Ia meninjau penyaluran KPE tahap kedua sekaligus memastikan kesiapan depo yang ada di Desa Gading Kecamatan Tugu.

Bupati Arifin salurkan KPE tahap 2 kepada warga di Desa Gading Kecamatan Suruh. (ist)

Pada tahap pertama penyaluran KPE, Bupati menuturkan belum ada depo yang tersedia di desa ini. Sehingga masyarakat yang menjadi penerima manfaat harus ke desa terdekat yakni Desa Duren untuk berbelanja menggunakan KPE-nya.

“Alhamdulilah di tahap kedua ini sudah ada depo tersendiri di Desa Gading karena kita tahu lokasi Desa Gading yang masuk saja harus lewat Ponorogo, jadi hari ini kita memprioritaskan untuk mengecek di Desa Gading,” ucap M Nur Arifin, Rabu (03/06/2020) siang.

Selain itu, ia juga mengatakan jika penyaluran KPE di Desa Gading terpantau sudah tepat sasaran. Terlebih depo pertama yang ada di desa ini juga menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan variasi yang cukup lengkap.

Lebih lanjut, Nur Arifin juga memberikan edukasi kepada penerima KPE bahwasanya penerima manfaat kartu ini bisa memilih apa saja yang akan dibelanjakan dengan menggunakan KPE yang ada.

Seperti halnya masyarakat juga bisa menggunakan KPE tidak hanya untuk membelanjakan kebutuhan pangan namun juga pendukung upaya protokoler kesehatan pencegahan covid-19 seperti tempat cuci tangan, sabun, dan lain sebagainya.

“Kami juga memberi edukasi ke masyarakat bahwa kartu ini silahkan dibelinya secara memilih. Jadi kita tidak menentukan bahwa harus beli ini harus beli ini,” imbuhnya.

Usai KPE disalurkan, suami Novita Hardiny ini merasa senang lantaran masyarakat yang ada di Desa Gading juga berbelanja demi pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan yang dibutuhkan selama Pandemi Covid-19.

“Tadi ada yang dibelikan timba untuk cuci tangan kemudian sabun, kemudian tambahan makanan protein jadi saya senang bahwa KPE ini bisa tidak hanya mencukupi kebutuhan pangan tetapi juga mendukung upaya protokol kesehatan menghadapi pandemi corona ini,” pungkasnya. (mil/tim)

Seperti yang diketahui, dampak sosial ekonomi akibat pandemi covid-19 saat ini membuat kegiatan belajar mengajar anak usia dini dilaksanakan dari rumah. Tentunya hal ini membuat para Guru PAUD tidak bisa mendapatkan penghasilan dari gaji seperti biasanya.

Untuk itu, guna meringankan beban para Pejuang PAUD dimasa pandemi ini, Ketua TP PKK Kabupaten Trenggalek Novita Hardini Nur Arifin mengupayakan sebanyak 500 Guru PAUD di Trenggalek terdampak mendapatkan bantuan dari Pemerintah berupa Kartu Penyangga Ekonomi (KPE).

Hal itu disampaikan Istri Bupati Trenggalek ini saat memimpin rakor 10 rencana aksi Gerakan Berjarak di Kecamatan Pogalan.

“Dampak covid yang luar biasa turut dirasakan di berbagai sektor. Tak hanya sektor perekonomian yang berimbas pada para pedagang, sektor pendidikan pun juga ikut terdampak khususnya Guru PAUD yang notabene memiliki gaji relatif kecil namun dengan tanggungjawab yang begitu besar. Jadi kami mengupayakan mereka juga mendapatkan bantuan berupa KPE,” ucap Novita saat dikonfirmasi, Senin (11/05/2020) siang.

Lebih lanjut, Bunda PAUD Trenggalek ini mengatakan telah berkoordinasi dengan beberapa OPD terkait termasuk Disdikpora dan Dinsos P3A, terkait mekanisme apa saja yang harus dilakukan agar para pejuang pendidikan anak usia dini ini bisa mendapatkan bantuan KPE.

“Alhamdulilah kita sudah melakukan koordinasi ada kuota yang bisa dialokasikan untuk guru PAUD berupa penerimaan bantuan KPE,” imbuhnya.

Dikatakan istri Bupati Trenggalek ini, jika bantuan KPE bagi Guru PAUD tersebut sedang dalam proses validasi data. Validasi data dilihat dari KK Guru PAUD untuk menentukan prioritas mana saja Guru PAUD yang benar-benar terdampak akibat pandemi ini.

“Insyaallah sekarang masih proses memvalidasikan data, sehingga harapan kami dari proses validasi data ini tidak ada guru PAUD yang hanya dipandang sebagai Guru PAUD,” kata Novita.

Akan tetapi pihaknya akan melihat dari KK nya, sehingga dari KK ini bisa membantu kita memverifikasi data Guru PAUD yang akan menerima prioritas bantuan KPE ini.

“Sehingga para guru PAUD yang terdampak ini bisa menjadi prioritas dan menjadi perhatian dalam penerimaan KPE nantinya,” pungkasnya. (mil/oso)

Dari jumlah tersebut semuanya merupakan masyarakat terdampak sosial ekonomi akibat pandemi wabah Corona atau Covid-19.

Bupati Trenggalek saat meninjau penyaluran BLT di Desa Karangturi Kecamatan Munjungan. (ist)

Selain menyerahkan BLT, dalam kesempatan ini Bupati Trenggalek juga menyerahkan Kartu Penyangga Ekonomi (KPE) dan juga meninjau perkembangan pelaksanaan program Padat Karya Tunai dari desa-desa yang ada di Kecamatan Munjungan.

“Kegiatan hari ini mengecek penyaluran BLT Dana Desa kemudian proses padat karya tunai desa dari desa-desa yang ada di Munjungan kita sampel di Karangturi dan juga Desa Munjungan,” ucap Bupati Arifin, Senin (04/05/2020) sore.

Bupati juga meninjau pelaksanaan beberapa kebijakan untuk isolasi mandiri desa yang ada di Kecamatan Munjungan. Dalam kesempatan itu, Bupati muda ini memberikan apresiasi atas kinerja gugus tugas desa dalam memutus mata rantai penyebaran virus corona.

Khususnya bagi warga yang tidak mau berdisiplin dalam melaksanakan isolasi diri selepas melakukan perjalanan dari daerah terjangkit covid-19.

“Kita melihat bagaimana desa lewat gugus tugas mendisiplinkan kemudian juga ada yang membandel akhirnya di karantina terpisah di tempat-tempat yang sudah disediakan. Jadi saya terimakasih kerjasamanya gugus tugas desa,” katanya.

Tak hanya itu, Bupati juga menyerahkan secara langsung bantuan sembako kepada sejumlah tokoh agama dan juga mensosialisasikan terkait kesepakatan pelaksanaan peribadahan dimasa pandemi ini.

“Kita sambangi tokoh agama tokoh masyarakat guna untuk ikut menyebarkan kesepakatan bersama tentang tatacara peribadatan bagi pemeluk agama baik Islam maupun yang non Islam,” jelas Bupati.

Harapannya, lanjut suami Novita Hardiny ini, para pemuka agama bisa ditokohkan, sehingga bisa ikut membantu menyadarkan kepada masyarakat sesimpel bagaimana disiplin memakai masker, patuhi protokoler kesehatan.

Lebih lanjut Bupati menjelaskan terkait bagaimana menyikapi Hari Raya Idul Fitri yang akan segera tiba mengingat Bulan Ramadhan akan telah memasuki minggu ke-2. Termasuk diantaranya beberapa tradisi khas Idul Fitri seperti mengunjungi sanak saudara untuk melakukan silaturahmi yang harus mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dimasa pandemi seperti ini.

“Untuk informasi ini tidak segera kita sebarkan sampai ke akar rumput. Dikhawatirkan akan terjadi kesalahpahaman sehingga kita meminta bantuan tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat ini dalam rangka mengurangi resiko penyebaran penyakit,” pungkasnya. (mil/oso)

Sebelumnya, beberapa langkah kebijakan diambil Pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk mengantisipasi dampak sosial ekonomi akibat pandemi wabah Covid-19, salah satunya adalah dengan menyalurkan Kartu Penyangga Ekonomi (KPE) untuk membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak.

Bupati Trenggalek, M Nur Arifin saat memberikan KPE kepada salah satu masyarakat serta mengecek kesiapan depo yang ditunjuk dalam pemenuhan masyarakat pemegang KPE. (ist)

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, Bupati Trenggalek menuturkan jika pihaknya telah menyiapkan 25ribu KPE yang berbentuk e-money.

“Kami sudah menyiapkan sebanyak 25 ribu KPE yang nantinya akan diberikan kepada masyarakat di luar penerima program dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi. KPE sendiri merupakan bantuan berbentuk e-money yang bisa dibelanjakan di beberapa depo yang telah ditentukan,” ungkap Bupati saat dikonfirmasi, Sabtu (25/04/2020) siang.

Selain menyalurkan, Bupati sekaligus mengecek kesiapan depo serta memastikan kartu yang dibagikan dapat langsung digunakan oleh penerima manfaat.

“Tadi ada beberapa depo yang dimiliki oleh BUMDes dan kita juga siapkan beberapa toko kelontong yang memang selama ini sudah menjadi agen BRILink, dan alhamdulilah semuanya lancar,” imbuhnya.

Pihaknya juga memberikan masukan untuk BUMDes, karena belum menyediakan telur. Dalam hal ini Pemerintah Daerah akan dorong untuk bisa berkoneksi dengan peternak lokal agar bisa menyediakan telur dan ayam, sehingga penerima bantuan ini bisa mendapatkan kecukupan gizi.

Ditambahkan oleh Bupati Nur Arifin bahwa secara kuota, KPE melengkapi bantuan dari Pemerintah Pusat maupun Provinsi.

“Hari ini yang mendapatkan lebih banyak warga miskin di luar DTKS, seperti mbah-mbah sepuh tadi, kemudian yang paruh baya, sebenarnya mereka sehat dan tidak miskin, namun karena pekerjaannya di lingkup sekolah seperti pedagang, kita berikan bantuan karena mereka sudah lebih satu bulan tidak bisa berjualan,” pungkas Bupati.

Terlihat kebahagiaan nampak di raut wajah beberapa masyarakat di Kecamatan Bendungan dan Tugu ketika Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, menyalurkan langsung KPE tersebut. Diharapkan penyaluran KPE ini bisa membantu masyarakat agar tetap dalam keadaan baik-baik saja hingga pandemi Corona selesai. (mil/oso)

Dikonfirmasi terkait hal ini, Bupati mengatakan jika kartu ini merupakan terobosan Pemerintah Daerah demi meringankan beban warga yang terdampak secara sosial ekonomi.

Bupati Trenggalek saat memberikan Kartu Penyangga Ekonomi kepada masyarakat. (ist)

“Kartu penyangga ekonomi ini sendiri merupakan terobosan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Trenggalek untuk meringankan beban bagi warga yang terdampak secara sosial ekonomi akibat pelaksanaan isolasi mandiri, physical distancing guna mencegah penyebaran Virus Corona,” ungkap Bupati, Rabu (08/04/2020) pagi.

Dikatakan Arifin, program ini melanjutkan program pemerintah, khususnya bagi masyarakat yang rentan terdampak langsung pembatasan di rumah.

“Ini di luar penerima program BPNT hingga PKH dan diluar bantuan provinsi akan kita intervensi dengan bantuan kartu penyangga ekonomi. Bantuan ini kita rupakan 5 kg beras dan satu kartu penyangga ekonomi,” imbuhnya.

Untuk pendistribusian kartu penyangga ekonomi ini dilakukan pertama kali di Desa Puyung Kecamatan Pule. Pihaknya juga mengecek kesiapan depo yang ditunjuk sekaligus memberikan sosialisasi kepada masyarakat.

Mariah terang suami Novita Hardiny ini, Pemerintah desa juga harapkan bisa door to door agar dapat mengurangi kerumunan masa. Sehingga dengan metode door to door ini apakah penerima bantuan bisa bertransaksi di depo – depo yang tersedia.

“Jadi apa yang kita lakukan saat ini adalah mengecek apakah sasarannya tepat, deponya siap dan apakah benar kartunya bisa digunakan untuk bertransaksi,” kata Bupati.

Terkait tinggal dirumah untuk melaksanakan physical diatancing tentu akan berdampak sosial ekonomi kepada masyarakat. Oleh karena itu, pendekatan sosial bisa dikatakan dengan terobosan dari Pemerintah Daerah yang sudah diambil.

Nantinya juga akan terlihat, apakah kebijakan tersebut bisa dirasakan dan membawa dampak baik bagi masyarakat.

BACA : Pemkab Trenggalek Luncurkan 5000 Kartu Penyangga Ekonomi

Terpisah, Kepala Dinas Sosial P3A Trenggalek, Ratna Sulistyowati mengungkapkan di Desa Puyung terdapat 9 orang penerima manfaat. Secara keseluruhan untuk Kecamatan Pule ada 118 orang yang menerima manfaat. Data ini bisa bergerak terus karena data dari desa belum masuk.

“Semua usulan akan kita akomodir namun semua tetap harus melalui proses verifikasi, sehingga bantuan ini jangan sampai tidak tepat sasaran, imbuh Kadinsos ini dan di bulan April ini kita siapkan 5.000 kartu yang dimungkinkan itu bisa bertambah,” tutur Ratna. (mil/oso)

Memontum Trenggalek – Menyikapi dampak ekonomi dalam situasi merebaknya wabah Virus Corona Disease atau Covid-19, Pemerintah Kabupaten Trenggalek mengambil langkah cepat dan memberlakukan Physical Distancing kepada masyarakat.

Melalui Teleconference di Gedung Smart Center, Selasa (01/04/2020) malam, Bupati Trenggalek Mochamad Nur Arifin didampingi Forkopimda dan beberapa pejabat terkait termasuk beberapa pihak swasta menyampaikan sikap pemerintah terhadap dampak ekonomi tersebut.

Teleconference Bupati Trenggalek bersama media di gedung Smart Center serta penyerahan Kartu Penyangga Ekonomi dari Bank BRI kepada Pemkab Trenggalek

“Sesuai dengan arahan Presiden Jokowi dalam masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat atas wabah Covid-19, Pemerintah Daerah diminta memprioritaskan kesehatan masyarakat serta diikuti dengan program jaring pengaman sosial,” ucap Bupati Arifin.

Dikatakan Bupati, setelah melakukan upaya dalam rangka mengurangi resiko penyebaran virus melalui pembatasan akses, serta tracing pendatang melalui cek poin sesuai status kesehatannya secara menyeluruh, penerapan zona physical distancing, serta penutupan tempat hiburan dan wisata.

Oleh karena itu pihaknya sadar akan ada sektor ekonomi dan pelaku ekonomi yang terdampak. Selanjutnya pemerintah akan mengambil beberapa kebijakan daerah dalam konteks sosial ekonomi, guna melengkapi kebijakan yang telah diambil pemerintah pusat maupun provinsi.

“Adapun kebijakan Pemerintah Kabupaten Trenggalek antara lain, memberikan rileksasi pajak dan retribusi daerah pada sektor-sektor sebagai berikut, pajak hotel pajak restoran dan retribusi sewa lahan dan bangunan pada kios yang dikelola pemerintah,” imbuhnya.

Sektor ini, lanjut Arifin, akan dibebaskan membayar pajak kepada Pemerintah Kabupaten hingga status Kedaruratan Kesehatan dan Tanggap Darurat Bencana dicabut oleh pemerintah.

Selain itu juga meregistrasi ODP untuk mendapat akun ojek online disertai dengan top-up saldo senilai Rp. 200.000 pada ODP yang sedang menjalani isolasi diri dirumah selama 14 hari.

“Hal ini dimaksudkan agar mereka bisa disiplin mengisolasi diri dirumah, di satu sisi tetap dapat terpenuhi kebutuhannya tanpa harus bekerja ataupun berbelanja diluar,” katanya.

Masih terang Bupati, sedangkan skemanya akan terdapat 454 ODP yang akan diintervensi sesuai data pada 1 April 2020, jumlah penerima akan mengikuti perkembangan jumlah ODP yang isolasi mandiri dirumah. Gugus Tugas ditingkat desa harap melakukan evaluasi, jika ODP yang dimaksud tidak dapat disiplin menjalani isolasi mandiri dirumah, maka bantuan akan diberhentikan.

“Kami gugus tugas sosial ekonomi mendapatkan data awal setidaknya terdapat 1.154 pedagang asongan disekitar sekolah yang terdampak, 699 orang miskin yang belum masuk data terpadu butuh jaminan hidup, 51 disabilitas tuna netra yang berketrampilan memijat terdampak, 570 pekerja informal, 54 IKM dengan rata-rata 10 pegawai terdampak, 445 pedagang area wisata, 80 orang pokdarwis, 110 pedagang sekitar Alun-alun, 896 UMKM dan 102 sopir harian yang terdampak,” jelas Bupati.

Tentunya data ini akan terus bergerak mengingat sejauh mana masa pandemi ini akan berlanjut dan seberapa dalam imbasnya kepada ekonomi masyarakat.

Paling tidak dimasa awal ini pemerintah akan menyiapkan 5000 Kartu Penyangga Ekonomi bekerjasama dengan BRI, dimana setiap pemegang kartu akan mendapatkan 5kg beras dan e-money dengan saldo Rp. 100 ribu yang akan diterima setiap bulan hingga 3 bulan kedepan atau masa recovery akibat pandemi wabah corona dinyatakan selesai.

“Untuk persyaratan bagi penerima karti penyangga ekonomi ini nantinya memang harus melalui pendataan dari BAZNAS. Nantinya, kartu tersebut bisa digunakan di depo – depo yang tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Trenggalek. Jadi masyarakat bisa menggunakan kartu tersebut ke depo – depo yang ditunjuk,” tegasnya.

Sebagai informasi tahap awal ini, sumber pendanaan adalah dana gotong-royong yang sumbernya dari beberapa donatur.

Hal ini dimaksudkan agar memberikan ruang bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyisir anggaran lebih detail serta berkoordinasi dengan desa dan sektor terdampak untuk mendapatkan gambaran yang lebih lengkap mengenai mereka yang paling rentan terdampak covid-19 ini. Sesuai kriteria yang telah disusun oleh tim gugus tugas. (mil/oso)