Saat ditemui di sela kegiatan, Ketua Umum Kadin Jatim, Basa Alim Tualeka mengatakan apresiasinya dalam kegiatan tersebut. Kadin merupakan mitra yang strategis Pemerintah yang juga berperan dalam dunia dagang dan industri internasional, sebagai suatu organisasi yang ada di Indonesia dan diakui oleh dunia.

“Kadin itu organisasi dagang dan industri di Indonesia yang diakui dunia. Siapapun yang ingin berdagang di pasar internasional, harus ada rekom dari kadin, atau yang ingin bekerja di internasional juga sama. Makanya saya sebut mitra strategis pemerintah,” ujarnya.

Untuk itu, ia mengatakan, bahwa siapapun nantinya yang akan menjadi ketua dan pengurus diharapkan mampu berkomitmen dan kompak dan konsisten untuk tetap mengedepankan tujuan bersama.

“Kadin itu bukan tempat cari untung, tapi para pengusaha yang ada di dalamnya yang cari profit. Maka dari itu, harus ada usaha bersama untuk mampu bangkit bersama. Jika hal itu sudah dilakukan, bisa membuat perusahaan konsorsium. Dan siap berkontribusi untuk pemerintah, pemerintah butuh konsep apa, Kadin sia,” imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Kadin Kota Malang, Heru Pamungkas mengatakan, bahwa sebagai seorang pengusaha yang harus dikedepankan adalah karakter. Untuk itu, apapun program-program yang akan direncanakan akan terus dikonsolidasikan.

“Yang pertama dan utama adalah jujur, karena yang tidak jujur itu adalah sampah. Seseorang pintar bisa berbahaya dengan ketidaknujujurannya. Untuk itu, kalau dari saya, yang saya kedepankan adalah memperbaiki akhlak,” ujarnya.

Direktur Memo X Group saat mendampingi Ketua Umum Jatim Basa Alim Tualeka

Sementara itu, Ketua Kadin Kabupaten Malang H. Makhrus Soleh mengatakan bahwa pihaknya menargetkan adanya peningkatan omset atas usaha-usaha yang dimiliki oleh anggotanya. Namun menurutnya bukan hanya sekedar omset yang dikejar, melainkan, menurutnya jika usaha yang dimiliki berkembang, secara tidak langsung akan membuka lapangan kerja baru.

“Kalau omsetnya semakin besar, yang jelas, lapangan kerja terbuka, atau karyawannya semakin sejahtera, lalu keuntungan perusahaan juga meningkat, kalau keuntungannya meningkat, otomatis pajak ke pemerintah juga meningkat. Dengan pajak yang semakin tinggi, kan juga berguna untuk pembangunan, membantu fakir miskin. Sehingga muaranya, kesejahteraan masyarakat tercapai,” pungkasnya. (iki/yan)

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jatim, Deddy Suhajadi,mengatakan“SE BJTI itu banyak yang janggal dan tidak masuk akal. Apalagi aturan ini tidak disosialisasikan. Coba bayangkan, surat edarannya keluar tanggal 31 Januari 2018 dan diberlakukan tanggal 1 Februari 2018,” papar Deddy (4/2/2018).

Masih Deddy,’ Dalam SE yang diterbitkan anak usaha PT Pelindo III itu banyak mewajibkan ketentuan pengenaan tarif bongkar muat yang tidak sesuai dengan amanat UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Deddy juga menyinggung hak penentuan tarif yang dikenakan tersebut, bukan menjadi ranah BJTIPort, selaku pemilik jasa. Karena, yang berhak menentukan tarif adalah Otoritas Pelabuhan, selaku regulator sesuai UU 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran,’ ketus Deddy.

Dalam aturan baru yang dikeluarkan BJTIPort dan ditandatangani Warsilan, selaku Direktur Operasional dan Teknik PT BJTIPort tersebut terdapat ketentuan wajib stack muat 100% dari total muatan kapal di Container Yard Lini I.Kebijakan tersebut dinilai sangat memberatkan pengusaha menengah kecil yang tidak bisa mengirim barang dalam satu kontainer dari gudang. Katanya, pengusaha menengah kecil, biasanya mengirimkan barangnya dengan menggunakan jasa pelayaran dengan biaya sekitar Rp 530 ribu per kontainer.

Deddy juga menjelaskan “Sangat-sangat merugikan pengusaha, utamanya pengusaha menengah kecil, karena harus menanggung biaya ganda, biaya saat memasukkan barang ke kontainer dan biaya parkir di Lapangan Kontainer Lini I milik BJTI,Kami akan bawa kasus ini ke Kadin Pusat untuk dilanjutkan ke Pemerintah Pusat. Karena, kami anggap sudah tidak sejalan dengan Tol Laut yang didengungkan pemerintah saat ini,” pungkasnya. (rhm/yan)