Hal itu, diungkapkan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, saat pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Tahun 2026, yang digelar Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Lumajang, di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Senin (25/05/2026) tadi. Diuraikan Sekda Agus, bahwa kualitas pemerintahan saat ini tidak hanya diukur dari program yang dijalankan, tetapi juga dari kemampuan pemerintah membangun komunikasi publik yang baik.

“Kalau pemerintah lambat memberi informasi, isu bisa berkembang cepat di media sosial. Karena itu komunikasi publik harus responsif dan informatif,” terangnya.

Hal utama yang ingin dibangun Pemerintah Kabupaten Lumajang, tambahnya, adalah menjadikan publikasi pemerintah sebagai sumber informasi resmi yang mampu menjaga kepercayaan masyarakat. Sekaligus, tentunya menangkal berkembangnya informasi yang tidak utuh.

Baca juga :

Pemerintah memandang, lanjutnya, publikasi yang baik bukan hanya menyampaikan kegiatan seremonial. Namun, juga menghadirkan informasi yang menjelaskan kebijakan, pelayanan, dan kondisi riil pemerintah kepada masyarakat secara terbuka.

Karena itu, ungkap Sekda Agus, seluruh perangkat daerah diminta aktif memperbarui informasi publik, memperkuat dokumentasi pelayanan dan membangun pola komunikasi yang lebih adaptif melalui media resmi pemerintah. Mengingat, masyarakat membutuhkan pemerintah yang hadir tidak hanya melalui kebijakan, tetapi juga melalui komunikasi yang cepat dan dapat dipercaya.

Sekda Agus juga mengapresiasi, capaian Pemerintah Kabupaten Lumajang yang berhasil meraih kategori Badan Publik Informatif dalam Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 oleh Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, tantangan komunikasi publik ke depan akan semakin kompleks, sehingga pemerintah daerah harus terus meningkatkan kualitas keterbukaan informasi dan kemampuan komunikasi publik.

“Melalui penguatan kapasitas PPID tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap publikasi pemerintah dapat menjadi jembatan kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat, sekaligus memperkuat kualitas pelayanan publik di era digital,” ungkapnya. (kom/lmj/sit)

Mbak Cicha-sapaan Ketua TP PKK Kediri, mengingatkan agar seluruh Kader Srikandi Biru untuk aktif terjun ke masyarakat, mendampingi ibu hamil hingga tumbuh kembang anak. Terlebih, pemantauan terhadap fenomena penggunaan gadget pada anak.

Menurutnya, lanjut Mbak Cicha, saat ini masih banyak ditemukan orang tua yang cenderung memilih untuk memberikan keleluasaan berlebih penggunaan gadget kepada anaknya. Sehingga, hal ini dikhawatirkan bisa mengganggu pertumbuhan anak. “Fenomena anak yang terlalu sering diasuh oleh handphone, salah satu yang paling mengkhawatirkan adalah bisa menyebabkan keterlambatan berbicara,” kata Mbak Cicha. 

Selain fenomena itu, dirinya juga meminta, agar seluruh tenaga kesehatan bisa berkolaborasi bersama Kader Srikandi Biru untuk menyelesaikan persoalan ibu dan anak, seperti Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), serta stunting. Menurutnya, tiga hal tersebut perlu digenjot untuk meningkatkan kualitas hidup ibu dan anak.

Baca juga :

Adapun AKI di Kabupaten Kediri pada 2024 dan 2025, berada di angka 11 kasus, sedangkan pada 2026 hingga April ini sudah terjadi 3 kasus kematian ibu. Sedangkan AKB pada 2024 hingga April 2026, ini setiap tahunnya masing-masing 62 kasus, 62 kasus dan 12 kasus.

Di sisi lain, prevalensi Stunting menunjukkan penurunan yang signifikan dimana pada 2024 berada diangka 8,4 persen dan hingga April 2026 ini menurun menjadi 7,65 persen. Meski telah berada di 1 digit stunting, Mbak Cicha melihat prevalensi stunting masih berpotensi untuk terus membaik. Untuk itu diharapkan Kader Srikandi Biru bisa lebih optimal dalam mendampingi masyarakat.

“Mendekatkan diri kepada masyarakat, lebih sabar dalam mengedukasi dan lebih peka terhadap kondisi di sekitar kita,” jelas Mbak Cicha.

Sebagai informasi, Kader Srikandi Biru ini lahir dari program kerjasama antara TP PKK Kabupaten Kediri bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang bertugas hingga tingkat keluarga. (kom/pan/gie)

Sekretaris Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Niken Prabandari Aprilia, menyampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan untuk memperkuat implementasi Peraturan Daerah (Perda) No 3 Tahun 2024 tentang Kota Layak Anak (KLA). Terlebih, Kota Malang telah empat kali berturut-turut meraih kategori Nindya pada KLA.

“Jurnalis ini adalah salah satu mitra dari Pemkot Malang, khususnya Dinsos P3AP2KB untuk menjadi motor bagaimana ketika anak ini ada sebagai pelaku atau korban, ataupun ketika mensosialisasikan tentang dunia anak itu menjadi motor terbaik yang kemudian tidak mendiskreditkan anak,” jelas Niken-sapaannya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa penguatan peran media menjadi bagian penting menuju visi Indonesia Emas 2045, yakni anak-anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus mendapat perlindungan optimal. Selain itu, juga memperkuat sistem perlindungan melalui Forum Anak yang berperan sebagai pelopor dan pelapor, serta Satgas Perlindungan Anak yang telah terbentuk hingga tingkat kelurahan.

“Tidak hanya itu, Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) yang aktif sejak 2025 juga difungsikan sebagai rujukan pendampingan, termasuk memberikan rekomendasi dalam kasus perkawinan anak,” tambahnya.

Sementara itu, Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Asmualik, menyampaikan dukungan legislatif terhadap penguatan sinergi tersebut. Menurutnya, keberhasilan Perda tidak hanya diukur dari regulasi, tetapi dari aktualisasi di lapangan.

“Kita ingin pelaporan mudah, korban terlindungi, proses cepat dan tidak menambah trauma. Di sini peran media juga penting agar pemberitaan tetap hati-hati,” imbuh Asmualik.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut juga dilakukan pembacaan Deklarasi Jurnalis Ramah Anak, yang diikuti oleh para insan media. (rsy/sit)

Hal tersebut disampaikan Ketua TP PKK Lumajang, dalam kegiatan Penguatan Kapasitas Kader PKK melalui Literasi Keuangan yang digelar di Kelurahan Tompokersan, Kabupaten Lumajang, Senin (09/02/2026) tadi. Disampaikan Dewi, banyak persoalan ekonomi keluarga dapat diminimalisasi apabila masyarakat memiliki pemahaman dasar yang baik tentang pengelolaan keuangan.

“Literasi keuangan bukan hanya soal menambah penghasilan, tetapi bagaimana keluarga mampu mengatur, merencanakan dan menggunakan keuangan secara bijak. Di sinilah peran kader PKK menjadi sangat penting,” katanya.

Dalam konteks tersebut, dirinya juga menekankan bahwa kader PKK diharapkan mampu bertransformasi menjadi agen edukasi keuangan yang membumi dan mudah dipahami masyarakat. Kader tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga pendamping yang mampu menjelaskan konsep keuangan secara sederhana dan aplikatif sesuai kondisi keluarga.

Baca juga :

Ketua TP PKK Dewi menilai, pendekatan literasi keuangan yang dekat dengan realitas kehidupan sehari-hari akan lebih efektif dalam membangun kesadaran masyarakat. Mulai dari pengaturan anggaran rumah tangga, perencanaan kebutuhan jangka pendek dan jangka panjang hingga pengenalan layanan keuangan yang aman dan bertanggung jawab.

Kegiatan literasi keuangan yang melibatkan TP PKK Kecamatan, TP PKK Kelurahan Tompokersan, serta dukungan Bank Indonesia dan Bank Jatim, ini dirancang untuk membekali kader dengan pemahaman praktis yang dapat langsung diterapkan dan disebarluaskan di lingkungan masing-masing.

Lebih lanjut, dirinya juga mendorong agar hasil kegiatan ini tidak berhenti pada peningkatan pengetahuan individu, tetapi ditindaklanjuti melalui edukasi berkelanjutan hingga tingkat keluarga dan dasawisma. Dengan demikian, literasi keuangan dapat menjadi gerakan bersama yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

“Jika kader PKK mampu menjadi penggerak literasi keuangan di lingkungannya, maka ketahanan ekonomi keluarga akan semakin kuat dan dampaknya akan dirasakan secara luas,” imbuhnya.

Melalui penguatan peran kader sebagai agen edukasi keuangan, TP PKK Lumajang diharapkan mampu berkontribusi nyata dalam membangun keluarga yang lebih mandiri, tangguh dan sejahtera di tengah dinamika ekonomi yang terus berkembang. (kom/adi/gie)

Pabrik yang merupakan bagian dari agenda transisi energi nasional, itu akan memproduksi bahan bakar bersih berbasis tebu guna mendukung bauran energi dan substitusi impor BBM. Pabrik tersebut, akan mentransformasi molase (tetes tebu) menjadi bioetanol sebagai energi bersih.

Pabrik ini sendiri, dibangun oleh PT Pertamina sinergis dengan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN) di lahan seluas 10 Ha. Proyek ini, merupakan bagian dari fase pertama program hilirisasi yang dijalankan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) Indonesia.

“Bioetanol merupakan energi bersih yang lebih ramah lingkungan. Pabrik ini, akan berkontribusi pada pasokan energi bersih nasional,” kata Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Sabtu (07/02/2026) tadi.

Masih menurut Bupati Ipuk, keberadaan pabrik ini akan memaksimalkan serapan tebu petani, khususnya di Banyuwangi. “Tebu petani Banyuwangi dan daerah sekitar juga akan kian serap maksimal. Karena selain untuk kebutuhan produksi gula, juga untuk bahan baku bioetanol,” tambah Bupati Ipuk.

Pembangunan pabrik sendiri, akan mulai dilakukan pada Juni mendatang, dengan perkiraan masa pengerjaan selama 24 bulan dan telah dilakukan ground breaking, Jumat (06/02/2026) kemarin.

Baca juga :

Direktur Transformasi dan Kelanjutan Bisnis Pertamina, Agung Wicaksono, mengatakan pabrik bioetanol tersebut diproyeksikan menghasilkan 30 ribu kiloliter bioetanol pertahun dengan bahan baku berbasis tebu. “Ini merupakan transformasi produk sampingan gula menjadi energi bersih. Dengan pabrik bioetanol terintegrasi di Banyuwangi, kita akan menghasilkan 30 ribu kiloliter bioetanol pertahun yang akan mendorong swasembada energi melalui perekonomian rakyat,” ujarnya.

Dengan kapasitas produksi tersebut, menurut Agung, pabrik ini diproyeksi mampu mengurangi impor BBM hingga USD 13,9 juta atau setara Rp 233,52 miliar. Sekaligus, dapat mengurangi emisi tahunan mencapai 66.000 ton Co2 ekuivalen.

“Ini akan menekan impor BBM dan menekan emisi karbon. Melalui substitusi impor BBM sinilai USD 13,9 juta akan dicapai ketahanan energi. Melalui pengurangan emisi karbon senilai 66 juta ton Co2 ekuivalen akan dicapai keberlanjutan lingkungan,” jelasnya.

Agung menyebut, hasil produksi pabrik bioetanol ini nantinya akan dikirimkan ke Terminal BBM Pertamina, kemudian disalurkan ke pasar sebagai BBM melalui SPBU Pertamina. Sebelum memasuki tahap tersebut, Pertamina melalui 177 SPBU miliknya di Pulau Jawa telah menyalurkan produk BBM Pertamax Green 95, yang memiliki kandungan etanol 5 persen.

“Melalui pabrik bioetanol di Banyuwangi ini nantinya akan diperluas wilayah implementasinya dan ditingkatkan kandungan etanolnya. Sehingga akan seiring dengan negara-negara besar di dunia yang menggunakan etanol sebagai bahan bakar bersih,” terang Agung.

Dari sisi hulu, Direktur Utama PT Sinergi Gula Nusantara (SGN), Mahmudi, memastikan ketersediaan bahan baku sangat mencukupi. “Dari sisi feed-stock aman. Kurang lebih untuk 100 KLP kan butuh sekitar 120 ribu ton dalam setahunnya. Kebetulan produksi molase dari PT SGN secara total hampir 700 ribu ton. Saya kira cukup, nanti juga disupport dari 5 pabrik gula yang ada di sekitar,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa kondisi kapasitas fiskal daerah yang masih berada pada kategori rendah, menuntut perencanaan pembangunan yang semakin cermat, terukur dan berorientasi pada manfaat langsung bagi masyarakat. Setiap kebijakan, harus disusun dengan prinsip efisiensi dan ketepatan sasaran.

“Kapasitas fiskal kita masih terbatas. Karena itu, seluruh program pembangunan harus disusun berdasarkan skala prioritas yang jelas dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat,” kata Bunda Indah.

Selain persoalan fiskal, ungkap bupati, kinerja pertumbuhan ekonomi daerah juga harus menjadi perhatian. Meski secara angka telah memenuhi target, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lumajang masih tercatat sebagai yang terendah di kawasan Sekarkijang atau eks Karesidenan Besuki dan Lumajang. Kondisi ini, menjadi tantangan serius untuk mendorong kebijakan ekonomi yang lebih progresif dan inklusif.

Bunda Indah juga menekankan, akan pentingnya penguatan sektor-sektor potensial daerah, penciptaan iklim investasi yang kondusif, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat sebagai langkah strategis untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan memperluas kesempatan kerja. Isu lain yang tak kalah penting, adalah penanganan stunting.

Baca juga :

Bupati menegaskan, bahwa stunting bukan sekadar persoalan kesehatan, melainkan menyangkut kualitas sumber daya manusia Lumajang di masa depan. Oleh karena itu, penurunan angka stunting terus diupayakan melalui pendekatan lintas sektor yang melibatkan perangkat daerah, dunia pendidikan, tenaga kesehatan, hingga peran aktif masyarakat.

“Stunting adalah pekerjaan rumah bersama. Keberhasilan penanganannya sangat menentukan kualitas generasi Lumajang ke depan,” tegasnya.

Dalam forum itu, bupati juga mengingatkan bahwa tahun 2027 akan diwarnai dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa (Pilkades) serentak. Dirinya menekankan, akan pentingnya kesiapan seluruh pihak dalam menjaga stabilitas keamanan, ketertiban sosial, serta kondusivitas daerah agar agenda demokrasi berjalan dengan aman dan lancar.

Mengakhiri sambutan, Bunda Indah mengajak seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan, untuk memperkuat kolaborasi dan sinergi dalam menghadapi berbagai keterbatasan yang ada. Menurutnya, kebersamaan menjadi kunci agar pembangunan Kabupaten Lumajang tetap berjalan berkelanjutan dan adaptif terhadap tantangan.

Forum Konsultasi Publik RKPD sendiri, diharapkan menjadi ruang penyelarasan persepsi dan penguatan komitmen bersama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang realistis, berkeadilan dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Kabupaten Lumajang. (kom/adi/sit)

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Aminuddin menyampaikan terima kasih atas dukungan semua pihak dalam upaya meningkatkan kesejahteraan para pembudidaya ikan di Kota Probolinggo. Dirinya juga berpesan, agar DKPPP terus mengevaluasi nilainya, sehingga dapat diperoleh indeks yang lebih menguntungkan bagi pembudidaya ikan. “Persentase kita masih di angka 93 dan ini sebenarnya rugi. Harusnya, ini minimal di angka 100, supaya uang hasil penjualan bisa menutup modal. Secara nasional, indeks nilai tukar pembudidaya ikan juga belum tinggi, hanya sekitar 100,3. Artinya, keuntungan yang diterima para pembudidaya ikan itu rata-rata baru sekitar 3 persen saja,” paparnya.

Pada kegiatan sosialisasi ini, wali kota juga mengajak peserta memanfaatkan sesi berbagi pengetahuan dengan ahli akuakultur dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Menurutnya, peningkatan kapasitas pembudidaya menjadi kunci untuk menghasilkan panen yang lebih optimal dan berkelanjutan.

“Nanti bapak dan ibu semua akan mendapat banyak ilmu dari Dinas Perikanan Provinsi, karena beliau ini ahlinya, sudah sangat berpengalaman di bidang ini. Tolong ilmu yang disampaikan betul-betul dikaji dan diterapkan di kelompok-kelompok pembudidaya ikan, supaya usaha dan hasil panen bisa terus meningkat,” ujarnya.

Terkait dukungan permodalan, Wali Kota Aminuddin mendorong para pembudidaya agar memanfaatkan layanan usaha yang tersedia pada Koperasi Merah Putih di kelurahan masing-masing. Akses permodalan yang lebih mudah diharapkan dapat membantu pengembangan usaha budidaya ikan.

Baca juga :

“Melalui Koperasi Merah Putih ini, bapak dan ibu semua bisa mengajukan pinjaman kredit. Ini pinjaman ya, bukan hibah, jangan sampai pinjaman dianggap hibah. Kenapa saya tekankan? Karena dengan sistem yang sekarang di Koperasi Merah Putih ada namanya swadaya dan swakelola,” terang wali kota.

Sementara itu, Kepala DKPPP, Fitriawati menerangkan bahwa setelah timnya melakukan survei mendalam selama 2 bulan terakhir, diperoleh NTPi Kota Probolinggo sebesar 93. Angka ini menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk merumuskan langkah kebijakan yang lebih tepat sasaran bagi pembudidaya ikan.

“Kalau yang 100 itu sudah sejahtera, jadi kita masih perlu penguatan kembali untuk peningkatan kesejahteraan pembudidaya,” kata Kadis Fitri.

Pada momen yang sama, juga dilaksanakan penyerahan bantuan budidaya Kolam Lele Keluarga (Kolega) bagi rumah tangga berpenghasilan rendah dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Secara simbolis, paket bantuan diserahkan wali kota kepada perwakilan penerima. Paket bantuan tersebut berupa 2 unit kolam terpal, 2 unit serok panen, 90 kilogram pakan lele, 2 liter probiotik, 1.000 ekor benih ikan lele dan 1 unit alat grading.

Di akhir kegiatan, dilaksanakan panen bersama, ikan yang dibudidayakan di kolam bioflok milik Pokdakan setempat, yakni lele dan gurami. Sebagian hasil panen juga dibeli oleh Ketua Forikan sebagai bentuk dukungan kepada para pembudidaya ikan di Kota Probolinggo. (kom/pro/gie)

Program ini, menjadi langkah strategis untuk memperkuat peran kader sebagai garda terdepan pendampingan kesehatan keluarga. Pemerintah Daerah Lumajang menegaskan, bahwa upaya ini akan diperkuat secara berkelanjutan agar kesehatan ibu dan anak semakin terlindungi, sekaligus mendorong lahirnya generasi Lumajang yang lebih sehat dan berkualitas.

Ketua TP PKK Kabupaten Lumajang, Dewi Natalia Yudha Adji Kusuma, menyampaikan apresiasi kepada seluruh kader yang hadir. Dirinya menegaskan, bahwa peningkatan kapasitas bukan sekadar formalitas, melainkan kebutuhan mendesak agar kader mampu bertindak cepat dan tepat dalam mendampingi ibu hamil berisiko.

“Kematian ibu dan bayi masih terjadi dan sebagian besar kasus sebenarnya dapat dicegah. Kuncinya adalah kemampuan keluarga dan kader dalam mengenali tanda-tanda bahaya sejak dini sehingga penanganan bisa dilakukan tepat waktu,” katanya.

Data hingga Oktober 2025, mencatat 11 kematian ibu dan 94 kematian bayi di Kabupaten Lumajang. Sebagian besar dipicu oleh gagal napas, kelahiran prematur, serta infeksi. Kondisi ini, menunjukkan perlunya penguatan jejaring layanan kesehatan dan pendampingan intensif kepada kelompok rentan, terutama ibu hamil risiko tinggi.

Baca juga :

Selain AKI dan AKB, kasus stunting juga masih menjadi tantangan serius. Meski menunjukkan tren penurunan, prevalensi stunting di Lumajang tetap masuk kategori tinggi. Salah satu penyebab utamanya, adalah gagalnya pemenuhan ASI eksklusif.

Hal ini sering kali dipengaruhi oleh pemberian MPASI terlalu dini atau pendampingan laktasi yang kurang optimal. “Melalui kegiatan seperti ini, kami berharap setiap langkah kader membawa manfaat nyata bagi keluarga, terutama para ibu hamil dan Balita,” tambah Dewi Natalia.

Untuk menekan risiko tersebut, TP PKK Lumajang bersama Pemerintah Daerah Lumajang, tenaga kesehatan, kader desa, hingga kader Posyandu terus memperluas edukasi dan pendampingan. Materi yang diberikan, meliputi pemantauan kesehatan ibu hamil, penanganan tanda bahaya, pendampingan ke fasilitas kesehatan, pencegahan anemia, edukasi ASI eksklusif, hingga strategi pemenuhan gizi keluarga.

Kader PKK juga dilatih memberikan komunikasi efektif kepada keluarga, termasuk mendorong pengambilan keputusan cepat saat kondisi darurat. Pendekatan ini dinilai penting, mengingat banyak kasus terlambat ditangani karena faktor budaya, minim informasi atau keraguan keluarga dalam merujuk ibu hamil ke fasilitas kesehatan.

Penguatan kapasitas ini, diharapkan berdampak langsung pada percepatan perubahan perilaku masyarakat. Kader sebagai agen perubahan dapat memastikan setiap ibu hamil mendapat perhatian, pendampingan dan layanan kesehatan yang memadai.

Dengan sinergi berbagai pihak, program terpadu ini menjadi landasan penting untuk menurunkan AKI, AKB, serta mempercepat penurunan stunting di Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

Apa yang disampaikan tersebut, tidak hanya menjadi penegasan, tapi juga panggilan moral bahwa penguatan kapasitas perempuan, khususnya generasi muda harus menjadi agenda strategis dalam pembangunan daerah. “Fatayat NU adalah kekuatan sunyi yang membentuk masa depan dari balik peran domestik dan sosial. Perempuan yang tumbuh dengan daya, ilmu dan nilai akan melahirkan generasi yang tangguh dan bermartabat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Mengangkat tema ‘Organisasi Digdaya: Perempuan Berdaya dan Berkarya’, Harlah ini menjadi refleksi dan afirmasi bahwa perempuan bukan pelengkap, melainkan aktor penting dalam transformasi sosial. Kegiatan jalan sehat yang melibatkan ratusan peserta pun berlangsung semarak, penuh semangat dan kebersamaan.

Baca juga :

Bunda Indah juga menegaskan, bahwa pemerintah daerah akan terus mendukung program-program pemberdayaan perempuan yang dicanangkan Fatayat NU, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi produktif dan penguatan nilai-nilai kebangsaan. “Fatayat telah menunjukkan bagaimana perempuan mampu menjadi penjaga nilai, pendidik keluarga, sekaligus agen perubahan sosial di tengah masyarakat,” tambahnya.

Fatayat NU sendiri, selama ini dikenal aktif dalam membangun ruang-ruang kolaborasi dan pelatihan berbasis komunitas perempuan. Di usia 75 tahun, organisasi ini semakin matang dan terbuka terhadap dinamika zaman, tanpa kehilangan jati dirinya sebagai bagian dari tradisi keagamaan dan kebangsaan.

Disampaikan Bunda Indah, kegiatan ini tidak hanya menjadi perayaan, tetapi juga momentum untuk memperkuat visi bersama, bahwa kemajuan bangsa dimulai dari rumah tangga yang kokoh, dari ibu-ibu yang tercerahkan dan dari organisasi yang berkomitmen pada nilai. Sementara antusiasme peserta jalan sehat, mencerminkan optimisme dan solidaritas kader Fatayat. Semangat mereka adalah gambaran wajah masa depan perempuan Indonesia yang tidak hanya bertahan, tapi mampu memimpin perubahan.

Peringatan Harlah Fatayat NU ke-75 di Lumajang menjadi pengingat, ketika perempuan diberdayakan, bukan hanya keluarga yang dikuatkan, tapi fondasi bangsa pun ditegakkan. (kom/adi/gie)