Kapolres Malang, AKBP Putu Kholis Aryana, dalam sambutannya mengatakan mengenai fakta-fakta mengkhawatirkan tentang kecelakaan di tahun 2023. Data yang disampaikan, tercatat lebih dari 560 kejadian kecelakaan dengan 101 orang tewas dan 762 orang mengalami luka.

Angka ini, paparnya, bukan hanya sekadar statistik. Tetapi juga, menggambarkan betapa pentingnya upaya bersama dalam melindungi nyawa masyarakat. Apalagi, korban kecelakaan adalah usia produktif. Sehingga, berdampak serius pada aspek sosial dan ekonomi.

“Hasil dari penelitian, kejadian Laka Lantas juga didominasi oleh pengendara yang tidak terampil, tidak tertib dan kecepatan tinggi,” kata Kapolres Malang.

Baca Juga :

Dari fakta-fakta itu, Kapolres pun mengajak seluruh peserta yang hadir untuk bergandengan tangan dalam menurunkan angka kecelakaan di wilayah Kabupaten Malang. Melalui Rakor ini, diharapkan dapat meningkatkan manajemen keselamatan berlalu lintas, sinergi lintas sektoral, serta mengembangkan kapasitas petugas dan komunitas pendukung.

“Marilah kita bekerjasama untuk menurunkan angka kecelakaan lalu lintas di Wilayah Kabupaten Malang,” ujarnya.

Sementara itu, Kadinkes Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, menyambut baik upaya yang diambil oleh Polres Malang. Dirinya menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas inisiatif Rakor ini.

“Terima kasih kepada Kapolres Malang yang sudah membuat forum ini. Semoga dengan adanya forum ini kita bisa melakukan evaluasi program,” kata Wijanto.

Ditambahkannya, bahwa Rakor ini menjadi langkah nyata dalam menjaga keselamatan masyarakat Kabupaten Malang. Dengan upaya bersama dan sinergi lintas sektoral, diharapkan angka fatalitas akibat kecelakaan dapat ditekan dan memberi manfaat bagi masyarakat. (sit)

Menanggapi hal tersebut, Direktur PT Multi Graha, Tri Hajar Anantoro, mengatakan jika kendala belum diserahkannya PSU itu karena masih ada pengembangan di banyak titik, terutama di wilayah RW06. Dimana menurutnya, masih ada tanah utuh yang belum diberi jalan.

“Ada yang belum selesai, karena tanahnya belum digarap. Jadi cuma tanahnya saja dan jalannya belum ada. Jadi, tanahnya masih utuh,” kata Tri Hajar, Selasa (13/06/2023) tadi.

Baca juga :

Kemudian, saat disinggung mengenai permintaan warga atas penyerahan PSU di Agustus mendatang, pihaknya tidak bisa memastikan hal tersebut. Karena, menurutnya itu tergantung dari pihak komisaris.

“Karena ada tim verifikasi, masa bisa minta Agustus. Kalau tak taruh gitu aja, ya bisa saja. Tapi, ini tergantung komisaris. Saya di sini, direktur yang hanya melaksanakan. Tahun ini diserahkan apa enggak, saya koordinasikan dahulu dengan komisaris,” lanjutnya.

Sementara, Koordinator warga Perumahan Puri Cempaka Putih 2, Imam Mucholis, menyampaikan jika pihaknya sudah meminta penyerahan tersebut sebanyak tiga kali. Namun, tidak kunjung diserahkan oleh pihak pengembang kepada Pemkot Malang. Sehingga, hal tersebut membuat dirinya merasa belum puas sama sekali.

“Masih belum puas sama sekali. Karena dari pergantian RW ke RW melakukan begini sudah 3 kali. Ini saya yang terakhir, saya ditunjuk warga untuk jadi ketua mewakili seluruh warga sini, untuk bagaimana proses ini sampai goal tahun ini,” ujar Imam.

Pihaknya berharap, penyerahan PSU tersebut bisa tuntas diserahkan oleh pengembang, pada 17 Agustus 2023, mendatang. Kalau hal itu tidak bisa dilakukan oleh pengembang, maka warga perumahan akan mempertimbangkan hal lain.

“Harapannya, 17 Agustus 2023 ini selesai dan tuntas semua. Kalau tidak mau, pasti ada pertimbangan lain. Kalau penyerahannya hanya setengah, mending tidak. Kalau diserahkan semua, ya sudah. Tidak terlalu nuntut macam-macam,” katanya.

Sebagai informasi, warga melakukan perbaikan jalan, perbaikan drainase, pembangunan masjid, pembelian tanah makam, dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU), dari swadaya masyarakat itu sendiri. Sehingga, pihaknya meminta pengembang segera menyerahkan, agar bisa mendapat perbaikan dari Pemkot Malang. (rsy/sit)

“Selamat dan sukses atas dilantiknya kepala desa terpilih. Dengan semangat gotong-royong dan solidaritas, mari kita capai perubahan yang nyata dan berkelanjutan dengan meningkatkan kualitas hidup, melindungi dan melestarikan lingkungan, serta menciptakan kesempatan juga kesejahteraan bagi semua warga desa,” kata Bupati Sanusi.

Bupati Malang juga menambahkan, bahwa pemerintah desa (Pemdes) memiliki peran yang sangat penting dan strategis. Kedudukannya yang sebagai unsur terdepan, dituntut untuk mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, efektif dan efisien.

“Untuk itu, sebagai salah satu pilar kokohnya penyelenggaraan otonomi daerah, keberhasilan pemerintahan desa sangat ditentukan oleh kepemimpinan kepala desa,” papar Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menekankan kepada seluruh kepala desa yang hari ini dilantik, agar segera berkonsolidasi menyatukan seluruh elemen masyarakat guna menyusun program kerja dan program prioritas pembangunan. Kepala desa terpilih, agar menjalankan amanah dengan penuh tanggung jawab, kejujuran dan integritas.

“Jangan pernah menodai kepercayaan rakyat. Lakukan sinergitas dan komunikasi yang baik dengan lembaga desa terlebih BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan,” imbuhnya.

Sebelum mengakhiri sambutan, Bupati Malang berharap kepada para kepala desa terpilih agar dapat membawa semangat baru, inovasi, serta perubahan yang positif demi kemajuan desa yang akan dipimpin dalam kurun waktu 6 tahun mendatang. Hadir dalam pelantikan itu, Wakil Bupati Malang, H Didik Gatot Subroto, Ketua DPRD Kabupaten Malang, Darmadi, Forkopimda Kabupaten Malang, Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, jajaran Perangkat Daerah Kabupaten Malang, Ketua dan Ketua 1 TP PKK Kabupaten Malang. (pro/gie)

Kasubnit Laka Unit Gakkum Polresta Malang Kota, Ipda Isrofi, mengatakan bahwa kronologi kecelakaan tersebut berawal dari motor Nopol N 6692 EBS, yang ditumpangi korban melaju dari arah Barat menuju Timur. Diduga karena kurang konsentrasi saat mengendarai motor, sehingga korban menabrak dari belakang sepeda motor Nopol N 3085 BAA yang berjalan searah di depannya.

Baca Juga:

“Dari kejadian itu, motor yang ditumpangi korban oleng ke kanan dan membentur truck ber Nopol N 8230 BC, yang berada disebelah kanannya yang berjalan dari arah Barat ke Timur,” jelas Ipda Isrofi, saat di lokasi kejadian.

Truk tersebut, tambahnya, adalah bak yang terbuka dan mengangkut barang-barang logistik dari salah satu hotel Kota Malang. “Korban kena baknya. Tapi, tidak sampai terlindas. Jadi, truknya adalah bak terbuka dan agak rendah,” tambahnya.

Akibat dari kejadian tersebut, korban mengalami luka di bagian paha. Sehingga, segera dilarikan ke RSSA Kota Malang. Untuk saat ini, pihak kepolisian juga sedang mengamankan kendaraan yang terlibat dalam Laka Lantas tersebut. “Untuk kendaraan yang terlibat masih kita amakan, sebagai barang bukti penyelidikan lebih lanjut,” imbuhnya. (rsy/gie)

Ketiganya, yakni Slamet Riyadi (50) dan Khoirul Ummah (39) serta MSH, anaknya yang masih berusia 10 bulan. Sejumlah korban, adalah warga Jalan Cakalang, Kecamatan Blimbing, Kota Malang.

Duka mendalam tersebut, tidak berhenti sampai di situ. Masalahnya, almarhum dan almarhumah, ternyata masih memiliki empat anak yang usainya masih belia. Realita itulah, yang sontak mengetuk perhatian. Apalagi, almarhum semasa hidup dikenal sebagai seorang Modin dan almarhumah istrinya sebagai seorang guru.

Baca juga :

“Korban meninggalkan empat anak yang masih belia. Karena semua anaknya sudah yatim piatu, maka kita usulkan kepada Pak Wali (Sutiaji, red) agar diberikan semacam beasiswa. Sehingga, anaknya bisa sekolah lebih lanjut dan mendapat pendidikan yang layak,” ujar Asisten I Bidang Pemerintahan Pemkot Malang, Ida Ayu Made Wahyuni, Senin (12/06/2023) tadi.

Selain masa depan anak, pihaknya juga memastikan hak almarhumah terkait BPJS. Karena sebagai guru ngaji, maka korban juga mendapatkan insentif yang masuk dalam BPJS Tenaga Kerja (Naker), penerima upah. Sehingga, saat ini terkait dengan BPJS juga masih diproses, oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkot Malang.

“Kalau untuk Jasaraharja, sudah dengan pihak kepolisian. Dari kakaknya korban sudah memberikan berkas-berkasnya, tinggal diambil oleh kepolisian,” jelasnya.

Sebagaimana diberitakan, dalam musibah Laka Pickup di Jalan Desa Asrikaton, sebanyak empat orang meninggal dunia dan satu orang luka serius. Dari empat korban meninggal, tiga diantaranya adalah warga Kota Malang, yang terdiri dari suami, istri dan seorang anak. Kasus ini, kini sedang ditangani Satlantas Polres Malang. (gie)

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwanto, menyampaikan jika melalui pertemuan tersebut pihaknya dapat mengetahui progres dari PKS kedua belah pihak tersebut. Sebab, sebelumnya saat Komisi B DPRD Kota Malang melakukan kunjungan, hal tersebut masih belum dilakukan.

“Kita akhirnya tahu dari sisi-sisi PKS yang disampaikan tadi. Memang sudah ada skemanya, jadi selama 20 tahun akan miliknya Perumda. Kalau harga memang dijual Rp 1.600 per meter kibik. Kemudian juga sistemnya sudah diatur. Jadi skemanya, di tahun ini bisa 200 liter persecond (lps), kemudian tahun depan naik menjadi 300 lps, sampai di tahun 2027 itu 500 lps,” jelas Trio, seusai melakukan audiensi.

Kemudian, ditambahkannya jika pada 17 Agustus 2023 mendatang, akan dilakukan soft launching 100 lps. Sehingga, upaya-upaya mekanisme dalam pembangunan tersebut akan segera dipercepat.

“Makanya kita optimis, asal nanti perizinannya bisa clear dan cepat. Karena tadi disampaikan juga, membutuhkan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan sebagainya, itu bisa beres di Juni ini. Sehingga, Agustus itu bisa soft launching untuk 100 lps dan Desember bisa 200 lps,” tuturnya.

Pihaknya berharap, kedua belah pihak tersebut nantinya dapat mengawal WTP itu dengan baik. Sebab, permasalahan air di Kota Malang masih menjadi persoalan utama. Sehingga, dengan dilakukan audiensi tersebut, juga ingin memastikan timeline dari keduanya sudah sesuai apa belum.

“Harapannya ini bisa selesai berbarengan dengan SPAMnya yang ada di Sawojajar. Sehingga, kita akan ada tambahan SPAM 40 di akhir tahun ini, jadi harapannya bisa mengatasi permasalahan air supaya tidak bergantung ke Sumber Pitu yang gampang jebol pipanya,” lanjutnya.

Baca juga :

Senada dengan itu, Direktur Utama Perum Jasa Tirta, Fahmi Hidayat, mengatakan jika dukungan dari Komisi B DPRD Kota Malang tersebut, sangat kuat untuk memastikan bahwa proyek yang akan dikembangkan tersebut bisa berjalan sesuai dengan yang sudah ditetapkan. Namun, mengenai kendala pembangunan tersebut, masih ada beberapa izin yang harus diselesaikan.

“Izin ini kita upayakan segera mungkin, sehingga bisa selesai cepat dan proses kontruksi tidak terkendala dengan izin yang belum. Kalau dengan izin pemanfaatan sumber daya air, kita masih proses. Nanti dari sisi perkembangan teknis itu Jasa Tirta I yang akan mengeluarkan. Kemudian rekomendasi teknis dari BBWS dan selanjutnya nanti izin dikeluarkan dari Kementerian PUPR,” ucap Fahmi.

Pihaknya menargetkan, jika dalam waktu satu hingga dua bulan kedepan prosesnya akan dipercepat. Sehingga, harapannya progres tersebut sesuai dengan jadwal.

“Jadi kita akan upayakan bisa mempercepat ini dari kementerian PUPR, jadi bisa segera turun. Insyaallah, on schedule dan masih bisa dikejar, nanti kita upayakan soft opening 100 pada 17 agustus,” tambahnya.

Saat disinggung mengenai pembebasan lahan, pihaknya mengaku jika tidak ada dalam proyek tersebut. Pihaknya akan menggunakan lahan yang ada, dan akan menyewa lahan sekitar 600 meter persegi, hanya untuk akses kontruksi saja.

“Jadi Pemkot Malang yang akan memfasilitasi tempatnya, tapi untuk akses kontruksi ini kita akan sewa. Untuk nilai sewanya yang 600 meter tadi ada di kontraktor,” katanya.

Sementara itu, Direktur Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M Noor Muhlas, menyampaikan jika WTP tersebut tentu sebagai antisipasi atau cadangan jika nantinya terjadi pipa pecah, kebocoran dan sebagainya. “Insyaallah dengan adanya ini nanti produksi air kita akan bertambah. Tentu ini juga sebagai cadangan, jadi aman kalau terjadi pipa pecah dan sebagainya. Ini nanti akan mencukupi kebutuhan di wilayah buring bawah,” imbuh Muhlas. (rsy/sit)

“Populasi masyarakat Kota Malang yang luar biasa, apalagi dengan jumlah pendatang akan terus bertambah. Kondisi existing ini, memunculkan permasalahan banyaknya sampah rumah tangga, terutama sampah plastik. Seperti kita tahu, sampah plastik menjadi ancaman karena sangat lama terurai. Maka, dibutuhkan manajemen pengelolaan sampah yang tepat. Di sisi lain, penuntasan masalah sampah sangat urgent untuk dilakukan sampai ke titik zero waste zero emission seperti target Pemerintah Pusat,” kata Wali Kota Sutiaji.

Menurutnya, teknologi yang digunakan pada tempat pengelolaan tersebut, diklaim mampu mengolah sampah dengan tidak tersisa sedikit pun. Mulanya, sampah dipilah sesuai dengan jenisnya. Seperti material besi, plastik, maupun material organik. Bahkan melalui teknologi di sana, kantong plastik yang selama ini menjadi momok permasalahan lingkungan, dapat di proses menjadi bahan yang memiliki nilai guna sesuai dengan kebutuhan.

Seperti batako, paving block, bata ringan, palet plastik, maupun kusen. Untuk sampah organik diolah menjadi pupuk. “Saya berada di tempat pengelolaan sampah dari hulu sampai hilir. Pada hilir tadi, kami lihat saat sampah masih bercampur itu ada pemilahan. Prosesnya luar biasa, sampai hasil finishing ini ada bahan yang bisa digunakan untuk banyak material, dan tidak berbau sama sekali. Keseluruhan proses itu dikendalikan lewat control room. Inilah yang akan kita adopsi, kita usahakan, utamanya di Kota Malang,” tuturnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, jika teknik-teknik modern dalam pengelolaan sampah, akan sangat diperlukan dalam upaya mendukung percepatan target Zero Waste Zero Emission. Tentu, juga akan dilakukan kolaborasi dalam mendorong percepatan tersebut.

“Kita belajar sampai ke Tiongkok, dimana ini negara dengan populasi terbesar di dunia. Tentu mereka juga memiliki permasalahan tentang sampah dan bagaimana mengelolanya. Negara mereka mulai dijadikan sampling untuk pengelolaan sampah dan juga dilengkapi berbagai teknologi moderen. Sehingga tidak ada salahnya kita berkolaborasi dengan hal positif itu untuk diterapkan di Kota Malang,” katanya.

Lebih lanjut, menurutnya jika teknologi tersebut diadopsi, maka akan memantabkan sejumlah upaya positif yang telah dilakukan oleh masyarakat maupun Pemerintah Kota Malang dalam hal pengelolaan sampah. Terlebih, juga dikolaborasikan bersama-sama.

“Untuk saat ini TPA Supiturang pun telah dimodernisasi dan menerapkan sanitary landfillI. Selain itu sejumlah inisiatif ekonomi sirkular yang mengubah sampah menjadi berkah di Kota Malang akan selaras dengan teknologi itu tadi,” ujarnya.

Sebagai informasi, berbagai upaya pengelolaan sampah di Kota Malang saat ini sudah banyak dilakukan. Seperti, Bank Sampah Malang (BSM) yang menerapkan prinsip 3R (Reduce, Reuse, dan Recycle), sehingga dapat mengubah sampah menjadi produk kriya, fesyen, seni dan karya kreatif lainnya. Selain itu, partisipasi aktif dari masyarakat Kota Malang untuk ikut memilah sampah dari hulu hingga ke hilir menjadi bagian penguat dari upaya mencapai Zero Waste Zero Emissions tersebut. (hms/rsy/sit)

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Batu, Mohammad Januar Ferdian, dalam persidangan mengatakan terdakwa Mul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetubuhan. “Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (3) Jo Pasal 76 D UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah kedua dengan UU RI No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum,” jelasnya.

Baca juga :

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, dengan amar putusan yakni memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mul dengan pidana penjara selama 15 tahun, dikurangi kurungan tahanan juga dikenai denda sebesar Rp 937.500.000, subsidair pidana kurungan selama 2 bulan. “Dalam persidangan, juga menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5 ribu,” ujar Januar.

Dijelaskannya, bahwa kronologis tindak pidana kekerasan seksual itu, berawal pada Juli 2022 lalu saat korban diajak belajar motor oleh Muliyani di sekitar Jalan Panderman Hills, Desa Oro-oro Ombo, Kecamatan/Kota Batu. Selanjutnya, korban kemudian diajak di sebuah gubuk. Di gubuk itulah, Muliyani mulai menyetubuhi keponakannya dengan cara diseret, diancam kemudian memukul. Bahkan, diiming-imingi uang Rp 50 ribu jika menuruti aksi bejat Muliyani untuk disetubuhi.

“Karena rasa takut dan terpaksa, korban menuruti kemauan Muliyani. Selang seminggu, Muliyani kembali menyetubuhi korban dengan alasan belajar motor juga di Panderman Hills. Tapi kali ini, dilakukan di semak-semak. Aksi bejat itu berlanjut hingga Agustus, September sampai November 2022 di rumah korban. Hingga, korban pada Januari 2023 perutnya mulai membesar dan dinyatakan hamil 24 Minggu oleh dokter RS Hasta Brata. Di sinilah, aksi bejat Muliyani terbongkar yang kemudian ditangani pihak berwajib,” ujarnya. (put/gie)

Dalam kesempatan itu, Bupati Sanusi beserta rombongan juga meninjau stand produk milik UMKM Kabupaten Malang. Mulai dari Batik, Sepatu, Dompet, Ikat Pinggang hingga semua olahan keripik buah maupun sayur. Produk UMKM tersebut, adalah hasil UMKM Binaan dari Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan KTNA.

Selain itu, dalam PENAS ini Kabupaten Malang juga menghadirkan beberapa kopi pilihan dari lima lereng gunung di Kabupaten Malang. Diantaranya, seperti dari kopi di kawasan Lereng Gunung Kelud, Semeru, Bromo, Kawi dan Lereng Gunung Arjuno.

“Ini adalah kopi-kopi pilihan yang ingin kita perkenalkan lebih luas lagi. Termasuk, sejumlah produk lain UMKM Kabupaten Malang,” kata Bupati Sanusi, Senin (12/06/2023) tadi.

Baca juga :

Sementara itu, sambutan hangat juga ditujukkan kepada beberapa petani milenial dari Kabupaten Malang, yang juga turut dihadirkan untuk mengenalkan kopi malang. Bahkan, dalam kesempatan itu juga turut membawa alat espreso dan alat barista lengkap. Termasuk, ada juga produk Alpukat Pameling juga telah menjalin kerja sama dengan petani Solok, Kalimantan Timur, Jawa tengah, Kepulauan Riau dan beberapa kabupaten di Indonesia.

Seperti diketahui, PENAS Petani Nelayan XVI Tahun 2023 menjadi bagian strategis dari upaya konsolidasi bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional di tengah ancaman krisis pangan. Gempita gelaran Pekan Nasional (PENAS) XVI Petani Nelayan Indonesia tahun 2023 di Kota Padang, dibuka oleh Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartanto, secara virtual, Sabtu (10/06/2023) kemarin.

PENAS XVI Petani Nelayan Indonesia sendiri, menjadi momentum yang legendaris dan sangat ditunggu serta dirindukan petani, nelayan hingga pekebun. Seperti diketahui, pada pembukaan PENAS Tani Nelayan tersebut dilaksanakan di Lanud Sutan Sjahrir dan dihadiri sebanyak 28 ribu peserta dari 37 provinsi di Indonesia. Turut hadir juga, 14 Gubernur serta 293 bupati dan wali kota se-Indonesia. Sebagai salah satu ajang promosi tingginya potensi pertanian, PENAS Petani Nelayan XVI juga dimeriahkan dengan pameran pembangunan dan pameran UMKM yang diikuti oleh berbagai Kementerian dan Lembaga, Pemerintah Daerah serta stakeholder terkait.

Menteri Pertanian (Mentan) RI, Syahrul Yasin Limpo (SYL), menilai PENAS memiliki peran yang sangat strategis. “PENAS Petani Nelayan XVI harus menjadi bagian strategis dari upaya konsolidasi bersama dalam menjaga ketahanan pangan nasional ditengah ancaman krisis pangan,” katanya. (pro/sit)