“Ini untuk memotivasi wartawan membuat karya jurnalistik berkualitas. Silakan wartawan mempersiapkan memilih karya terbaiknya dan dikirim ke panitia HPN PWI Jatim,” ujar Ketua PWI Jatim, Lutfil Hakim.

Panitia membentuk tim juri, untuk menilai karya jurnalistik terbaik. “Juaranya akan mendapatkan hadiah uang dan trophy yang akan diberikan pada puncak resepsi HPN Jatim dalam bentuk Piala Prapanca PWI Jatim 2026,” ujarnya.

Untuk ketentuannya, karya tulis media cetak atau online dan karya foto media cetak atau online. Kemudian, memenuhi kaidah jurnalistik dengan objek berhubungan wilayah Jatim dan boleh hasil sendiri atau kelompok dengan menyebutkan nama tim pada surat pengantar.

Baca juga :

Untuk peserta, adalah anggota PWI Jatim atau belum menjadi anggota dengan maksimal kirim 3 karya jurnalistik dimuat di media pers (berbadan hukum pers) antara tanggal 1 Januari 2025 hingga 31 Desember 2025. Untuk karya foto hitam putih atau warna, dengan ukuran sisi terpendek 18 cm atau 10 R disertai fotocopy bukti pemuatan karya tersebut. Naskah dikirim dengan surat pengantar dari Pimred atau Kabiro dengan sampul tertutup ke Panitia HPN PWI Jatim, Jalan Taman Apsari 15-17 Surabaya paling lambat 25 Maret 2026.

Dalam rapat yang dihadiri Ketua Dewan Kehormatan PWI Jatim, Dwi Lucky Lokonanto dan Sekretaris, Fery Iz Mirsa itu, ditetapkan sejumlah agenda kegiatan HPN 2026 PWI Jatim beserta koordinator. Sekretaris PWI Jatim, Syaiful Anam sebagai Ketua HPN 2026 PWI Jatim. Koordinator Lomba Jurnalistik Tulis dan Awarding, Tarmuji, Lomba Jurnalistik Foto, Budi Purna, Seminar dan FGD, Sokip dan Yuristiarso Hidayat, Bakti Sosial di Lapas Porong dan Donor Darah, Abdul Rouf. Koordinator Tret-tret HPN ke Banten, Andy Setyawan, Resepsi Puncak HPN, Iskandar Pribowo dan seluruh pengurus PWI Jatim terlibat masuk dalam kepanitian.

“Insyaallah resepsi puncak HPN PWI Jatim di Balai Kota Surabaya,” ujar Lutfil Hakim.

Sedangkan agenda lainnya, bisa diskresi dan menyesuaikan dengan kegiatan HPN 2026 PWI Pusat maupun PWI Cabang Kabupaten dan Kota se Jatim. (pan/gie)

Koordinator Kegiatan, Mohammad Sukri, mengatakan bahwa kegiatan ini rutin tiap tahun digelar. Tujuannya, sebagai materi tambahan ekstrakurikuler di SMK Al-Miftah Pamekasan.

“Ini rutin kami adakan sebagai kegiatan ekstrakurikuler, guna mewadahi pengembangan keilmuan bidang kepenulisan bagi siswa,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah (Kepsek) SMK Al-Miftah Pamekasan, Syaiful Bahri, menyatakan bahwa kegiatan ekstrakurikuler tersebut rutin diadakan sebagai tambahan ilmu bagi siswa yang notabene santri. “Santri bukan hanya sebagai pembaca, tetapi juga harus menjadi penulis. Sehingga, ke depan mampu menghadapi tantangan zaman di bidang jurnalistik ini,” ujarnya.

Baca juga :

Syaiful berharap, meski diklat tersebut telah selesai, siswa terus mengasah kreativitas menulis. Sehingga, bisa menjelaskan segala hal kepada masyarakat umum melalui tulisan. “Output diklat ini, tentunya siswa bisa jadi jurnalis. Sehingga, bisa membantu media pondok dan sekolah. Diklat ini memang sudah selesai, tetapi belajar nulisnya harus terus berlanjut. Apalagi, kami fasilitasi melalui Website esemkabisa.com,” jelasnya.

Di saat yang sama, peserta terbaik Diklat Jurnalistik V, Ishak Madani, menyampaikan sangat senang mengikuti kegiatan tersebut. Alasannya, bisa mengetahui sejumlah materi yang telah dikaji. “Terima kasih, akhirnya saya bisa mengetahui berkaitan dengan kepenulisan. Semoga bisa tetap istiqamah menulis ke depannya,” urainya.

Sekedar diketahui, pada pelaksanaan kegiatan Diklat Jurnalistik ini, peserta di suguhkan materi dasar jurnalistik, teknik menulis berita, Kode Etik Jurnalistik (KEJ) dan teknik reportase, dengan pemateri dari jurnalis Memontum.com, Moh Asmi. (azm/gie)

Ketua JCP, Achmad Jadid, mengatakan bahwa di era digital ini, keterampilan literasi jurnalistik dan digital, tidak hanya menjadi kebutuhan. Akan tetapi, juga menjadi landasan untuk memahami dan mengoreksi berbagai informasi yang diterima.

“Melalui agenda ini, kita akan membahas berbagai aspek literasi jurnalistik, mulai dari pemahaman dasar tentang prinsip-prinsip jurnalisme hingga teknik-teknik analisis berita,” katanya.

Dikatakannya, produk pers yang baik tidak hanya melibatkan penyampaian berita yang akurat dan berimbang, tetapi juga mengutamakan etika dan tanggung jawab. Oleh karena itu, dirinya berharap peserta dapat memahami cara kerja media, mengidentifikasi sumber yang kredibel dan memisahkan fakta dari opini.

Baca juga :

“Dengan demikian, para pelajar ini dapat membedakan informasi yang benar dan palsu atau hoaks,” tambahnya.

Kanit III Tipidter Satreskrim Polres Pamekasan, Ipda Darmiaji, mengatakan bahwa pengetahuan tentang cyber crime ini sangat penting untuk disampaikan terhadap generasi muda, terlebih peserta didik. Pasalnya, dari beberapa kasus yang berhasil diungkap, ada sebagian besar kasus tindak kejahatan melalui media sosial (Medsos).

“Beberapa waktu yang lalu, kami berhasil mengungkap kasus cyber crime dengan modus penipuan, pinjaman online (Pinjol) dan judi online (Judol). Oleh karena itu, kami berharap siswa-siswi SMK Darul Ulum Banyuanyar lebih bijak dalam menggunakan Medsos. Agar terhindar dari UU ITE,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMK Darul Ulum Banyuanyar, Abdul Basid, mengatakan banyak terima kasih pada JCP yang telah membekali siswa dalam bidang jurnalistik.

“Sebagai santri tentunya harus lihai dalam bidang jurnalistik. Sehingga, juga bisa berdakwah melalui media dan nantinya juga bisa dibaca di semua kalangan,” paparnya. (azm/sit)

Jenis karya jurnalistik yang dilombakan, nantinya meliputi karya tulis media cetak dan online, karya foto media cetak dan online, karya jurnalistik televisi dan karya jurnalistik radio.

“Karya yang dilombakan harus memenuhi persyaratan jurnalistik dan obyeknya terjadi di wilayah Jawa Timur atau hasil liputan di daerah lain, namun ada kaitan dengan Jawa Timur. Untuk rentang waktu penerbitan atau penayangan, mulai 1 Januari sampai 31 Desember 2023 di media berbadan hukum,” jelas Ketua Panitia, Eko Pamuji didampingi Sekretaris Panitia HPN Jatim 2024, Sokip, Sabtu (06/01/2024) tadi.

Dijelaskan Eko, setiap peserta boleh mengirim maksimal 3 karya tulis di masing-masing kategori. Karya tulis dikirim dalam bentuk kliping yang ditempel di atas kertas ukuran folio disertai 3 foto kopi. Kemudian, cantumkan nama penerbitan, hari atau tanggal, halaman dan kode atau nama penulis. 

“Karya foto hitam putih atau berwarna dengan ukuran sisi terpendek 18 cm, atau 10 R disertai fotokopi bukti pemuatan karya,” ujarnya.

Baca juga :

Ditambahkan Sokip, adapun kategori media elektronik, baik televisi maupun radio dengan ketentuannya, karya jurnalistik berupa feature dengan durasi 5 sampai 15 menit dikirim dalam bentuk flash disc atau CD. Lalu, tiga buah disertai naskah tertulis. Cantumkan nama program, hari, tanggal, tahun dan jam penayangan.

Seluruh karya jurnalistik dari semua kategori yang akan dikirim, dimasukan sampul tertutup disertai surat pengantar yang ditandatangani pemimpin redaksi atau kepala biro atau redaktur atau produser yang menyatakan karya jurnalisitk tersebut benar-benar karya wartawan yang bersangkutan. “Materi lomba dikirim ke Kantor PWI Jawa Timur Jl Taman Apsari no 15-17 Kota Surabaya – KP 60271 mulai 2 Januari 2024 sampai selambat-lambatnya 29 Februari 2024,” ujar Sokip yang juga Wakil Ketua PWI Jatim Bidang Kerja Sama.

Ditambahkannya, jangan lupa di pojok kiri atas sampul, cantumkan jenis atau kategori lomba yang diikuti.

Pemenang terbaik karya jurnalistik masing-masing kategori, lanjutnya, akan menerima Piala Prapanca, piagam dan uang tunai Rp 7,5 juta. Adapun karya jurnalistik yang masuk nominasi, masing-masing menerima piagam penghargaan dan uang tunai Rp 2,5 juta. Pengumuman pemenang dan penyerahan hadiah dilaksanakan pada saat resepsi HPN Jatim 2024 di Jember.

“Dewan juri kami pilih dari wartawan senior dan profesional serta kalangan akademisi terpilih. Keputusan dewan juri tidak bisa diganggu gugat,” papar Sokip. (pan/sit)

Ketua PWI Kediri, Bambang Iswahyoedhi, mengatakan bahwa setelah adanya MoU, maka nantinya PWI Kediri akan membuka peluang bagi para mahasiswa IAIN Kediri untuk ikut belajar tentang kejurnalistikan. Sebaliknya, PWI Kediri juga bisa meningkatkan kapasitas serta keprofesionalannya dengan berbagai kegiatan yang melibatkan para mahasiswa dan para wartawan anggota PWI Kediri.

Baca Juga :

“MoU ini, itu nantinya bisa membuka peluang kerja sama kedua belah pihak. Mahasiswa IAIN bisa belajar ke PWI dan anggota PWI Kediri juga bisa meningkatkan kapasitasnya,” kata Bambang.

Sementara itu, Rektor IAIN Kediri, Wahidul Anam, mengatakan bahwa dengan MoU ini diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi positif bagi kedua belah pihak, utamanya bagi masyarakat. “Kami berharap nanti para mahasiswa kami juga bisa magang di PWI Kediri atau bahkan di PWI Jawa Timur,” katanya.

Untuk diketahui, selain menandatangani MoU dengan PWI Kediri, IAIN Kediri juga menjalin kerja sama dengan PWI Jawa Timur. Saat ini, di IAIN Kediri juga sudah ada Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Prodi Jurnalistik Islam, yang merupakan satu-satunya di Jawa Timur.(pan/sit)

Wawali yang kerap disapa Bung Edi, menyampaikan jika materi pada kegiatan tersebut sangat update dan menambah wawasan para wartawan ke depan. Apabila itu bisa diterima dengan baik, maka tentunya akan meminimalkan dari dampak negatif.

“Kegiatan hari ini langka. Saya kira ini adalah yang pertama kali di Kota Malang, dengan materi yang kaitannya dengan Artificial Intelligencen (AI),” kata Wawali Bung Edi.

Pihaknya berharap melalui kegiatan tersebut, nantinya para wartawan dapat meningkatkan kompetensi dalam menghadapi perkembangan teknologi. Terlebih, dalam menghadapi tantangan tersebut juga beriringan sejalan dengan teknologi.

“Yang tidak kalah pentingnya ketika kesadaran masyarakat sudah sedemikian rupa, kemudian intelektual masyarakat, dan attitude menjadi penting ketika harus berkolaborasi dengan seluruh elemen masyarakat. Bertemu, berinteraksi, bahkan pengetahuannya, skillnya, attitudenya, saya kira itu harapan kita kedepan wartawan semakin betul-betul mampu bermanfaat dalam siatuasi apapun termasuk dalam tantangan teknologi,” katanya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sementara itu, Ketua PWI Pusat, Atal S Depari, mengatakan bahwa safari jurnalistik itu merupakan program PWI yang sudah berjalan 12 tahun. Hal itu, sangat penting sekali untuk diberikan, terutama beradaptasi dengan teknologi yang baru.

“Tentunya kita harus adaptasi dengan banyak hal yang harus dipelajari oleh wartawan. Sehingga, dia tidak boleh bangga kalau sudah bisa mengetik berita cepat. Sekarang tidak cukup itu saja. Makanya, ada yang disebut dengan multitasking yang mana kita harus pelajari juga bagaimana menggunakan teknologi ini untuk membuat video, rekaman yang cantik, itu harus satu paket. Di sisi lain adalah media era sekarang ini SDMnya sangat kecil, satu wartawan bisa mengerjakan bermacam pekerjaan. Itu yang kita pelajari,” jelas Atal.

Kemudian, dikatakan jika tantangan para wartawan di era AI, yakni bisa turut serta membuat berita secara otomatis, sehingga fungsi peranan profesi wartawan itu dinilai bisa berkurang. Namun, AI menurutnya tidak akan bisa melakukan kontrol sosial, yang mana itu merupakan tugas dari wartawan.

“Fungsi kita itu harus sentral. Saya kira tidak semua seperti apapun kecanggihan teknologi nanti, bisa mengambil alih pekerjaan kita. Kemudian, yang harus juga kita kerjakan adalah investigasi. Karena AI tidak bisa melakukan investigasi, maka mulai sekarang ini, wartawan harus membuat berita yang up to date, eksklusif, yang belum diambil orang,” tuturnya.

Lebih lanjut, Atal juga menekankan bahwa wartawan harus aktif mencari data melalui penelitian mendalam. Langkah ini bertujuan untuk menciptakan berita eksklusif yang menarik dan bermanfaat bagi publik. Baginya, verifikasi informasi menjadi bagian penting dalam memberikan informasi yang akurat dan dapat dipercaya kepada masyarakat.

“Nah sekarang ini banyak konten kreator yang mengambil malah 70 persen sumbernya dari medsos. Nah itu jangan, kita harus kurangi itu. Kecuali untuk informasi dari medsos yang banyak hoaks, kita lakukan verifikasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Tapi tidak boleh andalan kita ke sana (medsos) kita harus cari sendiri,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Insyaallah, Pemkab Lamongan akan terus memfasilitasi dan memberikan dukungan atas kerja-kerja jurnalistik teman-teman pers,” kata Bupati Yuhronur.

Dalam acara yang juga dilakukan pelantikan masyarakat dan Pers Pemantau Pemilu atau Mappilu PWI Kabupaten Lamongan tersebut, Bupati Yuhronur juga berharap kepada seluruh insan pers memegang teguh idealisme dan tidak terdorong polarisasi politik. Lebih-lebih, dengan dekatnya agenda besar demokrasi yakni pemilihan umum serentak 2024 mendatang.

“Seperti yang kita saksikan bersama tadi dilakukan pelantikan pengurus Mappilu PWI Kabupaten Lamongan. Saya berharap seluruh wartawan baik yang menjadi pengurus maupun yang tidak harus berpegang teguh pada idealisme dan tidak terdorong pada polarisasi politik,” imbuhnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dengan komitmen kuat untuk menjaga marwah demokrasi tersebut, Bupati Yuhtonur berkeyakinan situasi politik di Lamongan akan terus terjaga. Ditambah dengan hadirnya Mappilu PWI Lamongan akan menstabilkan kondisi pemilu nantinya.

“Dengan demikian, saya berkeyakinan situasi politik di Lamongan akan terus terjaga dengan baik sehingga terus menjaga rasa nyaman dan aman bagi siapapun yang tinggal di Lamongan. Untuk menjaga kestabilan itu, saya mohon kepada seluruh stakeholder untuk senantiasa menjaga kebersamaan membangun persepsi, ritme dan irama yang sama dalam menjemput asa kejayaan Lamongan,” ucap Bupati Yuhronur.

Dalam sarasehan yang dihadiri Ketua Dewan Pers RI, Ninik Rahayu dan Ketua PWI Jawa Timur, Lutfil Hakim, sebagai pembicara dengan tema ‘Revitalisasi Peran Pers di Era Disrupsi Digital’ tersebut turut dihadiri Kepala OPD dan camat se-Kabupaten Lamongan, kepala sekolah serta instansi terkait lainnya. (zen/sit)

Ketua Dewan Kehormatan (DK) PWI Jawa Timur, Joko Tetuko, mengatakan bahwa PWI mempunyai tanggung jawab moral yang sangat tinggi untuk meluruskan kembali, bahwa karya jurnalistik wartawan jangan sampai terjadi kesalahan. Jangan sampai, terjadi berita yang tidak cover both side.

“Karena PWI sudah sepakat mendukung sepenuhnya standar kopetensi wartawan. Maka, intisari yang kita uji atau kita nilai, bahwa wartawan harus punya kesadaran bahwa dirinya wartawan dengan bekal yang dipenuhi sebagai wartawan,” kata Joko Tetuko.

Lebih lanjut Joko Tetuko menyampaikan, yang kedua adalah wartawan harus melengkapi dengan ilmu pengetahuan. Yang ketiga, sebagai wartawan dibekali dengan ketrampilan-ketrampilan untuk membuat karya jurnalistik yang benar-benar profesional dan berkuwalitas tidak melanggar etika.

“Itu yang ditekankan dalam orientasi kewartawanan,” jelasnya.

Joko Tetuko menambahkan, sedangkan penekanan otientasi keorganisasian, hari-hari ini jumlah wartawan di lapangan itu sangat banyak sekali. Yang sudah di UKW PWI selama hampir 12 tahun baru 16 ribu.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Banyak laporan masyarakat tentang wartawan yang melanggar sebagai organisasi. Padahal pesan Undang-undang Pers, wartawan harus memilih organisasi kewartawanan. Sehingga ada kewajiban untuk berorganisasi,” imbuhnya.

Salah satu ahli pers di Dewan Pers ini menandaskan, karena banyak wartawan ikut organisasi tidak jelas, maka PWI menkitohkan kembali, bahwa ikut organisasi PWI harus taat PD/PRT, harus taat kode etik jurnalistik, harus taat kode perilaku wartawan.

“Rambu-rambu itu harus dipatuhi supaya produk karya jurnalistik anggota PWI setelah ikut OKK ini, kembali memberikan edukasi pembelajaran informasi ke public yang bermanfaat,” paparnya.

Sementara itu, Ketua PWI Blitar Raya, Irfan Anshori, mengatakan dengan adanya OKK ini diharapkan ada peningkatan kapasitas para anggota PWI Blitar Raya. Sehingga, meningkatkan pengetahuan mulai kode etik jurbalistik, kode perilaku wartawan, Undang-undang Pers No. 40 Tahun 1999, UU ITE terkait Pers, Pedoman Pemberitaan Media Siber, dan Pedoman Pemberitaan Ramah Anak.

“Sehingga temen-temen PWI punya pengetahuan lebih, supaya nanti di lapangan bisa berjalan dengan baik, dan menyajikan berita atau informasi yang akurat, obyektif dan informative buat masyarakat,” kata Irfan Anshori. (jar/sit)

Kegiatan yang bertemakan ‘Literasi Media Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan’ diikuti hampir 400 peserta Kades dan camat di seluruh Malang Raya. Tentunya ini untuk memberikan pemahaman kepada Kades dan camat untuk mengetahui jurnalistik dan juga bersama-sama menangkal berita hoax.

Ketua PWI Malang Raya, Cahyono mengatakan, bahwa pihaknya banyak menerima pengaduan. Yakni laporan mengenai pemerasan mengatasnamakan wartawan. Tidak hanya Kades saja yang kerap didatangi oknum tersebut, namun juga kepala sekolah. “Kami tidak hanya memberikan edukasi agar terhindar dari pemerasan. PWI Malang juga akan memberikan pemahaman bermedia sosial agar tak terjerat UU ITE,” ucap Cahyono.

Perlu diketahui, Dewan Pers telah mewajibkan seluruh jurnalis mengikuti Uji Kompetensi Wartawan (UKW). Di mana dalam kaidah jurnalistik, seorang wartawan tidak diperkenankan meminta uang kepada narasumber.

PWI Malang Raya sendiri sudah menerbitkan buku sebagai panduan di lapangan. Termasuk di dalamnya menjelaskan tentang hak jawab narasumber. Jika suatu berita terdapat ketidaksesuaian dengan pernyataan narasumber.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sementara itu, Wakil Ketua MPR RI, Ahmad Basarah, menguraikan tentang empat pilar kebangsaan. Menurutnya, kebanyakan kegaduhan dan konflik yang terjadi di masyarakat timbul karena membaca berita hanya sebatas judul saja, malas baca isinya.

Maka Kades sebagai ujung tombak pemerintahan memiliki tanggung jawab dari perkembangan arus informasi. Pihaknya lantas mengambil contoh kasus pelaku percobaan pembunuhan terhadap Kapolri.

Ternyata dalam temuan dalam laptop pelaku, ia menuduh Pancasila, UU adalah produk Thogut. Disinyalir pelaku yang merupakan mahasiswa ini terpapar berbagai info negatif tersebut dari media sosial. “Maka di sinilah peran penting PWI untuk menyebarkan berita positif yang menyejukan dan mendamaikan,” ujarnya.

Wakil Bupati (Wabup) Malang, H Didik Gatot Subroto, mengapresiasi langkah PWI Malang Raya. Organisasi Jurnalis ini telah berupaya memberikan edukasi terkait literasi media yang dikemas dengan sosialiasi empat pilar kebangsaan. Acara ini sebagai wujud kontribusi bersama untuk kemajuan Indonesia.

“PWI Malang telah memberikan pencerahaan terhadap kasus pemerasan yang dilakukan oknum wartawan. Edukasi ini sangat penting untuk dapat mengantisipasi sejak dini,” ujar Didik. Maka seiring dengan hal tersebut, Camat maupun Kades, yang merupakan ujung tombak roda pemerintahan, perlu mengetahui mengenai jurnalistik. (gie)