Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, mengatakan bahwa pihaknya sudah mengupayakan pengajuan vaksinasi booster kepada Dinas Kesehatan untuk 45 anggota dewan, sekretaris dewan, TPOK dan media.

“Tetapi karena keterbatasan yang ada, kami hanya memiliki jatah 75 dosis. Akhirnya saya putuskan, 45 dosis untuk dewan dan 30 dosis untuk awak media,” kata I Made Rian Diana Kartika.

Dirinya juga mengatakan, bahwa dosis vaksinasi untuk awak media ini merupakan bentuk sinergitas. Diharapkan, awak media yang bertugas di DPRD Kota Malang, mempunyai kekebalan tubuh yang sama dengan anggota dewan yang sudah tervaksin dosis 3.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Made juga mengatakan, bahwa hanya 36 anggota DPRD Kota Malang, yang dalam pelaksanaan ini bisa mengikuti vaksinasi booster. “Sembilan anggota kami tidak bisa mengikuti vaksinasi booster, karena ada yang sakit dan belum memenuhi sejumlah persyaratan. Selain itu, beberapa diantara mereka menggunakan vaksin jenis Astrazeneca sebelumnya yang tidak diketahui tidak sesuai dengan vaksin Pfizer,” imbuhnya.

Made sudah koordinasi dengan Dinkes Kota Malang, terkait anggota DPRD yang belum bisa menerima vaksinasi booster. “Covid-19 belum benar-benar berakhir, oleh karenanya mari kita melakukan mitigasi serta pencegahan sedini mungkin, agar kehidupan kembali normal lagi,” himbau Ketua DPRD Kota Malang.

Sementara itu, Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, mengapresiasi vaksinasi booster yang diperuntukkan untuk para jurnalis Malang Raya. Menurutnya, jurnalis sudah masuk dalam kategori kelompok rentan karena aktivitas dan mobilitas cukup tinggi di lapangan.

“Kami berharap institusi di daerah lain juga menggelar vaksinasi booster untuk jurnalis di wilayah kerjanya. Karena jurnalis adalah kelompok rentan,” kata Cahyono. (cw1/sit)

Memontum Kota Malang – Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Malang Raya sukses menggelar Uji Kompetensi Wartawan (UKW) tingkat Muda, Madya dan Utama. Pelaksanaanya di Kampus C Ikip Budi Utomo (IBU), Jl Citandui, Kota Malang.

Perlu diketahui bahwa egiatan UKW ini digelar sejak Sabtu (18/9/2021) hingga Selasa (21/9/2021). Dibagi menjadi dua angkatan yakni angkatan 33 dan angkatan 34 dengan total  jumlah peserta 48 orang. Dari jumlah tersebut sebanyak 46 peserta dinyatakan kompeten.

Ketua PWI Malang Raya, Cahyono  berpesan kepada 46 peserta yang telah dinyatakan kompeten untuk selalu menjaga marwah PWI. ” Kalau sudah kompeten, jaga marwah PWI danjangan sampai merusak nama PWI. Untuk yang belum dinyatakan kompeten masih ada kesempatan pada bulan Desember 2021. PWI Malang Raya akan kembali menggelar UKW Gelombang 2 Tahun 2021,” ujar Cahyono,  Selasa (21/9).

Ketua PWI Jawa Timur (Jatim), Ainur Rohim mengapresiasi PWI Malang Raya, karena telah menggelar UKW dan mampu menghasilkan wartawan yang profesional dan berkompeten. “Terima kasih pengurus PWI Malang Raya yang sudah ikut andil menciptakan wartawan profesional dan berkompeten,” ujar Ainur Rohim

Perwakilan PWI Pusat yang juga menjadi salah penguji di tingkat Madya dan Utama, Djoko Tetuko berpesan kepada para wartawan yang sudah dinyatakan kompeten supaya tidak sombong. ” Supaya selalu rendah hati, seperti padi semakin menguning semakin menunduk. Buktikan dengan kualitas, karya jurnalistik yang bisa menggetarkan dunia,” ujar Djoko.

Bahwa wartawan harus.menyebarkan berita benar. “Kepala, tangan dan semua akan dipertanggung jawabkan. Jangan gegabah, kalau masih menyebarkan berita yang tidak benar, dosanya akan bertumpuk. Harus menulis yang benar, sopan santun, kerapian dalam berpakaian performance, semuanya harus dipertanggung jawabkan,” ujar Djoko. (gie)

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Kami sangat menghargai karya jurnalistik teman teman media, yang tentu telah melalui kaidah jurnalistik yang profesional. Maka pada kesempatan ini, saya ingin sampaikan dan informasikan kepada publik khususnya para penggiat media sosial bahwa berita itu bukanlah hoax. Jadi saya harapkan jangan ada yang melabeli dengan kata hoax, ” pesan Sutiaji.

Namun demikian, diutarakan Sutiaji bahwa memang ada perbedaan persepsi dan tafsir antara apa yang disampaikannya dengan apa yang ditangkap oleh teman teman media saat itu. “Mungkin saya perlu minta maaf bila apa yang sebelumnya terbahas dan terstruktur dalam rakor, bahwa terkait dengan tamu tamu Pemkot Malang dan atau ASN yang akan dinas luar untuk dipending dan dijadwal ulang, itu tidak saya lugaskan, dan tertangkap sebagai kunjungan ke kota Malang secara umum (media tidak masuk dalam ruang rakor sehingga tidak mengetahui detail, red) sehingga muncullah judul tersebut, “urai Sutiaji. Karenanya saya juga tidak menyalahkan apa yang telah diunggah teman teman.

Justru kami berterima kasih, teman teman media berkenan wawancara kembali, sehingga konteksnya bisa terpahami lebih detail bahwa kota Malang tidak punya kewenangan lockdown. Imbuh walikota yang dulu juga pernah bergelut di dunia jurnalistik tersebut. Pada konteks dan scope nasional, Sutiaji mengakui dan bahkan mengusulkan agar lockdown dilakukan secara nasional, dan tidak bisa parsial oleh kota Malang. Lebih lebih itu bukan kewenangan daerah.

BACA : Tidak Salah Kutip, No Hoax, Jurnalis Malang Raya Tuntut Sutiaji Minta Maaf

Perbedaan ini tentu jadi pembelajaran kita bersama, dan kiranya akan menjadi benang pengikat yang makin kuat antara Pemkot Malang dengan media. Ujar penghobi olah raga bulu tangkis tersebut. Sementara itu Kabag Humas Kota Malang, Widianto menambahkan Pemkot Malang memang tidak melakukan hak jawab kepada media, karena faham bahwa apa yang diberitakan telah memenuhi kaidah jurnalistik.

“Yang kami lakukan adalah menjawab dan mengklarifikasi pertanyaan publik yang bertubi tubi pada hari itu (Senin 16 Maret 2020), bahwa pemkot Malang tidak mengambil pilihan lockdown,” ujar Wiwid, Kabag Humas akrab disapa. Tentu sebagai mitra (media) kami juga punya tanggung jawab moral untuk memberikan pemahaman kepada netizen dan publik, bahwa berita yang diunggah bukanlah hoax dan murni karya jurnalistik. Karena Pak Wali dan kami sangat sadar kepercayaan publik menjadi hal penting bagi kerja media. (*/yan)

Untuk diketahui, berita Pemkot Malang akan menutup akses keluar dan masuk Kota Malang telah diberitakan oleh beberapa media, baik lokal, regional maupun nasional, Senin (16/3/2020) lalu.

Namun hanya beberapa jam kemudian, Walikota Malang Sutiaji membuat pernyataan bahwa pihaknya tidak bermaksud untuk menutup akses keluar dan masuk Kota Malang. Dan juga membuat pernyataan yang bersifat pembelaan diri lewat lewat akun Instagram @sam.sutiaji:

Ucapan terimakasih kepada wartawan bahwa telah membuat klarifikasi berita, dirasa sebagian jurnalis, berkecenderungan seolah-olah wartawan telah melakukan kesalahan jurnalistik.

Pada pertemuan pertama, Sutiaji sempat memberikan statement terkait penutupan akses dan ditanya hingga tiga kali terkait penutupan akses itu. Namun ia tidak menjelaskan detail.

Jurnalis saat mewawancarai Sutiaji telah merekam dan mendokumentasikan pernyataan awalnya. Pada pertemuan kedua, Senin sore dan kembali diminta melihat tayangan isi rekaman, ia enggan menontonnya. Upaya ajakan jurnalis ini untuk melihat kembali adakah kesalahan kutip dalam pernyataannya.

Sore, polemik semakin memanas. Terlebih saat tersebar sebuah screenshot yang mengatakan bahwa jika ada berita terkait rencana Pemkot Malang akan menutup akses keluar dan masuk Kota Malang adalah kesalahan wartawan dalam mengutip pernyataan Walikota Malang untuk disusun dalam sebuah berita.

”Saya tidak akan me-lockdown Kota Malang. Lockdown adalah kewenangan Presiden. Sutiaji Wali Kota Malang. Terima kasih rekan-rekan media yang mengklarifikasi berita yang benar.” Demikian bunyi kalimat Sutiaji di IG.

Tersebarnya hal tersebut di WA dan media sosial, ternyata berdampak pada munculnya opini masyarakat. Dimana opini yang muncul mengerucut pada kesalahan awak media dalam penulisan berita. Wartawan disebut sebagai penyebar hoax oleh netizen.

Ditambah lagi juga tidak sedikit pula warganet yang berpendapat bahwa beberapa media yang dimaksud sengaja membuat berita palsu untuk suatu kepentingan tertentu. Terlebih, adapula yang menuding jika media hanya mencari trafik atau “menggoreng” isu.

Pernyataan tersebut membuat seluruh awak media di Kota Malang yang terhimpun dalam Forum Jurnalis Malang Raya menjadi geram. Karena dalam pernyataannya, pihak Pemkot Malang mengatakan bahwa hal itu merupakan kesalahan awak media dalam mengutip pernyataan Walikota Malang.

Sehubungan hal itu, digelarlah pertemuan jurnalis di Malang Raya, Selasa (17/3/2020) siang di sekitaran Tugu Malang dekat Balai Kota. Sebatas perlu diketahui, 150 lebih jurnalis tergabung dalam Forum Jurnalis Malang Raya ini.

Dalam pertemuan, mayoritas jurnalis, sepakat “Meminta Wali Kota Malang H Drs Sutiaji menyampaikan permintaan maaf di media massa dan media sosial”.

Terkait tuduhan salah kutip, Ariful Huda, sebagai juru bicara Forum JMR menegaskan bahwa rekan jurnalis sudah sesuai SOP, kaidah etika jurnalistik dan berdasar pada UU No 40 tahun 1999 Tentang Pers, Pedoman Pemberitaan Media Siber, serta Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).

“Pertemuan ini tidak dalam konteks apa-apa tetapi mengingatkan pihak yang terlibat untuk berhati-hati dalam mengeluarkan statemen dan tidak menyinggung profesi,” sebut Ariful di sela-sela pertemuan jurnalis JMR.

“Pertemuan ini independen, tidak ada pihak lain. ini menunjukkan bahwa wartawan di Malang satu sikap dalam hal profesi, ” urai Ariful, wartawan senior.

Masih kata Ariful, rencananya, pernyataan sikap Jurnalis Malang Raya akan diserahkan disertai dokumen, rekaman dan bukti, Selasa (17/3/2020) siang ke Pemkot Malang atau langsung ditujukan ke Walikota Malang. (gim/sos/tim)