Desa Deket Agung terpilih sebagai salah satu desa perwakilan dari 111 kampung KB, yang terdapat di Lamongan. Hal tersebut, dikarenakan Desa Deket Agung telah berhasil menperoleh prestasi sebagai Juara I lomba kampung KB tingkat Kabupaten Lamongan, Juara Harapan favorit lomba kampung tangguh tingkat Kabupaten Lamongan dan Juara Genre tingkat Kabupaten Lamongan.

Tidak hanya itu, Desa Deket Agung juga melalui destinasi wisata ‘Sendang Bawono’ berusahan untuk menanggulangi permasalahan stunting, dengan memanfaatkan sendang sebagai tempat budidaya ikan.

Sebagaimana ditegaskan Presiden Joko Widodo dalam Peringatan Hari Keluarga Nasional yang dilaksanakan di Medan pada Kamis (07/07/2022), bahwa angka stunting di Indonesia mengalami penurunan setiap tahunnya. Di tahun 2021, angka stunting Indonesia mencapai 24,4 persen dan ditargetkan dapat turun menjadi 14 persen di tahun 2024. Sesuai tema Harganas ke 29 ‘Ayo cegah stunting agar keluarga bebas stunting’, Presiden juga mengajak untuk bekerjasama untuk mempersiapkan SDM generasi penerus Indonesia yang berkualitas.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Harganas (Hari Keluarga Nasional) ke 29 ini, saya mengajak kepada seluruh kekuatan bangsa, untuk bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama, bersinergi bersama-sama untuk menurunkan angka stunting dan seluruh akar permasalahannya dalam rangka mempersiapkan sumber daya manusia generasi penerus kita yang berkualitas,” ajak Presiden Jokowi.

Menyerahkan hadiah lomba pada Desa Deket Agung dan penerima Juara II lomba karya tulis ilmiah tingkat provinsi dari Lamongan, Wabup Lamongan, KH Abdul Rouf mengungkapkan bahwa hal ini seiring dengan peningkatan SDM yang semakin sadar akan pentingnya pengelolaan dan manajemen desa. Juga,mengenai upaya penurunan angka stunting yang diharapkan pemerintah.

“Selamat kepada Desa Deket Agung yang berhasil menjadi Juara II lomba Kampung KB tingkat provinsi, juga saudara Mita Dwi Ayuda sebagai Juara II lomba karya tulis ilmiah tingkat provinsi. Ini berarti, SDM Lamongan semakin sadar akan pentingnya pengelolaan dan managemen desa untuk membantu pembangunan daerah juga program pemerintah,” papar Wabup KH Rouf.

Diungkapkan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Lamongan, Fida Nuraida, mengungkapkan bahwa salah satu syarat sebuah kampung atau desa bisa lolos menjadi kampung percontohan ini adalah harus memiliki prospek yang bagus baik dari segi manajemen, SDM, kerja sama, juga desa wisatanya yang sudah berkembang. (zen/sit)

Kepala Dinas DP3AP2KB Kabupaten Situbondo, Moh Imam Darmaji, dalam sambutannya menjelaskan bahwa Kabupaten Situbondo juga ditetapkan salah satu lokasi fokus intervensi penurunan stunting terintregasi sebagai upaya mendukung perioritas nasional percepatan penurunan stunting dengan target sebesar 14 persen pada tahun 2024.

“Perlu diketahui bahwa di Kabupaten Situbondo angka stuntingnya cukup tinggi, di kisaran 23,7 persen. Diharapkan, pada tahun 2024 sesuai dengan target nasional, stunting di Kabupaten Situbondo hanya 14 persen. Kalau kita melihat tahun kemarin, Situbondo bisa menurunkan angka stunting 3 persen lebih. Untuk itu, jika semua OPD terkait konsisten dan komitmen, maka penurunan angka stunting di Kabupaten Situbondo pada tahun 2024, bisa tercapai sesuai target nasional,” jelas Imam Darmaji.

Lebih lanjut dirinya menambahkan, untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Situbondo, membutuhkan perjuangan bersama dengan OPD-OPD terkait. “Mari kita bersama-sama mengintervensi anak-anak kita yang stunting. Kami di DP3AP2KB sebagai kordinator tentunya membutuhkan kekompakan OPD terkait dalam menangani penurunan angka stunting di Kabupaten Situbondo,” tuturnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Dengan adanya intervensi bersama-sama, sambung Imam Darmaji, diharapkan Kabupaten Situbondo mampu menurunkan angka stunting. “Komitmen menjadi pilar pertama dan sangat penting dalam stranas stunting. Untuk itu, sektor pemerintahan desa/lurah, kecamatan dan OPD terkait di lingkunagan Pemkab Situbondo. Mari bersama-sama mengerahkan upaya terbaiknya dalam upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Situbondo,” ujar Imam Darmaji.

Sementara itu, Bupati Situbondo dalam kesempatan itu menghimbau kepada peserta agar mengoptimalkan kegiatan itu dengan baik. Sebagaimana, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) yang turut mendukung penurunan angka prevalensi stunting serta upaya penanganan pandemi Covid-19, rehabilitasi dan pemeliharaan puskesmas, pengadaan, pembangunan fasilitas kesehatan, pengadaan obat, vaksin dan lainnya di Situbondo.

“Adanya DBHCHT ini sangat membantu untuk seluruh masyarakat. Maka dengan demikian, pemanfaatannya harus di lakukan sebaik-baiknya agar masyarakat bisa mendapatkan sebagaimana mestinya,” kata Bupati Karna. (her/sit/adv)

“Desa Deketagung, Kecamatan Sugio, Kabupaten Lamongan, menjadi salah satu desa di Jawa Timur yang menjadi nominator berdasarkan hasil desk audit profil kampung KB tahun 2022,” ucap Ali Imron, yang sekaligus Dosen Universitas Negeri Surabaya.

Diungkapkan Ali Imron, selain melakukan penilaian, pihaknya juga akan melakukan pembinaan terhadap pengelolaan kampung KB. Diharapkan, ini bisa menjadi miniatur BKKBN untuk mendekatkan Program Bangga Kencana agar bisa diakses oleh masyarakat dengan mendatangkan beberapa layanan.

“Lomba ini juga menjadikan Kampung KB semakin tangguh sehingga dampak positif sosial dan ekonominya dapat dinikmati masyarakat,” imbuhnya.

Mendengar kabar membanggakan tersebut, Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, mengungkapkan bahwa hal ini seiring dengan peningkatan SDM yang semakin sadar akan pentingnya pengelolaan dan manajemen desa. Dimana menurutnya, terdapat 111 kampung KB di Kabupaten Lamongan yang terus dibina kualitasnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Bupati Yuhronur juga mengurai, banyak desa di Lamongan yang memiliki potensi luar biasa yang bisa dikembangkan. Salah satunya, Desa Deketagung yang terbukti telah mengukir prestasi diantaranya Juara I Lomba Kampung KB tingkat Kabupaten Lamongan, Juara Harapan Favorit Lomba Kampung Tangguh tingkat Kabupaten Lamongan, dan Juara Genre tingkat Kabupaten Lamongan.

“Seperti pemanfaatan Sendang Bawono untuk menjadi destinasi wisata. Selain untuk wisata juga dimanfaatkan untuk budidaya ikan yang hasilnya bisa dikonsumsi masyarakat sehingga bisa menanggulangi stunting. Selain memanfaatkan wisata sendang, pihak desa juga memanfaatkan pekarangan seluas 2 hektar yang dipenuhi pohon buah untuk dijadikan objek wisata,” tuturnya.

Secara terpisah, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kabupaten Lamongan, dr Fida Nurfaida, menuturkan sebuah kampung/desa harus memiliki syarat untuk bisa lolos menjadi kampung KB percontohan, diantaranya kampung KB harus memiliki prospek yang bagus baik dari segi desa wisatanya sudah berkembang, dari segi manajemennya juga sudah terbentuk dengan baik, para kader PPKBD dan Sub PPKBDnya juga bisa diajak kerjasama dengan baik.

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Sekda Moh Nalikan, Ketua TP PKK Lamongan Anis Yuhronur Efendi serta kepala OPD terkait. (zen/sit)

Salah satu manfaat yang bisa dirasakan, keberadaan kampung keluarga berencana mampu meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyatakat yang berada di daerah atau kawasan terpencil.

Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Situbondo Situbondo, Drs Imam Gazali, menjelaskan bahwa sejak pencanangan kampung KB pada tahun 2016, hingga saat ini sudah ada 38 kampung KB yang terbentuk. Dari jumlah tersebut, sudah ada 10 kampung KB yang mandiri.

“Alhamdulillah, program yang membutuhkan kebersamaan dengan sejumlah dinas ini, sudah berjalan dengan baik. Dari 38 kampung KB, 50 persen sudah berjalan dan sepuluh diantaranya sudah mandiri,” jelas Imam Gazali, Rabu (24/02) tadi.

Baca juga: Pantau Tiga Kelurahan di Kecamatan Panji, Satgas Covid-19 Situbondo Puas dengan Penurunan Masyarakat Terpapar

Lebuh lanjut Imam Gazali mengatakan, bahwa beberapa kampung KB yang tidak berjalan, dikarena banyak faktor letak geografis dan medannya yang sangat sulit untuk dijangkau.

“Sebenarnya, pada tahun 2020, kita sudah mau berkalobarasi dan menerjang medan yang sulit tersebut. Namun, rencana itu terhalang dengan Covid-19. Sehingga, terhambat. Tetapi, kita akan tetap rencanakan menembus pembentukan kampung KB di daerah terpencil tersebut,” jelasnya.

Kampung KB, kata Imam, yang sekarang berganti nama menjadi kampung berkwalitas, sentralnya berada di desa. Sebab, kampung berkwalitas di bawah kendali kepala desa.

“Sebenarnya, para Kades tidak perlu banyak mencari program, agar desanya maju. Cukup memanfaatkan kampung KB sudah cukup untuk mensejahterakan masyarakatnya,” tegasnya.

Ketika ditanya sejauh mana respon para Kades terkait keberadaan kampung KB, Imam menjelaskan, bahwa tanggapan para Kades terkait keberadaan Kampung KB, biasa biasa saja. Namun, sudah ada beberapa Kades yang telah menganggarkan melalui Musrenbang Kecamatan, untuk Kampung KB tersebut.

“Pada dasarnya, tujuan berdirinya kampung KB tersebut, untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dilingkungan desa. Oleh karena itu, saya selalu sampaikan setiap sosialisasi, jika desa ingin memajukan rakyatnya maka dak perlu repot-repot tinggal nggambil program di kampung KB,” katanya.

Adapun kriteria kampung KB itu, imbuh Imam, ada tiga. Diantaranya, kampung KB dasar, kampung KB berkembang dan Kampung KB mandiri.

“Sampai saat ini baru ada 10 Kampung KB yang mandiri dan saya berharap di tahun 2021 ada 50 persen yang mandiri,” terangnya. (her/sit)

“Ini sebagai bentuk pengabdian kami kepada rakyat Jawa Timur, guna mengkatkan pembangunan yang integritas di bidang PKK,” sambutnya ketika membuka acara Pencanangan  Kesatuan Gerak PKK – KB – Kesehatan Tahun 2018, di  Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (24/10).

Dijelaskan, program Kampung KB adalah perwujudan dari amanat Presiden RI, yang tertuang dalam program nawa cita yaitu membangun indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan, meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia,  dan melakukan revolusi karakter bangsa.

“BKKBN bersama TP PKK Provinsi Jatim dan TP PKK Kabupaten/Kota se Jatim, akan terus menggaungkan program Kampung KB kepada masyarakat dengan tujuan mewujudkan keluarga yang berkualitas, “ ungkap Bude Karwo sapaan akrabnya.

Keberhasilan PKK-KB-Kesehatan tentu tidak hanya sebatas meraih kemenangan, namun terlebih dari itu menjawab berbagai permasalahan kesehatan yang ada di masyarakat khususnya masalah stunting, kematian ibu, kesehatan lingkungan, dan perilaku bersih dan sehat. Kegiatan PKK-KB-kesehatan mendorong munculnya berbagai inovasi yang sesuai dengan potensi lokal untuk mengatasi berbagai masalah yang  ada.

Kampung KB, lanjutnya, akan sangat efektif dalam upaya mendukung penyelesaian permasalahan kesehatan yang ada di Jatim khususnya stunting, dimana di Jatim ada 11 kabupaten dengan total 110 desa yang menjadi perhatian utama baik pemerintah pusat dan daerah.

“Oleh sebab itu, peran kader PKK khususnya kader PKK Jatim sangat besar dalam upaya menurunkan dan mencegah stuntingmelalui gerakan 1000 hari pertama kehidupan. Yang tentunya gerakan ini sangat berdampak pula pada penurunan kematian ibu,” ungkapnya.

Bude Karwo menjelaskan, gerakan 1000 hari pertama kehidupan adalah, gerakan dimanaterucukupinyapemenuhan gizi bagi ibu dan bayi. Jadi, PKK akan memberikan pendampingan kepada para ibu saat hamil dan setelah melahirkan. Pendampingan dilakukan melalui berbagai cara salah satunya dengan memberikan informasi kebutuhan gizi yang diperlukan agar ibu dan bayi bisa sehat dan tercukupi.

”1000 hari kehidupan mempengaruhi kecerdasan anak di masa depan, dimana gizi yang diperoleh harus cukup atau disebut periode emas.  Periode emas tersebut menentukan generasi emas di masa mendatang,” ujarnya.

Bude Karwo berpesan kepada seluruh Tim Penggerak PKK Kabupaten/Kota agar bergerak secara aktif bersama seluruh kader. Pergerakan tersebut guna meningkatkan pemahaman masyarakat melalui berbagai sosialisasi dan edukasi, berperilaku hidup bersih dan sehat membangun keluarga yang sehat dan sejahtera.

Sedangkan Gubernur Jatim, Soekarwomengatakan  gerakan 1000 hari kehidupan harus diperhatikan dengan benar. Masa depan bangsa ditentukan sejak saat itu. Generasi yang hebat pertama ditentukan saat ibu mengandung dan setelahnya. “Oleh sebab itu, gizi yang diberikan baik kepada ibu dan anak harus bagus. Tidak ada Negara di dunia ini yang bisa maju, apabila gerakan 1000 hari pertama tidak diurus dengan benar,” ungkap Pakde Karwo sapaan akrab Gubernur Jatim.

Generasi yang tidak dicukupi dengan gizi yang bagus akan sedikit sulit menerima pelajaran yang diterima. Oleh sebab itu, Pemprov Jatim bersama TP PKK Jatim terus menggelorakan hal tersebut agar semua masyarakat sadar akan pentingnya pemenuhan gizi bagi ibu hamil dan bayi.

”Apabila gizi sudah terpenuhi , maka kualitas dan kurikulum pendidikan bisa dibenahi. Karena syarat utama sebuah Negara bisa maju adalah kesehatan dan pendidikan diurus terlebih dahulu,” tutupnya. (sur/ano/yan)

]]> 61465 https://memontum.com/forkopimka-jatiroto-lumajang-canangkan-kampung-kb Mon, 20 Aug 2018 15:53:31 +0000 https://memontum.com/52279-forkopimka-jatiroto-lumajang-canangkan-kampung-kb Memontum Lumajang – Sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah Kecamatan Jatiroto, Koramil 0821/12 Jatiroto berperan aktif dalam kegiatan Pencangan Kampung KB, Senin (20/8/2018).

Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Desa Rojopolo tersebut dihadiri oleh Forkopimka Jatiroto, Kepala Puskesmas Jatiroto, Koordinator PLKB Jatiroto, Kepala KUA Jatiroto, Babinsa sewilayah Jatiroto dan kelompok kader KB se-Kecamatan Jatiroto.

Dalam sambutannya, Camat Jatiroto Drs Matali Bilogo, S. Sos mengatakan bahwa pencanangan kampung KB ini bertujuan untuk mningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mengatur jarak kelahiran anak, menekan jumlah kelahiran anak dan mengurangi angka pernikahan dini serta membantu dan mendukung program KB yang sudah berjalan.

“Dengan Pencanangan Kampung KB ini diharapkan dapat menciptakan dan membantuk keluarga-keluarga yang mampu menjadi penggerak dimasyarakat akan pentingnya program KB bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.

Sementara itu Danramil 081/12 Jatiroto Letnan Satu Inf Mujiono juga mengatakan bahwa peran aktif koramil sebagai satuan komando kewilayahan dalam mensukseskan program kampung KB ini adalah sebagai salah satu wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat.

“Peningkatan jumlah penduduk suatu wilayah sangat berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, kebutuhan menjadi meningkat dan kesejahteraan pun cenderung menurun,” tambahnya.

“Semoga dengan pelaksanaan Pencanangan Kampung KB ini dapat memberikan motivasi kader dan warga di wilayah Kecamatan Jatiroto dalam meningkatkan revitalisasi Program KB Nasional demi peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkas Danramil.(adi/yan)

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Dr. H. Akhmad Sukardi MM saat membuka Rapat Koordinasi Daerah Program Kependudukan Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga di Kantor Bappeda Prov. Jatim. Jl. Pahlawan Surabaya, Rabu (28/2/2018) siang.

Dikatakannya, kampung KB merupakan bentuk sinergitas kegiatan antara pemerintah, sektor swasta dan partisipasi masyarakat. Kriteria terbentuknya kampung KB adalah daerah yang kumuh, miskin, pesisir, terpencil, perbatasan dan padat penduduk dengan jumlah keluarga prasejahtera.

Melihat kondisi tersebut, Sekdaprov menjelaskan bahwa kampung KB bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, sehingga menciptakan masyarakat sehat, bahagia dan sejahtera. Untuk itu, dirinya sangat mengapresiasi kabupaten/kota se Jatim yang telah membentuk kampung KB. “Pemerintah kabupaten/kota akan saya dorong untuk membantu menyukseskan program dan ini merupakan program bersama,” tegasnya.

Menurutnya, pemerintah pusat telah memfasilitasi dalam menyejahterakan masyarakat. Akan tetapi, terkadang program yang ada belum bisa dilakukan secara menyeluruh di kabupaten/kota dengan alasan otonomi daerah.

“Program dari BKKBN salah satunya Kampung KB harus di dukung oleh bupati/walikota yang ada di Jatim. Kampung KB ini, ternyata bukanlah kampung elit melainkan kampung yang masuk wilayah kumuh, terpencil penduduk miskin sehingga harus disejahterakan lewat program KB,” ungkapnya.

Menanggapi banyaknya masyarakat di pelosok desa yang menikah dibawah umur, khususnya di daerah tapal kuda, Akhmad Sukardi menegaskan bahwa pemerintah akan melakukan upaya nyata dengan memberikan pemahaman maupun edukasi. “Ini yang harus kita beri pemahaman, bahwa nikah muda dapat memberi dampak negatif bagi kesehatan serta berdampak terhadap angka kematian ibu dan bayi,” imbuhnya.

Dalam laporannya, Kepala Perwakilan BKKBN Prov. Jatim Yenrizal mengatakan, Rakorda ini sebagai tindak lanjut dari Rakornas yang menitik beratkan pada program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang memerlukan penguatan integrasi program lintas sektor di Kampung KB guna mempercepat terwujudnya SDM yang berkualitas.

Ia mengatakan, selain ingin meningkatkan sinergitas, komitmen dan dukungan pemerintah daerah dan mitra kerja BKKBN, tujuan Rakorda ini juga bertujuan untuk pemerataan, pengelolaan serta pelaksanaan program KKBPK. (nif/nhs/yan)

 
Memontum Blitar – Kehadiran Kampung KB di Kabupaten Blitar bertujuan meningkatkan kualitas hidup masyarakat di tingkat kampung serta pembangunan sektor lain dalam rangka mewujudkan keluarga kecil berkualitas. Kampung KB merupakan salah satu senjata baru pemerintah dalam mengatasi masalah kependudukan.

Di pertengahan 2017 lalu, di Kabupaten Blitar baru ada 3 desa yang menerapkan Kampung KB. Namun hingga akhir 2017 kemarin, Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar mencatat ada 22 desa yang sudah menerapkan Kampung KB.

“Perkembangan Kampung KB cukup pesat. Sebab pertengahan 2017 lalu, masih ada 3 desa, dan menginjak akhir 2017 sudah ada 22 kampung KB. Ini artinya di setiap kecamatan sudah ada satu desa yang menerapkan Kampung KB”, kata Kepala Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blitar, Wahid Rosyidi, Senin (8/1/2018).

Untuk meningkatkan kinerja di setiap kampung KB, lanjut Wahid, mulai tahun ini setiap kampung KB akan menerima bantuan dari Pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) senilai Rp 90 juta rupiah.

“Mulai tahun ini, setiap kampung KB akan menerima bantuan Rp 90 juta dari Pemerintah pusat, untuk meningkatkan kinerja”, tandas Wahid.

Wahid meambahkan, untuk saat ini pihaknya tengah mempersiapkan pemberian bantuan tersebut. Nantinya dana ini dapat digunakan untuk rapat pembentukan Pokja Kampung KB, dan rapat-rapat untuk mengevaluasi pelaksanaan kampung KB, serta digunakan untuk kegiatan advokasi dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Diharapkan di 2018 ini, jumlah kampung KB di Kabupaten Blitar, akan terus bertambah”, pungkas Wahid Rosyid. (jar/yan)