Pemeriksaan itu, guna didengarkan keterangannya sebagai saksi, dalam kaitan dugaan tersebut. Sementara, saksi sendiri terpantau masuk ke ruangan penyidik sekitar pukul 11.00 WIB. Baru berselang sekitar tiga jam, saksi keluar dari Ruangan Unit Tipidkor Polres Lumajang.

Dikonfirmasi media, Gus In’am membenarkan pemanggilannya dalam kaitan hibah Musala Miftahul Huda. “Iya, terkait Musala di Suko (Musala Miftahul Huda),” kata Gus In’am, Kamis (13/03/2025) kemarin.

Baca juga :

Sementara itu, secara terpisah Kepala Unit (Kanit) Tipidkor Polres Lumajang, Ipda Irwan Lugito Hadi, ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon menjelaskan jika Gus In’am dipanggil lantaran dianggap mengetahui alur pengalokasian dana hibah. Termasuk, hingga tahap pelaksanaan musala.

“Orang yang menyuruh untuk membuat RAB dan lain sebagainya,” ucap Irwan, Jumat (14/03/2025) tadi.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, dugaan penyalahgunaan dana hibah tahun anggaran 2022, bersumber dari Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Pemkab Lumajang. Dana itu, diberikan kepada lembaga, yang salah satunya untuk pembangunan musala dan satu diantaranya adalah Musala Miftahul Huda di Jalan Kalimas Kelurahan Rogotrunan, Kecamatan/Kabupaten Lumajang. Sementara dugaan itu muncul, setelah menerima pengaduan dari masyarakat. Sedangkan, alokasi anggaran untuk musala itu sekitar Rp 300 juta. (adi/sit)

Pemanggilan sendiri, terkait dugaan pemotongan honor dan anggaran operasional Tempat Pemungutan Suara (TPS). Sementara lima Ketua PPK yang dipanggil, yaitu Ketua PPK Kecamatan Proppo, Ketua PPK Kecamatan Pakong, Ketua PPK Kecamatan Pasean, Ketua PPK Kecamatan Larangan dan Ketua PPK Kecamatan Palengaan.

Baca juga:

Ketua PPK Kecamatan Palengaan, Imam Khairullah, mengatakan bahwa dugaan pemotongan honor dan operasional KPPS, tidak ada sangkut pautnya dengan PPK Kecamatan. “Semua urusan keuangan yang berkaitan dengan KPPS (honor dan operasional), itu ditransfer oleh KPU ke rekening giro PPS masing-masing,” singkatnya, Jumat (15/03/2024) tadi.

Selaras dengan Imam, Ketua PPK Kecamatan Larangan, Bararul Fawaid, pun menegaskan bahwa pihaknya tidak mempunyai wewenang soal dana KPPS. Sebab, dana tersebut langsung masuk ke rekening PPS masing-masing. “Masuknya dana langsung ke rekening giro PPS. Jadi, yang mendistribusikan dana KPPS tersebut adalah PPS langsung,” paparnya.

Bararul Fawain menambahkan, bahwasanya dirinya bersama anggota PPK yang lain di Kecamatan Larangan, tidak pernah cawe-cawe atau ikut campur terkait dana KPPS tersebut. “Namun, sejauh ini dugaan pemotongan dana tersebut yang terpojokkan adalah PPK. Sekali lagi, kami tegaskan PPK tidak punya wewenang perihal dana itu sepenuhnya. Itu adalah wewenang PPS yang menyalurkan,” tegasnya. (azm/gie)