“Saya baru dua bulan menjadi warga Kota Malang. Saya mencintai kota ini. Warganya ramah jadi jangan dinodai kerukunan warga Kota Malang ini dengan kepentingan politik sesaat,” tegasnya.

Kata Kapolres, anggota Panwaslu Kota Malang setiap saat mengawasi setiap gerakan pasangan calon Walikota Malang. Jadi sebaiknya hindari praktik kampanye hitam dan money politik

Kalau hal itu dilakukan. Maka anggota Panwaslu Kota Malang pasti segera bertindak. Apalagi anggota Polres Malang Kota bagian dari tim Gakkumdu Kota Malang. “Hindari praktik kampanye hitam. Jangan pergunakan tempat ibadah untuk kampanye. Biarlah masyarakat memilih calon pemimpinnya sendiri,” tegasnya.

Setelah menyarankan agar setiap cawali Kota Malang tidak melakukan praktik kampanye hitam. Kapolres menyerahkan pengawal pribadih (Walpri) untuk tiga cawali Kota Malang. Setiap pasang cawalhni mendapatkan jatah Walpri delapan orang. “Walpri dari Polres Malang kota sudah kita beri gaji dan uang makan. Tapi kalau bapak bapak makan diwarung jangan lupakan mereka. Lebih penting lagi walpri bukan tim kampanye. Mereka ada untuk memberi pengamanan kepada bapak dan ibu cawali Kota Malang,” tandas Kapolres.

Anggota Panwaslu Kota Malang Iwan Sunaryo sependapat dengan Kapolres Malang Kota. Sebaiknya tiga cawali Kota Malang bersama tim suksesnya menghindari praktik kampanye hitam dan money politik.

Termasuk tidak memanfaatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk kepentingan politiknya. “Anggota Pengawas Lapangan tersebar disetiap kelurahan. Ditambah anggota Panwascam. Jadi sebaiknya berkampanye dengan cara yang jujur dan baik. Masyarakat jangan diberi janji fiktif saja,” tandas Iwan.

Iwan juga menyarankan agar ASN, TNI dan Polri bersikap netral dalam Pilkada dan Pilgub Jatim. Khususnya bagi ASN Pemkot Malang. Sebaiknya tidak terlibat dalam kampanye cawali Kota Malang. “Kita pasti bertindak tegas kepada setiap orang yang melanggar UU pemilu. Kita ingin warga Kota Malang memiliki pemimpin yang tegas, jujur, adil dan berwibawa,” pungkasnya. ( man/yan )

Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri SIK MH, mengatakan bahwa pihaknya selalu bersinergi dengan Panwas Kota Malang. “Kami sudah menandatangani MOU Sentra Gakkumdu bersama Panwas dan Kejaksaan dalam penanganan pelanggaran Pilkada. Kami akan terus memantau. Kami juga memiliki pasukan Cyber yang akan terus memantau. Situasi saat ini aman dan kondusif. Pilkada tidak boleh menggunakan isu sara, tidak mempolitisi agama, tidak melakukan kampanye hitam baik di media maupun secara langsung,” ujar AKBP Asfuri, Jumat (9/2/2018) sekitar pukul 15.30.

Terkait pelanggaran Pilkada baik yang ditemukan oleh masyarakat maupin pihak terkait laporannya ke Panwas maksimal 7 hari setelah kejadian. “Harus diterima oleh Panwas masimal laporannya tidak boleh lebih dari 7 hari. Sebab jika lebih dari 7 hari laporannya dinyatakan kadaluarsa. Laporan yang disampaikan akan ditelaan oleh Panwas. Apabila tidak cukup bukti akan dihentikan. Namun apabila terbukti ada pelanggaran administrasi akan dilimpahkan ke KPU. Kalau pelanggaran tindak.pidana pemili akan diserahkan ke Polres Malang Kota,” ujar AKBP Asfuri.

Masa peanganan pelanggaran.pemilu juga ada batas waktunya. Petugas Polres Malang Kota akan melakukan penyidikan maksimal 14 hari sebelum diserahkan ke Kejaksaan. ” Selama 14 hari akan dilakukan penyidikan pelanggaran. Setelah 14 hari akan diserahkan ke Kejaksaan. Kejaksaan alan menwliti berkas selama 3 hari. Jika kurang lengkap akan kembali diserahkan ke kepolisian untuk dilengkapi,” ujar AKBP Asfuri.

Dijelaskan pula bahwa Polrea Malang Kota akan mensiagakan 308 personil dalam pengamanan penetapan calon pasangan Walikota dan Wakil Walikota Malang.

“Penetapan Calon pada 12 Februari mendatang. Sudah kami siapkan 308 personil pengamanan di Ijen Suit. Pengamanan di luar dan dalam . Penhundian no urut 13 Februari di Hotel Haris. Kami siapkan juga oengamanannya 308 personil. Kerawanan yang perlu diantisipasi saat para calin membawa pendukungnya. Bahwa sudah diatur tidak semua orang boleh masuk ke dalam. Antisipasi jika yang tisak diperbolehkan masuk meminta masuk ke dalam,” ujar AKBP Asfuri. (gie/yan)

Hal itu seperti yang dikatakan oleh Kapolres Malang Kota AKBP Asfuri SIK MH, pada Minggu (31/12/2017) sore. Pihaknya mengatakan bahwa Medsos yang digunakan sebagai alat kampanye harus dilaporkan dan terdata oleh KPU dan Panwas. “Ini terkait dengan pengunaan media sosial sebagai alat kampanye. Media sosial itu harus dilaprkan terlebih dahulu ke KPU dan Panwas,” ujar AKBP Asfuri.

Dengan adanya Medsos yang digunakan sebagai alat kampanye , pihaknya perlu mengantisipasi kemungkinan adanya pelanggaran. “Medsos perlu kita antisipasi kemungkinan ada pelanggaran yang dilakukan. Jika ada pelanggaran akan kita kenakan UU ITE,” ujar AKBP Asfuri.

Tentunya yang lebih diwaspadai yakni adanya serangan dari netizen terhadap seseorang. “Kita melakukan patroli cyber. Patroli di media sosial terhadap netizen yang menggunakan sarana media sosial untuk kampanye perlu. Sebab perlu diantisipasi, Medsos digunakan untuk kampanya hitam, sara dan sebagainya,” ujar AKBP Asfuri.

Pihaknya mengatakan bahwa tim patroli Cyber sudah terbentuk dipolres Malang Kota. “ Apabila dalam patroli Cyber ini kami temukan pelanggaran, kami akan proses. Patroli Cyber sudah ada, pas pelaksanaan Pilkada akan mencari netizen yang melakukan pelanggaran. Jadi jangan coba-coba gunakan Medsos untuk kampanye hitam,” ujar AKBP Asfuri. (gie/yan)