Terdapat 174 panitia ajudikasi yang dilantik Mak Rini, panggilan akrab Bupati Blitar, dengan disaksikan Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar, Kepala BPN Kabupaten Blitar berserta jajarannya, serta para kepala perangkat daerah terkait di lingkungan Pemkab Blitar.

Mak Rini berharap, dengan dilantiknya para Satgas Fisik dan Yurudis ini nantinya mampu meminimalisir kasus pertanahan di Kabupaten Blitar. Kepastian hukum terkait pertanahan menurut Mak Rini harus dihadirkan demi memakmurkan masyarakat dan ekonomi negara.

“Karena hak atas tanah masyarakat itu secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata, terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan, kemakmuran masyarakat dan ekonomi negara, serta mengurangi dan mencegah sengketa dan konflik pertanahan,” jelasnya.

Baca juga:

• Bahas Ranperda Parkir, DPRD Kota Malang dan Pemkot Sepakat Skema Bagi Hasil Maksimal 70 Persen
• BRI Regional 13 Malang bersama YBM BRILiaN SBO Malang Salurkan 200 Paket Sembako untuk Guru Tahfidz
• Libur Lebaran, Pemkab Banyuwangi Tetap Buka Pelayanan Adminduk
• Dua Terdakwa Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Polinema Dituntut 12 Tahun Penjara
• Pasar Murah Berbuntut Ricuh, Diskopindag Kota Malang Siapkan Skema Baru

Ia menyebutkan, di Kabupaten Blitar tahun 2022 jumlah sertifikat sebanyak 40.543 bidang. Dengan rincian yang telah dibagikan sebanyak 11.962 bidang. Sedangkan yang belum diserahkan sebanyak 28.581 bidang.

Pemerintah Kabupaten Blitar juga telah bekerjasama dengan BPN Kabupaten Blitar untuk berupaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan menyukseskan Program PTSL. Berbagai inovasi dan kemudahan dari BPN Kabupaten Blitar dalam memberikan layanan menjadikan support bagi masyarakat untuk segera mengurus legalitas kepemilikan tanah.

“Sehingga dalam kesempatan ini saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran BPN Kabupaten Blitar yang telah bekerja keras sehingga masyarakat telah mendapatkan hak, kepastian hukum atas tanahnya,” tambahnya. (kom/gie)