Dalam sambutannya, Pj Gubernur Jatim menyampaikan bahwa gerakan Pramuka memiliki tugas pokok membina generasi muda Indonesia agar menjadi kader pembangunan yang bermoral Pancasila dan ikut membangun masyarakat, bangsa dan negara. Gerakan Pramuka juga dinilai memiliki peran penting dalam menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing untuk menuju Indonesia emas 2045.

Baca juga :

“Ini waktunya gerakan Pramuka bersama-sama pemerintah dan berbagai lapisan masyarakat untuk menyongsong Indonesia emas 2045, mempersiapkan SDM yang unggul dan berdaya saing,” kata Pj Gubernur Jatim.

Di sisi lain, mengingat saat ini Indonesia dihadapkan dengan tahun-tahun politik, Pj Gubernur Jatim mengimbau agar Gerakan Pramuka bisa tetap menjaga diri untuk tidak terlibat dalam politik praktis. “Semua orang termasuk anggota Pramuka secara pribadi boleh terlibat dalam politik praktis dalam berbangsa dan bernegara. Tetapi, jangan gunakan simbol Pramuka dan jangan gunakan Pramuka sebagai alat politik untuk pemuas kepentingan pribadi,” jelasnya.

Selain itu, Pramuka juga diharapkan harus menjadi contoh teladan dalam kedewasaan berdemokrasi. “Pramuka juga harus menjadi teladan untuk menjaga persatuan dan kesatuan diantara warga negara,” lanjutnya. (kom/adi/gie)

Kepala Kejaksaan Negeri Jember, I Nyoman Sucitrawan, menyambut hangat kedatangan Bupati Hendy beserta jajaran Forkopimda Jember di Kantor Kejari. Dalam arahannya, I Nyoman Sucitrawan menyampaikan berbagai kegiatan telah digelar dalam rangka menyambut HUT HBA ke-63. Diantaranya dengan lomba bidang olah raga mulai dari futsal, biliar dan tenis meja.

“Selain lomba di bidang olah raga, Peringatan HBA Ke-63 juga diisi dengan penyaluran bantuan sosial bagi anak yatim piatu. Kemudian, melakukan kunjungan kepada keluarga purnaja, ziarah ke Taman Makam Pahlawan (TMP) dan berbagai kegiatan lainnya yang pada puncaknya akan ada berbagai doorprize dengan hadiah utama sepeda motor listrik,” ujar Kajari Jember.

Baca juga :

Sementara itu, Bupati Hendy dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada Kepala Kejari Jember beserta jajaran. Menurutnya, melalui tema HBA Ke-63 yakni penegakan hukum yang tegas dan humanis telah dipresentasikan melalui kinerja Kejari bersama Forkopimda Jember dalam mengawal pembangunan di Kabupaten Jember.

“Hal tersebut salah satu contohnya adalah dengan rapat koordinasi mingguan terkait pengendalian inflasi. Melalui hal tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Jember berada di posisi terbaik ke-3 di Jawa Timur,” ungkap Bupati Hendy.

Tidak hanya itu, daya beli UMKM di Kabupaten Jember, pun membuat pedagang mendapat laba 2 hingga 3 kali lipat profit yang lebih besar. “Kegiatan hari ini, tentunya jadi kebanggaan kami dan juga masyarakat Jember. Saya juga memberikan apresiasi kepada seluruh jajaran kejaksaan yang telah menyelamatkan aset Pemkab Jember,” lanjutnya.

Berkat sinergitas bersama Forkopimda Jember dalam memberikan edukasi kepada masyarakat Jember, tentunya menjadi bentuk penerapan tema HBA yang ke-63 ini. “Melalui tema penegakan hukum yang tegas dan humanis ini benar-benar sudah bisa kami rasakan. Saya berharap terus dijaga ikatan batin kami antar Forkopimda yang telah dilakukan. Ada saling keterbukaan tujuannya untuk memakmurkan masyarakat Jember,” paparnya. (kom/rio/sit)

Untuk capaian kinerja di bidang intel, Kejari Kota Malang telah melakukan berbagai kegiatan. Diantaranya, melaksanakan Pengamanan Pembangunan Strategis (PPS) pada 25 proyek strategis daerah di lingkungan Pemerintah Kota Malang sesuai dengan SK Wali Kota Malang tentang Penetapan Proyek Strategis Daerah tahun Anggaran 2023. “Seperti revitalisasi Alun-alun Tugu pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang, Pembangunan Fasilitas Umum Wisata Gantangan Burung Tahap II dan Perawatan GOR Ken Arok pada Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwasata Kota Malang, serta Pembangunan Depot Arsip pada Dinas Perpustakaan Umum dan Arsip Daerah Kota Malang,” urainya.

Selain itu, Seksi Intelijen Kejari Kota Malang juga melakukan kegiatan humanis. Antara lain, tujuh kegiatan Jaksa Masuk Sekolah pada sekolah-sekolah mulai jenjang SD hingga SMA di Kota Malang dan 5 kegiatan Jaksa Menyapa di radio.

Baca juga:

Selain itu, Dalam rentang waktu 12 bulan ini, Seksi Tindak Pidana Umum (Pidum) Kejari Kota Malang telah melaksanakan total 12 Restoratif Justice (RJ). Dijelaskan, enam RJ dilaksanakan di tahun 2022 dan enam lainnya di tahun 2023 ini.

“Kejaksaan Negeri Kota Malang telah menghimpun Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp 726.100.000 melalui pembayaran denda tilang selama Juli 2022 hingga Juli 2023,” jelasnya.

Seksi Pengelola Barang Bukti dan Barang Rampasan (PB3R) Kejaksaan Negeri Kota Malang telah memusnahkan barang bukti (BB) dari 124 perkara tindak pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). Adapun yang dimusnahkan berupa narkotika jenis ganja sebanyak 29 perkara dengan berat total 4.150 gram, sabu sebanyak 82 perkara dengan berat total 926 gram, Pil dan obat-obatan terlarang sebanyak 13 perkara dengan jumlah total 127.380 butir serta barang bukti berupa Handphone dan timbangan sejumlah 113 buah.

Melalui Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada Semester I tahun 2023, Kejaksaan Negeri Kota Malang telah melaksanakan 3 Mou antara lain dengan BPJS Kesehatan Cabang Malang, Perum Jasa Tirta I dan Cabang Dinas Pendidikan Wilayah Malang. Sedangkan untuk Surat Kuasa Khusus (SKK) telah menyelesaikan sebanyak 38 SKK. Selain itu, Kejaksaan Negeri Kota Malang juga telah melakukan pemulihan keuangan negara dengan total sebesar Rp 794.530.746.

Dalam peringatan ini, Kajari Edy Winarko, juga meminta kepada seluruh jajarannya untuk melaksanakan Tujuh Perintah Harian yang menjadi amanat Jaksa Agung. Poinnya adalah, mengaktualisasikan pola hidup yang merefleksikan nilai Tri Krama Adhyaksa, meningkatkan Kepekaan Sosial.

Kemudian mewujudkan kesatuan pola analisis yuridis yang terstruktur dan terukur dalam setiap penyelesaian penanganan perkara. Dan melaksanakan penegakan hukum dan penyelesaian perkara secara prosedural dan tuntas.

Selanjutnya, agar meningkatkan kemampuan manajerial dan administratif sebagai sarana pendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kejaksaan. Serta mengoptimalkan sinergi antar bidang guna mewujudkan keberhasilan capaian kerja institusi. “Bahwa tadi juga disampaikan, menyongsong tahun politik, seluruh jajaran dimana saja berada agar menjaga netralitas personel dalam Pemilu serentak tahun 2024,” tegasnya. (gie)