Plt Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Basri Yuliyanto, mengatakan bahwa dari jumlah nominal anggaran yang diajukan sebesar Rp 13 miliar, sementara turun menjadi Rp 2 miliar. “Akibatnya, pekerjaan secara otomatis tidak bisa selesai 2023. Namun, kita akan lanjutkan tahap kedua,” katanya, Jumat (10/03/2023) tadi.

Menurut Basri, pelaksanaan proyek KIHT disesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Selama ini, kendala yang di alami adalah perihal pendanaan. Hal itu, yang mendasari Pemkab Pamekasan harus mengerjakan fasilitas pertembakauan tersebut secara bertahap.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Seandainya dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) itu full diterima oleh kami, maka saya pastikan pembangunan KIHT bisa tuntas dalam setahun. Kenyataannya, kita harus

berbagi untuk sektor kesehatan, pertanian dan lainnya,” ungkapnya.

Basri menambahkan, untuk mewujudkan kawasan secara utuh, tentu butuh anggaran ekstra. Misalnya, gedung produksi, pelayanan, mekanikal, hingga akses jalan. Tahun lalu, pembangunan tahap satu sudah dimulai dengan pengerjaan pagar di lahan seluas 2,5 hektare.

“Tahapan saat ini adalah entry sistem informasi pembangunan daeah (SIPD). Kami melakukan review perencanaan sesuai dengan anggaran yang ada. Seandainya ada dana yang cukup, maka sekali lelang bisa saja selesai,” terangnya. (azm/sit)

“Yang penting hak-hak dan kewajiban tidak berubah dan menjadi kekuatan kita bersama,” ujar Wali Kota Eri, Rabu (01/12/2021).

Eri menyampaikan, dengan dibentuknya holding, maka tidak akan mengubah yang sudah ada. Termasuk dalam pengambilan kebijakan seperti pengisian direksi dan komisaris.

“Namun yang pasti, terkait dividen dan kinerja akan lebih meningkat lagi dari sebelumnya. Investasinya semakin banyak,” ungkapnya.

Selama ini, katanya, ketika ada kebijakan Pemkot Surabaya selalu diajak bicara. Begitu juga nanti setelah jadi holding, pihak Danareksa berkomitmen tidak akan mengubah yang selama ini sudah terjalin dengan baik.

Selain itu, Eri menilai, SIER selama ini sudah sangat baik. Sehingga SIER mampu menjadi pionir holding yang bisa dicontoh di tempat lain. “SIER adalah perusahaan yang Pemkot Surabaya memiliki saham di dalamnya. Semoga dengan adanya holding semakin meningkat devidennya,” jelasnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sementara itu, Direktur Utama PT Danareksa, Arisudono Soerono, mengatakan dalam pertemuan dengan Wali Kota Surabaya, pihaknya memberitahu terkait pembentukan holding, dan manfaat yang bisa diberikan dari pembentukan holding tersebut.

“Tentunya, pasti akan sesuai dengan keinginan wali kota. Kita tidak pernah memiliki rencana untuk mengubah pola kerja yang selama ini sudah terbentuk,” ujar Arisudono.

Lebih lanjut dirinya menjelaskan, SIER selama ini sudah berjalan dengan baik. Sehingga kemungkinan yang bisa disempurnakan adalah proses kerja, peningkatan kapabilitas kompetensi sumber daya manusianya.

Terkait peningkatan bisnis, tambahnya, seperti pengembangan lahan industri, pihaknya akan bicarakan lebih lanjut. Kami harus pastikan adanya investor.

“Danareksa akan mencari investornya itu. Jika sudah ketemu, kita cari tempatnya dimana. Yang pasti, dengan holding ini akan menjadikan SIER lebih baik lagi,” terangnya. (ade/sit)

Kunjungan kerja ke PT Bukit Asam sendiri, untuk meninjau progress PLTU Sumsel 8 dan melihat langsung rencana lokasi Kawasan Industri Bukit Asam. Selama dalam kunjungan kerja ke PLTU Sumsel 8, juga tetap menerapkan standar kesehatan. Kunjungan mendapat pengawalan khusus ini telah mematuhi Protokol Kesehatan Covid-19. Hal ini, sebagaimana terlihat dari hasil tes para tamu yang dinyatakan negatif, para tamu diwajibkan mengenakan masker kesehatan dan menjaga jarak.

Diterangkan Wakil Direktur Utama PT Huadian Bukit Asam Power, Doddy Arsadian, bahwa kunjungan kerja Deputy Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan Kemenko Maritim l, untuk melihat secara langsung rencana lokasi Kawasan Industri Bukit Asam. “Pembangunan project PLTU Sumsel 8, hingga saat ini sudah mencapai lebih dari 70 persen. Ditargetkan, pengerjaan project PLTU Sumsel 8 ini bisa selesai sesuai target,” tegasnya. (cwa/ad)

Pernyataan ini disampaikan Wakil Gubernur Jatim, Emil Dardak saat berkunjung ke Situbondo, Rabu (3/07). Dia mengatakan, pemprov tengah menggodok rencananya tersebut.

KUNJUNGI WISATA KAMPUNG KERAPU: Wagub Emil Dardak didampingi bupati, wakil bupati, serta pejabat Pemkab Situbondo saat mengunjungi kampung kerapu. (im)

“Dengan garis pesisir yang cukup panjang, kemudian ditunjang lahannya yang datar, berpotensi untuk dikembangkan sebagai kawasan industri,” katanya.

Untuk kepentingan ini, Pemprov Jatim akan meminta masukan dari Pemkab Situbondo. Terutama di titik mana saja yang layak dikembangkan sebagai kawasan industri.

“Kami ingin mendapatkan masukan dari bupati mengenai visi penataannya. Karena di saat yang sama, ini adalah lahan yang juga potensi untuk dikembangkan agro dan pariwisata,” katanya.

Wabup Emil menambahkan, pemprov tetap akan bersinergi dengan Pemkab Situbondo untuk mewujudkan rencana pengembangan kawasan industri. Sebab, tanpa dukungan pemerintah daerah, dikhawatirkan berdampak terhadap program prioritas pemkab.

“Misalnya, jangan sampai mematikan potensi wisata. Tidak semua tempat. Jatim penghasil setengah gula di Indoesia. Artinya, potensi lahan tebu pasti jadi pertimbangan. Kami harus konsultasi juga dengan perhutani. Sebenarnya secara topografi, layak dikembangkan sebagai kawasan industri,” tegas Emil.

Emil menerangkan, pengembangan kawasan industri di Situbgondo didukung dengan adanya beberapa pelabuhan. Seperti pelabuhan Jangkar yang melayani penyeberangan ke pulau Madura.

“Rencanaya nanti dikembangkan untuk melayani penyeberangan ke Indonesia bagian timur,” pungkasnya.

Bupati H.Dadang Wigiarto menambahkan, pihaknya sangat setuju dengan rencana tersebut. Tetapi, tetap ada sinergisitas dengan Pemkab Situbondo.

“Karena kita sedang mengembangkan sektor pariwisata. Jangan sampai adanya industri akan mematikan wisata,” ujarnya.

Menurut H.Dadang, pembangunan Situbondo berdasarkan kearifan lokal. Artinya, memiliki karakteristik sendiri. Kekhasan itulah yang tidak boleh ditinggalkan.

“Kearifan lokal tetap dipertahankan. Potensi agro, pariwisata, hingga industri harus dibangun dengan memperhatikan ke arifan lokal,” katanya.

Wabup Emil ditemui Bupati H.Dadang, bersama Wakil Bupati Yoyok Mulyadi di inetelegence room (IR), kemarin. Di ruang IR, H.Dadang memaparkan sejumlah inovasi. Salah satunya, inovasi pemanfaatan digitalisasi. Dia juga memaparkan 13 destinasi wisata yang menjadi prioritas pengembangan tahun ini, serta potensi wisata.

Setelah bertemu dengan bupati serta segenap pejabat di lingkungan Pemkab Situbondo, Wagub Emil bertolak ke Wisata Kampung Kerapu. Emil menyempatkan melihat secara langsung wisata yang ada di Desa Klatakan, Kecamatan Kendit itu. Dia juga mencicipi kuliner di Kampung Kerapu. Kemudian balik ke Surabaya melalui via darat. (im/yan)