihak dari unsur pejabat di lingkungan Pemkab Pemalang dan melakukan pengamanan (segel) terhadap ruangan kerja di Pemkab Pemalang dan juga rumah dinas.

“Berikutnya, MAW bersama rombongan dibawa ke gedung Merah Putih KPK untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Adapun barang bukti dalam perkara ini, diantaranya uang tunai sejumlah Rp136 juta, buku tabungan Bank Mandiri atas nama AJW dengan total uang yang masuk sekitar Rp 4 miliar, slip setoran Bank BNI atas nama AJW dengan jumlah Rp 680 juta dan kartu ATM atas nama AJW yang digunakan MAW,” terangnya.

Dari berbagai pengumpulan informasi dan bahan keterangan terkait dugaan tindak pidana korupsi dimaksud, papar Firli, KPK melakukan penyelidikan dan ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup. Sehingga, KPK meningkatkan status perkara ini ke tahap penyidikan dengan mengumumkan enam tersangka.

“Pertama, MAW sebagai Bupati Pemalang. Lalu, AJW, SM, SG, YN dan MS,” tambah Firli.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sekedar diketahui, AJW sendiri tidak lain adalah Adi Jumal Widodo, selaku Komisaris PD AU (Aneka Usaha). SM adalah Slamet Masduki, selaku Pj Sekda. Kemudian ada SG alias Sugiyanto, Kepala BPBD, YN atau Yanuarius Nitbani, sebagai Kadis Kominfo, MS atau Mohammad Saleh, sebagai Kadis Pekerjaan Umum.

Masih menurut Ketua KPK, untuk keperluan proses penyidikan, Tim Penyidik melakukan upaya paksa penahanan kepada para tersangka untuk 20 hari pertama atau terhitung mulai tanggal 12 Agustus hingga 31 Agustus 2022 di Rutan KPK. “MAW ditahan di Rutan pada Gedung Merah Putih, AJW ditahan di Rutan pada Kavling C1, SM ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur dan SG ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan YN ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur dan MS ditahan di Rutan KPK pada Pomdam Jaya Guntur,” paparnya.

Mengenai konstruksi perkara sendiri, disampaikan Firli, diduga telah terjadi saat MAW yang menjabat Bupati Pemalang periode 2021 hingga 2026, beberapa bulan setelah dilantik menjadi Bupati Pemalang, melakukan perombakan dan pengaturan ulang terkait posisi jabatan untuk beberapa eselon di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Sesuai arahan MAW, Badan Kepegawaian Daerah Pemkab Pemalang membuka seleksi terbuka untuk posisi jabatan pimpinan tinggi Pratama (JPTP).

Dalam pemenuhan posisi jabatan tersebut, urainya, diduga ada arahan lanjutan dan perintah MAW yang meminta agar para calon peserta yang ingin diluluskan untuk menyiapkan sejumlah uang. Terkait teknis penyerahan uang, dilakukan melalui penyerahan tunai lalu oleh AJW dimasukkan ke dalam rekening banknya untuk keperluan MAW. Sebelumnya, MAW menugaskan AJW yang adalah orang kepercayaannya untuk mengumpulkan uang dari para calon pejabat tersebut.

“Adapun besaran uang untuk setiap posisi jabatan bervariasi disesuaikan dengan level jenjang dan eselon dengan nilai berkisar antara Rp 60 juta hingga Rp 350 juta. Pejabat yang akan menduduki posisi jabatan di Pemkab Pemalang, diantaranya SM untuk jabatan Pj Sekda, SG untuk jabatan Kepala BPBD, YN untuk jabatan Kadis Kominfo dan MS untuk jabatan Kadis PU,” jelas Ketua KPK.

Terkait pemenuhan posisi jabatan di Pemkab Pemalang, tambahnya, diduga MAW melalui AJW telah menerima sejumlah uang dari beberapa ASN di Pemkab Pemalang maupun dari pihak lain seluruhnya berjumlah sekitar Rp 4 Miliar. Sejumlah uang yang yang telah diterima MAW melalui AJW, selanjutnya dipergunakan untuk berbagai keperluan pribadi MAW.

“MAW juga diduga telah menerima uang dari pihak swasta lainnya terkait jabatannya selaku bupati sejumlah sekitar Rp 2,1 miliar dan hal ini akan terus didalami lebih lanjut oleh KPK,” tegas Ketua KPK.

Sebagaimana diberitakan Memontum.com sebelumnya, ada sedikitnya 23 orang yang diamankan KPK dalam OTT, Kamis (11/08/2022) sore. Dari sejumlah pejabat yang diamankan, didominasi dari kepala dinas. Sementara dalam rilis maa ini, total ada sekitar 34 orang yang diamankan. (sit)

Ketua DPRD Bondowoso, H. Ahmad Dhafir, saat dikonfirmasi membenarkan telah mendapat tembusan dari KASN atas undang yang ditujukan pada anggotanya Ulfa, sapaan Siti Musyrafatul Manna Wassalwa. Bahkan, Ketua Badan Kehormatan (BK) DPRD Bondowoso, pun  juga mendapat tembusan dari KASN. Jadi, tembusan suratnya dua, yakni kepada Ketua DPRD dan Ketua BK.

“Seperti yang tertera didalam suratnya, Ulfa diundang untuk dimintai keterangan atas pengaduan masyarakat dan hasil klarifikasi kepada sejumlah ASN Pemkab Bondowoso,” jelas Politisi PKB tersebut.

Karenanya, lanjutnya, Pasal 31 ayat (1) huruf b Jo Pasal 32 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara disebutkan, KASN bertugas melakukan pengawasan atas pembinaan profesi ASN. Dan KASN berwenang meminta klarifikasi dan atau dokumen yang diperlukan dari Instansi pemerintahan untuk pemeriksaan laporan atas pelanggaran norma dasar, serta kode etik, dan kode perilaku Pegawai ASN.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Secara terpisah, Bupati LIRA, Ahroji SH, mengatakan bahwa anggota DPRD dari Fraksi PPP tersebut, memang diundang oleh Komisi ASN dan dijadwalkan pada Senin 20 Desember jam 10.00. Dia akan dimintai keterangan soal dugaan jual-beli jabatan.

“Pendatang baru di Gedung Legislatif tersebut, diminta hadir ke Kantor Komisi Aparatur Sipil Negara, untuk dimintai keterangan,” kata Roji, sapaannya pada Memontum.com, Selasa (21/12/2021).

Bahkan, lanjutnya, Ketua DPRD dan Ketua BK, Drs Bambang Mujiono, juga mendapat tembusan.

“Pemanggilan itu memang benar, karena Ketua DPRD dan BK, juga mendapat tembusan,” ujarnya ringan. (sam/zen/sit)

Memontum Probolinggo – Usaha tim penyidik KPK dalam mengembangkan dugaan tindak pidana korupsi (TPK) jual beli jabatan, yang menyeret nama Bupati Probolinggo non aktif, PTS, bersama suaminya, HA, akhirnya membuahkan hasil. Selain menjerat keduanya bersama 20 tersangka lain dengan TPK jual beli jabatan, nyatanya terhadap PTS dan HA, kembali mendapat tambahan penetapan tersangka oleh penyidik KPK.
Ada pun sangkaan TPK yang diberikan kepada keduanya, yaitu dugaan TPK Gratifikasi dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Penetapan tersangka hasil pengembangan dugaan kasus sebelumnya itu, disampaikan Selasa (12/10/2021).

baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Dalam perkara ini, setelah ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup, tim penyidik melakukan pengembangan perkara. Khusus untuk tersangka PTS dan tersangka HA, kembali menetapkan kedua tersangka tersebut dengan dugaan TPK Gratifikasi dan TPPU,” kata Plt Jubir (juru bicara) KPK, Ali Fikri.
Ditambahkan Ali Fikri, pengumpulan alat bukti untuk pengembangan perkara dimaksud, saat ini telah dilakukan. Diantaranya, dengan memanggil saksi-saksi yang diduga mengetahui perbuatan para tersangka.
“Senin (11/10/2021) kemarin, bertempat di Polres Probolinggo Kota, Tim Penyidik telah memeriksa sejumlah saksi untuk tersangka PTS dkk,” terangnya Ali Fikri.
Selain meminta keterangan 11 saksi yang diantaranya adalah Sekda, tiga kepala dinas dan anggota DPRD, Ali Fikri juga menerangkan, bahwa beberapa hari sebelumnya juga meminta keterangan saksi lain. Seperti Sabtu (09/10/2021), bertempat di Polres Probolinggo Kota, Tim Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan saksi-saksi. Diantaranya, satu saksi pihak swasta dan lima nama berstatus PNS.
“Nunik, wiraswasta. Miske, Moana Dita, El Shinta, Winda Permata dan Tatug Edi, PNS,” paparnya.
Ditambahkan, dalam pemeriksaan saksi itu, seluruh saksi hadir dan dikonfirmasi antara lain terkait dengan dugaan penerimaan sejumlah uang dan kepemilikan aset dari tersangka PTS dan tersangka HA.
Sebagaimana diberitakan, sebelum ditetap sebagai tersangka TPK jual beli jabatan, Bupati Probolinggo bersama suami, tertangkap operasi tangkap tangan (OTT) tim penyidik KPK. Dari OTT itu, kemudian mengembangkan ke sejumlah nama dan akhirnya 22 nama ditetapkan sebagai tersangka TPK Jual Beli Jabatan. (sit)

Tidak heran, jika kemudian KPK menetapkan empat orang sebagai penerima dan 18 lainnya sebagai pemberi, dalam pengembangan penyidikan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati dan suami. Termasuk, mengaku prihatin atas TPK secara berjamaah itu.

Baca Juga:

• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas
• Wali Kota Probolinggo Dorong Penerapan Dashboard Monitoring di RSUD dr Mohammad Saleh
• Jaga Ekosistem Perairan, Wali Kota Probolinggo 4 Tebar Bibit Ikan di Ranu Sentong

“KPK menyesalkan terjadinya jual beli jabatan di tingkat desa yang dilakukan secara massal seperti ini. Hal ini sangat menciderai keinginan masyarakat untuk memiliki kepala desa yang amanah dan memikirkan kepentingan rakyatnya,” Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata di Gedung KPK-Jakarta, Selasa (31/08) tadi.

Lantas, bagaimana nama-nama lain bisa terlibat? Dalam konstruksi perkara, Wakil Ketua KPK menjelaskan, bahwa dengan akan dilaksanakannya pemilihan kepala desa (Kades) serentak tahap II di wilayah Kabupaten Probolinggo, yang awalnya diagendakan pada 27 Desember 2020, dilakukan pengunduran jadwal pemilihan sehingga terhitung dilaksanakan pada 9 September 2021 mendatang. Terdapat 252 kepala desa dari 24 kecamatan di Kabupaten Probolinggo, yang selesai menjabat.

“Untuk mengisi kekosongan jabatan kepala desa tersebut, maka akan diisi oleh penjabat kepala desa yang berasal dari para ASN di Pemkab Probolinggo dan untuk pengusulannya dilakukan melalui camat,” terang Alexander.

Selain itu, tambahnya, ada persyaratan khusus di mana usulan nama para pejabat kepala desa harus mendapatkan persetujuan Hasan Aminuddin (HA) selaku anggota DPR RI yang juga suami Bupati Probolinggo, P Tantriana Sari (PTS) dalam bentuk paraf pada nota dinas pengusulan nama sebagai representasi dari PTS dan para calon pejabat kepala desa juga diwajibkan memberikan dan menyetorkan sejumlah uang. Ada pun tarif untuk menjadi pejabat Kepala Desa sebesar Rp 20 juta, ditambah dalam bentuk upeti penyewaan tanah kas desa dengan tarif Rp 5 juta per hektare.

“Diduga ada perintah dari HA memanggil para camat untuk membawa para kepala desa terpilih dan kepala desa yang akan purnatugas. HA juga meminta agar kepala desa tidak datang menemui HA secara perseorangan akan tetapi dikoordinir melalui camat,” tambah Alexander.

Masih menurut Alexander, kemudian pada Jumat (27/08) atau beberapa hari sebelum OTT, 12 pejabat kepala desa menghadiri pertemuan di salah satu tempat di wilayah Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo. Di mana diduga dalam pertemuan tersebut telah ada kesepakatan untuk memberikan sejumlah uang kepada PTS melalui HA dengan perantaraan DK atau Doddy Kurniawan selaku Camat Krejengan.

“Pertemuan tersebut diantaranya dihadiri oleh AW (Ali Wafa), MW (Mawardi), MI (Maliha), MB (Mohammad Bambang), MR (Masruhen), AW (Abdul Wafi), KO (Kho’im) dan dari yang hadir ini telah disepakati untuk masing-masing menyiapkan uang sejumlah Rp 20 juta. Sehingga terkumpul sejumlah Rp 240 juta. Lalu untuk mendapatkan jabatan selaku pejabat kepala desa di wilayah Kecamatan Paiton, MR atau Muhammad Ridwan Camat Laiton, telah pula mengumpulkan sejumlah uang dari para ASN hingga berjumlah Rp 112.500.000 untuk diserahkan kepada PTS melalui HA. “Pada Minggu (29/08), tim KPK menerima informasi dari masyarakat akan adanya dugaan terjadinya penerimaan sejumlah uang oleh penyelenggara negara yang diduga sudah disiapkan dan diberikan oleh DK atau Doddy Kurniawan sebagai Camat Krejengen bersama SO atau Sumarno Kades Karangren. Sebelumnya, DK dan SO telah menyepakati dan menyiapkan proposal usulan nama-nama calon pejabat kepada desa serta sejumlah uang untuk diserahkan kepada HA, untuk dilakukan seleksi dan membubuhkan paraf sebagai tanda bukti persetujuan mewakili PTS. Saat diamankan oleh tim KPK, DK dan SO membawa uang sejumlah Rp 240 juta dan proposal usulan nama untuk menjadi pejabat Kepala Desa yang diduga berasal dari para ASN di pemerintah Kabupaten Probolinggo, yang mengungkap posisi untuk menjabat Kades di beberapa wilayah di Kabupaten Probolinggo. Sedangkan MR turut diamankan bersama uang Rp 112,500 juta di rumah kediaman pribadinya,” terang Alexander. (sit)

Tak hanya itu, jual beli jabatan ini juga membuat beberapa oknum pemerintahan kebal peraturan. Hal itu disampaikan oleh ketua RAR, Risang Bima Wijaya saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pemkab dan BKPSDA Bangkalan siang tadi, Kamis (10/10/2019).

“Sekarang ini pemerintahan Bangkalan sedang digerakkan oleh seorang jongos bernama Imron, dia yang menekan supaya ada jual beli jabatan. Kelakuan seperti itu mendapat dukungan dari kantor ini (BKPSDA,red) dan tetangganya ini inspektorat,” ucapnya.

Diketahui, Imron yang dimaksud adalah salah satu staff di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada bagian pengelolaan aset daerah. Tak hanya Imron, Risang juga menyebut dua nama lain yang terlibat.

“Ada di BUMD, Imron, Nawawi dan panca. mereka ada di bidang pengelolaan aset dan beberapa bidang lain,” terang Risang.

Baca : Endus Jual Beli Jabatan, RAR Tuntut Lelang JPT Diulang

Selain itu, Risang juga menantang BKPSDA untuk membuka berkas 132 pejabat yang dilantik kemarin,(9/10/2019). Risang meminta, BKPSDA cek ulang pangkat dan syarat para pejabat baru tersebut apakah sudah memenuhi ketentuan.

“Saya tantang buka berkas sekarang, cek lagi pangkat dan syaratnya apakah sudah sesuai. Kalau belum sesuai, cabut dan kembalikan pada jabatan sebelumnya,” tegasnya. (isn/nhs/yan)

Dugaan tersebut diperkuat dengan tidak lengkapnya syarat yang yang diajukan oleh calon Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Salah satunya, adanya calon yang masa kerjanya tidak sesuai dengan ketentuan yakni minimal 2 tahun atau 24 bulan.

Tak hanya itu, RAR juga menemukan adanya berkas yang tidak lengkap yang harus disertakan dalam seleksi awal administrasi. Contohnya, hasil pemeriksaan tes psikologi yang dikeluarkan RSUD Syamrabu tidak lengkap.

“Maka jika secara administrasi itu sudah cacat, kenapa bisa sampai ke tahap ahir. Kami meminta lelang jabatan ini di ulang,” ucap Ketua RAR, Risang Bima Wijaya,(2/9/2019).

Selain itu, Risang menduga ada ‘permainan’ pada dua instansi yakni Inspektorat dan BKPSDA. Keduanya diduga sama-sama pasang ‘tarif’ untuk menandatangani berkas tertentu.

“Keduanya itu berselingkuh, hasil anak haramnya itu salah satunya ya pejabat-pejabat yang ada dalam lelang itu,” tambahnya.

Menanggapi hal tersebut, Moh Fahri, Asisten Administrasi Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris Daerah mengaku akan menyampaikan hal tersebut pada Bupati. Sebab, saat massa mendemo Pemkab, Bupati sedang melakukan kegiatan dinas luar kota.

“Saya akan sampaikan seluruh aspirasi ke bapak bupati, sebab beliau saat ini sedang ada tugas luar kota,” ucapnya. (isn/nhs/yan)

“Bagi siapa saja yang menemukan makelar jabatan atau orang yang mengaku membayar untuk mendapatkan jabatan di Pemkab Gresik. Bupati minta segera melapor. Bagi pelapor akan mendapatkan hadiah,” hal ini seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab, Rabu (8/11/2017).

Bagi pelapor yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan laporan terbukti benar. Bupati menjanjikan Kenaikan Pangkat satu tingkat. Sedangkan bagi pelapor dari masyarakat umum, maka pelapor akan diberangkatkan umroh gratis.

“Tentu laporannya harus disertai dengan bukti dan saksi. Bukan laporan abal-abal yang hanya katanya dan katanya” ungkap Suyono. Adanya isu jual beli jabatan selalu terjadi saat menjelang mutasi pejabat. Entah dari mana sumbernya, namun isu ini sempat membuat beberapa orang terpengaruh.

Mungkin saja ada orang yang memanfaatkan isu ini atau malah membuat isu ini sekaan-akan benar adanya dengan menawarkan jabatan dengan tarif sejumlah uang. “Jangan percaya apabila ada orang menawarkan jabatan tertentu dengan meminta imbalan sejumlah uang. Sebaiknya laporkan saja ke Bupati, atau ke Baperjakat,” pinta Suyono.

Namun demikian, memang ada orang yang memanfaatkan situasi ini untuk melancarkan aksi penipuan. Mereka menawarkan jabatan dengan meminta uang.

“Tapi percayalah, orang yang menawarkan jabatan dan meminta uang tersebut tidak ada hubungannya dengan baperjakat. Tidak ada hubungannya dengan penempatan jabatan, karena memang mereka adalah penipu” ujar Suyono.

Dia berharap, jangan percaya dengan penipu yang berjanji menempatkan pada jabatan tertentu dengan membayar sejumlah uang. (sgg/yan)