Kunjungan ini dilakukan, untuk melaksanakan kegiatan penguatan teknis pemasyarakatan. Dengan mengusung tema ‘Peningkatan Kinerja Bidang Kamtib dan Pencegahan Penanggulangan Halinar’.

Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Bidang Keamanan dan Ketertiban di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur, dimana salah satunya adalah Lapas Kelas I Malang.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Kegiatan ini diawali dengan pengarahan penguatan integritas oleh Dir Kamtib bertempat di ruang pertemuan Hall Depan Museum Pendjara Lowokwaroe Lapas Kelas I Malang, yang ikuti oleh jajaran struktural dan petugas lainnya.

Direktur Keamanan dan Ketertiban, Abdul Aris, dalam kesempatan itu memberikan instruksi untuk meminimalisir gangguan Kamtib agar tidak ada hal-hal negatif di lingkungan pemasyarakatan. Selain itu, Dir Kamtib juga menceritakan beberapa kasus yang terjadi di dalam Lapas atau Rutan, dimana faktor penyebabnya berasal dari pegawai atau pejabat pengamanan itu sendiri.

Dirinya berharap, agar Bidang Kamtib Lapas Malang dan KPLP segera merubah mindset, bukan hanya memikirkan keamanan blok kamar hunian tetapi juga memikirkan kondisi lingkungan. Ada tiga poin utama yang di tekankan Ditjen Pemasyarakatan dalam menangani gangguan keamanan dan ketertiban.

“Yakni, jalin sinergitas dengan APH, pencegahan Halinar (Handphone, Pungli dan Narkoba) sejak dini dan pemberantasan Halinar,” ucap Abdul Aris.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa pejabat pengamanan juga dituntut untuk bisa merangkul WBP dengan tidak melakukan tindakan diskriminatif. Kegiatan sendiri, kemudian dilanjutkan dengan Dir Kamtib, yang berkeliling dengan didampingi oleh Kalapas Kelas I Malang, memantau aktifitas yang berjalan di Lapas Kelas I Malang. Diantaranya mulai dari memantau kamera pengawas (CCTV), mengecek kesiapan Satopspatnal dan Rupam, dilanjutkan meninjau Bimker, Area Lahan ketahanan pangan dan Blok–blok hunian di Lapas Kelas I Malang.

Kalapas Kelas 1 Malang, Heri Azhari, menambahkan bahwa pihaknya aka  terus berkomitmen untuk mewujudkan zero Halinar di lingkungan Lapas Kelas 1 Malang Kanwil Kemenkumham Jatim. “Segala bentuk penyalahgunaan Narkoba akan saya berantas dan akan saya tindak tegas, komitmen zero Halinar ! di Lapas Kelas I Malang,” tegas Heri Azhari. (gie)

Salah Satunya dengan menggelar Dialog Bersama Mahasiswa (Diagram) di halaman Mapolres Situbondo, Senin (14/02/2022). Kegiatan ini dihadiri Wakapolres Kompol Pujiarto, Kabag dan Kasat serta Kapolsek Jajaran, Ketua PC PMII Situbondo, Fathor Zainullah, Pengurus HMI Cabang Situbondo-Bondowoso, Yusron R, Ketua BEM UNARS, Rini Septia, Ketua BEM STKIP, M Imron, Ketua BEM UNIB, Ahmad Nurul Ihsan, Ketua BEM STNH, Masriyanto dan Pengurus PPDIS (Pelopor Peduli Disabilitas Situbondo), Dodik Saputra, semuanya hadir bersama pengurus.

Dalam sambutannya, Kapolres Situbondo AKBP Andi Sinjaya mengucapkan terimakasih atas partisipasi mahasiswa dalam membantu memelihara Kamtibmas di masyarakat, membantu tugas Polri dalam melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta turut serta dalam penanganan pandemi Covid-19.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Dalam menjaga Kamtibmas, Polres Situbondo tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan elemen masyarakat. Peran mahasiswa di tengah masyarakat adalah agen perubahan, penerus bangsa, kekuatan moral dan kontrol sosial. Perlunya sinergi, komunikasi dan kolaborasi untuk mewudkan Situbondo yang kondusif, aman dan nyaman bagi seluruh lapisan masyarakat “ ucap AKBP Andi.

Lebih lanjut, AKBP Andi Sinjaya menjelaskan bahwa program Diagram ini adalah program bapak Kapolda Jatim Irjen Pol Dr Nico Afinta SIK SH MH, yang tujuannya sebagi wadah komunikasi bagi Polri dan mahasiswa untuk membahas isu-isu menonjol yang terjadi di wilayah. Melalui komunikasi diharapkan permasalahan faktual yang terjadi bisa dilakukan sharing untuk mencari penyelesaian bersama-sama.

“Diagram adalah wadah untuk menampung aspirasi, masukan, terhadap tugas-tugas Polri khususnya berkaitan dengan isu-isu menonjol di wilayah Situbondo untuk dikomunikasikan guna mencari solusi atau penyelesaian apabila ada permasalahan,” ujar AKBP Andi.

 Masing-masing perwakilan BEM menyampaikan masukan-masukan dan pandangannya terhadap isu-isu faktual yang terjadi di Kabupaten Situbondo, khusunya permasalahan kekerasan terhadap anak dan perempuan, kelangkaan pupuk, termasuk juga penanganan pandemi Covid-19.

Pewakilan BEM juga mengharapkan langkah-langkah komunikatif dan humanis lebih dikedepankan oleh Polri dalam pelaksanaan tugas di lapangan khususnya dalam permasalahan sosial.

Sementara itu, perwakilan PPDIS menyampaikan terima kasih untuk Polres Situbondo yang selama ini selalu komunikasi dan sinergi. PPDIS mengharapkan kepada Kapolres terkait kemudahan dalam pengurusan SIM bagi difabel sehingga tidak ada kendala saat melakukan kegiatan keluar kota.

“Dialog dan komunikasi akan rutin dilakukan, dengan harapan dengan kegiatan Diagram ini bisa menyelesaikan permasalahan terutama isu-isu faktual yang terjadi di masyarakat. Apabila ada permasalahan informasikan dan laporkan akan ditindak lanjuti,” ujar AKBP Andi. (her/gie)

Kepala Lapas Lamongan, Supriyana, mengatakan pelanggaran keamanan dan tata tertib merupakan permasalahan yang paling sering terjadi di dalam Lapas Kelas IIB Lamongan. Sehingga, perlu adanya solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut.

“Salah satu solusi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir ganguan Kamtib, yaitu dengan cara pemindahan Narapidana ke Lapas Lain,” ungkap Supriyana, Kamis (02/12/2021).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Alasan Supriyana memindahkan sepuluh Napi ke Lapas Kelas IIA Bojonegoro, terangnya, karena juga Lapas penerima adalah termasuk Lapas yang maksimum dalam hal security. Jadi, selanjutnya akan lebih aman.

“Sepuluh Napi yang di pindahkan mereka adalah Napi yang tersandung kasus Undang – undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang penyalahgunaan Narkotika,” ujarnya.

Disisi lain, dijelaskan Supriyana, kapasitas Lapas Lamongan hanya mampu menampung 205 orang Napi. Namun, saat ini Lapas Lamongan sudah melebihi batas dari kapasitasnya, yaitu 535 orang Napi.

Dengan adanya pemindahan Napi tersebut, Supriyana berharap, semoga dapat mencegah dan menanggulangi gangguan kamtib di dalam Lapas Kelas IIB Lamongan. Sehingga dapat tercipta rasa aman, nyaman, tertib dan situasi kondisi yang kondusif. (zud/zen/sit)