Sementara sebagaimana diberitakan, bahwa pengumpulan paket Sembako tersebut, berlangsung sejak pelaksanaan pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi, Kamis (20/02/2024) lalu. “Alhamdulillah, secara bertahap ribuan paket Sembako yang terkumpul telah disalurkan. Terima kasih atas dukungan berbagai pihak. Semoga bantuan ini berkah,” kata Bupati Ipuk, Kamis (27/02/2025) tadi.

Sebelumnya, Bupati Ipuk telah mengeluarkan himbauan agar ucapan selamat atas pelantikannya yang biasanya menggunakan karangan bunga, bisa diganti dengan paket Sembako. Hal ini dilakukan, sebagai bentuk semangat efisiensi dan penerapan azas kebermanfaatan.

Baca juga :

Sementara dalam pendistribusian kali ini, dilakukan langsung oleh relawan dan perwakilan institusi yang telah mendukung program ini. Seperti dari PT Industri Kerta Api (INKA), BPC Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Banyuwangi dan berbagai instansi lainnya serta tim dari kecamatan dan kelurahan.

Penyaluran paket Sembako sendiri, dilakukan secara langsung dari rumah ke rumah warga. “Kami ajak mereka juga ikut turun menyerahkan langsung kepada warga yang berhak, sebagai bentuk tanggung jawab kami atas dukungan mereka,” tambah Bupati Ipuk. 

Ketua BPC HIPMI Banyuwangi, Ferdy Elfian, mengaku turut senang bisa langsung menyalurkan Sembako kepada warga. “Kami mengapresiasi program Sembako pengganti karangan bunga ini karena memberikan dampak sosial langsung bagi warga,” katanya.

Manajer Keuangan Akutansi dan Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) PT INKA Banyuwangi, Yulius Artha, menyambut positif program pengganti karangan bunga dengan Sembako. “Ini sangat efektif dan bagus. Semoga ini bisa berlangsung berkesinambungan dan bisa mensejahterakan masyarakat,” ujar Yulius. (kom/bwi/gie)

Sebagaimana diberitakan, sebelumnya bupati terpilih melalui Pemkab mengimbau bagi pihak yang hendak mengirimkan karangan bunga sebagai bentuk ucapan selamat atas pelantikan, sebaiknya dirupakan paket Sembako untuk disalurkan kepada warga miskin dan korban bencana.

“Kami memahami banyak pihak yang ingin memberikan ucapan selamat pada kami, melalui bentuk karangan bunga. Tanpa mengurangi rasa hormat, kami mengimbau agar ucapan selamat melalui karangan bunga, diganti dengan paket Sembako untuk warga miskin. Ini sesuai dengan program kami, Ipuk-Mujiono, yang salah satunya adalah gotong royong untuk menekan kemiskinan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi,” kata Bupati Ipuk.

Pihaknya juga memohon doa, agar kepemimpinan Ipuk-Mujiono dapat mengemban amanah dengan baik. Salah satunya, prioritas pembangunan adalah mengurangi angka kemiskinan.

Bahkan terlihat sejak Kamis pagi, paket Sembako berdatangan dari berbagai pihak mulai instansi, sekolah, organisasi, pendukung, relawan dan lainnya. Sementara hingga Kamis siang, telah terkumpul ratusan paket Sembako. “Terima kasih atas dukungan masyarakat Banyuwangi. Dengan diganti paket Sembako seperti ini, akan lebih berdaya guna untuk disalurkan ke warga miskin, juga untuk korban bencana,” tambah Bupati Ipuk.

Baca juga :

Banyak pihak yang mengapresiasi himbauan Bupati Ipuk tersebut. Salah satunya, seperti yang disampaikan perwakilan dari Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Banyuwangi, Nanang Kosim. “Selamat bertugas kepada Bupati dan Wakilnya. Program mengganti karangan bunga dengan Sembako ini sangat bagus sekali, karena memang lebih bermanfaat bagi masyarakat,” kata Nanang Kosim.

Paket Sembako juga datang dari Pemuda Katolik Komisariat Banyuwangi. Perwakilan Pemuda Katolik, Agustinus Iwan Sanjaya, mengucapkan selamat atas pelantikan Ipuk dan Mujiono dan berharap semua program yang telah baik bisa dilanjutkan. Organisasinya juga bersinergi dengan pemerintah daerah. “Kegiatan mengganti karangan bunga dengan Sembako ini merupakan terobosan baru yang sangat bermanfaat pastinya. Sembako lebih bermanfaat bagi warga,” ujarnya.

Asisten Administrasi dan Pembangunan, Choiril Ustadi, menambahkan bahwa paket Sembako dikumpulkan di Pendopo mulai Kamis hingg Jumat (21/02/2025). Paket Sembako dari berbagai pihak terus berdatangan. Mulai dari instansi, organisasi profesi dan kelembagaan seperti PT INKA, HIPMI dan pihak -pihak swasta.

“Pada hari pertama pengumpulan (Kamis) sudah masuk di catatan petugas sekitar 1.000 paket dari berbagai pihak. Semua mendukung kegiatan yang berupaya mengurangi kemiskinan ini. Dan Inshaallah terus bertambah,” kata Ustadi.

Pelantikan kepala daerah oleh Presiden Prabowo Subianto dilakukan Kamis sekitar pukul 09.30 di Istana Negara. Ipuk dan Mujiono bersama para kepala daerah yang dilantik melakukan prosesi kirab terlebih dahulu dari Monas menuju ke Istana Negara. (kom/bwi/gie)

Menanggapi itu, Kepala Bidang (Kabid) Ruang Terbuka Hijau (RTH) Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang, Laode KB Al Fitra, menyampaikan bahwa karangan bunga tersebut tidak mengganggu keindahan kota. Karena terpasang hanya di momen tertentu saja.

“Ini kan hanya momen tertentu saja. Nanti setelah itu juga akan dilepas kalau pelantikannya selesai,” ujar Laode, saat dihubungi, Kamis (20/02/2025) tadi.

Bahkan, sebelumnya petugas Dinas Lingkungan Hidup (DLH) juga telah memasang pagar pembatas. Itu dilakukan, guna untuk mengantisipasi karangan bunga yang dapat mengotori taman akibat tertiup angin.

Baca juga :

“Iya, betul. Itu sengaja dipasang agar karangan bunga tidak jatuh ke taman dan mengotori area hijau. Biasanya setelah pelantikan selalu ada ucapan yang diletakkan di sana, jadi pagar tidak dilepas dulu,” katanya.

Menurut Laode, pagar pembatas dan karangan bunga akan dilepas dalam waktu satu minggu. Itu dilakukan untuk menjaga estetika taman. “Jika dibiarkan terlalu lama, bunga akan layu dan merusak keindahan,” tambahnya.

Selain di bundaran Tugu, karangan bunga juga terlihat berada di Jalan Kertanegara. Namun, Laode menyarankan agar pemasangan karangan bunga tetap dipusatkan di bundaran Tugu untuk menjaga ketertiban dan kelestarian taman. (rsy/sit)

Korlap aksi, Jumai, mengatakan bahwasa aksi tersebut untuk memberikan dukungan pada Polres Pamekasan, agar nantinya segera memunculkan nama tersangka. “Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas. Kalau dibiarkan, ditakutkan berlarut serta menjadi bumerang pada Pemilu tahun selanjutnya,” katanya.

Jumai menegaskan, akan melakukan aksi jilid dua jika dalam beberapa hari ke depan, Polres Pamekasan belum juga memunculkan nama tersangka. “Kita komitmen untuk terus mengawal persoalan ini sampai tuntas. Kami terus menunggu proses yang dilakukan Polres Pamekasan agar muncul nama tersangka,” tambahnya.

Baca juga :

Kapolres Pamekasan melalui Kasatreskrim Polres Pamekasan, Iptu Doni Setiawan, dalam kesempatan itu menemui aksi masa. Dirinya juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Forum NGO Madura, terhadap Polres Pamekasan.

“Kami ucapkan terima kasih atas dukungannya. Dan kami sudah melakukan pemanggilan klarifikasi kepada sejumlah KPPS dan PPS, tahapan saat ini masih pada proses penyelidikan,” ujarnya.

Menurutnya, pada tahapan penyelidikan pihaknya juga butuh bantuan untuk menunjang kinerja penyidik demi mempercepat proses penyelidikan. “Mohon dari rekan-rekan ada yang mengetahui dan memberikan saksi untuk menunjang kinerja kita. Monggo di ajukan,” ujarnya. (azm/gie)

“Kami aliansi mahasiswa di Kabupaten Trenggalek, mengecam keras kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan Ponpes, khususnya yang terjadi akhir-akhir ini. Bahkan, pemilik Ponpes dan anaknya sebagai terduga pelaku,” kata salah satu koordinator aksi, Mamik Wahyuning Tyas.

Terlebih, tambahnya, Trenggalek sendiri telah menyandang predikat Kabupaten Layak Anak. Tentunya, hal ini berbanding terbalik dengan apa yang sudah terjadi di lapangan.

“Kita tahu bahwa korban kekerasan maupun pelecehan seksual ini tidak sedikit. Tapi dikarenakan banyak yang memilih bungkam atau tidak berani speak up, makanya kasusnya tidak sampai muncul ke permukaan,” tegasnya.

Dikatakan Mamik, pelecehan seksual bertopeng agama di salah satu pondok pesantren Trenggalek, bukan menjadi kasus pertama pelecehan seksual di lingkungan pendidikan. Sebelumnya, telah beragam kasus kekerasan yang terjadi di pondok pesantren.

Apabila hal ini terus berlanjut dan tidak ada kebijakan berkepastian kongkret, paparnya, tentu akan berdampak pada idealisme dan fungsi lembaga pendidikan yang kental dengan basis keagamaannya. Serta, mengurangi kesucian terhadap lembaga pendidikan berbasis keagamaan itu sendiri.

“Tampaknya kita perlu kembali merenungkan tentang penghargaan Layak Anak yang diterima Kabupaten Trenggalek pada tahun 2022. Pasalnya, telah terjadi dua kasus kekerasan seksual yang berhasil diungkap di Kabupaten Trenggalek dari tahun 2021 hingga 2024,” kata Mamik.

Baca juga :

Adapun rincian kasusnya, yang pertama di tahun 2021 di salah satu Ponpes Kecamatan Pule, dengan pelaku seorang ustad dan 31 korban santriwati. Kemudian tahun 2024, terjadi kekerasan seksual di salah satu Pondok Pesantren di Kecamatan Karangan dengan pelaku satu pengasuh Ponpes dan anaknya, dengan korban sampai saat ini 14 yang melapor ke Polres Trenggalek.

“Dari kasus yang terjadi 2021 hingga 2024, total ada 42 korban kekerasan seksual di lingkungan pondok pesantren. Kami menilai, data korban tersebut menunjukan fenomena gunung es, yakni jumlah data yang terkuak berbeda dari data sebenarnya,” jelasnya.

Masih terang Mamik, ada potensi jumlah korban yang tidak berani melapor lebih banyak daripada korban yang berani melapor. Hal ini diperkuat dari temuan Badan Kesehatan Dunia (WHO) tahun 2022, bahwa dari 10 korban kekerasan seksual hanya 1 korban yang berani melapor. Jika dikaitkan dalam konteks Kabupaten Trenggalek, berpotensi kasus kekerasan seksual yang terjadi bisa sepuluh kali lipat daripada kasus yang telah diungkap.

Bisa dilihat kasus kekerasan seksual yang terjadi di Kecamatan Pule pada 2021, sebenarnya tidak terjadi hanya satu tahun. Dalam kasus ini, pelaku telah melakukan kekerasan seksual kepada santriwati sejak tahun 2019. Kemudian pada kasus kekerasan seksual terbaru di Pondok Pesantren Kecamatan Karangan, pelaku telah melancarkan aksi bejatnya diantara tahun 2021 hingga 2024. Ada indikasi, para korban sebelumnya belum berani melapor. Sebab, pelaku memiliki relasi kuasa yang kuat, yakni seorang guru, ustad, gus dan kiai.

“Posisi ini di masyarakat dinilai memiliki kelas sosial yang tinggi dan dipandang arif. Ada kemungkinan, korban belum berani melapor karena khawatir keselamatannya terancam dan kekerasan seksual yang diterimanya saat melapor tidak dianggap. Hingga akhirnya ada korban yang berani melapor kemudian memantik korban lain untuk turut melapor,” jelas Mamik.

Selain melakukan aksi damai, Aliansi Mahasiswa Trenggalek dalam kesempatan itu juga menyatakan 11 pernyataan sikap. Diantaranya, seperti mengecam segala bentuk tindakan kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan lembaga pendidikan, mendesak Kemenag Kabupaten Trenggalek untuk berkomitmen agar membersamai korban beserta tim pendampingnya dalam mengawal proses penyelesaian kasus kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Kabupaten Trenggalek hingga meminta APH untuk segera menindak tegas pihak-pihak yang berupaya melindungi pelaku kekerasan seksual sebagaimana yang telah di atur dalam Undang-undang TPKS. (mil/gie)

Kampung yang merupakan akronim dari Dapat Digunakan, Simpan, Buang, ini merupakan upaya edukasi terhadap penggunaan obat di tengah-tengah masyarakat. “Bismillah, dengan dilaunchingnya Kampung Dagusibu ini bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. Kemudian, masyarakat berhati-hati saat menggunakan maupun menyimpan obat,” kata Wabup Syah, Rabu (04/10/2023) siang.

Dengan adanya Kampung Dagusibu ini, ujarnya, diharapkan masyarakat bisa berhati-hati dalam penggunaan, penyimpanan bahkan membuang sisa atau bungkus obat. “Kebiasaan masyarakat meminum obat sembarangan ketika merasa dirinya sedang mengalami sakit, ternyata bisa membahayakan dirinya sendiri bila dikonsumsi salah. Kemudian dipasaran banyak beredar luas obat bebas yang juga perlu diwaspadai,” imbuhnya.

Atas keprihatinan itu, Ikatan Apoteker Indonesia bersama Kepala Desa Kedungsigit, Kecamatan Karangan, mencoba merintis kampung ini guna bisa memberikan edukasi kepada masyarakat. “Secara khusus, sebenarnya ini adalah edukasi terkait dengan penggunaan obat. Hari ini banyak masyarakat kita yang belum sadar terkait dengan masa kedaluarsa, penggunaan, penyimpanan dan obat obat yang dijual bebas di pasaran. Hadirnya Kampung Dagusibu ditujukan memberikan edukasi kepada mereka,” jelas suami Fatihatur Rohmah ini.

Baca juga :

Terkait kegiatan Mening Deh, mantan anggota DPRD Trenggalek ini berharap tidak hanya warga Kedungsigit, saja yang bisa memanfaatkan layanan Mening Deh. Melainkan juga seluruh warga di Kecamatan Karangan maupun warga desa yang berdekatan.

“Jangan sungkan memanfaatkan layanan yang kami hadirkan. Melalui kegiatan Mening Deh ini masyarakat banyak yang merasa senang karena mereka tak perlu jauh-jauh lagi datang ke kota untuk mendapatkan pelayanan,” tuturnya.

Wakil Bupati ini juga mendorong agar layanan Mening Deh, ini bisa lebih baik lagi kedepannya. Kegiatan Mening Deh sendiri, memang sebagai ikhtiar pemerintah daerah dalam melaksanakan reformasi birokrasi dalam hal pendekatan pelayanan kepada masyarakat. Untuk itu, berbagai layanan pemerintah yang dimiliki sengaja dihadirkan secara langsung ke masyarakat tiap Rabu secara keliling ke desa-desa.

Sementara itu, Kepala Desa Kedungsigit, Aris Cahyo Widodo, berharap agar masyarakat bisa lebih sadar dan mawas diri dalam menyimpan maupun menggunakan obat-obatan. “Harapannya, masyarakat bisa sadar dan mawas diri terkait dengan penggunaan, penyimpanan obat. Karena obat itu bisa baik dan juga bisa membahayakan bila penggunaannya salah,” papar Aris. (mil/sit)