Sebagaimana diberitakan, mantan anggota DPRD Pamekasan, HM Suli Faris, menilai pengadaan parsel Sarung lebaran itu disinyalir cacat prosedur. Sebab, dari alur pengadaan, diduga tidak mengikuti aturan sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Salah satu indikasinya, program tersebut tidak bersifat darurat. Misalnya, karena bencana alam dan lain sebagainya. Program yang sifatnya darurat dan mendesak boleh diusulkan di tengah jalan walau pembahasan sedang berlangsung bahkan boleh juga pemkab melaksanakan hal darurat tersebut sekalipun pembahasan APBD atau P- APBD sudah selesai sepanjang keuangannya siap.

Baca juga:

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Sekretariat Kabupaten (Setkab) Pamekasan, Abrari Rais, saat dikonfirmasi enggan menjelaskan secara panjang lebar dugaan cacat prosedur pengadaan sarung tersebut. “Proses dan pelaksanaan sesuai ketentuan. Itu saja (keterangan, red) dari saya,” tulisnya via pesan WhatsApp, Rabu (12/05/2022) malam.

Sementara itu, pemenang tender pengadaan Sarung lebaran, Faisal lebih memilih diam alias tutup mulut. Direktur CV Persada Utama, itu berkali-kali dihubungi via percakapan WhatsApp tidak ada respon. (srd/sit)

Disampaikan, bahwa jam kerja perangkat desa diatur dalam Perbup Nomor 21, yang mencakup hari kerja, jam kerja, pakaian dinas serta cuti Kepala desa dan perangkat desa. “Jam kerja perangkat desa sesuai dengan Perbup, yaitu Senin – Kamis mulai pukul 07.30 hingga pukul 15.00. sedangkan Jumat mulai pukul 07.30 hingga pukul 14.00,” ujarnya.

Hal ini, tambahnya, berlaku juga bagi kepala dusun yang harus melakukan absensi setiap hari kerja. Setelah itu, bisa kembali ke dusun masing-masing.

“Kepala dusun termasuk dalam perangkat desa. Sehingga, setiap pagi harus melakukan finger print di kantor desa. Sedangkan untuk dusun yang lokasinya jauh dari kantor desa, ada cara khusus seperti sharelock,” tuturnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Bila perangkat desa melakukan pelanggaran, ujarnya, bisa diberhentikan oleh kepala desa. Contohnya, dalam penyalahgunaan wewenang, tindak pidana yang dijatuhi hukum selama 2 tahun serta tidak masuk kerja selama 35 hari

“Sesuai dengan Perbup Nomor 21 tahun 2019 Pasal 22, sejauh ini jika perangkat desa melanggar aturan jam kerja, akan dikenai sanksi administratib secara lisan maupun tertulis. Tetapi, jika sudah di berikan tertulis hingga 3 kali masih diabaikan, maka kepala desa bisa melakukan pemberhentian. Sebab itu merupakan hak kepala desa,” ungkapnya.

Jika terdapat perangkat desa yang tidak bisa dilakukan pembinaan, Kabag Hukum tidak mempermasalahkan, jika dilakukan pemberhentian perangkat desa oleh kepala desa. Asalkan, sesuai prosedur yang ada. Sebab, untuk memberhentikan perangkat desa harus sepengetahuan atau persetujuan BPD dan rekomendasi dari camat

“Saya berharap, perangkat desa bisa melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. Karena, mereka adalah garda terdepan, terutama kepala dusun. Apalagi, sekarang perangkat desa mayoritas muda-muda,” ujarnya. (azl/sit)