Disampaikan Kejati, Andi dicopot karena diduga ketahuan mengkonsumsi Narkoba, setelah Kejati Jatim melakukan tes urine dan pengambilan sample rambut secara mendadak. Proses itu, berlangsung pada Kamis 12 Mei lalu. Dimana saat itu, pihaknya mendapatkan kunjungan kerja dari Komisi III DPR RI. Momen itu, kemudian dimanfaatkan untuk mengumpulkan 39 Kajari di Jawa Timur.

Usai acara dengan Komisi III DPR RI, papar Mia, pihaknya berkoordinasi dengan Polda Jatim, terkait pelaksanaan tes urine Narkotika. “Saya selaku Kajati Jatim berinisiatif untuk melaksanakan tes urine dan pengambilan sample rambut terhadap para Kajari se Jawa Timur. Saya mengutus anggota yang bisa dipercaya untuk menghubungi yang membidangi masalah test urine di Polda Jatim, untuk pelaksanaan tes urine,” tegasnya, Jumat (09/06/2023) tadi.

Ditambahkannya, begitu acara selesai, semua Kajari diperintahkan untuk tetap berada di tempat. Saat itulah, kemudian dilakukan tes urine dan pengambilan sampel rambut.

Baca juga :

“Saya perintahkan (Kajari) untuk tetap di tempat dan langsung dilaksanakan tes urine dan pengambilan sample rambut. Pelaksanaan tes urine dan pengambilan sample rambut, dilakukan secara bergantian dengan SOP dan ketentuan dari Tim Polda Jatim. Termasuk , pengambilan urine di kamar mandi, petugas juga ikut masuk ke dalam,” imbuhnya.

Ketika hasil tes urine dan pengecekan sample rambut sudah didapat, paparnya, satu orang dinyatakan positif menggunakan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina. “Berdasarkan data yang kami miliki, kode peserta tes yang dinyatakan positif menggunakan narkotika dengan bahan aktif Metamfetamina atas hasil pemeriksaan sample urine dan rambut tersebut adalah nama yang bersangkutan, dengan jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun,” terangnya.

Dari hasil dan temuan itu, lanjut Mia, pihaknya pun melaporkan secara tertulis pada Kejaksaan Agung dan melakukan pencopotan terhadap yang bersangkutan. Bahkan, per 8 Juni kemarin, jabatan Andi sebagai Kajari Madiun telah dicopot dan posisinya digantikan oleh Reopan Saragih sebagai Plt Kajari Madiun, yang saat ini menjabat sebagai Koordinator pada Bidang Pidsus Kejati Jatim.

“Saat ini Pak (Andi), mantan Kajari Madiun menjadi jaksa fungsional (non job) di Badiklat Kejaksaan RI,” terangnya. (mc/sit)

Hal itu, ditegaskan oleh Wali Kota Madiun, H Maidi, usai Sosialisasi dan Pembinaan BUMD di Lingkungan Pemkot Madiun di Kantor Kecamatan Manguharjo, Sabtu (04/03/2023). ‘’BUMD itu sosial-bisnis. Jadi, orientasinya ya harus untung tetapi juga pelayanan kepada masyarakat. Karenanya, pelayanan harus prima,’’ kata Wali Kota Maidi.

Wali Kota menyebut, bahwa secara pekerjaan BUMD untuk mencari keuntungan juga pelayanan kepada masyarakat. Tidak heran, BUMD sejatinya lebih berat. Karenanya, mereka yang tidak bisa melaksanakan dua hal tersebut, maka bukan tempatnya berada di BUMD. ‘’Pelayanan harus prima, kalau tidak prima tidak boleh. Kalau tidak bisa melayani dengan baik, ya bukan di situ tempatnya,’’ tegasnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Wali kota juga menegaskan, bahwa nahkoda BUMD adalah aturan. Tak heran, semua hal terkait pekerjaan di BUMD harus berdasarkan aturan. Termasuk dalam pemberiam sanksi. Selain itu, wali kota menyebut akan terus melakukan pembinaan-pembinaan. Begitu juga evaluasi akan terus dilakukan. Harapnnya, kinerja BUMD semakin meningkat. ‘’Tentu kita evaluasi, kekurangan kita apa, yang belum maksimal dibagian apa kita evaluasi semua,’’ ungkapnya.

Pemerintah Kota Madiun setidaknya memiliki tiga perusahaan umum daerah. Yakni, Perumda PDAM Tirta Taman Sari, Perumda BPR Bank Daerah Kota Madiun, dan Perumda Aneka Usaha. Keberadaan ketiganya harus terus dioptimalkan. Namun, bukan hanya soal bisnis mencari keuntungan. Tetapi juga bergerak untuk bidang sosial. (kom/gie)

“Semoga Jamaah Thoriqoh yang hadir membawa kebaikan dan keberkahan bagi masyarakat Kabupaten Madiun,” ucap Kaji Mbing-sapaan akrab Bupati Madiun dalam sambutannya.

Dirinya mengimbau, agar jamaah selalu menjaga putra-putri sampai cucu-cucunya, dalam memanfaatkan teknologi yang semakin canggih saat ini. Sehingga, tidak terjebak juga dalam menikahkan putra-putri di usia dini.

“Jangan sampai, generasi muda banyak yang melakukan nikah dini. Karena ini merupakan dampak negatif dari teknologi Handphone. Maka, perlu kita awasi anak-anak kita dalam penggunaannya,” ungkapnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Bupati Madiun menjelaskan, bahwa dampak pernikahan dini juga bisa mengakibatkan tingginya angka stunting. Karenanya, hal-hal itu juga perlu diantisipasi. “Pernikahan dini itu berdampak pada stunting, karena rahim anak perempuan yang belum siap untuk mengandung. Untuk itu, agar bisa dihindari menikahkan anak di usia dini,” lanjutnya.

Dalam kesempatan sama, bupati juga berharap agar generasi penerus di Kabupaten Madiun, memiliki kualitas yang baik. Sehingga, mereka nantinya berperan serta dalam pembangunan di Kabupaten Madiun.

Perlu diketahui, mubaya’ah atau bai’at merupakan sebuah janji tarekat seseorang untuk istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah SWT. Bai’at bertujuan memantapkan hati agar doa yang diamalkan dapat bersambung kepada para mursyid dan Rosulullah SAW. Pada kesempatan kali ini, pengajian dipimpin langsung oleh KH Ahmad Tamim Romly, Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Jombang. (kom/gie)

Harga yang ditawarkan itu, merupakan berada di bawah harga eceran di pasar. Dimana, sekarang berkisar Rp 10 ribu perkilogram. Sedangkan untuk minyak goreng, dijual dengan harga Rp 15 ribu perliter.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Kepala Bidang Perdagangan, Thoni, menjelaskan total sebanyak 3 ton beras dan 100 karton minyak goreng didistribusikan dalam operasi pasar kali ini. “Semoga ini dapat membantu masyarakat. Apalagi, belum datang masa panen. Sehingga, masyarakat sangat membutuhkan pasokan beras,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan itu, masyarakat menyambut sangat antusias. Hal itu, terlihat dari banyaknya masyarakat yang sudah mengantri kupon sejak pukul 07.00 WIB.

Salah satu warga Dempelan, Sri Hartati, mengaku sangat menyambut positif operasi pasar. Dirinya mengaku, pelaksanaan ini sangat membantu masyarakat.

“Semoga ada program seperti ini lagi selanjutnya,” ujarnya. (kom/sit)

Hal tersebut, disampaikan oleh Wakil Bupati Madiun, H Hari Wuryanto, saat meluncurkan Standar Operasional Prosedur (SOP) Tatalaksana Deteksi Dini Kasus Stunting di Kabupaten Madiun. Kegiatan tersebut, dilakukan di Desa Teguhan, Kecamatan Jiwan, Jumat (27/01/2023) tadi.

Wabup mengatakan jika saat ini target tahun 2030, zero stunting, kemudian untuk nasional 2024 nanti targetnya 14 persen. Sedangkan Kabupaten Madiun tahun 2024 diharapkan akan mampu berada di angka 9,5 persen. “Saat ini, kondisinya kita masih berada di angka 17,6 persen. Untuk itulah, hari ini kita launching SOP dalam rangka penanganan, pendataan, penurunan stunting,” ujar Wakil Bupati.

Mas Hari sapaan Wabup mengharapkan dengan kegiatan ini anak-anak mulai bayi dua tahun (Baduta), bayi dibawah lima tahun (Balita), serta ibu dalam masa kehamilan dapat terpantau dan diketahui langkah-langkah apa yang harus dilakukan agar stunting terdeteksi.

Dalam kegiatan tersebut ada empat langkah yang harus dilakukan dalam SOP deteksi dini tersebut. Pertama, adalah pendaftaran dan pengecekan bayi sebelum di timbang, kedua adalah bayi akan dilakukan pengecekan tinggi badan dan berat badan, ketiga usai melihat tinggi dan berat badan, Balita akan diberikan arahan terkait perkembangan bayi dan terakhir mereka diberikan makanan sehat dan vitamin.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Terkait wilayah, Wabup menjelaskan jika di Madiun, juga seluruh daerah sudah terjangkau semua. Sehingga terkait dengan program atau SOP tersebut akan dengan cepat tersampaikan ke daerah-daerah perbatasan. Ia juga akan melibatkan seluruh stakeholder semuanya termasuk kepala, kader Posyandu dan TP PKK di setiap desa. “Karena desa sebagai ujung tombak pemerintahan akan lebih mengetahui terkait dengan perkembangan yang ada di masyarakat,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua TP PKK Kabupaten Madiun, Hj Pentalianawati Ahmad Dawami, yang turut hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan bahwa peran Tim Penggerak PKK sangat penting sekali dalam rangka mendampingi semua kegiatan Posyandu. “Walaupun Posyandu itu merupakan LKD tersendiri tapi tidak bisa terlepas, karena Posyandu adalah tempat yang strategis untuk memantau perkembangan anak,” kata Penta.

Penta mengharapkan PKK bersama-sama mengikuti dan mendampingi bagaimana perkembangan anak-anak yang ada di desa se Kabupaten Madiun. Dirinya juga berpesan agar dalam memberikan edukasi dan pelayanan terhadap masyarakat dapat dilakukan secara sopan dan harmonis. “Kita harus pakai bahasa yang pelan-pelan, bahasa yang mudah dimengerti orang tua sehingga tidak menimbulkan rasa yang tidak enak,” pesan Ketua TP PKK Kabupaten Madiun.

Turut hadir dalam kesempatan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Muspika Kecamatan Jiwan, serta Kepala Desa se-Kecamatan Jiwan. (kom/gie)

Nur Chamdani mengatakan, Balai Ternak Unggas Baznas merupakan respon atas kebutuhan percepatan mewujudkan kemandirian masyarakat miskin di pedesaan dan potensi pengembangan usaha ayam pedaging yang sangat potensial.

”Adapun target penerima manfaat dari program ini adalah masyarakat yang bersemangat untuk beternak, masuk kategori fakir atau miskin, bertekad kuat memperbaiki taraf hidup, dan secara fisik mampu bekerja keras serta record kemitraan sebelumnya. Dasar prioritas keluarga yang diintervensi modal adalah yang masuk kategori miskin dan fisabilillah,” ujarnya.

Nur Chamdani menjelaskan, sebelumnya Baznas telah menjalankan Program Balai Ternak Kelompok Unggas di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Kali ini berkembang ke wilayah Jawa Timur bagian barat, tepatnya di Kabupaten Madiun.

“Kami berharap, melalui Program Balai Ternak Baznas Kelompok Unggas ini dapat memberikan dampak ekonomi bagi para mustahik sehingga peternak bisa mandiri dan berdaya. Selain dampak ekonomi, program pemberdayaan ini kita harapkan juga dapat meningkatkan nilai sosial dan spiritual peternak mustahik,” ujarnya.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Menurutnya, Baznas juga akan terus memberikan pendampingan secara teknis dalam keberlangsungan pengembangan Balai Ternak Baznas Kelompok Unggas di Kabupaten Madiun.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Madiun, H Hari Wuryanto menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Baznas yang telah berupaya dalam memberdayakan masyarakat Madiun melalui Program Balai Ternak Kelompok Unggas Baznas. “Semoga program ini dapat membantu meningkatkan pendapatan masyarakat Madiun sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi para penerima manfaat,” ujarnya.

Sementara ini, jumlah peternak yang sudah terseleksi tercatat sebanyak 17 orang yang berasal dari Desa Suluk. Balai Ternak Baznas Kelompok Unggas yang akan dikembangkan ini telah melewati beberapa tahapan, mulai dari Studi Kelayakan Wilayah (SKW), Seleksi Kelayakan Peternak Mustahik (SKPM) serta memastikan ketersediaan kandang.

Tahap selanjutnya yang dilakukan yaitu pengadaan ternak ayam umur satu hari (day old chick atau DOC) dan mulai pelaksanaan program pemeliharaan dan pendampingan. (kom/gie)