Diuraikan Mustaqim, bahwa media sosial harus dipandang sebagai ruang belajar sekaligus sarana pemberdayaan. Dengan pemanfaatan yang tepat, masyarakat bisa memperluas pengetahuan, mengembangkan usaha serta membangun jejaring yang bermanfaat. Namun tanpa pemahaman yang cukup, media sosial juga bisa menjadi pintu masuk risiko penyalahgunaan informasi.

“Media sosial itu seperti ruang kelas besar tanpa batas. Dari sana, kita bisa belajar, terhubung dan bahkan berkreasi. Tapi jika tidak dibekali literasi yang cukup, bisa menjadi ruang yang menjerumuskan. Karena itu, mari kita bijak, cerdas dan bertanggung jawab dalam menggunakannya,” jelas Mustaqim, Selasa (26/08/2025) tadi.

Dirinya juga mengingatkan, akan pentingnya edukasi keamanan siber. Masyarakat harus mengetahui cara sederhana melindungi diri, mulai dari penggunaan kata sandi yang kuat, verifikasi dua langkah, hingga tidak sembarangan membagikan data pribadi.

“Data pribadi ibarat identitas diri. Jangan dibuka sembarangan di ruang digital. Edukasi ini penting supaya masyarakat terbiasa menjaga privasi, memahami ancaman penipuan online dan terhindar dari peretasan akun,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, Mustaqim menekankan perlunya masyarakat memahami etika bermedia sosial. Edukasi digital, itu bukan hanya soal teknis, tetapi juga soal sikap, bagaimana menyaring informasi, tidak menyebar hoaks dan ikut membangun suasana ruang digital yang sehat.

“Edukasi digital harus membentuk budaya baru, yakni budaya berpikir kritis, budaya memilah informasi dan budaya saling menghargai. Jika ini tumbuh, dunia digital kita akan berkualitas,” ujarnya.

Secara khusus, dirinya mendorong kaum perempuan agar lebih berdaya di ruang digital. Dengan bekal literasi digital, perempuan bisa menjadi pendidik di rumah, penggerak sosial di masyarakat, sekaligus pelaku usaha yang mandiri secara ekonomi.

“Perempuan adalah pusat edukasi pertama bagi keluarga. Jika perempuan cerdas digital, maka anak-anak dan lingkungannya juga akan tumbuh cerdas. Inilah multiplier effect dari literasi digital,” terang Mustaqim.

Kegiatan Literasi Digital ini, diikuti oleh berbagai unsur masyarakat di Kabupaten Lumajang. Diharapkan, melalui kegiatan ini, semakin banyak warga yang memiliki kesadaran baru tentang pentingnya literasi digital sebagai bekal hidup di era teknologi.

“Era digital bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal pendidikan. Literasi digital adalah upaya kita menyiapkan generasi yang aman, berdaya dan berkualitas di ruang siber,” imbuh Mustaqim. (kom/adi/gie)

Diuraikan Kadiskominfo Mustaqim, bahwa kehadiran teknologi informasi di lingkungan pemerintah tidak lagi menjadi pilihan, melainkan kebutuhan mendasar untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan dan akuntabel. Karena itu, ASN dan seluruh perangkat daerah dituntut untuk adaptif terhadap sistem digital dan mampu mengelola data serta layanan berbasis elektronik dengan baik.

“SPBE bukan sekadar program, tetapi kerangka besar untuk menyelesaikan persoalan administrasi dan mempercepat pelayanan kepada masyarakat secara digital,” tegas Mustaqim.

Kepada para peserta CPNS, Mustaqim menyampaikan pentingnya kesiapan individu dalam menguasai teknologi informasi. Itu karena, merekalah yang kelak akan menjadi motor penggerak implementasi SPBE di unit kerja masing-masing.

Baca juga :

“Tugas kita ke depan tidak hanya menyelesaikan pekerjaan administratif, tetapi juga memberi contoh dan memandu masyarakat dalam memahami sistem pelayanan digital,” jelasnya.

Selain penguatan kapasitas teknologi, Mustaqim juga menekankan pentingnya kesadaran akan keamanan data dan etika bermedia sosial, sebagai bagian dari tanggung jawab ASN di era digital. Edukasi publik mengenai keamanan informasi dan literasi digital, dinilai penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna layanan digital, tetapi juga paham risiko dan manfaatnya.

“Mari kita jadi contoh dalam mengelola media sosial dan data digital dengan bijak, demi kemajuan Kabupaten Lumajang,” imbuhnya.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para CPNS mampu menjawab tantangan era SPBE secara profesional untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, adaptif dan humanis berbasis teknologi. (kom/adi/gie)

“Ke depan harus kita kuatkan lagi, menciptakan media sosial maupun media yang lain seperti Radio Suara Lumajang yang kita kelola, kalau di Probolinggo melalui Bromofm yang lebih positif dan mencerdaskan,” kata Plt Diskominfo Lumajang.

Dalam sharing session tersebut, membahas tata kelola Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) di masing-masing wilayah. Seperti program siar, manajemen karyawan hingga proses perizinan yang telah dilakukan oleh LPPL Radio Suara Lumajang.

Baca juga :

“Kami sangat bersyukur proses perpanjangan izin diberi kemudahan, meskipun agak sulit juga. Berliku-liku, persyaratan harus lengkap semua, seperti harus adanya Dewan Pengawas dan sebagainya. Tentu langkah ini juga akan bisa dilalui oleh Bromo FM,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Diskominfo Probolinggo, Ulfiningtyas, menjelaskan bahwa tujuannya bersama rombongan untuk studi tiru pengelolaan radio yang telah berhasil dilakukan oleh LPPL Radio Suara Lumajang. “Kunjungan kami bertujuan untuk studi tiru, mengadopsi dan mengimplementasikan di internal kita di tengah keterbatasan jangkauan dan personel. Kami berharap, semoga banyak program yang bisa kami adopsi untuk kami implementasikan di LPPL yang kami kelola,” jelasnya. (kom/adi/gie)

Dalam kesempatan itu, Kadiskominfo kembali menyampaikan pentingnya netralitas ASN sebagai pilar utama dalam mendukung pelaksanaan Pemilu 2024 yang bersih. “Mari kita junjung tinggi integritas dan netralitas kita sebagai abdi negara. Pakta integritas ini sebagai komitmen bersama untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik praktis dan menjaga independensi kita dalam menjalankan tugas melayani masyarakat Nganjuk,” kata Kadiskominfo Slamet.

Di kesempatan itu pula, Slamet Basuki mengajak seluruh pegawai Dinas Kominfo Nganjuk untuk selalu menjaga netralitas tersebut. Baik itu sebelum, selama dan sesudah pelaksanaan Pemilu 2024.

Baca Juga :

Sekedar diketahui, seluruh pegawai Diskominfo Nganjuk pada Kamis (21/12/2023) lalu, semuanya telah menandatangani Pakta Integritas Netralitas ASN dalam pelaksanaan Pemilu 2024. “Penandatanganan Pakta Integritas yang sudah kita laksanakan beberapa waktu yang lalu, merupakan tindakan konkret kita dalam memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu. Baik itu mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan dapat dilakukan dengan integritas yang tinggi,” ujar Slamet Basuki.

Kemudian, Slamet Basuki juga mengimbau seluruh pegawai Diskominfo Nganjuk, untuk menghindari konflik kepentingan. Termasuk, tidak melakukan praktik-praktik intimidasi serta ancaman kepada pegawai dan seluruh elemen masyarakat.

“Gunakan media sosial secara bijak dan jangan digunakan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. Jangan menyebarkan ujaran kebencian serta berita bohong,” tambahnya. (kom/gie)

Orang nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa pemantauan itu dilakukan guna melihat titik-titik kemacetan yang perlu diselesaikan oleh Pemkot Malang. Terlepas, imbas atau bukan dari kemacetan penerapan rekayasa lalu lintas satu arah, yang diberlakukan di Kawasan Kayutangan Heritage di Jalan Basuki Rahmat Kota Malang.

“Kita ingin melihat titik-titik kemacetan yang perlu kita urai. Setelah kita cek, yang ada di Embong Brantas, itu tidak ada penumpukan atau buangan dari satu arah. Itu juga sudah di tracing pada jam yang sama dan tanggal yang berbeda,” terang Wali Kota Sutiaji.

Dikatakan Wali Kota Sutiaji, untuk mengurai kemacetan yang terjadi, di wilayah Embong Brantas dan Jembatan Ranugrati, perlu dilakukan musyawarah dan penyelesaian. Yakni, dengan melibatkan para ahli di bidang transportasi.

“Penyakitnya sudah tahu. Jadi, tinggal kita cari obatnya. Itu nanti yang akan kita musyawarahkan. Memanggil dokter transportasi dan nanti penyakitnya kita tunjukan. Setelah itu, kita cari obat. Mudah-mudahan bisa segera,” ujarnya.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Sementara itu, Kadishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menambahkan jika kepadatan yang terjadi di Embong Brantas, sudah terjadi bertahun-tahun. Sebab, jalan tersebut sering dilewati oleh kendaraan dengan muatan besar.

“Secara riil juga kalau dikatakan ada pengalihan itu dari Jalan Aris Munandar yang tidak padat dan tidak ada kendaraan yang keluar dari situ. Begitu pula ke Kota Malang, setelah di Embong Brantas yang volume belok ke kota itu sedikit. Mereka rata-rata lurus ke arah utara saja,” kata Widjaja.

Lebih lanjut disampaikan, terkait dengan kepadatan yang terjadi di traffic light Jembatan Ranugrati, itu disaat berangkat kerja dan pulang kerja. Untuk solusi yang dilakukan, saat ini akan melakukan kajian diskusi bersama dengan para ahli, agar tidak terjadi penumpukan.

“Sementara itu, kita akan melakukan kajian diskusi bersama para ahli, bagaimana treatment dan solusi yang terbaik agar tidak terjadi penumpukan seperti itu,” lanjutnya.

Saat disinggung terkait dengan alternatif sementara, pihaknya menyampaikan jika belum ada. Karena, akan melihat terlebih dahulu dan hasil diskusi dengan para ahli yang akan dilakukan.

“Terkait dengan solusi untuk mengurangi kemacetan, mungkin menunggu atas petunjuk Pak Wali. Begitupun nanti untuk opsinya apa tentu harus dasar masukan dari para ahli,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketiga nama usulan calon Pj Wali Kota Batu, tersebut akhirnya disepakati dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Batu, tanpa ada interupsi dari sejumlah anggota yang hadir dalam rapat, Kamis (17/11/2022) tadi. Karenanya, selanjutnya Pimpinan Rapat, Asmadi, memerintahkan kepada Sekretaris DPRD, untuk segera mengirimkan surat usulan calon Pj Wali Kota Batu ke Kementerian Dalam Negeri di Jakarta.

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, menyampaikan bahwa Pj Wali Kota Batu tidak ada visi dan misi personal yang dibawa. Karena nantinya, calon telah memiliki petunjuk kerja yang termaktub di dalam Rancangan Pembangunan Daerah (RPD). “Inikan RPD sudah terbentuk. Sehingga nanti, jalannya sesuai RPD yang sudah kami sahkan. Sudah ada rambu-rambu yang kami tetapkan,” ujar Asmadi.

Baca Juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Pemerintah Kota Batu, tambahnya, akan melaksanakan 35 program prioritas dalam RPD Kota Batu tahun 2023-2026. Seluruh program tersebut bakal dikawal oleh Pj Wali Kota Batu di 14 kedinasan. Program yang telah disusun tersebut, banyak terfokus untuk peningkatan ekonomi, pendidikan, kesehatan, sektor wisata, seni dan budaya, infrastruktur hingga SDM.

Program yang tercantum dalam RPD itu, ujarnya, memang direncanakan untuk merealisasikan visi dan misi Desa Berdaya Kota Berjaya yang disusun oleh Dewanti-Punjul. Program RPD itu antara lain pembangunan Art Center di Kelurahan Sisir dengan DED diselesaikan tahun 2022.

Untuk Dinas Perhubungan ada perencanaan dan pembangunan Gedung Parkir Bertingkat 2023-2024, untuk meningkatkan PAD. Pembangunan Puskesmas di Kecamatan Bumiaji tahun 2026 serta Pembangunan Unit Transfusi Darah (UTD) di Jalan Kartini tahun 2026.

Di sektor pendidikan, ujarnya, pengadaan mubelair untuk 4 kelas di SMPN 7 pada tahun 2023. Dinas Pendidikan, bahkan juga berencana merealisasikan pembangunan assessment center untuk anak-anak berkebutuhan khusus.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, ungkapnya, pun akan melaksanakan program pembangunan Kawasan Stadion Brantas. DED pembangunan stadion ini ditargetkan rampung pada 2022.

Sementara di Dinas Lingkungan Hidup, ada program pembangunan Eco Riparian, pembangunan Instalasi Biogas, Revitalisasi TPA, Pembangunan Rumah Kompos dan Pembangunan Eduwisata TPA Tlekung. (bir/gie)

Menurutnya, ada kemungkinan permasalahan itu karena ada yang bermaksud meretas. Kejadian itu, sudah berlangsung sudah sejak dua hari terakhir. Bahkan tidak hanya itu, akun pribadi beberapa pejabat juga menjadi sasaran.

“Ada pergerakan cukup gencar sejak dua hari ini. Ada semacam serangan atau upaya peratasan baik secara personal maupun institusi,” kata mantan Kepala Humas Pemkot Malang, saat dikonfirmasi, Kamis (24/03/2022) tadi.

Dirinya menjelaskan, akun-akun yang berbasis website dan media sosial milik personal maupun insitusi di lingkungan Pemkot Malang, kini tengah dipertebal sistem keamanannya. Melalui sistem pengawasan secara khusus oleh Diskominfo Kota Malang. Sampai saat ini, belum ditemukan secara jelas maksud dan tujuannya. Karenanya, tim keamanan jaringan internet Diskominfo, tengah melakukan pelacakan.

“Tim kita sedang melacak. Kita cari sumbernya dari mana. Tapi, sementara belum ada kesimpulannya. Tetapi, ini kita juga temukan sumbernya dari luar Indonesia,” jelas Wiwid-sapaan akrabnya.

Baca juga :

• HUT 112 Kota Malang, Pemkot Malang segera Tetapkan Logo Baru
• Pengawasan Menyeluruh THR, Pemprov Jatim Buka 54 Titik Posko Pelayanan Pengaduan
• Kolaborasi dengan Pihak Swasta, Pemkot Malang Gelar Mudik Gratis Tahun 2026
• Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jawa Timur, Ini Langkah Pemkab Kediri Cegah Inflasi
• Dukung Ketahanan Pangan, Bupati Malang Ikuti HLM TPID dan TP2DD Jatim 2026

Dijelaskannya, tim Diskominfo menemukan IP address atau identitas akun, diduga tak memiliki kode asal Indonesia. Upaya peretasan tersebut, biasanya dilakukan dengan tujuan pencurian data. Karena itulah, pihaknya mengantisipasi upaya peretasan.

“Namun berdasarkan pantauan kami, tidak ada data yang tercatat bocor atau dicuri,” lanjutnya.

Dirinya belum bisa menjabarkan, akun website perangkat daerah yang menjadi target upaya peretasan. Akan tetapi untuk akun personal, dikatakannya, seperti akun media sosial milik Wali Kota Malang dan Wakil Wali Kota Malang, kerap menjadi incaran. Selama dua hari melakukan pelacakan, Diskominfo Kota Malang juga melakukan koordinasi dengan perangkat daerah terkait di luar Kota Malang.

“Setelah kami lacak dan cari informasi, indikasi ini juga terjadi di daerah lain. Ya sama, dua harian ini mengalami hal yang sama. Jika hanya di Kota Malang, mungkin ada alasan khusus menyerang website Pemkot Malang. Tetapi, ini di daerah lain juga ada indikasi sama,” jelasnya.

Menurutnya, indikasi adanya upaya peratasan, disebutkan paling jelas adalah tiba-tiba halaman website blank. Tampilan data website yang tidak muncul beberapa saat, kemudian server website yang terlihat lambat diakses.

“Indikasi paling jelas, tiba-tiba webnya blank. Nah, ini kita langsung diagnosa. Ternyata, memang ada upaya peretasan,” terangnya. (cw2/sit)