Ketua Pahiba, Mustakim, menyampaikan bahwa rencana pemerintah menaikkan pajak tersebut sangat memberatkan usaha hiburan malam (karaoke) di Kota Batu. “Perlu diketahui, bahwa dari keseluruhan anggota Pahiba, itu hanya dua anggota yang mengelola gedung atau tempat milik sendiri. Sementara selebihnya, adalah kontrak. Sehingga, dengan adanya kenaikan ini maka akan menambah beban operasional,” katanya, Minggu (14/01/2024) tadi.

Baca juga:

Selain mengenai beban operasional, ujarnya, yang menjadi kendala adalah prospek ke depan hiburan malam di Kota Batu. Karena, sekarang ini tengah dalam kondisi menurun.

“Perlu dipahami juga bahwa seperti tempat karaoke, itu baru ramai kalau ada rombongan dari luar kota. Sementara untuk tamu lokal, itu sangat sedikit. Kalau dahulu saat weekend hari Sabtu dan Minggu, bisa diharapkan. Tetapi, sekarang, sudah tidak bisa. Apalagi hari biasa, usaha karaoke rata-rata sepi,” tambahnya.

Meski sudah menjadi peraturan pemerintah yang harus ditaati, lanjutnya, adanya pemberlakuan pajak hiburan sebesar 40 persen, maka akan disikapi pengurus dengan bersurat untuk kompensasi peringanan pajak ke Pemerintah Kota Batu.

“Tentunya dengan kenaikan hingga 15 persen ini akan sangat memberatkan,” imbuhnya. (put/sit)

Kepala Satpol PP Pamekasan melalui Kabid Penegakan Perundang-Undangan, Moh Hasanurrahman, mengatakan bahwa tindakan penyegelan itu atas laporan dari masyarakat kepada Satpol PP Pamekasan. “Jadi, tindakan penyegelan ini dilakukan atas laporan masyarakat. Tentunya, dengan adanya keberadaan tempat karaoke berupa room yang dilarang di Kabupaten Pamekasan,” katanya, Rabu (13/09/2023) tadi.

Menurutnya, pelarangan keberadaan tempat karaoke itu telah termaktub pada Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pamekasan Nomor 2 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan hiburan dan rekreasi. “Jadi ini merupakan langkah kami untuk menegakkan aturan dan kondusifitas Kabupaten Pamekasan,” tambahnya.

Baca juga :

Hasanurrahman menegaskan, jika usai dilakukan penyegelan masih beroperasi kembali, maka pihak Satpol PP akan melakukan pemanggilan dan memberikan sanksi tindak pidana ringan (Tipiring). “Kalau masih beroperasi kembali, kami akan lakukan panggil pemiliknya. Akan kami sidang Tipiring. Jadi kalau semisal patuh, kami berterimakasih,” jelasnya.

Sementara itu, Pemilik Kafe One, Aldi, menyampaikan jika dirinya akan mengikuti peraturan yang telah disampaikan oleh Satpol PP Pamekasan. Sebelumnya, dirinya tidak mengetahui soal adanya Perda tersebut. “Ini tempat baru. Kalau saya mengikuti aturan saja. Kalau memang tidak diperbolehkan, kami akan tutup,” paparnya.

Aldi mengaku, jika di kafe miliknya itu memang ada tempat karaoke. Hanya saja, tidak setiap hari dibuka. Melainkan, hanya pada waktu ketika ada tamu yang memesan dengan sistem penyanyi panggilan.

“Memang ada karaokenya. Paling minim, itu harganya Rp 80 ribu persatu jam,” tambahnya. (azm/gie)

Korlap Aksi, Junaidi, mengatakan bahwa aksi unjuk rasa ini dilakukan untuk menuntut beberapa tempat karaoke di Pamekasan, agar ditutup. Alasannya, karena tempat karaoke memiliki dampak terhadap naiknya jumlah Pekerja Seks Komersial (PSK) di Bumi Gerbang Salam.

“Kami meminta dan menanyakan ketegasan dari Satpol PP Pamekasan. Dimana, ada tempat karaoke yang sebelumnya sudah ditutup, ternyata saat ini masih beroperasi kembali,” katanya.

Dirinya menambahkan, pada tahun 2023 ini, Satpol PP Pamekasan sudah menjaring enam PSK. Angka itu, naik dibandingkan pada tahun 2022 silam, yang hanya sebanyak dua PSK terjaring.

Baca juga:

“Dengan masih beroperasinya tempat-tempat karaoke di Pamekasan, maka dapat mencoreng citra Pamekasan sebagai Kota Gerbang Salam. Harapan kami, tempat-tempat itu (pernah ditutup, red) bisa segera ditutup,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Pamekasan, M Yusuf Wibisono, menyampaikan bahwa Satpol PP sudah melakukan penindakan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada. Karenanya, ketika ditemukan pelanggaran di salah satu tempat karaoke, maka bisa segera melapor agar secepatnya ditindaklanjuti.

“Proses kami harus sesuai SOP. Dari semua proses itu, puncaknya adalah sidang Tipiring dan sudah kita lakukan itu. Kalau ada temuan, segera melapor agar kami cepat tindak lanjuti,” terangnya. (azm/sit)

Hadir dalam kegiatan ini, Kasat Intelkam Polresta Malang Kota, Kompol Ferri Dharmawan, Kanit Gakkum, AKP Yulian, Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Eko Novianto, Direkur PT Rekayakti Sadhana Yoga Adhinata, Advokat Gunadi Handoko, Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, perwakilan dari Kejaksaan Kota Malang, Lapas Kelas 1 Malang dan beberapa lainnya.

Ketua Panitia, M Cholil, mengatakan bahwa kegiatan ini bertujuan memperkuat persatuan dan keguyuban sesama wartawan di wilayah Malang Raya. Termasuk, juga sebagai media relaksasi bagi wartawan yang tugas hariannya sangat berat karena dikuras dari fisik serta pikiran.

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

“Alhamdulillah, kegiatan ini berjalan sukses. Para peserta yang merupakan wartawan ini bisa membangun tali silaturahim yang kuat serta guyub rukun tanpa melihat perbedaan,” ujarnya.

Cholil juga menjelaskan, dengan adanya lomba seperti itu, maka wartawan bisa mengasah kemampuannya dalam menyanyi. “Mereka juga memanfaatkan momentum ini untuk belajar dan mempraktikkan menyanyi secara baik dan benar serta menghibur,” terangnya.

Sementara, Direkur PT Rekayakti Sadhana, sekaligus pencetus lomba karaoke, Yoga Adhinata, mendukung penuh dengan kegiatan ini. “Ini tujuannya sangat positif, untuk memperkuat silaturrahim dan persatuan sesama wartawan. Kemudian, kegiatan ini diisi dengan semangat kegembiraan, persatuan dan kesatuan dengan lomba karaoke,” kata Yoga.

Yoga berharap, pasca kegiatan lomba karaoke ini, para wartawan ditekankan untuk semakin menjaga kondusifitas daerah. Sebab, jika kondusifitas terjaga baik, program-program pembangunan di daerah dapat berjalan lancar untuk kesejahteraan masyarakat. “Namun kondusifitas daerah bukan berarti tidak boleh ada kritik. Maka, wartawan tetap dituntut untuk bersikap kritis konstruktif untuk menjaga kepentingan masyarakat,” tambahnya.

Kasat Intelkam, Kompol Ferri, memberikan selamat atas kesuksesan kegiatan ini. “Untuk teman teman yang tergabung dalam Pokja Wartawan HK untuk tetap menjaga stabilitas keamanan wilayah Kota Malang dengan berita-berita yang positif,” terangnya. (gie)

Informasi Memontum.com, siang itu tanpa sebab yang jelas, secara tiba-tiba dari dalam warung muncul kepulan asap. Bahkan, asap tebal terlihat keluar dari sela-sela atap warung. Kondisi itu, kontan membuat warga panik, sehingga mencoba memadamkan api dengan air seadanya dan melapor ke petugas Damkar melalui 112.

“Api tiba-tiba muncul dari warung dan tempat karaoke. Sehingga, warga yang yang di sekitar lokasi kemudian menghubungi pemadam kebakaran,” kata warga sekitar, Widiastono, Senin (07/08/2023) tadi.

Baca juga:

Petugas Pemadam Kebakara Pemkab Probolinggo, Ali Mahrus, mengatakan bahwa setelah pihaknya mendapatkan laporan kebakaran tersebut, sebanyak tiga unit mobil Damkar segera diterjunkan ke lokasi. Dengan kerja keras petugas, tidak sampai satu jam, api telah berhasil dipadamkan. Apalagi saat itu, juga datang bantuan satu unit mobil Damkar dari Kota Probolinggo.

“Saat kebakaran terjadi, warung dan tempat karaoke sedang tutup. Sementara kendala pemadaman, hanya perjalanan menuju lokasi karena padatnya arus lalu lintas. Penyebab awal kebakaran diduga karena korsleting listrik,” terangnya.

Sementara hingga saat ini, kerugian atas kejadian kebakaran tersebut masih belum diketahui. Hanya saja ditaksir kerugian mencapai jutaan rupiah. (nun/pix/gie)

Belum diketahui pasti, apa yang menjadi penyebab keduanya meninggal. Namun, dugaan pembunuhan ditemukan dari hasil olah TKP jenazah keduanya.

Kapolres Tulungagung, AKBP Eko Hartanto, mengatakan bahwa kedua korban ditemukan meninggal oleh anaknya. Dari temuan itu, kemudian diteruskan kepada petugas.

“Dilihat sekilas, memang ini ada dugaan pembunuhan. Karena saya lihat, ada tanda-tanda kekerasan,” katanya.

Terkait penemuan jenazah, Kapolres menjelaskan, saat itu anak korban mencari keberadaan kedua orang tuanya yang sejak pagi tidak ada. Karenanya, mengecek ruang karaoke pribadi dan diketahui sudah meninggal.

Baca juga :

“Awal saksi mencari kedua orang tuanya yang sejak pagi tidak ada. Makanya, kemudian ke lokasi,” paparnya.

Terkait dengan penyelidikan, Kapolres menjelaskan, bahwa saat ini Satreskrim Polres Tulungagung masih melakukan pendalaman. Termasuk, beberapa barang bukti yang diharapkan bisa mengurai dugaan tersebut.

“Semoga segera terungkap,” imbuhnya.

Sementara itu, kabar dugaan pembunuhan pasutri asal Tulungagung, Tri Harno dan Ning ini viral di sosial media. Akibatnya, banyak warganet yang merasa kasihan dengan nasib pasutri asal Tulungagung itu. Terlebih, mereka mengenal sosok Harno dan Ning, sebagai sosok pasutri yang religius dan ahli salat jamaah.

“Ket esuk jane wes diarep2 wong kog gk muncul. Ahli jamaah kabeh,” tulis akun Berkah Bibit yang mengaku tetangga dekat korban pada kolom komentar postingan itu.

Netizen lain memuji sifat Ning yang ramah terhadap orang lain. “Ning Nur Rahayu koncoku, bocahe ayu grapyak,” tulis Utami Jaya yang mengaku sebagai teman korban. (sit)

Dengan konsep yang patut diacungi jempol dan bakal jadi pilot projects, yaitu terkait hak cipta penggunaan lagu dan pengembangan karya lagu di karaoke miliknya.

Hal tersebut, disampaikan oleh Anang Hermansyah, saat melangsungkan launching bersama dengan media, di Anang Family Karaoke and Hi5five, di Jalan Gatot Subroto 94-96, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Sabtu (06/05/2023) siang.

“Konsep ini sudah pernah diterapkan di Anang Family Karaoke sebelumnya. Kemudian, karena ada Pandemi Covid-19, jadi terhenti. Dengan penerapan konsep ini, maka musisi atau pencipta lagu dapat royalti, pemerintah dapat pemasukan pajak dan pebisnis jalan aman” terang Anang saat bersama dengan media.

Anang juga menyampaikan, jika kehadirannya di Kota Malang, tentu untuk mengajak para punggawa musik Indonesia. Sehingga, pihaknya memperbolehkan para musisi Malang untuk mengembangkan karya lagu di karaoke miliknya. Namun, dengan sejumlah regulasi yang telah disepakati bersama.

“Makanya saya ingin bersinergi dengan teman-teman di Malang. Waktunya, untuk menyiapkan etalase baru, silahkan bikin lagu dan musik sesuai yang kalian suka. Kirim kesini nanti akan kita siapkan. Cuma saya mensyaratkan harus tersertifikasi. Karena ini pekerjaan profesional,” katanya.

Kemudian, untuk Hi5five Lounge sendiri memiliki 13 ruangan. Tentunya, dengan ruangan yang lebih besar dan nyaman untuk digunakan bersama dengan keluarga. Selain itu, dilengkapi dengan sistem yang lebih canggih, kualitas Full HD quick search dan tampilan yang berbeda.

Baca juga :

“Tentunya servis dan pelayanan yang kami berikan kepada para pelanggan lebih unggul dan lebih kuat dari lainnya. Seperti kami mempunyai tim Customer Relationship Management (CRM) yang bagus. Sehingga, sebelum pelanggan datang, kami sudah bisa mempersiapkan apa saja keinginannya,” ujarnya.

Secara presisi, Hi5five Lounge akan menerapkan penarikan royalti terhadap setiap lagu yang dinyanyikan di tempat karaoke tersebut dan secara otomatis akan terhubung dengan sistem penarikan royalti bagi pencipta lagu. “Itu sebagaimana amanat di UU Nomor 28 tahun 2014, mengenai Hak Cipta. Tentu saya berkomitmen agar usaha karaoke ini turut berkontribusi, baik royalti setiap lagu maupun pajak hiburan bagi pemerintah daerah,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Asosiasi Industri Rekaman Indonesia (Asirindo), Yusak Irwan Sutiono, mengatakan jika di dalam Undang-undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 telah mengatur lebih rinci hak-hak para seniman untuk lebih dihargai sebagai pekerja kreatif. Sehingga, rumah bernyanyi wajib membayar hak atas lagu-lagu yang digunakannya.

“UU Hak Cipta terdahulu hanya mengatur royalti bagi pencipta lagu. Namun kini undang-undang juga mengatur hak bagi pihak terkait yakni produser rekaman serta pelaku pertunjukan alias penyanyi dan pemusik,” jelas Yusak.

Untuk perhitungannya sendiri, menurutnya bisa memakai dua sistem. Yakni, blanket system atau pay per play. Untuk blanket system, dihitung berdasarkan jumlah kunjungan, jumlah room dan lain-lain. Sementara sistem pay per play, penghitungan sesuai lagu yang dinyanyikan pengunjung sebesar Rp1.000 per lagu.

“Ada plus minusnya dari kedua sistem tersebut. Tergantung mana yang mau dipakai. Kalau mas Anang ini memakai sistem blanket, dengan membayar puluhan juta per bulan, atau fluktuatif,” imbuh Yusak. (rsy/sit)

“Memang, dalam razia ada tempat karaoke yang diketahui tidak mengantongi izin usaha. Namun, pemiliknya mengaku sudah mengurus izin usaha tersebut,” ujar Buhari.

Ditambahkan Buhari, untuk itu pihaknya meminta kepada pemiliknya untuk segera melengkapi administrasi izin tersebut. “Kami meminta kepada pemiliknya, untuk segera melengkapi kekurangan administrasi izin usaha tempat hiburan tersebut. Namun, jika hingga dua hari ke depan (Selasa, red), kami akan menutup tempat karaoke tersebut jika belum ada langkah lanjutan,” paparnya.

Baca juga :

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen
• Pemkab Malang Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Angin Kencang di Gunungsari Tajinan
• Nilai Investasi Capai Rp 250 Miliar, Pemkot Malang Kaji Proyek Kabel Bawah Tanah

Buhari menjelaskan, bahwa petugas gabungan melakukan razia ke sejumlah hiburan di Kecamatan Banyuglugur. Razia itu, setelah petugas mendapat informasi bahwa sejumlah tempat hiburan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Probolinggo, banyak yang tidak mengantongi izin usaha.

“Makanya, kami mengajak petugas Diskoperindag, DPMPTSP, untuk melakukan razia ke sejumlah tempat hiburan dan tempat karaoke tersebut,” tambahnya. (her/sit)

Tidak hanya disoal oleh warga, terungkap pula Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (PUSDA) Provinsi Jatim telah mengirim surat peringatan. Surat peringatan ditujukan kepada pihak pengelola H2O tertanggal 8 Oktober 2021.

Bangunan permanen yang digunakan untuk tempat hiburan karaoke H2O tidak memiliki legalitas hukum yang jelas sebagai tempat usaha milik perorangan. Berdasarkan hasil kajian dari Dinas PUSDA yang dituangkan dalam surat peringatan kepada pengelola H2O, perihal bagunan permanen di sempadan Sugai Kaliwates Jember. Pendirianya tanpa izin kepada Pemerintah (DPUSDA) Provinsi Jatim sebagai pemilik kewenangan atas lahan bangunan itu. 

Baca juga:

• Tersangka Pembunuhan Gadis Open BO Dilimpahkan ke Kejaksaan
• Jelang Lebaran, Dishub Kota Malang Petakan Titik Rawan Macet di Pusat Perbelanjaan
• Wujudkan Kota Atraktif, DPRD Trenggalek sebut Pembangunan Harus Libatkan Semua Elemen

Dalam surat peringatanya, DPUSDA menyebutkan bangunan permanen di pinggir jalan itu juga bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur nomor 18 tahun 2016 tentang pengelolaan sungai. Pasal 10 ayat 2 yang secara bertahap pemerintah memiliki kewenangan untuk menertibkan bangunan tersebut dan mengembalikan fungsi sungai sebagaimana yang disebutkan dalam peraturan itu. 

Menyusul surat peringatan dari dinas itu, Agus MM selaku aktivis pemerhati penggunaan APBN/APBD. Kebijakan pemerintah dan sosial kemasyarakatan di Jember juga mengangap bahwa keberadaan bangunan H2O bertentangan dengan aturan. Yakni tentang pengelolaan sungai. Agus juga mempertanyakan izin legalitas bagunan tersebut.

“Sebagai aktivis pemerhati sekaligus warga Jember, juga ikut bertanggung jawab terhadap lingkungan kita. Keberadaan bagunan yang digunakan sebagi tempat usaha karaoke itu sudah menyalahi aturan yang ada, sebagaimana yang di sampaikan dalam surat Dinas PUSDA Provinsi Jawa Timur,” ujar Agus saat dikonfirmasi melalui selulernya, Jumat (15/10/2021).

Untuk itu, dirinya meminta kepada Pemerintah Daerah (Pemkab Jember) agar melakukan langkah tegas terhadap persoalan itu. “Jika perlu ya ditutup saja, karena secara legalitas izin usahanya juga tidak jelas,” tegasnya.

Ia mengaku sudah berkirim surat kepada Pemerintah Kabupaten Jember yakni kepada Bupati Hendy Siswanto, perihal permohonan penutupan tempat hiburan tersebut. “Jika langkah itu tidak mendapat respon maka kami akan melakukan heaering ke DPRD Jember,” ujarnya lagi. (rio/gie)