“Nanti secara berkala, saya akan cek museum ini seperti apa kekurangan dan sebagainya,” kata Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, saat mengunjungi Kantor Disparbud di komplek Museum Sri Aji Jayabaya, Rabu (08/04/2026) tadi.

Dalam kunjungannya di Kantor Disparbud, Mas Dhito menyempatkan diri menguji edukator museum dalam menjalankan tugasnya sebagai penutur koleksi artefak kepada pengunjung. Keberadaan edukator sendiri, dinilai dapat menjembatani pengunjung untuk memahami koleksi museum. Sehingga, pengunjung selain mendapatkan pengalaman, maka sekaligus mendapat pengetahuan baru mengenai sejarah Kediri.

Baca juga :

“Petugas yang menceritakan itu (edukator), diharapkan bisa lebih interaktif lagi. Tujuannya, supaya orang datang ke museum tidak kapok dan itu menjadikan sebuah hal yang menyenangkan datang ke museum,” papar Mas Dhito.

Selain itu, Mas Dhito juga menyarankan kepada Disparbud, agar supaya artefak-artefak koleksi museum yang asli, diletakkan dalam lemari kaca. Hal itu, bertujuan untuk melindungi benda bersejarah dari kerusakan fisik, semisal karena sentuhan pengunjung maupun faktor lain.

Begitu pula dengan deskripsi mengenai artefak yang ukuran tulisan (font) masih sangat kecil, diharapkan untuk lebih diperbesar. Sehingga, lebih jelas ketika dibaca pengunjung. “Hal seperti ini mungkin sepele tapi manfaatnya besar bagi masyarakat,” tambahnya. (kom/pan/gie)

Disampaikan Wahyu, jika dibandingkan tahun lalu pada pertengahan Ramadan, transaksi untuk kiriman dari luar negeri sudah mencapai 1534 item. Sedangkan, hingga di pertengahan Ramadan tahun ini, masih di sekitar 917 item.

“Kurang lebih ada penurunan sekitar 617 yang mungkin dikirim, tetapi tidak melalui kantor pos,” kata Wahyu, Jumat (06/03/2025) tadi.

Baca juga :

Selain itu, nilai uang yang dikirimkan juga mengalami penurunan. Pada periode yang sama tahun lalu, total remitansi yang masuk melalui Kantor Pos Malang mencapai sekitar Rp 7,3 miliar. Sementara, pada Ramadan tahun ini, nilai remitansi tercatat sekitar Rp 5,2 miliar.

“Sehingga ada penurunan sekitar Rp 1,8 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Mungkin karena sebagian PMI menggunakan layanan pengiriman uang lain di luar Kantor Pos,” ujarnya.

Meski begitu, Kantor Pos memprediksi transaksi pengiriman uang masih berpotensi meningkat menjelang akhir Ramadan. Lonjakan tersebut umumnya dipicu meningkatnya kebutuhan keluarga di Indonesia menjelang Hari Raya Idul Fitri.

“Biasanya lonjakan terjadi di minggu ketiga Ramadan. Mulai pekan ini biasanya mulai meningkat,” imbuhnya. (rsy/sit)

Sebagai bagian dukung penuh pelaksanaan itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menginstruksikan agar seluruh kantor kelurahan untuk tetap buka dan bersiaga selama akhir pekan tersebut. “Staf kelurahan saya minta standby 25 jam. Mereka harus bisa mengarahkan jemaah yang bingung, menyediakan toilet, bahkan makanan. Ini adalah bentuk pelayanan kita sebagai tuan rumah,” ucap Wali Kota Wahyu, Rabu (04/02/2026) tadi.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga mengapresiasi, keterlibatan umat agama lain di Kota Malang, yang turut membuka pintu bagi para jamaah yang akan mengikuti Mujahadah Kubro. “Terima kasih kepada umat agama lain yang membantu menyediakan tempat transit. Ini kehormatan bagi kami. Karena Mujahadah Kubro ini kan memberikan doa kepada semua masyarakat Indonesia, Jatim dan Kota Malang supaya tetap mendapatkan ridho dari Allah SWT,” tambahnya.

Sebagai informasi, untuk rangkaian ibadah Mujahadah Kubro, akan dimulai pada Sabtu malam (07/02/2026) pukul 21.00 WIB dengan rangkaian, Khatmul Qur’an yakni Penuntasan 9.999 bacaan Al-Qur’an secara serentak. Kemudian, Ijazah Kubro atau pemberian doa keselamatan bangsa dari kiai-kiai sepuh.

“Lalu Salat subuh berjamaah dan Salawat, dilanjutkan penampilan Syubbanul Muslimin bersama Gus Azmi dan seremoni puncak yang dihadiri oleh Presiden RI (dalam konfirmasi), tokoh nasional dan pengurus PBNU,” imbuh Ketua PCNU Kota Malang, Isroqunnajah. (rsy/sit)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Malang, Febrina, menyampaikan bahwa angka inflasi Kota Malang masih terkendali berdasarkan rilis terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Meski relatif stabil, pengawasan tetap diperketat hingga akhir Desember.

“Data BPS menunjukkan harga bahan pokok stabil. Tapi jelang Nataru, perlu kita jaga bersama. Pemerintah dan TPID hadir untuk memastikan pasokan aman,” jelas Febrina.

Baca juga :

Pada GPM kali ini, menurutnya dilakukan kolaborasi antara BI, Bulog dan Perumda Tunas. Dengan menyediakan beras, minyak goreng, gula pasir, daging ayam, telur ayam, serta cabai besar dan cabai rawit yang sebelumnya menyumbang inflasi. Selain itu, BI juga melibatkan Industri Kecil Menengah (IKM) serta membuka layanan digitalisasi melalui QRIS.

“Kami juga berkolaborasi dengan OPD lain yang membuka layanan kependudukan, pajak, perizinan, sampai OJK yang menyediakan layanan SLIK. Semua komoditas dijual mengikuti harga produsen dengan dukungan ongkos angkut, sehingga lebih terjangkau,” tuturnya.

Lebih lanjut disampaikan, GPM dijadwalkan berlangsung selama dua hari, hingga Kamis (05/12/2025) besok, dengan harapan mampu menekan potensi lonjakan harga menjelang Nataru. Dalam kegiatan itu, BI juga menyediakan layanan donasi digital QRIS untuk masyarakat yang ingin membantu korban bencana di Sumatera.

“Kita juga turut berempati pada apa yang dialami saudara-saudara kita di Sumatera yang terdampak bencana. Nanti setelah terkumpul donasi tahap pertama akan segera kami kirimkan. Pengiriman donasi akan dilakukan secara bertahap, karena setelah dikirim kami juga masih melakukan penggalangan donasi lagi,” imbuh Febrina. (rsy/sit)

Dalam momen atau kunjungan pertamanya ke Kantor BPBD Lumajang, Komisi B mendorong percepatan kelengkapan dokumen pendukung. Seperti E-Proposal dan E-Logpal, sebagai syarat penting dalam pengusulan kebutuhan penanggulangan bencana. Itu karena, Kabupaten Lumajang yang menjadi salah satu daerah prioritas BNPB, diharapkan dapat memperoleh percepatan bantuan sarana dan prasarana kebencanaan.

“Kita siap mengawal dan mengkomunikasikan usulan tersebut hingga ke pemerintah pusat, agar realisasi kebutuhan di daerah dapat berjalan lebih cepat dan tepat sasaran, ” kata Deddy.

Baca juga :

Sementara dalam kunjungannya ke TPU Jogoyudan, Komisi B meninjau penempatan fasilitas playground yang berada di area tersebut. Berdasarkan keterangan dari Dinas Lingkungan Hidup, pemilihan lokasi playground telah melalui proses komunikasi dan memperoleh kesepakatan dari masyarakat sekitar serta para pemangku wilayah.

“Kami berharap kesepakatan ini menjadi landasan kuat agar tidak muncul potensi konflik sosial, serta mendukung terciptanya ruang publik yang aman dan bermanfaat bagi masyarakat, ” tegasnya.

Komisi B DPRD Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya, untuk terus mengawal aspirasi masyarakat dan memastikan setiap program berjalan sesuai kebutuhan di lapangan. (adi/sit)

Ketua DPRD Pamekasan, Ali Masykur, mengatakan jika perencanaan pembangunan gedung tersebut sudah dilakukan mulai tahun 2025. “Satu-satunya DPRD yang tidak punya kantor se-Indonesia yaitu Pamekasan,” katanya, seusai Rapat Paripurna dengan agenda Penetapan Raperda Gedung Bangunan dan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan, Senin (06/10/2025) tadi.

Ali Masykur menambahkan, jika saat ini prosesnya masih dalam tahapan Detail Engineering Design (DED). Sehingga untuk tahapan pembangunannya, tahun ini dilakukan perencanaan. Dengan begitu, tahun depan bisa dimulai pengerjaan.

“Kayaknya tidak ada anggarannya, kecuali dari APBN,” tambahnya.

Baca juga :

Politisi PPP itu menyatakan, untuk tempat sudah disepakati dengan Bupati Pamekasan, yaitu di eks GOR Nyalaran. “Sudah fiks, kesepakatan bapak Bupati Pamekasan dengan Pimpinan DPRD itu di eks GOR Nyalaran dan eks kolam renang itu,” terangnya.

Kendati demikian, sambung Ali Masykur, pada tempat yang disepakati tersebut masih kekurangan luas lahan. “Cuma di situ, tanahnya kurang 1.000 meter. Itu karena, kitakan inginnya lahannya itu 2,5 hektar. Sementara di situ, itu sekitar 9000 sekian,” sambungnya.

Ali Masykur menguraikan, jika kekurangan lahan tersebut, akan dimintakan untuk dilakukan pembebasan lahan. Karena status tanah di samping GOR, adalah tanah kas desa. Untuk estimasi anggaran saat ini belum ditentukan. Sehingga, pihaknya masih berfokus pada desain, karena sama-sama membutuhkan konsultan.

“Jadi antara pintu masuk dan pintu keluar, itu insyaallah berbeda. Rencana kita multiyears. Sementara untuk dananya, sekitar Rp 60 sampai Rp 80 miliar,” terangnya. (azm/gie)

Sebelumnya, pengurus KSPPS Madani menjanjikan akan mengembalikan uang simpanan anggota hingga batas akhir 24 September 2025. Namun sampai batas waktu yang dijanjikan, tidak ada kabar apapun dari pengurus KSPPS Madani.

Hal itulah, yang membuat anggota KSPPS Madani kecewa. Sehingga, massa kembali mengadukan permasalahan tersebut ke kantor wakil rakyat.

Pendamping Anggota dari Aliansi Rakyat Peduli Trenggalek (ARPT), Mustagfirin, mengatakan aksi itu kembali dilakukan karena pengurus koperasi dinilai tidak menepati janjinya. Padahal, sesuai hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada 12 Juni 2025 lalu, disepakati jika pengurus akan mengembalikan simpanan para anggota.

“Sebelumnya, pengurus koperasi sepakat menyelesaikan pengembalian simpanan anggota. Namun, hingga 24 September 2025 atau tepat 100 hari, tidak ada realisasi. Kami kecewa karena pengurus dan pengawas juga tidak hadir dalam rapat ini,” ungkapnya, Kamis (25/09/2025) tadi.

Para anggota KSPPS Madani ini, dahulunya adalah warga biasa yang bermata pencaharian petani, pedagang kecil, ibu rumah tangga, nelayan yang tergiur janji investasi menguntungkan. Mereka rela mengeluarkan tabungan, bahkan ada yang sampai menjual ternak dan sawah demi bergabung dengan skema yang dijanjikan memberikan keuntungan berlipat.

“Sudah berkali-kali kami datang, surat sudah beberapa dikirim, tapi tidak ada respon sama sekali. Seolah-olah penderitaan rakyat kecil ini tidak ada artinya. Mereka yang seharusnya menjadi pelindung rakyat, malah tutup mata dan tutup telinga. Padahal ini bukan sekadar urusan uang, tapi ini urusan hidup mati keluarga kami,” ujar Firin.

Kini, para anggota menuntut transparansi penuh atas kasus KSPPS Madani dan proses hukum yang jelas, untuk para pelaku yang merugikan masyarakat. Pemulihan dana, yang telah hilang melalui mekanisme yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan.

Baca juga :

Firin menambahkan, pihaknya mendesak koperasi segera menggelar Rapat Anggota Luar Biasa (RALB). Dirinya bahkan mendapat informasi, adanya rencana rapat tertutup di luar daerah tanpa melibatkan mayoritas anggota.

Dirinya juga menyoroti, munculnya nama general manager dan wakil sekretaris baru yang memicu kecurigaan. “Kalau pergantian manajemen masih bisa. Tapi kalau pengurus, itu mandatnya dari anggota dalam RAT. Ini menjadi pertanyaan kami, sejauh mana tanggung jawab pengurus kepada anggota,” tegasnya.

Dalam kesempatan itu, Firin juga menyinggung piutang dari kalangan PNS yang mencapai Rp 700 juta. Dirinya menyebut, sebagian sudah lunas, tetapi sebagian lain belum jelas penyelesaiannya.

Firin menilai, koperasi tidak transparan dalam mencairkan tabungan anggota. Dari total kewajiban koperasi senilai Rp 32 miliar, manajemen baru menyalurkan sekitar Rp 700 juta atau kurang dari 2 persen melalui Tim Monitoring Transparansi (TMT)

“Pencairan yang tersendat ini membuat banyak anggota kesulitan. Ada yang mengaku tidak bisa berobat, ada juga yang anaknya terhambat melanjutkan pendidikan. Dan kami disni bukan meminta belas kasihan, tapi menuntut keadilan. Uang kami hilang bukan karena bencana alam, tapi karena kelalaian dan ketiadaan pengawasan yang ketat,” kata Firin.

Sementara itu, Pj General Manager KSPPS Madani, M Syaiful Rohman, menyampaikan permohonan maaf atas kondisi yang menimpa anggota. Dirinya menyebut, manajemen saat ini menjalani audit eksternal oleh kantor jasa akuntan publik dari Surabaya.

“Kami menyambut baik RDP ini. Kami menyadari adanya kesalahan dan memohon maaf kepada seluruh anggota,” tuturnya.

Syaiful menegaskan, bahwa manajemen tetap mengikuti proses hukum yang berjalan serta berupaya menarik kredit macet dari para debitur. Menanggapi sorotan soal pengangkatan manajer dan sekretaris baru, dirinya membantah adanya keputusan sepihak. Menurutnya, pengawas, pengurus dan manajemen sudah membicarakan hal itu dalam forum internal.

Dalam RDP kali ini, DPRD Trenggalek bersama anggota KSPPS Madani menyepakati lima langkah penting. Diantaranya, KSPPS Madani Watulimo segera menggelar Rapat Anggota Luar Biasa setelah audit eksternal selesai. DPRD juga menekankan penyelesaian kredit macet secara perdata, sementara aparat hukum menindaklanjuti pelanggaran pengurus secara pidana.

Langkah selanjutnya, KSPPS Madani wajib menggandeng TMT dalam penanganan kredit macet. Pengurus dan pengawas koperasi wajib hadir dalam RDP selanjutnya. Pemerintah Kabupaten Trenggalek ikut mengawal penyelesaian masalah hingga tuntas. (mil/gie)

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, Febrina, menyampaikan bahwa Survei Penjualan Eceran (SPE) menjadi indikator penting untuk mengetahui sumber tekanan inflasi. Baik itu dari sisi permintaan, serta memberikan gambaran perkembangan konsumsi masyarakat.

“Tiga kelompok komoditas dengan prakiraan peningkatan omzet penjualan tertinggi secara bulanan adalah makanan, minuman dan tembakau, suku cadang dan aksesori, serta kendaraan,” ujar Febrina, Rabu (17/09/2025) tadi.

Kelompok makanan, minuman dan tembakau tercatat tumbuh 12,18 persen (mtm), atau meningkat dibandingkan Juli yang sebesar 9,95 persen (mtm). Kenaikan ini, terutama ditopang subsektor minuman yang tumbuh 17 persen (mtm).

“Kondisi tersebut, menurut responden survei, dipengaruhi karena tingginya aktivitas masyarakat pada momentum peringatan HUT ke-80 RI,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, kelompok suku cadang dan aksesori diprakirakan tumbuh 10,62 persen (mtm). Meski melambat dibandingkan Juli yang mencapai 16,59 persen, pertumbuhan ini masih ditopang tingginya permintaan suku cadang dan aksesori mobil.

“Dari responden pun juga mengatakan adanya program potongan harga 17 persen untuk suku cadang dan oli, sehingga turut mendongkrak penjualan,” katanya.

Adapun kelompok kendaraan juga menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 7,10 persen (mtm), meskipun lebih rendah dibanding bulan Juli yang tercatat 8,58 persen (mtm). Peningkatan tersebut didorong naiknya permintaan pada subsektor mobil, yang tumbuh 7,72 persen (mtm).

“Faktor pendorongnya antara lain program promo kemerdekaan dari dealer serta peningkatan pemesanan dari fleet user seperti rental, kendaraan dinas, perbankan dan niaga, lanjutnya.

Di akhir, Febrina menegaskan, bahwa Kantor Perwakilan Bank Indonesia Malang, akan terus memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat maupun daerah dalam upaya menjaga pertumbuhan ekonomi di Kota Malang. (rsy/sit)

“Kita di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, jangan sampai ada yang membuat masalah di luar. Baik itu secara etika, moril maupun memamerkan gaya hidup yang berlebihan,” kata Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri.

ASN sebagai representasi pemerintah, tambahnya, diharapkan dapat menjaga sikap baik di lingkungan maupun media sosial. Meskipun semua orang memiliki harapan bisa hidup sejahtera dan berkecukupan, namun capaian itu tidak perlu dipamerkan.

Baca juga :

Mas Dhito menekankan kepada seluruh jajaran di Pemerintah Kabupaten Kediri, untuk lebih mengedepankan integritas dan mengutamakan tugas pelayanan kepada masyarakat. “Semua hal-hal yang sifatnya strategis dan pelayanan dasar, saya minta tetap berjalan jangan sampai ada catatan,” ungkapnya.

Sementara itu, lanjut Mas Dhito, terkait rehabilitasi dan pembangunan gedung perkantoran milik Pemkab Kediri yang rusak dibakar massa, akan ditangani oleh Kementerian Pekerjaan Umum. Bahkan, Direktorat Jenderal Cipta Karya dari Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Penataan Bangunan, Prasarana dan Kawasan (BPBPK) Jawa Timur, telah melakukan identifikasi dan asesmen kerusakan. Identifikasi yang dilakukan, meliputi Gedung Kantor Sekretariat Daerah, Kantor DPRD dan Gedung Kantor Bupati Kediri.

Ditambahkannya, meskipun pembangunan akan ditangani oleh pusat, dirinya juga meminta agar instansi di Pemerintah Kabupaten Kediri, khususnya Dinas PUPR maupun Perkim dan dinas terkait, untuk ikut mengawasi selama proses berjalan. “Walaupun itu dari kementerian, tidak berarti kita diam,” imbuhnya. (pan/gie)