Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa apel pagi sengaja dikemas berbeda karena bertepatan dengan penerapan kebijakan Work From Home (WFH) sekaligus rangkaian peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-112 Kota Malang. “Jajaran saya saya perintahkan kalau ke kantor menggunakan sepeda, angkutan umum, atau kendaraan non-fosil. Ini untuk membuktikan bahwa pola hidup ramah lingkungan harus dimulai dari pemerintah,” ujar Wali Kota Wahyu.

Gerakan Bike to Work tersebut, sebenarnya telah dimulai sejak 20 Maret lalu, namun kembali disemarakkan agar menjadi kebiasaan baru bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kota Malang. Tidak hanya itu, juga dilakukan bersih-bersih lingkungan di sekitar Balai Kota, khususnya pengelolaan sampah di area trotoar.

“Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Malang menjaga kebersihan ruang publik,” tuturnya.

Baca juga :

Selain kampanye lingkungan, suasana apel pagi juga dibuat lebih meriah dengan adanya lomba permainan tradisional seperti dakon, bekel dan orado yang diikuti ASN bersama masyarakat umum. Menurutnya, penguatan permainan tradisional menjadi strategi untuk menekan pola hidup individualistis akibat penggunaan gawai berlebihan pada anak-anak.

“Kita ingin anak-anak kembali bermain bersama. Ada kerja sama, ada keguyuban, tidak individual karena pengaruh gadget,” katanya.

Lebih lanjut, Pemkot Malang juga mendorong pembatasan penggunaan telepon genggam untuk bermain gim bagi anak di bawah usia 16 tahun, sekaligus menghidupkan kembali permainan tradisional sebagai ruang interaksi sosial.

“Harapannya dengan adanya permainan tradisionaln ini keguyuban tetap terjaga. Pemerintah, ASN dan masyarakat bisa terus membangun kebersamaan,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit/adv)

Kepala Bapenda Kota Malang, Dr Handi Priyanto, menyampaikan bahwa momentum peringatan HUT ke-112 Kota Malang menjadi waktu yang tepat guna mengimplementasikan keputusan Wali Kota Malang, untuk memberikan insentif fiskal kepada wajib pajak berupa pembebasan sanksi pajak tahun 2026. “Melalui program ini, wajib pajak cukup membayar pokok pajak tanpa dikenakan denda atau sanksi administrasi yang timbul dari keterlambatan pembayaran. Program ini kami berlakukan mulai 1 April 2026 sampai dengan 30 April 2026,” kata Handi.

Selain membantu wajib pajak, sambungnya, program ini juga diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan daerah guna mendukung pembangunan Kota Malang. Program penghapusan sanksi administrasi ini, berlaku untuk beberapa jenis pajak daerah. Seperti, Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan (PBB) dan Pajak Daerah Lainnya (PDL).

Kemudian, penghapusan sanksi ini berlaku bagi wajib pajak daerah (PDL) yang memiliki tunggakan pajak untuk masa pajak Januari 1998 sampai dengan masa pajak Februari 2026. Dan, bagi wajib PBB Perkotaan yang memiliki tunggakan PBB Tahun Pajak 1994 sampai dengan Tahun Pajak 2025.

Baca juga :

“Khusus untuk PBB, masyarakat bisa langsung membayar pokok pajaknya karena sistem kami secara otomatis sudah menghapuskan sanksi administrasi. Sedangkan untuk PDL, wajib pajak dapat mengunjungi website yang telah kami siapkan, agar penghapusan sanksinya dapat diproses,” jelas Handi.

Sebagai informasi, masyarakat yang ingin mengajukan penghapusan denda PDL dapat mengakses laman https://pajak.malangkota.go.id/penghapusandenda terlebih dahulu. Sementara untuk pembayaran PBB, dapat melalui beberapa channel yang telah disediakan. Diantaranya Bank Jatim, Bank BNI, Bank Mandiri, Indomaret, Alfamart, Kantor Pos, Tokopedia, Gopay, OVO atau melalui QRIS di E-SPPT.

Handi juga mengimbau, agar masyarakat dapat memanfaatkan kesempatan ini dengan segera melakukan pembayaran pajak daerah melalui kanal pembayaran yang telah disediakan. Dengan adanya kebijakan ini, dirinya berharap semakin banyak wajib pajak yang menyelesaikan kewajibannya sehingga turut berkontribusi dalam pembangunan Kota Malang. Sebagai informasi, realisasi penerimaan pajak daerah Kota Malang sampai dengan 31 Maret 2026 tercatat mencapai 178 Miliar.

“Kepada seluruh masyarakat, kami mengajak untuk menjadikan momentum HUT ke-112 Kota Malang sebagai semangat bersama dalam membangun kota melalui kepatuhan pajak. Karena pajak yang dibayarkan masyarakat akan kembali dalam bentuk pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, serta peningkatan kesejahteraan warga,” imbau Handi. (hms/sit/adv)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa busana khas Malangan tidak sekadar pakaian seremonial, namun memiliki filosofi sejarah panjang perjalanan Kota Malang. Menurutnya, desain pakaian tersebut merepresentasikan perjalanan kepemimpinan dan perkembangan Kota Malang sejak era pemerintahan kolonial Belanda hingga masa sekarang.

“Hari ini menjadi momen bersejarah karena Kota Malang mulai memiliki pakaian khas yang filosofinya menggambarkan nilai histori dan kearifan lokal asli Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu.

Dirinya menjelaskan, busana tersebut nantinya akan digunakan dalam berbagai kegiatan resmi dan upacara tertentu di lingkungan Pemkot Malang. Menurutnya, karakter budaya Kota Malang berbeda dengan daerah di Malang Raya lainnya. Jika Kabupaten Malang memiliki kultur kerajaan dan Kota Batu berkembang dengan karakter tersendiri, maka Kota Malang merupakan perpaduan budaya tradisional dan pengaruh kolonial.

“Perpaduan antara kolonial dan tradisional inilah yang menjadi identitas Kota Malang, dan itu diwujudkan dalam busana khas Malangan,” ujarnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa busana khas Kota Malang dirancang melalui kajian nilai sosial budaya masyarakat dari masa ke masa. Secara desain, busana menggunakan atasan jas berwarna hitam dengan dalaman kemeja putih berkerah tinggi dan dasi panjang. Bawahan berupa celana panjang hitam dipadukan kain batik motif Tugu Pucuk Kopi yang dikenakan sebatas paha.

Kemudian, untuk penutup kepala menggunakan topi Aalstenaar yang dipadukan dengan udeng bermotif batik Tugu Pucuk Kopi, serta dilengkapi aksesoris pejabat berupa selempang dan obybelt. Untuk alas kaki, menggunakan sepatu pantofel kulit hitam untuk menampilkan kesan formal klasik dan elegan.

“Motif batik Tugu Pucuk Kopi sendiri terinspirasi dari ornamen batik kawung pada peninggalan era Kerajaan Singasari yang kemudian dipadukan dengan simbol kopi dan tugu khas Kota Malang,” jelas Suwarjana.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa desain busana tersebut juga mengadopsi inspirasi dari pakaian pejabat masa lalu, khususnya busana yang dikenakan Raden Adipati Aryo Suryo Adiningrat yang menjabat Bupati Malang pada periode 1898–1934. Dalam perkembangannya, konsep busana turut mempertimbangkan mobilitas kerja pejabat di lapangan.

Kain panjang yang sebelumnya digunakan disesuaikan menjadi lebih praktis hingga sebatas lutut agar mendukung kesiapan pejabat turun langsung menyelesaikan persoalan masyarakat. “Peluncuran busana khas ini dilatarbelakangi karena belum adanya standar busana identitas resmi Kota Malang. Harapannya menjadi simbol identitas budaya, memperkuat branding Kota Malang, sekaligus mendukung promosi pariwisata di tingkat regional hingga internasional,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa tema tersebut menjadi penegasan komitmen pemerintah daerah untuk terus membawa Kota Malang melangkah maju melalui inovasi, penyelesaian pembangunan, serta penguatan identitas kota. “Dengan tema ini mencerminkan semangat untuk menembus berbagai batas pembangunan sekaligus menghadirkan kota yang semakin berkelas,” kata Wali Kota Wahyu.

Dalam momentum HUT ke-112 ini, Wali Kota Wahyu menyampaikan rasa syukur atas berbagai penghargaan yang diterima Pemkot Malang. Namun, menurutnya penghargaan bukanlah tujuan utama pemerintahan.

Baca juga :

“Kami bersyukur banyak penghargaan yang diterima. Tetapi sejatinya bukan penghargaan yang kami harapkan, melainkan bentuk pengabdian kepada masyarakat sebagai tanggung jawab Pemkot Malang untuk menyejahterakan warga,” ujarnya.

Lebih lanjut, terkait Pekerjaan Rumah (PR) di usia ke-112 Kota Malang, Wali Kota Wahyu menegaskan fokus utama pemerintah adalah kolaborasi dan penyelesaian berbagai persoalan masyarakat. “Melintas berarti kita tidak berjalan sendiri, tetapi harus berkolaborasi. Bergerak Tuntas artinya berbagai persoalan masyarakat harus segera diselesaikan. Ini menjadi tanggung jawab saya bersama Wakil Wali Kota,” tegasnya.

Dirinya berharap, karakter Mbois Berkelas dapat menjadi jati diri masyarakat Kota Malang yang keren, bertanggung jawab dan berwibawa, sekaligus selaras dengan visi-misi pemerintahan melalui lima program prioritas serta dasa bakti unggulan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. “Ini sesuai dengan visi misi saya dengan Mas Wakil Wali Kota,” papar Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Pria yang akran disapa Ali, itu menekankan pentingnya bagi setiap anggota DPRD untuk semakin dekat dengan masyarakat dan lebih aspiratif dalam mengawal pembangunan kota. “Selamat Ulang Tahun ke-112 DPRD Kota Malang. Semoga semakin kuat kolaborasi dan sinerginya secara kelembagaan. Secara individu, diharapkan anggota DPRD semakin dekat dengan rakyat dan sehat selalu dalam mendampingi masyarakat,” ujar Wawali Ali.

Dalam arahannya, Wawali Ali menyoroti perlunya perluasan ruang komunikasi antara DPRD dan warga. Selain melalui mekanisme formal seperti Pokok Pikiran (Pokir), dia juga mendorong pemanfaatan teknologi sebagai rumah bersama bagi seluruh lapisan masyarakat.

Baca juga :

“Harus ada ruang terbuka untuk meningkatkan aspirasi melalui kekuatan teknologi. Jadi, siapa pun bisa menyampaikan masukan, tidak hanya terbatas di ruang-ruang Pokir atau pertemuan formal, tapi ada kanal khusus yang bisa menjadi jembatan aspirasi bersama masyarakat Kota Malang,” jelasnya.

Dirinya berharap, DPRD Kota Malang mampu menjadi muara demokrasi bagi masyarakat, agar arah pembangunan kota benar-benar selaras dengan kebutuhan rill di lapangan.

Lebih lanjut, Wawali Ali juga menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemkot) Malang bersama DPRD untuk menuntaskan berbagai persoalan mendasar yang menjadi keluhan publik, mulai dari masalah banjir hingga kemacetan. Semangat tuntas itu, menurutnya, menjadi refleksi utama di usia ke-112 tahun ini.

“Persoalan-persoalan itu semuanya akan kita tuntaskan dan semangat itu yang ingin kita kuatkan di refleksi ke-112 ini. Tentu ada peran besar DPRD di sana dan kita akan terus tingkatkan kinerja untuk menyelesaikan tanggung jawab yang sudah ditetapkan di RPJMD Kota Malang,” imbuh Ali. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menjelaskan bahwa peringatan tahun ini sengaja dikemas dalam nuansa tasyakuran yang sederhana namun mendalam. “Kami mengundang 112 anak yatim untuk berbagi kebahagiaan. Ini adalah bentuk rasa syukur sekaligus kepedulian nyata keluarga besar DPRD di usia yang ke-112 ini,” ujar Mia-sapaannya.

Kemudian, dilanjutkan dengan rapat paripurna yang dibuka dengan penayangan video sejarah perjalanan DPRD Kota Malang. Menurutnya, meski hari jadi DPRD jatuh pada 25 Maret 2026, namun pelaksanaannya baru digelar hari ini guna menyesuaikan dengan suasana Lebaran.

Bagi Mia, momentum ini bukan sekadar seremoni, melainkan titik balik untuk melakukan kontemplasi atas kinerja dewan selama hampir dua tahun masa jabatan berjalan. “Usia ke-112 ini adalah momentum refleksi. Kami mengevaluasi apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki agar dapat bekerja lebih maksimal bagi masyarakat,” tegasnya.

Selain itu, DPRD Kota Malang juga menegaskan komitmennya untuk memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang guna memastikan setiap kebijakan berdampak langsung pada kesejahteraan warga. “Kami berharap bisa menjadi partner yang baik bagi eksekutif, membangun sinergi agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar berdampak bagi masyarakat,” katanya.

Baca juga :

Mia juga mengakui, bahwa masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan oleh DPRD Kota Malang. Dia menilai kepuasan masyarakat terhadap kinerja dewan masih perlu terus ditingkatkan.

“Kami sadar masih jauh dari sempurna. Karena itu kami berharap masyarakat proaktif memberikan kritik dan evaluasi agar kami bisa terus berbenah,” tambahnya.

Di usia ke-112, DPRD Kota Malang juga berkomitmen membuka akses aspirasi masyarakat seluas-luasnya. Selain mekanisme konvensional seperti surat resmi dan reses anggota dewan, masyarakat kini dapat menyampaikan aspirasi melalui berbagai kanal digital.

“Media sosial seperti Instagram, YouTube, TikTok hingga pesan langsung menjadi ruang komunikasi masyarakat dengan DPRD. Banyak aspirasi disampaikan melalui direct message dan itu kami respons,” tuturnya.

Ke depan, DPRD Kota Malang berencana lebih masif menyosialisasikan kinerja dan kebijakan yang telah dihasilkan, agar masyarakat mengetahui dampak kerja legislatif secara langsung.

“Fokus evaluasi kami ada pada pola komunikasi dengan masyarakat. Bagaimana DPRD bisa semakin dekat, ramah terhadap aspirasi, dan benar-benar menjadi rumah bersama warga Kota Malang,” imbuh Mia. (rsy/sit/adv)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengatakan bahwa rangkaian kegiatan akan digelar pada 31 Maret 2026 mendatang. Agenda yang disiapkan, diantaranya rapat paripurna, doa bersama, hingga berbagi dengan anak-anak.

“Seperti biasa kita akan melakukan rapat paripurna dan juga panjat doa bersama dengan seluruh anggota DPRD. Selain itu, kita juga berbagi kasih dengan anak-anak,” ujar Mia, saat ditemui, Rabu (25/03/2026) tadi.

Memasuki usia ke-112 ini, Mia menegaskan bahwa seluruh kinerja DPRD tidak lepas dari evaluasi. Dirinya juga membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat, untuk memberikan masukan terhadap kinerja legislatif.

Baca juga :

“Kami menyadari masih ada kekurangan dalam bekerja. Karena itu, kami sangat mengharapkan feedback dari masyarakat, termasuk dari teman-teman media,” katanya.

Mia juga menekankan, akan pentingnya kolaborasi antara DPRD, pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan ekosistem pembangunan yang lebih baik di Kota Malang. “Semua ini tidak bisa dilakukan sendiri. Harus bersama-sama, menyamakan persepsi dan frekuensi, agar tujuannya satu, yaitu untuk masyarakat,” tambahnya.

Untuk target ke depan, DPRD Kota Malang melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah menyusun sejumlah Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang akan diselesaikan pada tahun 2026 ini. Dari total rancangan tersebut, sebagian merupakan inisiatif DPRD. Salah satu yang menjadi prioritas adalah Perda tentang Pemajuan Kebudayaan yang sebelumnya sempat tertunda.

“Insyaallah setelah Lebaran kita akan gas kembali. Salah satu yang kita dorong adalah Perda Pemajuan Kebudayaan yang sebelumnya sempat terpending dan kini sudah bisa dilanjutkan,” imbuh Mia. (rsy/sit)