Turut hadir Kepala BPJS Mojokerto diwakili oleh Kepala Bidang Kepesertaan dan Pelayanan Peserta, Bagus Prihanto, Kepala Kantor BPJS Kabupaten Jombang, Risky Camelia Bibi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Jombang, Sholahuddin Hadi Sucipto, Camat Se-Kabupaten Jombang, Kepala Desa Se-Kabupaten Jombang serta Perwakilan perangkat Desa Se Kabupaten Jombang. Kegiatan ini di bagi dalam 2 sesi, pagi dan siang.

Baca Juga:

• Perwakilan OSIS SMP Kabupaten Jombang Dibekali Ilmu Komunikasi di Era Digital
• Tingkatkan Literasi Informasi di Era Digital, Pemkab Jombang Beri Bimtek Literasi Informasi
• Tingkatkan Kinerja Organisasi, Pemkab Jombang Gelar Uji Kompetensi dan Evaluasi Pejabat Tinggi Pratama

Bupati Jombang dalam sambutannya menyampaikan, Hari ini kita melakukan kegiatan sosialisasi tentang kepesertaan BPJS, Kepala Desa dan perangkat desa beserta keluarga sekaligus penyerahan Kartu Indonesia Sehat. “Mari kita berniat bahwa Kepesertaan BPJS ini adalah untuk menolong sesama yang lebih membutuhkan biaya untuk berobat. Maka dari itu slogan yang diusung ‘Dengan gotong royong, semua tertolong’. Ikut BPJS diniatkan untuk sodaqoh, supaya mendapatkan pahala,” ujar Bupati.

Di tempat yang sama Kepala Desa Galengdowo Kecamatan Wonosalam, Wartomo, ketika diwawancari seusai kegiatan menyampaikan,  Pembagian kartu Indonesia Sehat untuk Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Jombang merupakan kemajuan yang baik, karena dalam hal ini Pemerintah memperhatikan masa depan atau memperhatikan kesehatan para perangkat desa di seluruh kabupaten Jombang.

” Walaupun itu dianggarkan melalui APBD maupun melalui Dana Desa paling tidak ada terobosan untuk memperhatikan kesehatan perangkat desa di seluruh kabupaten Jombang, tadi disampaikan oleh teman kepala desa bahwa memang ada kendala-kendala teknis di lapangan, seperti belum waktunya sembuh pasien disuruh pulang itu memang kendala teknis menurut saya, ” tutur Wartomo

Kedepan harapan kami malah justru seperti yang disampaikan oleh Bupati bahwa kita ikut BPJS itu jangan seperti orang nabung, tetapi ikut BPJS diniatkan shodaqoh sehingga anggaran atau dana BPJS bisa digunakan oleh pasien atau orang lain yang membutuhkan

Riko Ret Hendrik, Kepala Desa Penggaron, Kecamatan Mojowarno menyampaikan, Saya sangat senang dengan adanya kegiatan sosialisasi dan Distribusi Kartu Indonesia Sehat untuk tingkat pemerintahan desa berarti pemerintah memperhatikan sampai tingkat Pemeeintahan Desa. “Harapan saya kedepanya tidak hanya sosialisasi kepada perangkat desa atau kepala desa saja, tetapi dari pihak terkait yaitu BPJS serta Pemerintahan Kabupaten juga bisa turun untuk mensosialisasikan kepada masyarakat desa supaya masyarakat bisa lebih memahami alurnya, kedepan BPJS bisa lebih baik lagi dalam hal pelayanan.” Ujar Kades Penggarong.  (azl/ed2)

Dalam pelaksanaan yang berlangsung di Ruang Graha Wiyata Praja Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo, turut hadir Sekretaris Daerah, Drs. H.Syaifullah MM.

Sekda Situbondo, dalam kesempatan itu juga secara simbolis menyerahkan kartu Indonesia sehat (KIS) kepada empat orang perwakilan. Didampingi, Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo dan Perwakilan BPJS Kesehatan cabang Situbondo.

Tampak hadir pula dalam pelaksanaan itu, Kabid SDK pada Dinas Kesehatan, Kepala OPD terkait, Kepala desa dan Lurah Se-Kab Situbondo, Kepala Puskesmas se-Kabupaten Situbondo, serta undangan lain.

“Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat miskin Kabupaten Situbondo. Melalui jaminan kesehatan nasional (JKN), dengan harapan Kabupaten Situbondo, dapat mencapai cita-cita besar yaitu seluruh warga Kabupaten Situbondo memiliki JKN,” kata Plt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo Bapak H. Imam Hidayat S.Kep.,M.Kes.Ners.

Penanggungjawab pelaksanaan kegiatan ini, tambahnya, adalah bidang pelayanan dan sumber daya kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Situbondo.

Sekretaris Daerah, Drs. H. Syaifullah MM, dalam sambutannya mengatakan bahwa kesehatan merupakan kebutuhan pokok yang dibutuhkan oleh seluruh masyarakat. Oleh karena itu, program kesehatan harus dilaksanakan dengan transparan dan jelas sehingga tidak timbul permasalahan bagi masyarakat miskin Kabupaten Situbondo.

Sekedar di ketahui, jumlah penduduk Kabupaten Situbondo yang didaftarkan ke BPJS Kesehatan oleh Pemkab Situbondo, pada akhir Desember 2020 sebanyak 20.980 orang. Kemudian, dilakukan penon-aktifan sejumlah 2.728 orang, dikarenakan ada peningkatan status kemiskinan dari status sebelumnya.

“Sangat miskin dan miskin dengan melakukan updating kepesertaan melalui sinkronisasi penetapan DTD AKP tahun 2020,” ujar Imam Hidayat.

Lebih lanjut Imam Hidayat menegaskan, penambahan kepesertaan dengan memasukkan penduduk dengan kriteria sangat miskin dan miskin penetapan AKP tahun 2020 sebanyak 2.842 orang. “Sehingga, total penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah per 1 januari 2021 sebanyak 21.125 orang,” imbuh Imam Hidayat.

Sedangkan PBPU (Peserta Bukan Penerima Upah) dan BP (Bukan Pekerja) yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah, adalah istilah baru di tahun 2021 untuk mengganti PBI APBD, dengan tidak ada lagi istilah PBI APBD. PBI hanya digunakan untuk penduduk miskin yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah Pusat.

Imam Hidayat berharap, agar desa bisa melakukan pendataan AKP dengan benar. Sehingga, tidak ada hak penduduk miskin yang dikorbankan. Misalnya, dengan di non-aktifkan kartu KISnya padahal statusnya masih miskin.

“Sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh akses pelayanan kesehatan,” papar Imam Hidayat.

Pemerintah Kabupaten Situbondo, ujarnya, telah mendistribusikan 2.842 KIS PBID. Untuk saat ini (tahap 2), tentang pemberian jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin berupa KIS.

“Pemerintah Kabupaten Situbondo, telah mendaftarkan sejumlah 21.125 warga miskin per 1 januari 2021 ke BPJS Kesehatan. Namun, yang layak terbit dan didistribusikan saat ini baru 2.842 KIS,” paparnya. (her/ed2)

Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin mengatakan bahwa bantuan KIS tersebut antara lain untuk memenuhi salah satu poin yang disepakati dalam pembangunan Bendungan Bagong.

Bupati Trenggalek berikan bantuan Kartu Indonesia Sehat kepada warga terdampak pembangunan Dam Bagong. (ist)

“Ini merupakan salah satu poin yang sudah disepakati bersama. Mengingat dampak pembangunan Bendungan Bagong ini cukup besar,” ungkap M Nur Arifin saat dikonfirmasi, Kamis (30/04/2020) siang.

Dikatakanbya, meski mendapat bantuan KIS, ia berharap kartu tersebut tidak digunakan. Artinya, masyarakat Trenggalek khususnya yang terdampak pembangunan Bendungan Bagong akan selalu sehat.

“Jadi sekali lagi, kita ingin program strategis Pak Jokowi ini bisa berjalan dengan lancar, dan nilai penting dari bendungan ini untuk sumber air baku dan juga menanggulangi banjir, maka ada beberapa diskusi antara kami, Pemerintah dengan warga terdampak,” imbuhnya.

Salah satu bentuk kesiapan warga dalam mendukung pembangunan ini, Pemerintah diharapkan bisa memperhatikan beberapa aspek.

“Jika nanti sawah-sawah mereka harus mulai terbangun bendungan, ada pendapatan yang hilang, ketika ada sanak saudara yang sakit maka mereka akan kebingungan, maka salah satu yang mereka minta adalah adanya BPJS ini,” kata M Nur Arifin.

Sementara itu disampaikan oleh Kepala Dinas Sosial P3A Kabupaten Trenggalek, dr. Ratna Sulistyowati, ada sebanyak 790 lebih warga terdampak yang mengajukan bantuan KIS tersebut.

“Untuk jumlah bantuan KIS yang diajukan ada sekitar 790. Akan tetapi jumlah tersebut masih dipilah-pilah. ada yang sudah punya KIS PBI (Penerima Bantuan Iuran) maupun dari pemberi kerja, sehingga totalnya tinggal 478 orang yang mulai kita distribusikan pada hari ini,” jelas Ratna. (mil/oso)