“Yang ingin kami sampaikan adalah bahwa ada yang melapor, ada yang terlapor, hal itu tidak ada hubungannya dengan tim sukses,” kata Ketua Timses Paslon Nomor urut 1, di Kabupaten Lamongan, Debby Kurniawan saat melakukan klasifikasi langsung ke kantor Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten Lamongan, jalan Sunan Drajat, Rabu (2/5/2018).

Dikatakan Debby, meski ada penyebaran alat peraga kampanye berupa stiker, namun Debby mengaku stiker tersebut bukan dari Timses Paslon Nomor urut 1. “Meskipun ada penyebaran alat peraga stiker, tapi kita tidak pernah mencetak alat peraga tersebut, dan yang bersangkutan pun bukan tim sukses,” terangnya.

(baca juga : Warga Kendal Kemlagi Laporkan Pendamping PKH, Diduga Terlibat Kampanye )

Seperti diketahui, persoalan ini muncul ke permukaan, setelah warga Desa Kendal Kemlagi Kecamatan Karanggeneng, Kabupaten Lamongan, Kotamin, menemukan dan melaporkan seorang oknum pendamping PKH yang diduga ikut terlibat kampanye salah satu paslon.

Hal senada juga disampaikan Ketua Tim Advokasi Hukum Paslon nomor 1, Hadi Mulyo Utomo. Ia menilai, adanya dugaan tindak pidana Pemilu, dengan memanfaatkan petugas Program PKH untuk kepentingan kampanye Paslon nomor 1, tidak terbukti kebenarannya.

(baca juga : Pendamping PKH Bantah Tudingan Terlibat Kampanye Paslon Pilgub Jatim )

“Karena yang melakukan pembagian stiker itu bukan pendamping PKH, melainkan salah satu Keluarga Penerima Manfaat, sehingga tidak dapat disimpulkan sebagai orang yang mempunyai wewenang untuk mengendalikan program PKH,” ucapnya.

Memontum Jember — Kali ini pengajian Muslimat di Desa Karangrejo, Kecamatan Gumukmas, Jember terindikasi melakukan kampanye dari salah satu Calon Gubernur Jatim. Saat ini mengumpulkan orang dalam jumlah banyak bisa dikategorikan cukup rawan. Pasalnya, ada indikasi dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan kampanye terselubung.

Seperti halnya pengajian Muslimat pada umumnya. Para ibu ini menggunakan seragam berwarna hijau dan berkumpul di rumah ibu anggota pengajian untuk kemudian melakukan pembacaan pengajian. Namun, ada laporan jika pengajian tersebut dimanfaatkan sebagai ajang kampanye dengan menyebarkan Alat Peraga Kampanye (APK) dari salah satu calon (paslon) .

Saat diwawancarai Ketua Panwascam Gumukmas, Lukmanul Hakim SH, Selasa (20/3/2018) menuturkan beberapa pelaporan sudah masuk pada pihaknya. Pelaporan tersebut berupa yaitu adanya penyebaran APK dari salah satu calon dalam setiap kegiatannya. Bahkan, laporan juga mengatakan, jika ada mobil operasional yang ber gambar salah satu pasangan calon dalam setiap kegiatan terparkir di dekat kegiatan.

Kejadian itu tidak hanya sekali ini. Kurang lebih ada empat lokasi yang selama ini dijadikan ajang kampanye. “Kami mendapatkan pelaporan, jika pengajian ini digunakan sebagai ajang kampanye salah satu calon,” katanya. Hal itu sangat tidak dibenarkan dalam aturan., dikarenakan untuk melakukan kampanye harus disertai partai politik dari pasangan calon.

Panwascam Gumukmas Lukmanul Hakim

Selain itu sudah jelas jika kampanye juga harus dilakukam oleh tim kampanye dan relawan. Sehingga ada penanggung jawab atas kampanye yang dilakukan. “Sejauh ini tidak ada partai politik atau tim kampanye. Sehingga kami terjun langsung untuk meninjau pengajian tersebut,” tuturnya.

Dia menambahkan, memang relawan Paslon Gumukmas sudah didaftarkan ke KPU. Hanya saja, pihaknya belum mendapatkan pemberitahuan terkait kampanye yang dilakukan. Padahal untuk melakukan kampanye, paling tidak ada pemberitahuan pada Polsek setempat dan Panwascam Gumukmas untuk lebih jelasnya.

Saat mendatangi pengajian di desa karangrejo, Kecamatan Gumukmas disalah seorang rumah warga pihaknya tidak melakukan pembubaran atas pelaporan tersebut. “Sejauh ini kami masih melakukan sesuai dengan prosedur. Jadi kalau pengajian ya pengajian saja jangan ada embel embel lain,” ujarnya. Sehingga tidak ada pelanggaran pelaksanaan kampanye di Kecamatan Gumukmas khususnya.

Dalam hal ini, pihak Panwascam Gumukmas bakal membuat laporan yang nantinya akan diserahkan ke bawaslu Jember untuk dilakukan tindak lanjut. Sehingga menjadi kajian tersendiri bagi Bawaslu, (badan pengawas Pemilihan Umum) Jember untuk kemudian mengevaluasi kecamatan kecamatan lain di Kabupaten Jember.

Atas kasus ini Kedepan pihaknya akan lebih intens melakukan pemantauan kegiatan masyarakat di Kecamatan Gumukmas. Agar hal yang sedemikian adanya bisa dinetralisir dini. “Kedepan kami terus melakukan pemantauan pada semua unsur kampanye. Baik itu dilakukan oleh partai politik, gabungan partai politik, tim kampanye maupun relawan agar memenuhi standar aturan yang sudah ada,” pungkasnya. (Lum/nay)