Hal ini dikarenakan, adanya perubahan musim penghujan di Kabupaten Jember, yang memicu cuaca ekstrem. Kondisi tersebut, bisa menyebabkan terganggunya kesehatan masyarakat terutama, yaitu terkait gangguan saluran pernapasan.

Berdasarkan Data Dinas Kesehatan Kabupaten Jember mencatat sejak Juni hingga Oktober 2025, terdapat lebih dari 7.000 kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di wilayah ini. Anak-anak usia 0 hingga 5 tahun, menjadi kelompok paling rentan, dengan kasus mencapai sekitar 2.100 penderita. Disusul kemudian, kelompok usia dewasa sebanyak 2.500 kasus, sisanya berasal dari kelompok usia lainnya.

Kadinkes Akhmad Helmi Luqman menyebutkan, bahwa kondisi cuaca yang tidak menentu, menjadi pemicu utama menurunnya imunitas masyarakat. “Cuaca ekstrem ini membuat tubuh harus cepat beradaptasi, tapi tidak semua orang bisa. Akibatnya banyak yang terserang ISPA, terutama anak kecil dan Lansia yang sistem imunnya belum atau tidak sekuat orang dewasa,” jelas Kadinkes seusai mendamping Bupati Fawait di Puskesmas Panti.

Data menunjukan kasus ISPA terbanyak, tercatat di wilayah Kecamatan Sumberbaru, Sumbersari dan Kasian, Kecamatan Puger. Ketiga wilayah ini, disebut memiliki kondisi cuaca yang lebih ekstrem dibanding daerah lain di Jember.

Baca juga :

“Daerah seperti Kasian di Puger itu panas sekali, tapi tiba-tiba hujan deras. Perubahan suhu yang mendadak inilah, yang sering menyebabkan tubuh tidak sempat beradaptasi, akhirnya muncul gangguan pernapasan,” tambah Kadinkes Helmi.

Masyarakat diingatkan, agar tidak mengabaikan gejala ISPA seperti batuk, pilek dan demam. Jika dalam 2 hingga 3 hari kondisi tidak membaik, masyarakat diminta segera memeriksakan diri ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat.

 “ISPA bisa berkembang menjadi radang atau pneumonia, terutama bagi anak kecil dan Lansia. Karena itu, jangan menunda berobat,” ujarnya.

Pola hidup sehat, disebutkannya menjadi kunci agar tidak terjangkit penyakit yang disebabkan virus yang menyebar melalui udara tersebut. Masyarakat juga disarankan untuk cukup istirahat, rutin berolahraga, mengonsumsi vitamin, serta memastikan anak-anak mendapatkan imunisasi lengkap sebagai perlindungan tambahan terhadap penyakit yang menyerang saluran pernapasan. Terlebih saat ini, kasus infeksi influenza A juga telah terjadi di beberapa kota di Indonesia, walau Dinas Kesehatan setempat belum menemukan kasus tersebut di Jember.

Untuk wilayah selatan Jawa Timur, termasuk Jember, menurut Badan Meteorologi dan Geofiski (BMKG) terjadi fluktuasi suhu ekstrem, panas menyengat di siang hari dan hujan intens di malam hari. Kondisi tersebut akan berlangsung hingga beberapa pekan ke depan, sehingga masyarakat diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit musiman, terutama ISPA, demam dan alergi akibat perubahan suhu yang tajam. (kom/rio/gie)

Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Ivan Drie, menerangkan jika kondisi cuaca ekstrim sangat efektif dalam penularan virus Dengue. Karenanya untuk mencegah hal itu, dirinya menekankan untuk gencar melakukan sosialisasi dan himbauan kepada seluruh pihak, untuk turut melakukan PSN.

Diuraikan Plt Kadinkes, langkah PSN adalah salah satunya dengan cara memberantas nyamuk Aedes Aegypti, yaitu nyamuk penyebar virus DBD ke manusia. Bahkan, PSN dinilai lebih ampuh dalam meminimalisir penyebaran DBD dibanding fogging.

“Fogging ini tindakan untuk membunuh yang dewasanya (nyamuk, red). Sementara PNS, efektif untuk larvanya. Sehingga, ini yang harus secara serentak dipahami, bahwa sebenarnya penanganan DBD itu seperti itu dan bukan fogging,” terang Plt Kadinkes Ivan, Rabu (14/05/2025) tadi.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga menerangkan bila acapkali menerima masukan masyarakat mengenai fogging. Seperti, keinginan masyarakat untuk melakukan fogging. Padahal, pelaksanaan ini tidak bisa secara serta Merta dilakukan. Tetapi, ada standart operasional lapangan yang harus dilakukan.

Baca juga :

“Bukan lambat, tapi ada SOP yang harus dilaksanakan. Seperti ketika ada kasus positif, ya betul-betul hasil lab memang menjelaskan betul demam berdarah. Baru, ada penyelidikan epidemiologi di daerah tersebut,” paparnya.

Dari langkah itu, lanjutnya, nantinya petugas di setiap wilayah yang terjangkit virus Dengue akan melakukan beberapa pemeriksaan di lapangan. Seperti, apakah ada jentik-jentik atau larva nyamuk dan penderita DBD dengan kasus yang sama, di sekitar lokasi itu. “Itu baru dibilang positif,” terangnya.

Masih menurut Ivan, angka penderita DBD di Kabupaten Malang mulai 1 Januari – 10 Mei 2025, tercatat mencapai 637 orang. Namun, peningkatan penderita tersebut juga dirasakan oleh beberapa daerah lain dan tidak hanya Kabupaten Malang.

“DBD secara nasional naik dan tidak hanya di Kabupaten Malang. Hanya saja di Kabupaten Malang, ini secara penduduknya cukup besar dibanding daerah yang lain,” urainya.

Selain itu, dirinya juga menjelaskan bahwa Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI, sudah mengeluarkan Surat Edaran (SE) terkait imbauan waspada terhadap penyebaran DBD sejak akhir Januari 2025 lalu. Karenanya, menindaklanjuti hal tersebut pihaknya juga telah menyebarkan ke seluruh kecamatan dan kantor – kantor instansi di Kabupaten Malang. Tujuannya, untuk melakukan pola hidup bersih, sehat serta gencar melaksanakan PSN. (ser/gie)

Dalam pengecekan ini, Bupati Sanusi tidak hanya bertegur sapa dengan petugas pengecekan kesehatan gratis. Namun, dirinya juga menyempatkan diri menyapa warga. Termasuk, melihat kondisi bangunan yang di Puskesmas Pujon.

“Bagaimana, ada kendala atau tidak,” tanya Bupati Sanusi.

Baca juga :

Seorang petugas yang tengah duduk di tempat layanan, dengan sigap langsung merespon apa yang menjadi pertanyaan. Dirinya menjelaskan, bahwa semua pengecekan awal berjalan dengan lancar tanpa kendala.

“Tidak ada, Pak. Semua lancar,” ujarnya.

Sementara itu, selama pengecekan kesehatan gratis berlangsung, nampak antusias diperlihatkan oleh warga. Bahkan, selain Kepala Puskesmas Pujon, Angga An Novita bersama staf yang menyambut Bupati dan rombongan, warga pun nampak sumringah saat melihat bupati bersama rombongan.

Sekedar diketahui, dalam pemeriksaan kesehatan gratis ini, sebanyak 39 Puskesmas dan RSUD di Kabupaten Malang, memberikan layanan kepada masyarakat. Pelaksanaan itu, berlangsung sejak Februari lalu. Sementara masyarakat yang ingin memanfaatkan layanan itu, salah satunya harus download aplikasi Satusehat serta mengisi persyaratan dan memilih layanan kesehatan gratis. (sit)

Di momen itu, dirinya juga membacakan sambutan Menteri Kesehatan (Menkes). Di mana salah satunya, bahwa tema Hari Kesehatan Nasional ke-60 tahun 2024 yaitu ‘Gerak Bersama, Sehat Bersama’.

“Peringatan ini tentunya menjadi semangat kita semua dalam mengimplementasikan program kesehatan di wilayah masing-masing,” kata Kadinkes Hendro.

Baca juga :

Dalam peringatan itu, Kadinkes Jember juga menyampaikan kabar gembira terkait stunting di Jember. Yakni, bahwa kondisi stunting di Kabupaten Jember, telah turun.

“Kondisi stunting, alhamdulillah menurun. Kondisi terakhir yang kita gunakan, kalau menggunakan survei kesehatan Indonesia, SKI yang lalu, kita sudah di posisi 29 persen, dari yang sebelumnya kita hampir 35 persen. Memang tidak banyak penurunannya, tapi memang itu diukur setahun,” ujarnya.

Kadinkes juga mengatakan, pada bulan ini sudah dilakukan Survei Gizi Nasional. “Semoga nanti hasilnya mendekatilah. Minimal dengan kondisi real yang sudah kita lakukan penimbangan rutin, menggunakan alat yang dinamakan antoprometri. Alat yang sama yang dilakukan oleh surveyor yang melakukan survei terhadap status gisi balita kita,” paparnya. (kom/rio/sit)

Lantas, bagaimana sasaran dan fokus pelaksanaan ini? Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Nur Syamsu Dhuha, menjelaskan bahwa fokus dari pelaksanaan ini adalah pada siklus hidup masyarakat. Di mana, apa yang menjadi keluhan akan ditangani secara keseluruhan ditangani.

“Secara progres, ada beberapa perubahan yang akan mendapat penanganan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, bahkan ketika pasien datang, tidak hanya fokus pada keluhan. Namun, dilakukan screening pada hal lain yang terkait,” katanya.

Screening yang dilakukan ini, tambahnya, tidak hanya pada keluhan atau pengakuan pusing pasien. Namun, itu nanti dicek secara keseluruhan.

“Kenapa pusing, itu nanti akan dilakukan screening. Sehingga, ketika ditemukan misalkan karena faktor tensinya pasien tinggi atau mungkin karena gula darahnya yang tinggi, maka dua hal ini akan diintervensi. Makanya, ILP ini akan fokus pada siklus hidup masyarakat secara keseluruhan dan akan ditangani,” terangnya.

Baca juga :

Karenanya, ujar Kadinkes, untuk penganan awal pasien nantinya, akan memakan waktu yang lama. Itu karena, akan dilakukan screening menyeluruh. Tetapi, kunjungan pasien berikutnya akan lebih cepat karena sudah screening.

“Dari hasil screening itulah, nanti akan disampaikan kepada pasien dan keluarga. Tujuannya, tidak hanya sekedar memberikan obat. Namun, perubahan mulai pola hidup, pola makan, lingkungan hingga hal lain terkait kondisi pasien,” paparnya.

Harapan ke depan, ungkapnya, melalui IPL ini ada peningkatan yang tinggi untuk kesehatan masyarakat. Karena nantinya, ini juga melibatkan lintas sektor. Mulai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), karena menyangkut pelaksanaan di desa hingga Dinas Pendidikan karena menyangkut klaster remaja.

“Jadi semua akan dijangkau. Termasuk, klaster remaja yang ini ada pada sektor pendidikan,” ujarnya.

Masih menurut Kadinkes, secara kesiapan pelaksanaan, 39 Puskesmas ini sudah semua. Namun, ada syarat-syarat adminitrasi yang masih berproses dan itu tidak ada kendala. Kemudian, juga penerapan Posyandu ILPnya.

“Intinya, kami sudah siap dan tidak ada kendala,” ujarnya. (sit)

Kepala Inspektorat, Sugeng Mulyono, mengatakan bahwa pemberhentian sementara dari PNS untuk Kartika Trisulandari yang terjerat masalah dugaan pidana sudah sesuai dengan aturan yang berlaku. “Sanksi pemberhentian sementara bagi PNS untuk yang bersangkutan (Kartika Trisulandari), ini sudah cukup berat,” terangnya, yang disampaikan lewat ponselnya, Kamis (11/01/2024) tadi.

Sanksi pemberhentian sementara tersebut, ujarnya, juga hak sebagai PNS otomatis dicabut. Kecuali, gaji dan tunjangan keluarga yang diberikan sebesar 50 persen dari yang diterima selama ini.

Baca juga :

“Ada hak yang bersangkutan sebagai PNS selama pemberhentian sementara tidak dicabut. Yaitu, gaji pokok dan tunjangan keluarga. Tetapi, diberikan sebesar 50 persen yang diterimanya selama ini,” tambahnya.

Sugeng menambahkan, status pemberhentian sementara itu dalam jangka waktu hingga menunggu penetapan putusan pengadilan. “Kami menunggu inkrah atau putusan tetap dari pengadilan. Jika di situ terbukti bersalah, maka yang bersangkutan diberhentikan selamanya sebagai PNS,” jelasnya.

Dirinya mengungkapkan, bahwa pihaknya tetap menghormati penetapan Kartika Trisulandari sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu. Dari penetapan tersebut, pihak kejaksaan memiliki bukti-bukti yang kuat dan akurat. “Ke depan, kami berharap dalam kegiatan di SKPD, terutama alokasi anggarannya yang besar agar selalu berkoordinasi dan berkonsultasi dengan Inspektorat,” jelasnya. (put/gie)

Pj Wali Kota Aries menyampaikan, bahwa Pemkot Batu harus segera mengambil langkah cepat setelah Kadinkes ditetapkan sebagai tersangka. “Plt yang ditetapkan untuk menggantikan Kadinkes, Kartika Trisulandari yaitu Kadis DP3AP2KB, Aditya Prasaja. Dan, langkah ini harus segera dilakukan,” terangnya, di Gedung DPRD Kota Batu, Rabu (10/01/2023) tadi.

Baca juga:

Ditunjuknya Kadis DP3AP2KB sebagai Plt Kadinkes, ujarnya, karena selama ini yang ditangani dinas itu salah satunya juga adalah stunting. “Kami pilih beliau, karena di dinas tersebut juga menangani stunting. Jadi bisa nyambung, antara tugas di DP3AP2KB dengan tugas di Dinas Kesehatan,” tambahnya.

Aries menambahkan, terkait permasalahan yang dialami Kadinkes Kota Batu, Kartika Trisulandari, dirinya menyangsikan bahwa ASN Pemkot Batu sudah bekerja sangat baik. Sudah mengikuti aturan berlaku, namun karena beberapa aspek yang mungkin tidak dipelajari secara masif, dimungkinkan ada yang kelewatan.

“Saya sudah merapatkan seluruh OPD. Termasuk Sekda, agar kita tetap satu tujuan, yaitu bagaimana kita memberikan pelayanan kepada masyarakat yang baik sesuai aturan yang berlaku,” tegasnya.

Sebagaimana diberitakan, Kejari Kota Batu telah menetapkan Kadinkes Kota Batu, Kartika Trisulandari, sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Dugaan yang disangkakan, yakni perkara korupsi atas pembangunan Puskesmas Bumiaji tahun 2021 dengan nilai kerugian ditafsir Rp 300 juta. (put/sit)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, mengatakan bahwa pihaknya tengah menunggu surat resmi dari Kejaksaan Negeri Kota Batu mengenai penetapan tersangka. Dari surat itu, karena status Kadinkes masih ASN dan berstatus praduga tidak bersalah, maka akan diberi bantuan hukum.

“Apapun itu, tentunya kita memberikan penilaian praduga tak bersalah,” kata Pj Wali Kota Batu.

Baca juga:

Dirinya menambahkan, pemberian bantuan hukum terhadap Kadinkes tersebut agar yang bersangkutan merasa ada kehadiran Pemkot Batu yang melindungi ASN. “Pastinya, kami akan menghadirkan pengacara yang kami tetapkan mewakili Pemkot Batu,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan, Kadinkes Kota Batu telah ditetapkan tersangka oleh Kejaksaan Negeri Kota Batu, Selasa (09/01/2024) kemarin. Selain Kadinkes, juga ada tiga nama lain yang merupakan pihak swasta. (put/sit)

Yakni, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Kota Batu dan satu pihak swasta. Khusus pihak swasta, sayangnya Kejari Kota Batu enggan mengurai lebih rinci keterlibatannya.

Kepala Seksi Intelejen Kejari Kota Batu, Januar Ferdian, menyampaikan dua tersangka tersebut adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu, Kartika Trisulandari. Dan satu tersangka lain dari pihak swasta. Mereka langsung dibawa petugas ke mobil tahanan Kejari Batu, untuk selanjutnya dibawa ke Lapas Kelas I dan Kelas II A Malang.

Baca juga :

“Kartika ditangkap dan diamankan bersama tersangka lainnya dari unsur swasta yakni Abdul Khanif, pada Selasa, 9 Januari 2024. Keduanya ditangkap karena sudah berstatus tersangka, usai menjalani pemeriksaan di Kejari,” terangnya, di kantor Kejari Kota Batu.

Proses penangkapan itu, menurutnya, Kejari Kota Batu bekerjasama dengan BPKP Jatim melakukan klarifikasi kepada 41 orang saksi yang berkaitan dengan perkara tersebut. Di mana, proses klarifikasi yang telah dilakukan agar diketahui jumlah nilai kerugian negara.

Dirinya menambahkan, hasil klarifikasi yaitu dari total anggaran pembangunan Puskesmas Bumiaji pada tahun 2021 lalu sebesar Rp 4,4 miliar. Lalu, dari nilai anggaran itu dimenangkan dengan lelang dengan nilai kontrak sebesar Rp 3,1 milar. “Dari perhitungan sementara tim penyidik Kejari Batu, kasus tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 300,840 juta,” ujarnya.

Lebih lanjut Januar menegaskan, dalam perkara tersebut para tersangka terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dalam proses pembangunan Puskesmas  Bumiaji. “Tambahan dua tersangka baru ini adalah hasil pengembangan pihak penyidik untuk mendalami dugaan kasus korupsi Pembangunan Puskesmas Bumiaji,” tegasnya. (put/sit)