Kepala Kanim Kelas II Blitar, Muhammad Akram mengatakan, salah satu ketentuan yang diatur dalam peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (PAN), bahwa setiap unit pelaksana teknis yang diajukan untuk penilaian pembangunan zona integritas wilayah bebas korupsi tersebut, harus mendeklarasikan diri dan disaksikan oleh Forkopimda dan tokoh-tokoh masyarakat.

“Kami hari ini mendeklarasikan diri sebagai bentuk kesiapan kita untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi. Tentunya semua pihak sudah kita undang, mulai dari Pemerintah Kabupaten Blitar maupun lainnya”, Muhammad Akram usai pendeklarasian, Rabu (18/04/2018).

Deklarasi dilakukan saat ini, lanjut Akram, mengingat hal tersebut penting agar masyarakat Kabupaten Blitar dan sekitarnya mengetahui bahwa Kantor Imigrasi Kelas II Blitar sedang membangun zona integritas wilayah bebas dari korupsi.

Ada 2 hal besar yang harus diwujudkan, pertama Kantor Imigrasi harus benar-benar bersih dari tindak korupsi. Kedua melakukan peningkatan pelayanan.

“Kita sudah melakukan peningkatan sejak Februari 2018 lalu. Berbagai upaya dan inovasi dalam meningkatkan pelayanan tentu sudah dirasakan oleh masyarakat”, pungkas Kepala Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas II Blitar. (jar/yan)

Kanim Kelas II Blitar mencatat, selama Januari hingga Maret 2018 ini, sebanyak 23 pemohon paspor ditangguhkan/ditolak. Dengan rincian, pada bulan Januari ada 7 pemohon, Februari 7 pemohon, dan Maret ada 9 pemohon. Penolakan tersebut karena Kanim mencurigai para pemohon merupakan calon TKI ilegal. Kanim khawatir jika paspor tersebut disalahgunakan di luar negeri (negara tujuan).

Kepala kantor Imigrasi Klas II Blitar, Muhammad Akram mengatakan, mereka yang ditolak kebanyakan merupakan paspor calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non prosedural. Mereka diketahui mengajukan permohonan paspor secara mandiri, tanpa melalui Penyalur Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI).

“Saat wawancara, pemohon akan ditanyakan tujuannya pergi ke luar negeri. Biasanya jika ada jawaban yang meragukan akan langsung ketahuan. Jika menemukan yang demikian, kami menangguhkan permohonan paspornya hingga yang bersangkutan bisa menunjukkan dokumen, data, atau keterangan yang lebih meyakinkan”, kata Muhammad Akram, Kamis (29/03/2018).

Akram menambahkan, pengurusan paspor untuk kerja di luar negeri secara resmi melalui PJTKI yang sudah mendapat rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja. Dengan demikian, penyaluran tenaga kerja ke luar negeri dapat terpantau.

“Kami tengah berupaya memperketat pengawasan permohonan paspor. Hal itu kami lakukan untuk mencegah tindak pidana perdagangan orang. Terlebih setelah mencuatnya kasus Adelina Lisao. Jangan sampai kasus Adelina Lisao terjadi kembali”, tandasnya.

Lebih lanjut Akram menjelaskan, Adelina Lisao TKI asal Nusa Tenggara Timur, yang meninggal di Malaysia akibat perlakuan tak manusiawi majikannya. Diketahui paspor Adelina Lisau diterbitkan Kantor Imigrasi Kelas II Blitar, yang diterbitkan pada 12 Juni 2013 lalu. Karena sejak 2008 pengajuan paspor di seluruh Indonesia sudah dapat dilakukan secara online.

“Kita melakukan upaya pencegahan agar tidak ada adelina lisau yang lainnya. Untuk TKI harus membawa surat rekomendasi dari Disnaker setempat. Kami kami hanya melayani PJTKI yang sudah terdaftar di Disnakertrans. Kita tidak hanya melakukan penindakan tapi juga pencegahan”, tandasnya,

Di tempat yang sama Kapolres Blitar Kota, AKBP Adewira Negara Siregar dalam perdagangan orang (trafficking) kepada para pemohon memaparkan, bahaya perdagangan orang di luar negeri. Menurut Adewira, banyak modus Warga Negara Indonesia pergi bekerja ke luar negeri secara ilegal. Kapolres Blitar Kota ini mencontohan, mereka pergi ke luar negeri dengan pura-pura umrah, dan mengurus kelengkapan dokumentasi untuk umrah. Tetapi kenyataanya, sesampai di tujuan, mereka bekerja dan menetap di sana. Bahkan, mereka mau kerja juga tidak bisa, karena dokumennya ilegal, akhirnya sengsara di negara orang.

“Kami menghimbau, kalau ingin bekerja di luar negeri harus ikut prosedur resmi, yaitu melalui PJTKI yang direkomendasikan Dinas Tenaga Kerja”, tandas Kapolres Blitar Kota. (jar/nay)