kabupaten sumenep – Memontum

Sikapi Rangkap Jabatan, DPRD Sumenep Curiga Ada Main Mata dengan Kemenag

Memontum 1 — Fri, 09 Jun 2023 05:50:00 +0000

Memontum Sumenep – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Masdawi, curigai dugaan rangkap jabatan yang dilakukan oleh oknum Pemdes Desa Penanggungan, Kecamatan Guluk-guluk, Kabupaten Sumenep. Bahkan, dirinya menduga ada main mata antara oknum dengan Kementerian Agama (Kemenag) Sumenep.

Kecurigaannya itu muncul, lantaran pihak Kemenag berstatemen tidak mempunyai wewenang dalam memberikan sanksi terhadap oknum yang diduga melanggar itu. “Oknum Pemdes itu merangkap jabatan dengan menjadi guru sertifikasi kan. Lah, sekarang aturannya bagaimana. Kalau aturannya tidak boleh merangkap jabatan, berarti oknum itu melanggar. Kalau melakukan pelanggaran, berarti harus ada sanksi,” kata Masdawi, Jumat (09/06/2023) tadi.

Ditambahkannya, Kemenag di sini punya peran penting dalam memberikan kebijakan atau sanksi terhadap oknum tersebut. Karena pada dasarnya, oknum itu sudah mendapat gaji rangkap selama kurang lebih 3 tahunan, yang bersumber dari uang negara.

Baca juga :

“Gaji doubel dan sumbernya dari satu tempat, masak iya boleh? Jikalau Kemenag tidak memberikan sanksi terhadap oknum tersebut, maka patut dicurigai ini ada kongkalikong dengan pihak Kemenag,” imbuhnya.

Dijelaskannya, hal seperti ini harus segera ditindaklanjuti oleh pihak Kemenag. Jangan sampai, menunggu permasalahan semakin besar lalu baru turun. Sehingga, agar kesan kesengajaan oknum tersebut tidak terkesan dilindungi oleh Kemenag.

“Jangan sampai menunggu permasalahan besar lalu turun lapangan. Jika oknum Pemdes itu merangkap jabatan dengan jangka waktu sudah 3 tahun, maka patut dicurigai ini ada main mata dengan Kemenag,” tuturnya.

Sebagaimana diberitakan, seorang Pemdes diduga rangkap jabatan dengan mengajar sebagai guru sertifikasi. Peristiwa itu, berlangsung lama dan karena diketahui, akhirnya posisinya sebagai tenaga pengajar diajukan pengunduran diri. (dan/sit)

Oknum Anggota Polres Sumenep dan Dua Oknum Wartawan Dibekuk karena Diduga Terseret Narkoba

Memontum 1 — Wed, 31 May 2023 12:57:51 +0000

Memontum Sumenep – Diduga terlibat penyalahgunaan Narkoba, oknum anggota Kepolisian Resor (Polres) Sumenep, bersama dua orang yang mengatasnamakan wartawan, ditangkap petugas Polres Sumenep, Selasa (30/05/2023) sore.

Penangkapan itu, dibenarkan Kapolres Sumenep, AKBP Edo Satya Kentriko. “Benar, nanti akan dilakukan pengembangan kepada anggota kami dan dua oknum yang mengatasnamakan wartawan ini,” tegas Kapolres Sumenep, saat dikonfirmasi, Rabu (31/05/2023) tadi.

Ditambahkannya, bahwa pihaknya sangat menyayangkan atas insiden yang menimpa lembaga yang dinahkodainya tersebut. “Kita kembangkan bersama Satnarkoba Polres Sumenep. Sekalian saja, meski itu adalah anggota kami, namun akan tetap ditindak tegas dan tidak ditutup-tutupi,” tambahnya.

Diperoleh informasi, sebelum diamankan, dua orang yang mengaku wartawan masing-masing berinisial A dan R, itu diamankan terlebih dahulu di salah satu rumah kos di Kota Sumenep. Dari keterangan kedua oknum yang mengaku wartawan ini, didapatkan informasi bahwa barang haram tersebut didapat dari anggota Polres Sumenep berinisial S.

Baca juga :

Dugaan sementara, S adalah penyedia alias pengedar Narkoba. Sementara R dan A yang mengaku wartawan, ini ditangkap sebab ditengarai tengah memakai Narkoba. Saat ini, ketiga orang tersebut sudah diamankan di Mapolres Sumenep, untuk dilakukan pemeriksaan dan pengembangan lebih lanjut.

“Sudah masuk sel semuanya,” jelas Kapolres Edo.

Sementara itu, untuk data lengkap dari kasus tersebut, Kapolres AKBP Edo menghimbau agar menanyakan kronologi lengkap kasus ini kepada Humas Polres Sumenep. “Nanti langsung ke Humas Polres Sumenep saja, untuk keterangan lebih lanjut. Saya lagi ada kegiatan. Saya sedang ada giat di Surabaya,” ucapnya via handphone.

Sayangnya, saat ingin dikonfirmasi lebih rinci atas keterlibatan anggota Polres Sumenep dalam kasus penyalahgunaan Narkoba, Kasubbag Humas Polres Sumenep, AKP Widiarti, belum dapat memberikan keterangan. Karena saat dikonfirmasi melalui pesan singkat WhatsApp, Humas Polres Sumenep hanya menunjukkan sebuah foto kegiatan. (dan/gie)

Dugaan Pemotongan Gaji Pantarlih di Sumenep Berlanjut ke Polsek Masalembu

Memontum 1 — Thu, 25 May 2023 11:43:45 +0000

Memontum Sumenep – Dugaan pemotongan gaji Pantarlih di Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Kabupaten Sumenep, sebesar Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu, terus berlanjut. Bahkan, pernyataan baru muncul dari Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sukajeruk, terkait dengan dugaan pemotongan itu. Diperoleh informasi, jika dugaan yang menyalahi aturan itu sudah selesai di Polsek Masalembu.

Kapolsek Masalembu, AKP Mohammad Budi Santoso, saat dikonfirmasi menegaskan bahwa pihak kepolisian tidak memiliki kewenangan melakukan upaya penyelesaian terhadap masalah dugaan pemotongan gaji Pantarlih oleh PPS Sukajeruk. Sebaliknya, yang dilakukan oleh Polsek Masalembu beberapa waktu lalu, hanya sebatas mediasi.

Mediasi yang dilakukan itu, imbuhnya, atas permintaan dan permohonan dari PPS Sukajeruk, yang awalnya hendak berkonsultasi perihal pencemaran nama baik. Dalam mediasi tersebut, hadir anggota PPS Sukajeruk yaitu Yushy Anggraini dan Jailani. Dua orang Pantarlih yang gajinya diduga dipotong PPS, yaitu Ana Triyuli TPS 3 dan Musahra TPS 24, juga hadir dengan turut disaksikan oleh PPK Kecamatan Masalembu.

“Ranah saya waktu itu, bukan menyelesaikan dugaan pemotongan gaji Pantarlih di PPS Sukajeruk,” ujarnya saat dihubungi via telpon, Kamis (25/05/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan Kapolsek, bahwa persoalan dugaan pemotongan gaji Pantarlih oleh PPS Sukajeruk, tersebut belum selesai di Polsek Masalembu. Karena, pihaknya menyerahkan sepenuhnya kepada lembaga yang memiliki kewenangan yaitu Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) Kecamatan Masalembu.

“Belum selesai, kalau mau menindaklanjuti maka Panwas dan PPK ya monggo. Sebab, di situ tidak jadi untuk pelaporan pencemaran nama baik,” tegasnya.

Sekedar diketahui, bahwa sebelumnya Ketua PPS Desa Sukajeruk, Jailani, pada Rabu (205/2023) malam sekitar pukul 22.48, mengatakan dengan singkat jika persoalan tersebut sudah selesai di Polsek Masalembu. “Semua sudah kelar di Polsek, itu komentar saya,” ujarnya singkat.

Jailani sendiri, sebelumnya juga menolak memberikan keterangan perihal dugaan pemotongan gaji oleh PPS Sukajeruk terhadap ke dua orang petugas pantarlih. (dan/sit)

PPS Desa Sukajeruk Sumenep Diduga Sunat Gaji Pantarlih hingga Sebesar Rp 500 Ribu

Memontum 1 — Wed, 24 May 2023 06:30:00 +0000

Memontum Sumenep – Salah seorang petugas Pantarlih di Desa Sukajeruk, Kecamatan Masalembu, Ana Triyuli, harus mengelus dada. Itu karena, gaji yang seharusnya didapat utuh, mengaku bahwa gajinya diduga disunat oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) setempat.

Bahkan parahnya lagi, pemotongan itu diduga sangat fantastis. Sehingga, mengakibatkan Pantarlih di desa itu sangat kecewa.

Dikatakan perempuan ini, seharusnya Pantarlih menerima uang gaji sebesar Rp 1 juta. Namun, terjadi pemotongan dengan besaran antara Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu.

Menurut perempuan yang bertugas di TPS 3 ini, pada saat pencairan gaji, dirinya diminta untuk menyetorkan gajinya ke seorang anggota PPS. “Saat menerima gaji, saya diminta untuk menyerahkan gaji saya seikhlasnya dengan nominal Rp 250 ribu hingga Rp 500 ribu,” terangnya saat dihubungi via telepon, Selasa (23/05/2023) kemarin.

Peristiwa itu, imbuhnya, berlangsung setelah dirinya difoto. Kemudian, diminta untuk memberikan sebagian gaji seikhlasnya dengan nominal yang disebutkan tadi. Sedangkan, pihak PPS beralasan kepadanya bahwa Pantarlih hanya bekerja satu bulan. Untuk itu, dirinya diminta memberikan gaji yang diterima seikhlasnya.

Baca juga :

Ana-sapaan akrabnya menambahkan, padahal dirinya sudah bekerja sesuai kontrak selama dua bulan kerja dengan honor Rp 2 juta. “Diminta seikhlasnya tapi sudah ditentukan oleh PPS itu. Jadi, bukan seikhlasnya. Saya akhirnya hanya menerima gaji sebesar Rp 1,5 juta,” ceritanya.

Ana Triyuli juga merasa heran, dengan pemotongan gajinya setelah bekerja dengan serius dan menyelesaikan tanggung jawab sebagai Pantarlih dengan baik. Mengagetkannya lagi, ternyata berdasarkan info yang diterima dari teman Pantarlih lain, ternyata nasib sama juga banyak yang dialami PPS. Akan tetapi, mereka takut untuk bersuara.

“Banyak yang dipotong, tapi tidak ada yang berani bicara. Kita sudah keluar uang dari duit pribadi saat mendaftar dan laporan, tapi gaji masih dipotong,” sesalnya.

Ana pun memastikan, bahwa jika nantinya ada pernyataan PPS yang membantah adanya pemotongan gaji Pantarlih, maka dirinya siap membuktikan.

Sementara itu, Bendahara PPS, Yushy Anggraini, saat dilakukan konfirmasi lewat via telepon, dirinya enggan berkomentar, Rabu (24/05/2023) tadi. Telepon yang awalnya diterima atau diangkat, namun langsung dimatikan.

Tidak hanya itu, Ketua PPS, Jailani, saat dihubungi lewat via telepon, pun sama tidak di angkat. Awak media sudah melakukan panggilan berkali-kali, namun juga tidak diangkat. (dan/sit)

Respon Wacana Pengalihan Pengelolaan Pantai Lombang, Kadisbudporapar Sumenep Serahkan ke Bupati

Memontum 1 — Tue, 16 May 2023 09:35:00 +0000

Memontum Sumenep – Wacana agar pengelolaan wisata Pantai Lombang di Kabupaten Sumenep, diserahkan kepada pihak tiga, menuai respon. Sebagaimana diberitakan, akibat tidak adanya perkembangan signifikan di lokasi itu, membuat anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Masdawi, mewacanakan hal itu.

Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda Olah Raga dan Pariwisata (Disbudporapar) Sumenep, Mohammad Iksan, mengaku bahwa sudah melakukan perbaikan pada wisata itu. Namun untuk perbaikan jalan, pihaknya hanya sebatas menjembatani. Artinya, tidak ada wewenang lebih dinasnya untuk melakukan itu.

“Kalau untuk memperbaiki sarana dan prasarana jalanan, terus terang saja kita agak berfikir. Karena, jalan itukan sampeyan tahu sendiri, itu merupakan fungsi OPD lain,” paparnya, Selasa (16/05/2023) tadi.

Baca juga :

Tidak hanya itu, lanjut Iksan, pengelolaan pada wisata itu, saat ini sudah dinilai membuahkan hasil yang memuaskan. Terbukti, saat ini Disbudporapar Sumenep sudah mencapai bahkan melebihi target Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Alhamdulillah, dari pengelolaan kami selama ini mulai tahun 2022, itu mendapatkan target PAD melebihi 100 persen. Target yang disampaikan oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), itu sekitar Rp 660 juta dan kita sudah mendapatkan angka Rp 780 juta,” paparnya.

Disinggung soal pandangan dari anggota Komisi IV terkait pengelolaan wisata untuk di pihak ketigakan, Iksan mengatakan, kalau semua diserahkan kepada Bupati Sumenep. Karena, ada regulasi yang harus di taati.

“Pertama ada Perda Nomor 7 tahun 2018, bahwa Pantai Lombang itu masuk sebagai sumber PAD retribusi daerah. Yang kedua, ada Perda Nomor 5 dimana itu adalah aset pemerintah. Kalau toh umpamanya dipihak ketigakan, maka mekanisme harus dijalankan,” ungkapnya. (dan/sit)

Kuda Hitam dalam Pilgub Jatim 2024, Bupati Sumenep Masuk Bursa Calon Potensial Gubernur Jatim

Memontum 1 — Wed, 10 May 2023 14:05:00 +0000

Memontum Sumenep – Sepertinya nasib lagi berpihak pada Bupati Sumenep, Achmad Fauzi Wongsojudo. Sebagaimana lagu yang lagi viral di Akun Tiktok dengan lagunya ‘kuda yang mana, kuda yang mana, tuan senang. Kuda yang putih, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana, janda mana, tuan senangi. Janda yang putih, janda yang putih, berambut pirang’.

Tapi ini lain cerita, ini bukan soal kuda putih. Bukan juga soal rambut pirang, melainkan soal kuda hitam. Diprediksi, bakal ada ‘kuda hitam’ dalam konstelasi Politik Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jawa Timur 2024 mendatang. Yakni, Achmad Fauzi yang nota bene Bupati Sumenep diprediksi bakal jadi ‘Kuda hitam’.

Pasalnya, dalam hasil survei Accurate Research & Consulting Indonesia (ARCI), Achmad Fauzi Wongsojudo, masuk dalam tiga besar kandidat potensial untuk mengisi bursa kursi Gubernur Jawa Timur. Hal itu, setelah rating pertama ada Nama Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur, Emil Elestianto Dardak.

Itu setelah, survei simulasi ARCI sebelumnya bahwa Achmad Fauzi, sebagai Cawagub dipasangkan dengan Khofifah Indar Parawansa sebagai Cagub Jatim yang menembus dukungan 40,1 persen. Atau, jauh mengungguli perolehan Cagub dan Cawagub Emil Dardak – Fauzan Fuadi yang hanya 17,2 persen. Itu, jika Khofifah – Emil Dardak pecah kongsi.

Direktur ARCI, Baihaki Siratj, dalam hasil survei terbarunya pada 25 April – 4 Mei 2023 terungkap justru Achmad Fauzi, yang sebelumnya hanya diposisi Calon Wakil Gubernur (Cawagub) ternyata sudah masuk bursa kandidat Calon Gubernur (Cagub) Jatim 2024 mendatang.

“Ini kejutan besar, lantaran sebelumnya dalam simulasi hasil survei Fauzi masih diposisi Cawagubnya Khofifah. Saat ini, justru masuk top of mind. Masuk bursa tiga kandidat potensial Calon Gubermur Jatim,” terang Baihaki.

Hasil simulasi kandidat sesuai survei terbaru, Cagub Khofifah (27,9 persen), Emil (15,3 persen) dan Achmad Fauzi (7,5 persen). Meski diurutan terakhir dengan prosentase 7 persen, cukup mengejutkan karena sebelumnya masih diposisi Cawagub. Tentu, Fauzi akan jadi ‘kuda hitam’ dalam Pilgub Jatim 2024 mendatang. Bupati Sumenep ini bisa mengancam keberadaan incumbent (Khofifah – Emil). Sebab pelan tapi pasti, dukungan terhadap Fauzi merangkak naik.

Baca juga :

“Ternyata, tokoh muda ini lagi diminati dan paling berpeluang dipilih di Pilgub Jatim 2024. Yakni Emil 21,6 persen, Eri Cahyadi 8,9 persen dan Fauzi 8,6 persen. Diminati karena mereka tokoh menarik bagi masyarakat dan populer,” ujarnya, Rabu (10/05/2023) tadi.

Dilanjutkannya, jika tokoh muda saat ini lagi tren. Dengan gencarnya wira-wiri di media sosial dan bahkan dalam memajukan daerahnya termasuk dalam mengatasi berbagai masalah.

“Sebelumnya, Achmad Fauzi kurang dikenal. Tapi belakangan, santernya isu reaktivasi kereta api Madura, nama Fauzi masuk sebagai kuda hitam di Pilkada Jawa Timur,” kata Baihaki.

Alasan lainnya dalam temuan ARCI, sebagai kuda hitam lantaran tokoh muda Madura ini dinilai berhasil mengurangi angka pengangguran terbuka. Termasuk, pencapaian menurunkan angka kemiskinan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Jawa Timur, angka kemiskinan di Kabupaten Sumenep pada 2022 menyisakan 18,76 persen. Jumlah ini, jauh menurun ketimbang tahun 2021 yang mencapai 20,51 persen.

Untuk tingkat pengangguran terbuka pada 2022, tinggal 1,36 persen atau berkurang dari tahun 2021 sebesar 2,31 persen. Bahkan data gini ratio pada tahun 2022 juga menurun, menyisakan 0,266 persen. Angka gini ratio pada tahun 2021 masih 2,31 persen.

“Penurunan angka pengangguran terbuka dan indeks gini ratio menjadi yang terbaik dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Jawa Timur,” paparnya. (edo/sit)

Perkembangan Wisata Pantai Lombang Stagnan, DPRD Sumenep Minta Pengelolaan Ditawarkan Pihak Tiga

Memontum 1 — Fri, 05 May 2023 09:20:00 +0000

Memontum Sumenep – Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep, Masdawi, meminta agar pengelolaan wisata Pantai Lombang dipihak-ketigakan. Sebab, dirinya menilai bahwa pemerintah tidak bisa maksimal dalam mengelola wisata tersebut.

Sebagai bukti, urainya, perkembangan di pantai itu mulai dari dekade 22 tahun tidak ada kemajuan. Bahkan, infrastuktur jalan sudah sekitar 25 tahun, tidak dibenahi.

“Solusi saya, wisata Pantai Lombang itu harus dipihak-ketigakan. Dan semoga, bupati mau menerima dan melakukan langkah ini,” jelas Masdawi, Jumat (05/05/2023) tadi.

Ditambahkannya, dalam pengelolaan wisata, harusnya kepada dinas memiliki peran. Bukan, hanya terobsesi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) semata. Namun, perkembangan atau fasilitas yang ada pada wisata, itu juga perlu diperhatikan. Sebab, banyak keluhan dari masyarakat atau pengunjung, bahwa fasilitas di Pantai Lombang, juga tidak sesuai dengan tiket masuk.

Baca juga :

“Jadi, harusnya itu diimbangi juga antara tiket masuk dengan kenyamanan, keindahan dan keamanan wisatawan. Sehingga, para pengunjung itu merasa dengan harga tiket yang mahal, bisa terobati dengan fasilitas yang dijual,” paparnya.

Sementara itu, salah satu wisatawan di Pantai Lombang, Wardi, sangat menyayangkan mengenai besar tiket dengan sarana atau fasilitas yang ada di pantai. Artinya, harga tiket dirasa terlalu mahal dan fasilitas di dalamnya tetap tidak ada perkembangan.

“Saya sangat kecewa telah berkunjung ke wisata Pantai Lombang. Sudah beberapa tahun ke pantai ini, tetapi tidak ada perubahan. Malah tiket masuknya mahal. Saya dikenakan tarif Rp 25 ribu dan ada yang Rp 20 ribu,” keluhnya. (dan/gie)

Hadiri Pemberangkatan Himpass, Wabup Sumenep Ingatkan Temuan Potensi Ekonomi untuk Pengembangan

Memontum 1 — Sat, 15 Apr 2023 11:20:00 +0000

Memontum Sumenep – Wakil Bupati (Wabup) Sumenep, Hj Dewi Khalifah, menghadiri kegiatan pemberangkatan Himpunan Mahasiswa Kepulauan Sapeken Sumenep (Himpass), Sabtu (15/04/2023) tadi. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kapolres Sumenep, AKBP Edo Satya Kentriko, Kabid Lalu Lintas dan Angkutan Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan (Disperkimhub) Sumenep, Mohammad Tayib dan beberapa Organisasi Kepemudaan (OKP) Sumenep.

Dalam kesempatan itu, Wabup Dewi Khalifah menyampaikan agar kegiatan ini dimanfaatkan seoptimal mungkin. Tentunya, selain kegiatan yang harus dilakukan yaitu mengisi Bulan Ramadan dan silaturahmi.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan mahasiswa dapat mengisi waktunya dengan maksimal di akhir Bulan Ramadan,” kata Wabup Dewi Khalifah.

Di kesempatan sama, dirinya juga mengapresiasi dan menyampaikan terima kasih kepada Himpass, karena sampai saat ini masih menjaga sinergi dengan pemerintah daerah. “Melihat beberapa program yang akan dilaksanakan, tentu pemerintah daerah berharap setelah pengabdian nanti dapat menyampaikan segala aspirasi atau temuan peningkatan ekonomi yang dapat dikembangkan,” ujar Wabup.

Baca juga :

Dirinya juga berharap, kebersamaan dalam membangun kepulauan di Sumenep, terus berlangsung. Sehingga, ada masukan yang bisa diberikan untuk pemerintah daerah.

“Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus dilakukan. Kemudian, berkaitan dengan pengembangan potensi yang ada di kepulauan, bisa disampaikan kepada kami. Sehingga, potensi anak muda bisa mengembangkan pulaunya masing-masing dan bisa kami fasilitasi untuk pelatihan baik lewat online maupun offline,” tambahnya.

Diketahui, bahwa pengabdian dilakukan oleh Himpass tersebut sudah memasuki tahun ke-5, dengan cara bergilir dari pulau ke pulau. Sementara dari panitia kegiatan, Diky Alamsyah berjanji akan menuntaskan segala kegiatan yang disusun oleh Himpass dan memberikan catatan hasil dari masyarakat Kepulauan Sapeken.

“Hasil analisis potensi, pasti kami sampaikan kepada Pemkab Sumenep, agar ada tindak lanjut, seperti yang menjadi harapan dari Bu Wabup. Selanjutkan, kami sampaikan terima kasih kepada Hj Dewi Khalifah, Kapolres Sumenep dan pihak pelabuhan, karena telah mendukung suksesi kegiatan pertama, yaitu pelepasan anggota Himpass mengabdi ke-5 di Pulau Saur atau Desa Saur Saebus, Kecamatan Sapeken,” katanya. (dan/gie/adv)

Safari Ramadan di Pulau Giligenting, Bupati Sumenep Serap Aspirasi dan Sampaikan Kebutuhan Anggaran

Memontum 1 — Thu, 13 Apr 2023 12:20:00 +0000

Memontum Sumenep – Bupati Sumenep, Achmad Fauzi, melakukan Safari Ramadan sebagai langkah pemerintah daerah, untuk menguatkan komitmen bersama masyarakat membangun Kabupaten setempat. Dalam Safari Ramadan 1444 H/2023 tersebut, bupati didampingi Sekretaris Daerah, Edy Rasiyadi serta kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Sumenep.

“Diadakan serap aspirasi antara pemerintah dan masyarakat, adalah sebagai langkah untuk mengetahui keluhan dan keinginan masyarakat Kecamatan Giligenting,” kata Bupati Achmad Fauzi di sela-sela kegiatannya di Desa Gedugan, Kecamatan Giligenting, Kamis (13/04/2023) tadi.

Bang Uji-sapaan akrabnya mengawali Safari Ramadan 1444 Hijriah/2023 Masehi di Kecamatan (Pulau) Giligenting, untuk bertemu dengan alim ulama dan elemen masyarakat. Sekaligus, memberikan bantuan kepada duafa, fakir miskin dan anak yatim.

“Safari Ramadan ini ajang silaturahmi Pemerintah Kabupaten Sumenep dengan masyarakat khususnya di Kecamatan (Pulau) Giligenting,” tegasnya.

Kegiatan ini selain sebagai silaturahim juga menjadi media bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi, sekaligus menyerap berbagai aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat. “Melalui serap aspirasi itu, nantinya akan menjadi referensi bagi jajaran pemerintah daerah untuk melaksanakan pembangunan selanjutnya, karena APBD 2023 telah menyusun berbagai program dan kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” terangnya.

Baca juga :

Poltisi PDI-Perjuangan Sumenep itu mengharapkan para alim ulama, tokoh masyarakat serta segenap lapisan masyarakat, agar terus berperan aktif dan berkontribusi dalam proses pembangunan, dengan mengambil peran yang beragam untuk kemajuan Kabupaten Sumenep. “Peran serta keterlibatan seluruh elemen masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan program pembangunan, sehingga akan memberikan efek positif bagi kemajuan desa,” tuturnya.

Ditambahkan, pihaknya mempunyai rencana untuk memperlebar ujung jembatan, karena yang ada saat ini tidak memungkinkan bagi roda empat dan roda tiga, untuk berputar diujung jembatan. “Tahun depan atau tahun 2024, tahun ke tiga saya menjabat, jadi tidak bisa kita kerjakan keseluruhan, itu hanya untuk jalan-jalan porosnya aja. jadi jalan porosnya kita selesaikan agar bisa digunakan untuk jalur perdagangan dan sebagai akses pintu utama,” paparnya.

Sementara itu, salah satu tokoh agama setempat meminta pemerintah Kabupaten Sumenep, untuk memberikan perhatian terkait infrastruktur yang ada di Kecamatan Giligenting. “Dalam kesempatan yang baik ini, mumpung semua OPD juga hadir, kami berharap kepada bapak Bupati, agar infrastruktur yang ada di Kecamatan Giligenting, tidak lagi mempergunakan aspal biasa, namun diharapkan mempergunakan hot mix agar sama dengan jalan jalan yang ada di daratan,” kata Tokoh Agama di Kecamatan Giligenting.

Lebih lanjut, Cak Fauzi merespon baik keluhan masyarakat dan tokoh agama dikecamatan setempat, jika kita bicara tentang infrastruktur jalan, memang di kepulauan ada beberapa ruas jalan yang mengalami rusak cukup parah. Salah satu contoh, jika kita ingin menyelesaikan infrastruktur yang ada di kecamatan Giligenting, diperlukan anggaran yang besar.

“Untuk Kecamatan Giligenting ini saja, kita memerlukan anggaran hampir Rp 100 miliar, kalau kita mau menyelesaikan jalan-jalan di pulau ini. Anggaran besar tersebut, hanya untuk menyelesaikan ruas jalan kabupaten dan oleh karena itu kita juga perlu memprioritaskan mana yang harus didahulukan,” terangnya. (dan/sit/adv)