Dalam kesempatan tersebut, Kalapas Jember Yandi memaparkan kegiatan lapas dan para warga binaan yang ada di Lapas Klas II A Jember.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes

Bupati Jember, Hendy Siswanto menyampaikan pembangunan lapas di Sumbersari bisa dilanjutkan kembali, karena Pemkab Jember ke depan memiliki program ingin memindahkan Pusat Pemerintahan Kabupaten Jember ke Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang.

“Pembangunan Lapas bisa dilanjutkan kembali yang di Sumbersari itu, Pemkab Jember akan memindahkan pusat pemerintahan ke Bintoro, dan di sekitar Alun-Alun ini akan kami bentuk wajah Jember yang megah nantinya,” kata Bupati Hendy.

Rencananya Lapas Klas II A Jember akan diubah menjadi Museum dan Gedung Seni.

“Pembangunan Lapas yang baru tersebut, kami siap mendukung, apa yang perlu kita dukung silakan disampaikan ke kami,” sambung Bupati Hendy.

Kalapas, Jember, Yandi, menyambut baik keputusan dari Bupati yang disampaikan tersebut. Menurutnya, saat ini kondisi Lapas Jember sudah melebihi kapasitas, dari kapasitas sebenarnya 390 orang, sekarang terisi 880 orang.

“Terima kasih, kami untuk tanah memang sudah ada di Sumbersari, personil juga sudah ada, tinggal kita pindah gedung saja,” ungkap Yandi. Selanjutnya, Yandi akan segera menindaklanjuti kebijakan pemindahan lapas ini. (kom/ed2)

Kepala Bidang Intelejen, Penindakan, Infornasi dan Komunikasi Kemenkumham Kanwil Jatim Tohadi mengatakan, agenda hari ini adalah pengukuhan dan rapat Timpora tingkat kabupaten dan juga tingkat kecamatan se-Kabupaten Banyuwangi.

“Untuk Kantor Imigrasi Kelas II Jember yaitu Kabupaten Banyuwangi, Situbondo, Bondowoso lingkupnya, sementara masih tingkat kabupaten. Mekanisme kerja kita tentu saling memberikan informasi kepada seluruh anggota tim yang ada, dan sekali-kali kita akan melakukan pengawalan dan pengawasan orang asing secara gabungan, baik secara insidensial maupun terencana”. Katanya.

Tohadi menambahkan, Infornasi dan Komunikasi Kemenkumham Kanwil Jatim menerangkan, dasar pembentukan Timpora adalah Peraturan Menteri Hukum dan HAM No. 50 tahun 2016 tentang Pengawasan Orang Asing dan juga Undang-undang Nomer. 6 tahun 2011 tentang Keimigrasian.

“Intinya, apabila masyarakat menemukan orang asing tergantung pada dugaan kesalahan orang asing tersebut, jika memang dugaan dari orang asing ijin tinggal, tentunya dapat melapor ke Imigrasi”. Imbuhnya.

Menurut pantauan Memontum.com, kegiatan tersebut dihadiri Kepala Bakesbangpol Kabupaten Situbondo, Dinas Pariwisata, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pendidikan, Satpol PP, Camat, Kapolsek, Komandan Koramil se-Kabupaten Situbondo. (yud/yan)