Wagub Jatim mengatakan bahwa kunjungan itu untuk memantik kerja sama dalam bidang ekonomi digital pariwisata dan budaya yang ada di Jawa Timur. “Untuk hari ini, agenda beliau yaitu mengunjungi kawasan ekonomi khusus digital dan pariwisata. EJSC sendiri memang program yang diinisiasi Ibu Gubernur untuk mendongkrak ekonomi kreatif dan UMKM,” jelas Emil, Selasa (31/05/2022) sore.

Saat kunjungan tadi, Wakil Perdana Menteri Australia Barat, Roger Cook, secara langsung berinteraksi dengan para pelaku ekonomi kreatif. Dimana dalam hal itu para pemuda kreatif telah mengembangkan berbagai start up.

“Tadi Deputi Premier Australia Barat ini, langsung bertatap muka dan sharing dengan pemuda yang sudah mengembangkan karyanya yang luar biasa di Bakorwil Malang. Tadi juga ada perwakilan dari beberapa Bakorwil, seperti dari Pamekasan, dan juga Jember yang turut menyampaikan paparan,” lanjutnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Dikatakan Wagub Emil, pihaknya tak hanya bekunjung ke EJSC Bakorwil Malang saja, namun juga berkunjung ke Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Singhasari. Dijelaskan, bahwa di kawasan tersebut Pemerintah Provinsi akan merencanakan Center of Excellence yang bekerjasama dengan berbagai pihak.

“Sedangkan di KEK tadi bertemu dengan salah satunya wakil rektor UMM, untuk membahas mengenai potensi pusat profesi masa depan yang akan dikembangkan di KEK Singosari. Dimana harapannya bisa bersinergi dengan berbagai entitas,” katanya.

Sementara itu, Wakil Perdana Menteri Australia Barat, Roger Cook, mengatakan  bahwa kunjungannya tersebut berawal dari ketertarikannya terhadap Jawa Timur. Karena, menurutnya Jawa Timur memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan.

“Dengan dekatnya Jatim dan Australia ini kita berharap banyak potensi yang dapat kita jalin kerjasamanya. Termasuk tadi digital ekonomi, pengembangan UMKM dan pariwisata,” ucap Roger Cook.

Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi Wagub Jatim, karena dibawah kepemimpinannya Jatim sangat bekembang. Dikatakan, bahwa Jatim sangat menyenangkan, banyak kota yang indah seperti Malang dan Surabaya. Dirinya berharap, Wagub Jatim, Emil Dardak, bisa membaca peluang yang ada dan dapat memfasilitasi para generasi muda. (cw2/sit)

Menurut Haris Sofwanul Faqih Ketua Forum Kota (Forkot) Gresik yang getol menolak rencana KEK di JIIPE mengatakan, dalam RUU KEK PBB telah membebaskan pajak daerah dan PPh (pajak penghasilan) di pasal 21 yang akan menimbulkan potensi kehilangan pendapatan untuk penghapusan retribusi daerah. Sedangkan pembangunan KEK tidak hanya APBN tapi juga APBD. Akibatnya, menimbulkan utang yang cukup besar untuk membangun.

“Bagaimana bisa membangun kalau tidak ada pendapatan, sehingga potensi utang luar negeri akan sangat besar,” ungkap Bogel panggilan akrab Haris Sofwanul Faqih, Kamis (5/3/2020).

Menurutnya, fasilitas nonfiskal yang diberikan antara lain pertanahan, imigrasi, ketenagakerjaan, layanan satu atap (one stop shop) perizinan, pembebasan bidang usaha. Sedangkan fasilitas fiskal pembebasan fasilitas kepabeanan pada RUU KEK, seperti bea masuk, cukai serta PPN dan PPnBM.

“Penerimaan negara dari pajak tidak sebanding dengan potensi kerugian akibat pemberian fasilitas fiskal dan non fiskal,” tandasnya.

Semenatar itu, terkait dengan tudingan Pemkab Gresik dianggap menghambat perijinan KEK di JIIPE, melalui Kepala Inspektorat Pemkab Gresik, Edi Hadi Siswoyo membantah bila pemerintah diaanggap menghambat keluarnya rekomendasi perijinan KEK untuk JIIPE.

Edi mengakui bila manajemen JIIPE sudah mengajukan permintaan rekomendasi bupati sejak setahun lalu. Namun rekomendasi yang diminta belum turun karena ada sembilan dokumen persyaratan yang belum dipenuhi pihak JIIPE.

Sembilan dokumen tersebut merupakan kewajiban pihak pemohon untuk dipenuhi sesuai isyarat pasal 12 ayat (2) Pepraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus.

“Bagaimana mungkin dikeluarkan rekomendasi ijin jika persyaratan belum dipenuhi oleh pemohon, dalam hal ini pihak JIIPE,” kata Edi.

Menurut Wakil Ketua DPRD Gresik Ahmad Nurhamim KEK adalah program dari pemerintah pusat yang langsung dibawah komando Presiden, artinya sulit untuk ditolak. Karenanya daerah harus cerdas menyikapi KEK yang saat ini sedang gencar diperbincangkan dan dikhawatirkan banyak pihak.

“Kita harus cerdas menyikapi KEK yang kini sedang ramai jadi perdebatan. Karena jika hanya menolak dengan alasan ketakutan-ketakutan yang tidak berdasar tidak akan menyelesaikan persoalan. Karena KEK program pemerintah pusat yang harus dijalankan pemerintah daerah yang ketepatan berpotensi dijadikan KEK seperti JIIPE ini,” karanya.

Dikatakanya, padahal dari luas lahan JIIPE yang mencapai 3000 hektar hanya 200 hektar saja yang hendak digunakan KEK. Rencananya JIIPE akan membuka kawasan berikat barang-barang elektro dari luar negeri. Makanya butuh regulasi untuk menyikapi KEK agar pemerintah tetap eksis tidak kehilangan PAD dan peluang tenaga kerja asli daerah.

“Sebenarnya kecil, dari 3000 hektar yang ada di JIIPE hanya 200 hektar yang akan digunakan untuk KEK. Soal lapangan kerja daerah harus mampu membuat regulasi soal rekrutmen tenaga kerja melalui pelatihan pelatihan yang di jamin oleh pemegang manajemen KEK. Seperti di Petro ada Lolapil, sehingga putra daerah tidak akan kehilangan aset kesempatan kerja. Kita butuh cerdas untuk menyikapi perkembangan ekonomi global. Kalau tidak ya kita akan mati dilumbung padi,” pungkasnya. (sgg/yan)

Penetapan KEK, ditandai dengan diserahkannya Peraturan Pemerintah (PP) nomor 68 tahun 2019 oleh Menteri Pariwisata (Menpar) RI Arief Yahya kepada Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa yang didampingi oleh Bupati Malang HM. Sanusi serta founder KEK Singhasari David Santoso.

Dalam arahannya Menpar RI Arief Yahya menyampaikan apresiasinya atas ditetapkannya Singosari sebagai KEK yang saat itu juga sekaligus dilaksanakan groundbreaking sebagai simbolis segera dimulainnya pembangunan KEK.

“Selamat untuk KEK Singosari yang groundbreaking termasuk yang tercepat dibanding daerah lain. Dengan KEK saya sangat yakin bahwa pertumbuhan industri kreatif tourism dan digital ekonomi akan mampu berkembang. Perkembangan ekonomi kreatif sangat mungkin terjadi di Kota Malang. Ditambah lagi wisman (wisatawan mancanegara) di Jatim yang mencapai 30 persen,” ujarnya.

Sementara itu Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa menyambut baik atas penyerahan PP no 68 tahun 2019 terkait KEK. Menurutnya, KEK adalah salah satu hal yang paling ditunggu oleh masyarakat Jatim khususnya masyarakat Malang.

“Selain ditetapkan, yang tidak kalah penting yaitu agar KEK bisa segera dioperasikan. KEK diproyeksikan untuk mengembangkan industri pariwisata dan pertumbuhan ekonomi digital. Oleh karena itu, PP no 68 tahun 2019 akan menjadi bagian penting bagi Jatim untk berkembang dalam era digitalisasi,” jelas Khofifah.

Sementara itu, Bupati Malang, HM. Sanusi menyampaikan rasa terima kasihnya, atas perhatian yang diberikan oleh Menpar RI dan Gubernur Jatim hingga KEK Singosari dapat terealisasi.

Baca : Sutiaji Sampaikan Kota Malang Antusias Sambut KEK Singhasari

“Kami atas nama Pemkab Malang mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pihak terutama Bapak Menteri Pariwisata dan Ibu Gubernur Jatim atas perhatiannya sehingga KEK saat ini (8/10/2019) bisa terealisasi dan ditetapkan. Tidak berhenti disini, saya tetap mengharapkan dukungan dari semua pihak agar Kabupaten Malang bisa menjadi ikon Jawa Timur seperti yang ada di jargonnya ‘Malang The Heart of East Java,” pungkasnya. (iki/yan)

Dalam kunjungan kerja Menteri Pariwisata RI Arief Yahya dalam rangka rapat Percepatan KEK Singhasari menyampaikan bahwa pariwisata merupakan penghasil devisa terbesar setelah migas. Saat ini, kondisi destinasi pariwisata di Indonesia yang kian meningkat. Kunci sukses pengembangan pariwisata berkelanjutan yakni memberdayakan masyarakat, membangun lingkungan dan membentuk perekonomian.

“Ada konsensus dalam pariwisata, satu People, kedua adalah Planet dan ketiga adalah prosperity,“ ujarnya.

Harapannya dengan penetapan PP tersebut, kawasan ekonomi khusus mampu mempercepat pembangunan perekonomian kawasan Malang Raya serta menunjang perluasan pembangunan ekonomi nasional. Singosari ditetapkan menjadi KEK karena daerah tersebut memiliki banyak potensi keunggulan.

Kawasan Singosari berdekatan dengan Bandara Internasional Juanda, Bandara Abd Saleh dan Pelabuhan Tanjung Perak serta terkoneksi dengan ruas Tol Pandaan-Malang. Selain itu, lokasi Singosari yang berbatasan langsung dengan Kota Malang yang punya potensi SDM melimpah dalam bidang pendidikan. Sinergi Malang Raya, Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu sangat dibutuhkan untuk kesuksesan KEK ini.

Walikota Malang Sutiaji mengucapkan selamat dan sukses atas ditetapkan KEK Singosari ini. “Dengan adanya KEK kita dukung bersama. Bahwa keberadaan KEK ini akan memberikan dorongan pada seluruh aspek; Aspek sosial, aspek ekonomi dan terlebih dari itu adalah aspek kebersamaan yang bisa memadukan dan menyatukan tiga daerah,” ujarnya.

“Tentu kami selaku pemerintah Kota Malang gayung bersambut, jadi saling mengisi. Manakala ada kelebihan di kota tentunya harus mengisi kekurangan di kabupaten. Ada kekurangan di Kota, diisi kelebihan di kabupaten malang dan kota batu dan itu terus menerus kita lakukan, sifatnya kita harus membangun jejaring,” ujar Pak Aji, panggilan akrab Walikota Malang. (gie/yan)

Sebelumnya, ada 12 wilayah KEK yang mengikuti seleksi nasional, hingga akhirnya 3 wilayah lolos seleksi. Dimana Kabupaten Malang menjadi finalis yang siap dengan wilayah 200 hektar sebagai target KEK Singhasari yang dipusatkan di Singosari, Kabupaten Malang.

GAYENG : Diskusi dan paparan kajian KEK Singhasari. (rhd)

“Peran akademisi dalam kajian sangat dibutuhkan semua pihak, termasuk Pemkab Malang ketika terpilih program KEK nya. Jika suatu daerah memiliki KEK, maka semua aktivitas ekonomi masyarakat bisa tersentral dan terintegrasi. Ide briliant, tetapi tidak sesederhana yang dibayangkan. Maka perlu kajian dari akademisi, salah satunya keterlibatan UB,” jelas Wakil Direktur 1 Pasca Sarjana UB, Dr Fadillah Putra, SSos, MSi., MPaff,

Salah satu implementasi terkait konektivitas akses, bentuk komunikasi dan sosialiasi, dampak sosial masyarakat sekitar dan keterlibatannya, kajian riset produk, marketing, dan ekonomi, dan lainnya. Semua harus dipersiapkan matang mewujudkan mimpi KEK tersebut.

“Salah satunya masalah lingkungan dan gender. Ketika KEK dikembangkan, apakah nanti ada polusi yang akan muncul, apakah kemacetan akan lebih parah, dan lainnya. Jadi kami ingin melihat sampai sejauh mana implikasi-implikasi negatif itu sudah diantisipasi oleh Pemkab Malang. Jadi sifatnya perguruan tinggi ini bukan dalam konteks menolak, tapi kita melihat mana yang kurang, maka kita akan masuk di situ untuk melayani dan memberikan saran,” bebernya.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Daerah (Bappeda) Kabupaten Malang, Tomie Herawanto, mengatakan, sebenarnya dari sisi apa yang direncanakan dan apa yang akan nantinya dikembangkan di dalam KEK, Pemkab Malang sudah siap. Hanya saja sekarang tinggal menunggu turunnya PP sebagai regulasi penetapan KEK Singosari.

“Pemkab Malang menggandeng Universitas Brawijaya (UB) untuk turut mengembangkan KEK dari sisi keilmuan,” terang Tomie, saat menghadiri acara Guest Lecture Series di gedung Pasaca Sarjana UB, Rabu (3/7/2019) siang.

Disampaikan Tomie, Pemkab Malang akan mengembangkan KEK yang di dalamnya di fokuskan pada tiga zona, yakni pariwisata, teknologi informasi, dan industri kreatif. Oleh karenanya, untuk mengimplementasikan apa yang ada di dalam KEK tersebut dibutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak, termasuk peran perguruan tinggi dalam hal ini UB.

“Kebetulan lokasi KEK ini berdekatan dengan lahan UB Forest, sehingga tidak ada salahnya jika kita bekerjasama. Kami ingin mengemas KEK ini bersama UB dari sisi keilmuan, sekaligus bagaimana keterlibatan UB nantinya dalam pengabdian masyarakatnya bersama masyarakat untuk mengembangkan KEK di daerah bersinggungan,” bebernya.

Dalam pengembangannya nanti akan banyak alumni UB yang akan dilibatkan, agar pengembangan dari sisi pariwisata yang dikolaborasikan dengan IT dan industri kreatif tersebut bisa menjadi satu kesatuan. Sehingga tidak hanya berkembang di skala nasional tetapi juga internasional. (rhd/oso)

Kabar itu disampaikan Wakil Bupati Malang Drs HM Sanusi saat mewakili Bupati Malang dalam pembinaan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam rangkaian kegiatan Bina Desa di Aula SMPN 1 Gondanglegi, Selasa (1/8/2018) sore. “Saya sering mendapatkan tugas yang mendadak seperti ini. Sebagai wakil, saya harus taat pada pimpinan, karena pimpinan itu lebih tahu mana yang menjadi skala prioritas,” kata Sanusi.

Meskipun, sebenarnya Senin (31/7/2018) malam sekitar jam 20.00, Sanusi sudah pesan ticket pesawat terbang, booking hotel dan sebagainya. “Mendadak, sesaat kemudian saya ditelepon, saya tidak boleh berangkat ke Jakarta dan harus mewakilinya dalam Bina Desa. Ya saya karena wakil, artinya awak dan sikil (tubuh dan kaki) harus loyal tergantung kepalanya. Karena kita semua harus meyakini bahwa pimpinan itu lebih tahu mana yang harus diutamakan,” ujarnya saat ditemui di sela kegiatannya.

Ia melanjutkan, kepentingan Bupati Rendra ke Jakarta adalah untuk finalisasi KEK Singosari yang telah lama diajukan oleh Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Provinsi. Sebab bila KEK itu nanti terwujud, maka akan ada sebuah tempat prestisius terletak di Singosari, Kabupaten Malang.

“Karena kawasan yang bakal dibangun di atas lahan seluas 250 hektare yang diperkirakan akan digerojog dengan anggaran sebesar Rp 5 triliun itu, akan menjadi kawasan yang prestisius yang bisa diresmikan Presiden Jokowi sebelum masa jabatan Presiden habis,” ujar Sanusi.