Hal itu disampaikan untuk menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas khususnya dikabupaten Gresik.

Saat berbincang dengan jurnalis yang tergabung di Komunitas Wartawan Gresik (KWG), Selasa (1/9/2019) siang, Kapolres Kusworo mengungkapkan jika program nasi krawu adalah cara polisi guna menciptakan kamtibmas.

Apa itu program nasi krawu? Mantan Kapolres Jember itu menjelaskan jika program itu singkatan dari “NyAngkruk bareng poliSI untuk KeRukunAn WargakU”.

Selain itu, kata Kusworo, nasi krawu merupakan makanan tradisional khas Gresik yang populer. “Ini cara kami, kan nasi krawu makanan khas sini, ya program ini kita campurkan dengan kultur atau budaya setempat,” ungkapnya.

Kusworo mengatakan, program yang digagas ini merupakan turunan dari Polisi Promoter (profesional, modern dan terpercaya) yang menjadi program andalan Kapolri Jendral Tito Karnavian. “Tentu ini juga programnya Pak Kapolri,” kata dia.

Dalam program nasi krawu, Kusworo mengaku sudah mengaplikasikan sejak dirinya resmi menjabat Kapolres Gresik beberapa minggu lalu.

AKBP Kusworo Wibowo Kapolres Gresik saat foto bersama awak media

Selain bersama jurnalis, program nasi krawu juga digunakan Kapolres untuk beraudiensi dengan mahasiswa, buruh serta organisasi lain. “Semoga kedepan berjalan lancar, kami mohon dukungannya,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua KWG Syuhud menyambut baik program yang digaungkan Kapolres Gresik. Dia berharap, program yang digagas ini bisa efektif untuk meningkatkan pelayanan serta menjaga Kamtibmas.

“Kami tentu siap mendukung apa yang sudah diprogramkan Pak Kapolres (Kapolres Gresik) yakni nasi krawu. Semoga kedepan kerja sama antara awak media dan kepolisian selalu terjaga dengan baik untuk kemajuan Gresik ke depan,” ujar Syuhud. (sgg/yan)

Deklarasi ini disampaikan oleh sekitar 200 orang yang terdiri dari Para Kepala Sekolah, beberapa Perwakilan Sekolah dan Yayasan sekolah serta beberapa siswa setingkat SMTA. Mereka mengikuti silaturahmi dan pembinaan Bupati bersama Kapolres dan Dandim Gresik yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja Kantor Bupati Gresik, Rabu (2/10/2019).

Acara yang dihadiri oleh Bupati Gresik Dr Sambari Halim Radianto, Kapolres Gresik AKBP Kusworo Wibowo, Kasdim Gresik Mayor Suwanto dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik Mahin serta kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Puji Hastuti. Selain para Kepala Sekolah Tampak di kursi undangan para kepala OPD Kabupaten Gresik.

Bupati meminta Kepala para Kepala Sekolah untuk menciptakan situasi yang kondusif dengan melarang siswanya untuk turun ke jalan.

“Imbauan ini sifatnya wajib, kami akan menindaklanjuti dengan semacam pakta integritas yang harus ditandatangani oleh semua Kepala Sekolah termasuk kepala sekolah SD. Melalui Kepala Dinas Pendidikan, Pakta Integritas yang sudah ditandatangani harus dikumpulkan di meja saya,” pintanya.

Sambari juga meminta kepada Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur, agar imbauan ini disampaikan juga kepada kepala sekolah SLTA di lingkup kerjanya.

“Untuk sekolah di lingkungan pondok pesantren dan madrasah kami meminta pihak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Gresik agar ikut menyampaikan juga. Tolong agar kita semua mendukung untuk menciptakan Gresik yang kondusif. Dan Kepala Pemberdayaan Masyarakat dan desa agar ikut mensosialisasikan kepada Camat, Kades, dan masyarakat melalui RW/RT,” tegas Bupati.

Kepada para Kasek, Kapolres Gresik Kusworo Wibowo menekankan agar diaktifkan pengawasan kepada murid dan melarang untuk turun ke jalan.

“Aksi yang berlangsung akhir akhir ini banyak melibatkan pelajar, syukur Alhamdulilah di Gresik keadaannya sangat kondusif” katanya sambil menunjukkan slide kejadian unjukrasa yang dilakukan para pelajar di Jakarta dan beberapa kota lain.

Mantan Kapolres Jember itu juga meminta agar para guru memberikan pemahaman tentang penggunaan media social secara bijak dan smart.

“Jangan sekali-kali membuat hoax, meneruskan dan menyebarkan hoax. Untuk menyebarkan berita sebaiknya melakukan tabayyun lebih dulu. Karena setiap hoax akan berekses hukum dengan ancaman pidana 6 tahun sesuai UU ITE” urainya. (sgg/yan)