Sekjen KPI, Ricky Yahya, kepada Memontum.com mengatakan bahwa pihaknya menilai banyak kejanggalan pada pelaksanaan pekerjaan Proyek Jargas. Seperti, yang salah satunya ada di Kecamatan Klakah dan Kecamatan Ranuyoso.

Menurutnya, proyek strategis nasional yang seharusnya dikerjakan dengan baik, terkesan dikerjakan asal-asalan. “Sejak awal pelaksanaan proyek, ini banyak dikeluhkan masyarakat dan dari hasil pengamatan kami di lapangan banyak kejanggalan,” terangnya, Selasa (13/06/2023) tadi.

Baca juga :

Ricky menambahkan, bahwa seperti kedalaman galian pipa gas dari beberapa titik yang ditemukan pihaknya, diduga tidak sesuai spesifikasi. Dirinya juga mengkhawatirkan, jika nantinya bisa membahayakan keselamatan masyarakat.

“Di beberapa titik yang kita temukan, itu kedalaman galian hanya 80 Cm. Bahkan, ada yang 60 Cm. Makanya, kami menduga ini tidak sesuai dan saya khawatir nantinya bisa membahayakan keselamatan warga,” ungkapnya.

Dari laporan yang diluncurkan KPI, kata Ricky, itu tidak hanya ke Polres Lumajang. Namun, tembusannya juga diluncurkan Ke Mabes Polri, Kementerian ESDM dan juga ke Komisi Pemberantasan korupsi (KPK).

Perlu diketahui, Proyek Jargas dengan nilai pagu Rp 52 miliar itu, berlangsung di Kabupaten Lumajang dan dikerjakan tidak sesuai target yang direncanakan (Target 15 Desember 2022, red). Bahkan, meski diberi perpanjangan waktu hingga 15 Maret 2023 dan meskipun jaringan sudah terpasang dari total 4020 penerima manfaat, namun masih banyak masyarakat yang mengaku belum bisa memanfaatkannya. (adi/gie)

Penghargaan tersebut, diserahkan langsung oleh Plt Kepala Badan Kepegawaian Negara, Bima Haria Wibisana, kepada Bupati Lumajang Thoriqul Haq, Kamis (08/06/2023) tadi. “Bersyukur, hari ini kita mendapatkan dua penghargaan dalam BKN Award Tahun 2023. Semoga ini menjadi motivasi bagi kita untuk bisa bekerja lebih giat lagi,” kata Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Cak Thoriq juga mengharapkan, agar ke depannya semakin banyak inovasi-inovasi yang dibuat dan prestasi-prestasi yang diukir kembali. “Semua capaian ini dapat menjadi penyemangat, dan penghargaan ini juga berkat kerjasama seluruh jajaran di lingkup Pemkab Lumajang,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala BKD Lumajang, Taufik Hidayat, mengungkapkan bahwa dirinya bersyukur atas prestasi yang diraih di bidang kepegawaian. Dirinya berharap, agar ke depan penghargaan yang diterima bisa menjadi pemacu peningkatan kualitas pengelolaan ASN di Lumajang, khususnya dalam mendukung sistem manajemen ASN berbasis Sistem Merit.

Baca juga :

“Kami mengucapkan terima kasih kepada semua jajaran ASN yang ada di masing-masing Perangkat Daerah di Lumajang. Ini merupakan kerja bersama, harapannya ke depan, dapat lebih kompak dan meningkatkan sinergi sehingga capaian Kabupaten Lumajang bisa lebih optimal,” paparnya.

Provinsi Jawa Timur sendiri dalam BKN Award 2023 itu memborong 39 penghargaan. Yakni, lima penghargaan diraih oleh Pemerintah Provinsi dan 34 penghargaan tersebar diraih kabupaten/kota di Jawa Timur.

Dalam penyerahan penghargaan BKN Award 2023 tersebut, Plt Kepala BKN, Bima Haria Wibisana, menuturkan banyak terkait dengan peningkatan kualitas manajemen ASN dan perlunya big data. Dirinya juga menambahkan, perencanaan seperti kebutuhan pegawai sangatlah penting, sehingga penempatan dan mutasi pegawai tidak berdasarkan atas keinginan melainkan atas dasar kebutuhan.

“Kepada para penerima untuk tidak terlena dengan penghargaan yang diterima, karena banyak daerah lain yang berupaya keras mengejar ketertinggalannya,” ujarnya. (kom/adi/gie)

Upaya lain yang dilakukan Pemkab Lumajang, adalah pemasangan pipa yang memanfaatkan elevasi ke saluran irigasi yang mengarah ke Desa Blukon dan Boreng. “Ini masih uji coba. Air sudah berhasil mengalir menggunakan pipa memanfaatkan elevasi. Ini perhari mengalir 200 meter karena memang banyak yang hilang karena alirannya sudah lama kering,” kata Cak Thoriq-sapaan akrab Bupati Lumajang, saat meninjau saluran irigasi di DAM Gambiran Lumajang, Rabu (07/06/2023) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, pembangunan afur tangkil yang ada di Desa Blukon, saat ini hampir rampung. Air berhasil dialirkan dari afur tangkil menuju saluran irigasi yang dapat dimanfaatkan petani untuk mengairi sawah kurang lebih 18 hektar.

Dalam kesempatan itu, Cak Thoriq juga menyampaikan bahwa berbagai upaya tersebut dilakukan agar sawah petani kembali teraliri sembari memikirkan solusi-solusi terbaik yang lebih efektif. “Pembangunan afur tangkil di Desa Blukon, airnya dibendung supaya mengalir untuk penampungan air untuk sawah yang ada di Blukon,” jelasnya. (kom/adi/gie)

“Sampaikan dengan jujur apapun pertanyaannya tentang pertanian. Sampaikan dengan jujur data kita dan sukseskan Sensus Pertanian 2023,” kata Bunda Indah-sapaan Wabup Lumajang.

Sensus Pertanian pada 2023, tambahnya, merupakan sensus ke tujuh sejak tahun 1963. Sensus ini, bertujuan untuk menyediakan data struktur pertanian terutama untuk unit-unit administrasi terkecil. Termasuk, menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolak ukur statistik pertanian saat ini dan menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan.

Baca juga :

Pelaksanaan ST2023 ini, paparnya, memang telah dicanangkan oleh Presiden RI, Joko Widodo pada 15 Mei 2023 lalu. Karenanya, dirinya mendukung ST2023 ini agar mendapat data yang akurat, terkini dan terpercaya.

Bunda Indah juga menegaskan, bahwa memang pertanian merupakan sektor yang strategis dan melibatkan hajat hidup orang banyak. Dirinya berharap, masyarakat Lumajang bisa bekerja sama menyukseskan Sensus Pertanian 2023.

“Mulai 1 Juni sampai dengan 31 Juli atau selama dua bulan, akan dilaksanakan sensus pertanian kepada seluruh masyarakat Lumajang. Kalau ada petugas sensus yang membawa identitas petugas survei, sambutlah dengan baik. Jadi, jangan ditolak karena penting untuk kesejahteraan kita,” paparnya. (kom/adi/sit)

“Semula saya akan menempatkan kandang Rusa di Bumi Perkemahan Glagah Arum. Dengan begitu, insyaallah ini (Buper, red) akan berkembang,” ungkap Bunda Indah-sapaan akrab Wakil Bupati Lumajang.

Bunda Indah juga mengungkapkan, bahwa kunjungan yang dilakukannya itu, dimaksudkan untuk membangun rencana kerja sama dengan Perusahaan Daerah Taman Satwa (PDTS) KBS untuk mendapatkan satwa Rusa. Disamping itu, pihaknya juga menyambut baik saran atau ide yang disampaikan oleh Direktur PDTS KBS, mengenai pembangunan taman konservasi dalam bentuk mini zoo di Lumajang.

Baca juga :

“Tadi ada saran terkait pembangunan taman konservasi dari Dirut KBS. Tentunya, ini butuh shaering. Edukasi yang tidak mudah, tetapi perlu semangat untuk membangun di Lumajang,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur Utama PDTS KBS, Choirul Anwar, mengatakan bahwa dirinya menilai jika Kabupaten Lumajang, merupakan wilayah yang sangat potensial untuk pengembangan taman konservasi. “Potensi Lumajang ini hampir kurang lebih 60 persen, masih dalam bentuk hutan lindung. Dan, kebutuhan untuk membangun taman konservasi sangat potensial untuk dikembangkan,” ujarnya.

Dirinya berharap, Lumajang nantinya dapat membangun dan mengembangkan taman konservasi dalam bentuk mini zoo atau yang lebih besar. Sehingga, akan memberikan dampak. “Ke depan, mudah-mudahan Lumajang dapat mendirikan lembaga konservasi dalam bentuk mini zoo atau model safari,” harapnya. (kom/adi/gie)

Dalam Musker itu, terurai bahwa terdapat beberapa program prioritas PCNU Kabupaten Lumajang, yang akan diwujudkan dalam 5 tahun ke depan. Yakni kaderisasi, konsolidasi, pengembangan pendidikan, labelisasi dan penataan aset, BUMNU, sistem informasi digital serta Rumah Sakit Nahdlatul Ulama (RSNU).

Khusus program RSNU, bakal menjadi salah satu program yang tidak bisa ditawar-tawar. Mengingat, secara fisik pembangunan telah final, karena alat kesehatan dalam proses penataan dan sedang dalam tahap proses mengurus izin operasional.

Bupati Lumajang yang akrab disapa Cak Thoriq, pun memberikan instruksi khusus kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, untuk terus mengawal tahap perizinan RSNU. Tujuannya, agar nantinya rumah sakit tersebut bisa segera dioperasionalkan.

Baca juga :

“Saya minta khusus kepada Pak Sekda, untuk memonitor perwaktu terkait dengan perizinan. Saya yakin, Pak Sekda ini bisa menyegerakan,” kata Cak Thoriq.

Bupati Lumajang juga mengungkapkan, bahwa proses panjang pembangunan RSNU tersebut, nantinya kurang lebih 10 tahun dan sampai saat ini masih belum terealisasikan. Banyak langkah-langkah yang sudah dilakukan, dalam mendirikan RSNU. Salah satunya, membangun Klinik NU yang ada di Sumberejo.

Oleh karena itu, dirinya bersyukur karena kurang lebih 1 hingga 2 bulan ke depan, RSNU sudah bisa untuk dioperasionalkan. Hal ini, terlihat dari struktur pembangunan dan alat kesehatan yang saat ini sudah siap dan memenuhi standar.

“Di luar ekspektasi, karena semenjak dirapatkan enam bulan yang lalu sampai detik ini, RSNU sudah akan bisa dioperasionalkan,” paparnya. (sit)

“Kita minta seluruh perangkat untuk tetap netral. Sehingga, nantinya saat ada yang terpilih sebagai kepala desa yang baru, tidak ada kabar pecat memecat perangkat desa,” terangnya, kepada Memontum.com, Minggu (21/05/2023) tadi.

Politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu juga meminta Pemkab Lumajang, melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat, mengantisipasi potensi konflik pasca Pilkades. Salah satunya, tentang aset-aset desa yang harus sudah clear, sebelum dilaksanakannya pemilihan kepala desa.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Tanah Kas Desa atau TKD misalnya, harus sudah tidak dalam penguasaan desa. Sehingga, saat Pilkades selesai, kepala desa baru yang terpilih langsung bisa menggarap TKD dan bukan masih menunggu dari pihak ketiga. Tidak hanya itu, aset-aset lain seperti ambulan desa, sepeda motor operasional kepala desa, pun harus sudah ada di desa, ” tegasnya.

Sebelumnya, diperoleh informasi dari Kepala DPMD Kabupaten Lumajang, Mustajib, bahwa ada delapan kepala desa yang habis masa jabatannya di Tahun 2023. Desa-desa yang bakal mengadakan pemilihan kepala desa itu, adalah Desa Tempurejo, Penanggal, Candipuro, Tempeh Tengah, Tempeh Lor, Umbul, Tukum dan Desa Jatigono. (adi/sit)

“Saya bersama Pak Bupati, Baznas dan juga Forkopimcam dan Pemerintah Desa, menyerahkan bantuan rumah tidak layak huni untuk warga. Total ada lima titik, yakni pertama dan ke dua di Desa Jatisari, ke tiga Tempeh Tengah, ke empat di Desa Lempeni Tempeh dan yang ke lima di desa Selok Anyar Pasirian,” terangnya.

Dirinya berharap, dengan adanya bantuan RLTH, ini mampu merangsang pemerintah desa ataupun masyarakat untuk turut serta membantu. Sehingga, bangunan rumahnya bisa lebih layak untuk di tempati.

“Harapan saya dan pemerintah, dengan adanya bantuan RLTH ini bisa dijadikan sebagai perangsang. Dimana, dari bantuan itu nantinya bisa dioptimalkan dengan melibatkan kelompok masyarakat, tokoh masyarakat, pemerintah setempat, untuk memberi bantuan tambahan atau pendukung. Sehingga, bangunan nantinya bisa lebih layak, karena anggarannya memang terbatas. Jadi, kita melibatkan masyarakat untuk bisa berswadaya turut guyub lingkungan untuk supaya bisa ikut berpartisipasi dalam pembangunan,” ungkapnya.

Secara bertahap, kata Rahman, pihaknya ingin menuntaskan rumah-rumah yang tidak layak huni. Sehingga, agar bisa memberikan kenyamanan ketenangan bagi warga yang menempati.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

“Paling tidak ‘Rumahku Surgaku’ itu dirasakan walaupun sangat sederhana. Semoga, langkah ini bisa memberikan berkah dan ketenangan bagi penerima RTLH serta kebetulan ini juga banyak yang mengajukan. Karenanya, kami secara bertahap terus berkomunikasi dengan Baznas untuk memberikan prioritas terhadap rumah-rumah tidak layak huni,” tuturnya.

Sementara itu, Bupati Thoriqul Haq, menyampaikan bahwa bantuan yang diberikan itu berupa uang tunai sebesar Rp 15 juta untuk masing-masing rumah. “Ini bantuan dari Baznas Kabupaten Lumajang, yang dikumpulkan dari orang-orang yang bayar zakat,” ungkapnya.

Bupati meminta, agar kepala desa juga turut serta dalam pembangunan dan perbaikan RTLH untuk warganya. Karena sebagai pemimpin di desa, sudah seharusnya kepala desa bertanggung jawab atas kesejahteraan warganya, apalagi yang tidak mampu.

“Saya minta, nanti juga membantu warganya. Kalau ada kurang-kurangnya, nanti biar dibantu,” terangnya.

Selain itu, dirinya juga mengajak para tetangga atau warga sekitar, juga membantu proses perbaikan RTLH dari warga yang kurang mampu. “Nanti ini juga dibantu warga dan tetangga. Baik itu mulai gotong royong sebagaimana masyarakat, sehingga biar lebih ringan,” paparnya. (adi/sit)

H Bukasan sendiri, terhadap kejadian yang dialami seorang wisatawan, memberikan catatan khusus bagi objek wisata Air Terjun Tumpak Sewu. Politisi senior PDI-Perjuangan Kabupaten Lumajang, itu tidak hanya meminta agar ada evaluasi. Namun, juga perhatian dari dinas terkait untuk selalu melakukan koordinasi dan pembinaan, guna menjadi lebih baik dan maksimal.

“Semisal di hari libur, pengunjung wisata dipastikan ramai. Sehingga, perlu ada antisipasi dari pihak pengelola setempat, agar wisatawan tetap aman dan nyaman ketika berlibur,” ungkapnya, Jumat (19/05/2023) tadi.

Baca juga :

• THR ASN Pemkot Malang Naik Rp 42,6 Miliar, Pencairan Tunggu Kebijakan Pusat
• Pemkab Malang Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana Puting Beliung di Kecamatan Bantur
• Proses Izin Rumit, IAI Cabang Trenggalek Hearing Dengar Pendapat bersama DPRD
• Siswa SMAN 3 Kota Malang Sambut Antusias MBG Ramadan
• DPRD Trenggalek bersama Eksekutif Bahas Raperda Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Bukasan menekankan, agar pengawasan juga harus ditingkatkan. Karena, itu bisa mencegah atau mendeteksi dini kemungkinan hal-hal seperti musibah tidak terduga, terjadi lagi. Salah satu contoh, seperti pemasangan papan peringatan harus diperbanyak. Sehingga, ketika ada wisatawan yang berkunjung, sudah ada panduan.

“Pengelola wisata harus meningkatkan inovasi demi memberikan rasa puas, rasa aman dan nyaman kepada pengunjung wisata,” tuturnya

H Bukasan juga menyampaikan, keprihatinannya dan berbela sungkawa dengan kejadian meninggalnya seorang wisatawan asal Malaysia, akibat terpeleset pada saat menuruni tangga di tempat wisata Air Terjun Tumpak Sewu. “Saya berharap, masyarakat juga tetap memperhatikan keselamatan saat berlibur ke tempat-tempat wisata yang mana itu beresiko,” ujarnya.

Sebelumnya telah terjadi peristiwa kecelakaan yang menimpa turis asing asal Malaysia, yang terjatuh saat menuruni tangga di wisata Air Terjun Tumpak Sewu, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pronojiwo. Kecelakaan itu hingga korban meninggal dunia. (adi/sit)