Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa regulasi tersebut sebagai kado bagi buruh pada momentum May Day tahun ini. “Permenaker 7 Tahun 2026 sudah keluar hari ini dan menjadi kado May Day bagi pekerja. Aturan ini, mengatur pekerjaan alih daya agar tidak semua sektor bisa di outsourcingkan,” ujar Arif, Jumat (01/05/2026) tadi.

Arif menjelaskan, regulasi baru tersebut membatasi jenis pekerjaan yang diperbolehkan menggunakan tenaga outsourcing. Yaitu, pekerjaan tertentu yang sifatnya penunjang operasional perusahaan yang diperkenankan.

“Contohnya seperti driver, cleaning service, kelistrikan dan pekerjaan penunjang lainnya. Di luar itu tidak boleh lagi dialihdayakan,” katanya.

Baca juga :

Menurutnya, kebijakan tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian kerja sekaligus menjawab keluhan buruh terkait dominasi pekerja berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Selama ini, status PKWT dinilai menjadi persoalan utama pekerja karena perusahaan dapat mengakhiri hubungan kerja tanpa kewajiban jaminan pensiun sebagaimana pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

“Ini memang menjadi aspirasi besar serikat pekerja. Mereka ingin pekerja tetap lebih banyak agar hak-hak jangka panjang bisa terpenuhi,” tambahnya.

Aturan ini, kata Arif, segera dibahas dalam forum Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit yang melibatkan pemerintah, pekerja dan pengusaha. Kebijakan yang menjadi kewenangan daerah akan langsung ditindaklanjuti, sementara perubahan regulasi yang menjadi kewenangan pusat tetap menunggu revisi Undang-Undang Ketenagakerjaan.

“Kami tinggal menunggu arah Undang-Undang Tenaga Kerja yang sedang dibahas. Biasanya setelah UU disahkan, Permenaker akan menjadi aturan teknis pelaksanaannya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Bahkan, selama angkutan masa libur Lebaran 2026, jumlah penumpang bandara tercatat naik sekitar 5 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Periode angkutan libur Lebaran yang berlangsung selama 18 hari, atau mulai 13 hingga 30 Maret 2026, dalam rentang waktu tersebut total penumpang yang dilayani Bandara Banyuwangi mencapai 7.459 orang.

General Manager Kantor Cabang Bandara Internasional Banyuwangi, Mohamad Holik Muardi, menjelaskan bahwa angka tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan periode Lebaran tahun lalu. “Tumbuh 5 persen jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu dengan 7.115 orang,” kata Holik, Jumat (03/04/2026) tadi.

Selain jumlah penumpang, lanjutnya, peningkatan juga terlihat pada pergerakan pesawat dan volume kargo selama masa angkutan Lebaran. Bandara Banyuwangi mencatat, total 95 pergerakan penerbangan selama periode tersebut. Angka ini, naik sekitar 44 persen dibandingkan tahun lalu yang tercatat sebanyak 66 penerbangan.

Sementara untuk volume kargo, juga mengalami kenaikan cukup signifikan. Selama periode Lebaran 2026, total kargo yang ditangani mencapai 4,3 ton.

“Sementara dari sisi kargo, volume yang ditangani mencapai 4,3 ton, naik 22,5 persen dari tahun lalu yang berada di angka 3,5 ton,” ujar Holik.

Baca juga :

Ditambahkannya, peningkatan lalu lintas penerbangan, tentunya menunjukkan mobilitas masyarakat yang terus membaik. Termasuk, kian meningkatnya kepercayaan pengguna jasa terhadap Bandara Internasional Banyuwangi.

“Ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan, baik di sisi udara maupun darat,” imbuhnya.

Selama periode angkutan Lebaran, bandara juga mencatat waktu puncak pergerakan penumpang. Puncak arus mudik, terjadi pada Rabu (18/03/2026). Sementara pada hari yang sama, terdapat lima penerbangan yang melayani 435 penumpang dengan total kargo mencapai 1,023 ton.

Sedangkan puncak arus balik, berlangsung pada Minggu (29/03/2026). Saat itu, tercatat tujuh penerbangan yang melayani 634 penumpang dengan volume kargo sekitar 580 kilogram.

Holik juga menyebut, kelancaran operasional bandara selama periode Lebaran tidak lepas dari kerja sama berbagai pihak yang terlibat di lingkungan bandara. Dirinya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk maskapai penerbangan, AirNav Indonesia, BMKG, TNI/Polri, Dinas Perhubungan, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), Basarnas, hingga petugas ground handling dan komunitas bandara.

“Seluruh kegiatan operasional bandara selama periode Idul Fitri 1447 Hijriah atau 2026 Masehi ini berjalan dengan aman, lancar dan terkendali. Tanpa dukungan penuh dari semua pihak, operasional bandara yang aman, nyaman dan tertib tentunya tidak akan dapat terwujud,” tambahnya.

Ke depan, pengelola Bandara Banyuwangi berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor serta meningkatkan aspek keselamatan dan keamanan demi memberikan pelayanan yang lebih baik bagi pengguna jasa transportasi udara. (kom/bwi/gie)

“Kabupaten Banyuwangi dengan berbagai potensi pariwisatanya, membuat masyarakat memilih kereta api sebagai moda transportasi untuk menuju Banyuwangi,” kata Manager Hukum Humas Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro, Selasa (06/01/2026) tadi.

Disampaikan Cahyo, secara keseluruhan KAI Daop 9 Jember melayani penumpang berangkat dan tiba mencapai sekitar 416 ribu orang. Dari jumlah tersebut, Banyuwangi sebagai daerah dengan jumlah penumpang tertinggi. Bahkan menurutnya, hampir separuh pergerakan penumpang terpusat di daerah ujung timur Pulau Jawa tersebut.

“Tercatat sekitar 207 ribu penumpang atau 49 persen dari total kumulatif penumpang Nataru berangkat dan tiba di wilayah Kabupaten Banyuwangi,” jelasnya.

Dari jumlah tersebut, lanjutnya, Stasiun Banyuwangi Kota menjadi yang paling sibuk dengan jumlah penumpang naik dan turun mencapai sekitar 62 ribu orang. Selanjutnya, disusul Stasiun Ketapang 53 ribu penumpang, Stasiun Kalisetail 39 ribu penumpang dan Stasiun Rogojampi 32 ribu penumpang.

“Stasiun Kalisetail yang tergolong stasiun kecil justru potensinya luar biasa. Bahkan penumpangnya mengungguli Stasiun Rogojampi,” ungkap Cahyo.

Dari sisi layanan, kereta api yang paling banyak digunakan masyarakat adalah KA Sri Tanjung dan KA Probowangi. Keduanya, memiliki relasi awal dan akhir perjalanan di Banyuwangi. Sementara untuk KA jarak jauh komersial, KA Blambangan Ekspres dan KA Wijaya Kusuma menjadi favorit penumpang selama masa libur panjang.

Baca juga :

Cahyo menjelaskan, tingginya penumpang di Banyuwangi dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya jumlah stasiun yang cukup banyak, yakni sekitar 6 stasiun aktif melayani naik turun penumpang.

Selain itu, jumlah perjalanan KA menuju Banyuwangi juga terus bertambah. Saat ini terdapat KA Ijen Ekspres, perpanjangan relasi KA Blambangan Ekspres, KA Mutiara Timur reguler, serta KA Mutiara Timur tambahan yang beroperasi fakultatif selama Nataru.

“Total perjalanan KA selama Nataru ada 26 perjalanan, terdiri dari 24 reguler dan 2 KA tambahan. Khusus yang melayani Banyuwangi, ada sekitar 22 perjalanan,” jelasnya.

Dirinya menambahkan, sekitar 80 persen perjalanan KA di Daop 9 Jember memiliki tujuan akhir atau awal di Banyuwangi, kecuali KA Ranggajati dan KA Pandalungan. KAI Daop 9 Jember tengah mengkaji penambahan relasi dan perjalanan KA baru dari Banyuwangi ke sejumlah kota.

Pertumbuhan penumpang selama Nataru mencapai 11 persen, sementara pertumbuhan kapasitas tempat duduk hanya sekitar 5-7 persen. “Artinya masih ada peluang pasar yang bisa kami tangkap untuk pengembangan layanan dari dan menuju Banyuwangi,” kata Cahyo.

KAI juga telah melakukan penataan di Stasiun Ketapang dan Stasiun Banyuwangi Kota, serta penataan Stasiun Kalisetail yang saat ini masih berlangsung.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengaku bersyukur dengan minat masyarakat menggunakan kereta api menuju Banyuwangi selama libur Nataru cukup tinggi. “Akses transportasi yang semakin baik berperan penting dalam mendukung sektor pariwisata dan pergerakan ekonomi daerah,” kata Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Kepala Bidang Angkutan Dinas Perhubungan Kota Malang, Minto Rahardjo, mengatakan bahwa penambahan kuota mudik gratis ini karena melihat antusiasme masyarakat yang sangat tinggi. Karenanya, kemudian diakomodir dengan melakukan penambahan kuota, yang anggaran dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.

Ditambahkannya, dalam penambahan kuota kali ini, untuk sasarannya adalah lebih kepada masyarakat Kota Malang. Sehingga, hal ini berbeda dengan kuota yang sebelumnya sudah disiapkan, yakni untuk masyarakat Malang Raya.

“Sasaran penambahan kuota kali ini dikhususkan hanya untuk warga KTP Kota Malang. Adapun syarat pendaftaran, yakni cukup membawa foto copy KTP dan KK Kota Malang,” kata Minto.

Terkait rute di penambahan kuota mudik gratis ini, ujarnya, yaitu hanya membuka empat rute. Rute pertama, Malang-Blitar-Tulungagung-Ternggalek-Ponorogo. Rute kedua, Malang-Blitar-Kediri-Jombang-Nganjuk-Madiun-Ngawi. Rute ketiga, Malang-Probolinggo-Lumajang-Jember-Banyuwangi. Rute empat, yakni Malang-Sampang-Pamekasan-Sumenep.

Baca juga :

“Untuk keberangkatan, tetap mengikuti jadwal mudik gratis sebelumnya, yaitu 27 Maret 2025,” ungkapnya.

Minto juga menyampaikan, bahwa di pendaftaran yang sudah dibuka mulai hari ini dari pukul 08.00 WIB sampai 14.00 WIB, sementara tidak banyak yang mendaftar. Sehingga, masyarakat masih bisa memanfaatkan sisa kuota di hari berikutnya.

“Untuk pendaftaran hari ini, baru ada sebanyak 75 pendaftar. Karenanya, pembukaan pendaftaran akan dibuka krmbali Rabu (19/03/2025) besok,” lanjutnya.

Sementara itu, salah satu pendaftar kuota tambahan mudik gratis, Masruroh, mengaku senang dengan adanya program tersebut. Apalagi, dirinya baru pertama kali mengikuti program mudik gratis. Sedangkan dalam pembukaan pendaftaran mudik gratis pertama sebanyak 400 orang, dirinya sempat terlambat sehingga kehabisan kuota.

“Alhamdulillah, saya senang sekali dengan adanya kuota tambahan ini. Sebab kemarin, pembukaan awal saya kehabisan tiket,” ungkap warga Malang Kota Lama. (cw1/sit)

Meski demikian, Pj Wali Kota Iwan menegaskan bahwa dengan pencapaian tersebut tidak membuat jajarannya berpuas diri. Pihaknya meminta, Tim Satgas untuk terus bekerja keras demi mencapai target zero ATS/APS di Kota Malang.

“Alhamdulillah, saya mengapresiasi komitmen dan progres kinerja Satgas PATS. Dari yang semula lima ribu lebih ATS kini berhasil turun menjadi 3.468 orang. Tetapi, capaian ini tidak boleh membuat kita berpuas diri. Kita harus tetap konsisten dengan terus bekerja keras dan berkolaborasi hingga mencapai zero ATS di Kota Malang,” kata Pj Wali Kota Iwan, Selasa (14/01/2025) tadi.

Dari total 3.468 ATS/APS tersebut, sebanyak 1.092 anak telah terverifikasi alasan tidak bersekolah. Mayoritas di antaranya berhenti sekolah karena bekerja, tidak ingin bersekolah, atau alasan lainnya. Namun, data 2.376 anak lainnya masih belum terverifikasi.

Baca juga :

“Agendakan pertemuan dengan stakeholder terkait, seperti Kementerian Agama (Kemenag) maupun Cabang Dinas Pendidikan, untuk melaporkan progres dan keterangan terkait 2.376 anak tersebut. Dengan data yang tepat, kita bisa melakukan identifikasi secara akurat dan intervensi yang dilakukan bisa tepat dan terukur,” tegasnya.

Untuk menangani masalah ATS/APS penting dilakukan kolaborasi antar instansi secara menyeluruh. Mulai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), Kemenag, Camat hingga Ketua RW.

“Kita tidak dapat bekerja sendiri. Semua pihak harus bersinergi, termasuk jajaran Ketua RW yang memiliki intensitas komunikasi tinggi dengan keluarga atau anak-anak yang putus sekolah,” ucapnya.

Di akhir, Pj Wali Kota Iwan juga menegaskan bahwa penanganan ATS/APS menjadi prioritas utama selama masa jabatannya. “Saya tekankan, tidak boleh ada anak yang tidak bersekolah. Berbagai intervensi akan kami upayakan untuk mendorong mereka agar kembali bersekolah. Ini sejalan dengan komitmen Pemkot Malang dalam memberikan layanan pendidikan terbaik,” imbuh Pj Wali Kota Iwan. (rsy/sit)

Dalam gelaran yang menetapkan jumlah DPT sebanyak 1.254.964 pemilih, dihadiri sejumlah anggota KPU Provinsi Jatim Divisi SDM dan Litbang, Komisioner KPU Kabupaten Kediri, Forkopimda Kabupaten Kediri, Kepala Bagian Pemerintahan, Bawaslu, Bakesbangpol, Kabag Pemerintahan Kabupaten Kediri, Dispendukcapil Kabupaten Kediri, LO Tim Pemenangan Bakal Paslon, Ketua partai politik se-Kabupaten Kediri hingga Badan Adhock PPK se-Kabupaten Kediri.

Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Badan Adhoc dan jajaran Komisioner KPU Kota Kediri, khususnya dari Divisi Rendatin, karena telah membantu menyusun pemutakhirkan daftar pemilih mulai dari awal turunnya DP4 di Bulan Mei dari Mendagri. Yakni, mulai melakukan Coklit, menetapkan DPS sampai pada tahapan penetapan DPT di tingkat Kabupaten Kediri.

Dalam Sidang Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT itu, gelaran juga dibuka Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim dan dilanjutkan dengan pembacaan DPT oleh Ketua PPK.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Nanang Qosim menjelaskan bahwa jumlah DPT untuk Pilkada di Kabupaten Kediri ada sebanyak 1.254.964 pemilih. “Total jumlah keseluruhan DPT adalah 1.254.964 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 630.299 dan pemilih perempuan sebanyak 624.665 orang,” katanya.

Lebih lanjut Nanang menjelaskan, untuk jumlah TPS di Kabupaten Kediri, ada sebanyak 2.344 TPS reguler dan 4 TPS lokasi khusus, di Pondok Ploso Kecamatan Mojo. Jadi, total seluruhnya sebanyak 2.348 Tempat Pemungutan Suara (TPS) reguler dan TPS Loksus yang tersebar di 344 desa.

“Dengan ditetapkannya DPT ini, diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri yang mempunyai hak pilih dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu serentak yang diselenggarakan 27 November 2024 mendatang,” ujarnya.

Untuk jumlah DPT Pemilu dengan Pilkada nanti, ujarnya, mengalami penurunan karena ketika Pemilu kemarin Loksus lebih dari 20 TPS. Sedangkan, Pilkada 2024 hanya ada 4 TPS Loksus.

“Saat Pemilu kemarin, seluruh warga Negara Indonesia memiliki hak pilih. Namun Pilkada tahun ini, hanya warga Jawa Timur yang memiliki hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan warga Kabupaten Kediri, yang memiliki hak pilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri,” tambahnya. (pan/sit/adv)

Sebab, diperkirakan pada tahun 2024 ini jumlah hewan kurban akan meningkat dari tahun sebelumnya. Terlebih, kondisi saat ini sudah kembali berjalan dengan normal tidak ada Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) atau pun penyakit lain yang menyerang pada hewan kurban.

“Persiapannya selain membentuk tim panitia dari pegawai RPH Tunas, nanti akan merekrut tenaga dari luar. Karena jumlah pegawai di kami ada 41 orang dan akan merekrut sekitar 20 orang dari luar,” ujar Direktur Utama (Dirut) Perumda Tunas, Dodot Tri Widodo, Kamis (06/06/2024) tadi.

Diprediksi, bahwa tahun ini akan ada sebanyak 100 sampai 150 ekor sapi dan 100 ekor kambing yang akan disembelih. Jumlah tersebut menurut Dodot, meningkat empat sampai lima kali lipat dari hari-hari biasanya.

Baca juga :

“Kapasitas sehari-hari yang biasanya kami potong itu 35 ekor sapi dan 25 ekor kambing. Nah ini kan meningkat, sehingga SDM yang ada tidak mungkin mencukupi. Kalau biasanya itu hanya dipotong kemudian dibawa ke jagal, kalau ini kan ada yang minta dipotong jadi empat atau enam bagian, lalu juga ada yang dimasukkan kresek. Itu kan butuh SDM, kalau tidak ya nanti kan malah sampai malam, tambah repot nanti,” jelasnya.

Selain itu, RPH Perumda Tunas Kota Malang juga akan bekerjasama dengan Fakultas Kedokeran Hewan (FKH) Universitas Brawijaya (UB) untuk melakukan pengecekan kondisi hewan kurban.

“Karena situasi saat ini sudah normal dan FKH UB akan menyebarkan mahasiswa dan juga dokter hewan yang sudah terlatih untuk mengecek kondisi hewan. Karena itu penting untuk edukasi. Jadi biasanya menerjukan sekitar 100 sampai 150 mahasiswanya untuk ke masjid memberikan edukasi,” katanya.

Lebih lanjut, Dodot menuturkan bahwa persyaratan dalam melakukan penyembelihan hewan kurban harus memiliki Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH). Karena itu dinilai sangat penting.

“Sehingga FKH UB itu memiliki peran penting dan memang harus berkoordinasi dengan Dewan Masjid Indonesia (DMI) untuk memberikan edukasi terkait SKKH nya itu. Tapi saya kira ya masyarakat sudah paham bahwa sapi yang akan dipotong itu harus sapi yang sehat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Untuk jumlah kursi di DPRD Kota Malang, ada total sebanyak 45 kursi. Sementara untuk Daerah Pilihan (Dapil) di Kota Malang ada lima dengan rincian, Kota Malang 1 Kecamatan Klojen ada lima kursi, Kota Malang 2 Kecamatan Blimbing ada 10 kursi, Kota Malang 3 Kecamatan Kedungkandang ada 11 kursi, Kota Malang 4 Kecamatan Sukun ada 10 kursi dan Kota Malang 5 Kecamatan Lowokwaru ada sembilan kursi.

“Dari jumlah 45 kursi itu, yang laki laki ada 33 dan yang perempuan ada 12 orang,” kata Ketua KPU Kota Malang, Aminah.

Kemudian, ditambahkannya bahwa dari 18 Parpol yang ada di Kota Malang, sembilan diantaranya akan mendudukan anggotanya di DPRD Kota Malang. Diantaranya, Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Golongan Karya (Golkar), Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Demokrat, Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Baca juga :

“Untuk perolehan kursi Parpol itu urut. Diantaranya PDI-Perjuangan ada 9 kursi, PKB 8 kursi, PKS 7 kursi, Gerindra 6 kursi, Golkar 6 kursi, Nasdem 3 kursi, Demokrat 3 kursi, PSI 2 kursi dan PAN 1 kursi,” ujarnya.

Dari hasil penetapan anggota terpilih DPRD Kota Malang tahun 2024 dan perolehan kursi tersebut, lanjutnya, nantinya KPU Kota Malang akan menyampaikan kepada Parpol untuk pemberitahuan dan ditembuskan kepada Calon Legislatif (Caleg) terpilih. “Kemudian KPU Kota Malang akan menyampaikan salinan dari surat keputusan KPU terkait dengan penetapan perolehan kursi dan penetapan anggota terpilih kepada Gubernur Jawa Timur melalui Pj Wali Kota Malang untuk kemudian dilaksanakan pelantikan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Aminah juga menyampaikan bahwa calon anggota DPRD Kota Malang tersebut akan dilantik pada 24 Agustus 2024 mendatang. Sebelum dilantik, anggota terpilih tersebut juga harus menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelanggara Negara (LHKPN) kepada lembaga yang berwenang untuk memeriksa.

“Setelah itu, anggota terpilih menyampaikan tanda terimanya kepada KPU, maksimal 21 hari sebelum pelantikan. Jadi, kalau pelantikannya itu tanggal 24 Agustus, berarti maksimal penyampaian tanda terimanya itu 21 hari sebelum tanggal 24 Agustus tersebut,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan jika di rata-rata per 6 jam jumlah kendaraan yang masuk baik roda dua maupun roda empat yakni sekitar 69.511 kendaraan. Hal itu diketahui, karena Dishub Kota Malang telah menempatkan personel di titik-titik perbatasan masuk Kota Malang.

“Kita menempatkan personel di enam titik, ada di LA Sucipto, Arjowinangun, Kacuk, Exit Tol Madyopuro, Singosari dan UMM. Ini kita amati melalui CCTV dan Etle,” kata Jaya-sapaannya, Selasa (16/04/2024) tadi.

Dengan peningkatan tersebut, ujarnya, mengakibatkan di beberapa kawasan terjadi kepadatan. Hal itu, menurutnya juga tidak dapat dihindarkan karena juga menjadi berkah dari libur lebaran 2024.

“Memang ada juga karena kemacetan itu membuat rugi. Tetapi di musim lebaran ini juga membawa berkah. Contohnya pusat perbelanjaan, oleh-oleh, itu dari siang sampai sore padat terus. Mulai daerah Sanan, Lai-lai, Pia Mangkok, itu juga penuh. Jadi itu adalah hal yang wajar,” katanya.

Baca juga :

Dikatakan Jaya, jika sebelumnya Dishub Kota Malang telah memprediksi jumlah kendaraan roda dua yang masuk pada puncak mudik lebaran sekitar 40 ribu per hari, sedangkan roda empat sekitar 19 ribu kendaraan. Tetapi pada kenyataan yang ada, untuk jumlah kendaraan yang masuk ternyata melebihi dari prediksi tersebut.

“Di hari Senin (08/04/2024) lalu yang masuk ke Kota Malang roda dua tercatat 139.473 kendaraan, sedangkan roda empat 64 ribu, busnya 1016, yang keluar Kota Malang tidak seberapa. Di hari Selasa (09/04/2024) roda dua yang masuk 166.479, roda empat 73.858, busnya 548,” jelasnya.

Kemudian, untuk puncak arus balik ke Kota Malang pada Sabtu (13/04/2024) lalu tercatat ada sebanyak 137.520 kendaraan jenis roda dua, 81 ribu kendaraan roda empat dan bus sekitar 619 kendaraan. Sedangkan pada Minggu (14/04/2024) jumlah kendaraan yang masuk sangat tinggi, yaitu 197.867 untuk roda dua, 96.645 roda empat dan 939 bus .

“Kalau mobil angkutan dan seterusnya itu 3.300an lebih. Hari Minggu (14/04/2024) kemarin itu puncaknya,” ujarnya.

Diakhir, Jaya juga menyampaikan jika pada pekan ini dimungkinkan juga masih terjadi kepadatan kendaraan. Terlebih, adanya kebijakan dari pemerintah pusat mengenai Work From Home (WFH).

“Jadi dimungkinkan pekan ini terjadi kepadatan kendaraan. Meskipun sudah banyak penurunan. Sama dengan kita baca, di beberapa daerah tingkat kepadatannya juga sangat signifikan sekali dan itu hal yang wajar,” imbuhnya. (rsy/sit)