Dalam keterangannya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menegaskan bahwa peninjauan ini bertujuan untuk mengkaji potensi besar yang dimiliki kawasan pesisir, sekaligus mengevaluasi aktivitas ekonomi yang berlangsung di wilayah tersebut. Dirinya menyebut, kawasan pesisir selama ini masih menjadi salah satu titik konsentrasi kemiskinan di Jember.

“Wilayah pinggir pantai ini merupakan salah satu sentra kemiskinan terbesar. Karena itu, kami bersama TNI AL turun langsung untuk melihat dan mengkaji potensi yang ada,” kata Bupati Fawait.

Dalam peninjauan itu, Bupati Fawait mengaku terkejut setelah menemukan banyaknya tambak udang yang beroperasi di sepanjang garis pantai. Sementara setelah dilakukan pengecekan, sebagian besar tambak tersebut diketahui tidak memiliki izin resmi.

Karenanya, Bupati Fawait mengaku bila kondisi itu cukup ironi. Mengingatkan, di tengah tingginya angka kemiskinan, aktivitas ekonomi justru berjalan cukup besar, namun tidak memberikan dampak signifikan bagi masyarakat sekitar.

“Ini menjadi pertanyaan besar. Ada kegiatan ekonomi skala besar, tapi tidak berdampak pada kesejahteraan warga. Bahkan banyak yang tidak berizin. Ini yang akan kita evaluasi bersama,” tegasnya.

Baca juga :

Gus Fawait menekankan, bahwa setiap kegiatan usaha di wilayah Jember harus memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Jika tidak, maka perlu dilakukan peninjauan ulang, termasuk dari sisi legalitas dan kepatuhan terhadap aturan.

Selain menyoroti persoalan tambak, Bupati Fawait juga mengungkapkan kekagumannya terhadap potensi besar wilayah pesisir Selatan Jember, yang membentang dari Kecamatan Kencong hingga Ambulu. Dirinya menyebut, kawasan tersebut memiliki kekayaan alam yang luar biasa, mulai dari hasil laut hingga keindahan gugusan pulau yang berpotensi dikembangkan sebagai destinasi wisata.

“Potensi wisata dan sumber daya alam di pesisir selatan sangat besar dan belum tergarap maksimal. Ini akan kita kembangkan secara bertahap,” ungkapnya.

Gus Fawait juga menjelaskan, bahwa panjang garis pantai Jember merupakan salah satu yang terpanjang di Jawa Timur. Sehingga, menyimpan potensi ekonomi yang sangat besar. Terlebih, ketika didukung dengan pembangunan JLS, yang direncanakan mulai berjalan pada tahun 2026 dengan anggaran sekitar Rp 3 triliun.

Keberadaan JLS, tambahnya, akan membuka akses menuju kawasan pesisir, mempercepat distribusi hasil laut, serta mendorong pertumbuhan sektor pariwisata dan ekonomi masyarakat. “JLS akan menjadi kunci pembuka pembangunan wilayah selatan. Akses semakin mudah, ekonomi akan bergerak dan kesejahteraan masyarakat meningkat,” jelasnya.

Sebagai langkah konkret, Pemerintah Kabupaten Jember berencana membentuk tim kerja gabungan lintas instansi untuk fokus menangani persoalan sekaligus mengembangkan potensi wilayah pesisir. Tim ini, akan bekerja menyusun strategi terpadu dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan. Termasuk, kerja sama dengan TNI Angkatan Laut juga akan terus diperkuat untuk menjaga keamanan wilayah perairan serta memastikan penegakan hukum berjalan dengan baik.

“Kita ingin kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan masyarakat. Potensi besar ini harus dinikmati bersama, bukan hanya oleh segelintir pihak,” tambahnya. (rio/gie/adv)

Kepala Kantor SAR Kelas A Surabaya, Nanang Sigit, mengatakan bahwa pada hari kedua pencarian ini, satu SRU air bergerak melakukan penyisiran di aliran Sungai Brantas dengan menggunakan perahu rafting. “SRU air menggunakan perahu rafting sebab menyesuaikan dengan karakter Sungai Brantas yang mengalir di Kota Malang, berarus deras, memiliki banyak jeram dan bebatuan,” jelasnya, Selasa (17/06/2025) tadi.

SRU air menyusuri aliran Sungai Brantas hingga radius 4 kilometer dari titik awal tenggelamnya korban. “Selama pencarian di sungai, SRU air terus memantau permukaan air, tepian sungai, serta area yang berpotensi menjadi lokasi korban terjebak, seperti pusaran air atau dasar sungai yang dangkal,” ujar Nanang.

Baca juga :

Pada saat yang bersamaan, Tim SAR gabungan juga mengerahkan sebanyak 4 SRU darat untuk melakukan pemantauan di beberapa titik di sepanjang aliran Sungai Brantas, seperti di Jembatan Gadang, belakang Pabrik Cokro dan dua titik lainnya.

Untuk mengoptimalkan pencarian, Tim SAR gabungan juga menyebarluaskan informasi kejadian tenggelamnya korban ini kepada warga sekitar, dengan tujuan agar warga melaporkan jika melihat keberadaan korban. Sementara upaya pencarian sendiri, selain Tim Unit Siaga SAR Malang Raya, upaya pencarian korban ini juga melibatkan puluhan personel gabungan dari instansi dan organisasi berpotensi SAR di wilayah Malang Raya. Hanya saja, hingga berita ini diturunkan, Tim SAR gabungan masih berupaya mencari korban di Sungai Brantas.

Seperti diberitakan sebelumnya, gadis kecil berinisial Nm (10), atau siswi kelas 4 setingkat SD di Kota Malang, hanyut di Sungai Brantas, yang tidak jauh dari rumahnya, Senin (16/05/2025) sekitar pukul 10.00. Nm hanyut saat sedang mandi di Sungai Brantas bersama temannya Ar dan Nv. Saat kejadian, Ar sedang berada di tepian, sedangkan Nv berhasil selamat . (hms/gie)

Ketua RT 04 Jalan Joyo Agung Regency, Kelurahan Merjosari, Kecamatan Lowokwaru, Sugiyono, menyampaikan bahwa pihaknya dan beberapa warga lainnya menolak dengan tegas. Karena, tidak memenuhi beberapa syarat dari pendirian usaha RS.

“Jadi seperti pengelolaan limbah, Analisis Dampak Lalu Lintas (Andal Lalin), fasilitas Ruang Terbuka Hijau (RTH) hingga lahan parkir. Kemudian yang jadi alasan lain, itu karena terlalu dekat dengan lingkungan rumah tangga,” ujar Sugiyono, Kamis (05/12/2024) tadi.

Sugiyono juga menambahkan, bahwa warga tidak pernah dilibatkan dalam proses perizinan secara transparan. “Kami hanya diberi sosialisasi sekali, tanpa rembukan lebih lanjut,” katanya.

Menanggapi adanya penolakan tersebut, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Malang, Ida Made Ayu Wahyuni, menyampaikan bahwa dalam kegiatan selalu ada pro dan kontra. Sehingga menurutnya, harus banyak melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat sekitar.

Baca juga :

“Mereka merasa dengan adanya RS kan terganggu kalau ada akses keluar masuk yang begitu banyak pasien. Tetapi mereka tidak memperhatikan manfaat yang luar biasa dari kehadiran RS ini. Sehingga kerjasama dengan Forkopimcam ini harus ditingkatkan, karena apapun yang terjadi, gejolak masyarakat bisa diredam,” ujar Ida.

Saat disinggung mengenai audiensi, menurutnya dapat diselesaikan dengan perangkat wilayah yang ada di sekitarnya. Termasuk Lurah Merjosari dan Camat Lowokwaru.

“Mereka bisa menyelesaikan dengan lurah dan camat yang ada di wilayahnya, karena kan itu perangkat wilayah pengampunya,” ucap Ida.

Sementara itu, Direktur Bambang Shita Hospital, dokter Tedy Prawiro, menyampaikan bahwa RS tersebut telah memenuhi prosedur perizinan dan melibatkan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dalam pengelolaan limbah. “Kami menggunakan instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang dibangun dengan bantuan DLH. Semua sudah sesuai standar,” jelas Tedy.

Dirinya juga mengaku heran, dengan adanya penolakan dari warga tersebut. Sebab, pihak RS sendiri juga telah memberikan kompensasi bagi warga sekitar.

“Warga sering datang berobat ke sini, bahkan ada yang mendapat layanan gratis. Kami juga memberikan kompensasi kepada tetangga terdekat untuk mengatasi dampak, seperti kebisingan dan parkir. Selain itu kami juga sudah melakukan sosialisasi pada warga, namun apabila ada komplain kami terbuka untuk berdialog, tapi hingga kini belum ada yang secara resmi menyampaikan keluhan langsung,” imbuh Tedy. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Iwan itu, menyampaikan bahwa keberadaan Pasar Besar Malang saat ini memang sudah memerlukan rehabilitasi atau pembangunan. Namun, dalam hal ini menurutnya masih harus dilakukan penjajakan terlebih dahulu, terutama terkait dengan penganggaran.

“Pasar Besar ini menjadi asetnya Pemkot Malang. Namun, bagaimana ini bisa dioptimalkan atau diperbaiki dan apakah melalui pembangunan baru atau rehabilitasi, ini kami masih terus menjajaki dalam kaitannya dengan penganggaran. Karena bagaimanapun, ini tidak semudah apa yang kita bayangkan,” jelas Pj Wali Kota Iwan.

Berdasarkan Detail Engineering Design (DED) Fisibility Study (FS), anggaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan persoalan tersebut cukup besar yakni sekitar Rp 400 miliar sampai Rp 500 miliar. Karena itu, dibutuhkan bantuan dari pemerintah pusat. Namun, tentunya diperlukan persiapan yang matang sebelum melakukan koordinasi dengan Kementerian PUPR.

Baca juga :

“Nanti kita siapkan dahulu materi diskusinya, baru bisa berkoordinasi dengan kawan-kawan di Kementerian PUPR. Karena salah satu langkah yang paling konkret, adalah kita mengusulkan ke Pemerintah pusat ataupun Pemprov Jatim. Kita siapkan dengan matang dahulu, tapi jangan terlalu lama. Mudah-mudahan saya bisa segera ke sana,” tambahnya.

Pj Wali Kota Iwan juga belum bisa memastikan mengenai kapan rehabilitas Pasar Besar dapat direalisasikan. Sebab, masih harus menunggu penyelesaian materi-materi yang akan diajukan pada Pemerintah Pusat.

“Saya tergantung Pak Sekda dan tim untuk menyiapkan materi. Pada saat kita bicara proposal dan usulan ke pusat, materinya harus baik. Materinya harus meyakinkan dan itu dahulu yang akan saya kejar. Setelah ini saya akan minta untuk maraton menyiapkan materinya,” tambahnya.

Diakhir, Pj Wali Kota Iwan berharap agar anggaran untuk penyelesaian masalah Pasar Besar Malang ini dapat dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) tahun 2026. Namun, harus dengan persiapan yang matang.

“Artinya sudah diyakinkan bahwa alokasi untuk ini ada dan menjadi prioritas. Tetapi yang penting bagaimana kita bisa kawal ada alokasi anggaran di pemerintah pusat untuk Pasar Besar. Ini semua masih dalam tahap usaha,” imbuh Iwan. (pro/rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu, menyambut baik dan menerima dengan hadirnya FamilyMart yang baru saja buka di Kota Malang. Apalagi, juga menyediakan berbagai kebutuhan untuk sehari-hari.

“Ini merupakan suatu kehormatan, karena FamilyMart bisa masuk di Kota Malang. Tadi saya sampaikan, ini adalah satu tempat outlet untuk warga Kota Malang, dalam membeli kebutuhan sehari-hari. Karena sampai dengan detik ini, harga-harga bahan yang dijual oleh FamilyMart ini bisa bersaing,” kata Pj Wali Kota Wahyu.

Selain menjual kebutuhan sehari-hari, FamilyMart juga menjual produk-produk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Kota Malang. Sehingga, dalam hal ini dirinya memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih, karena membantu untuk mendukung pemasaran usaha rakyat ekonomi lokal.

Baca juga :

“UMKM di Kota Malang ini difasilitasi betul oleh FamilyMart. Apalagi saat kita melakukan program Ngombe, keluhan warga mengenai pemasaran UMKM juga muncul. Nah, ini bagus menjadi salah satu bentuk kerja sama dengan mitra Kota Malang untuk bisa memasarkan produk UMKM dan tentu dapat memajukan perekonomian warga sekitar,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, dengan adanya FamilyMart tersebut diharapkan juga dapat mendorong berbagai investasi yang akan masuk ke Kota Malang. Apalagi, kemudahan perizinan juga selalu diberikan oleh Pemkot Malang.

“Kota Malang ini sangat welcome terkait dengan investasi yang masuk dan ini tentunya juga memberikan suatu jaminan untuk investasi lain yang masuk ke Kota Malang. Kita selalu memberikan kemudahan yang menjadi persyaratan dari investasi. Untuk FamilyMart ini juga tidak terlalu lama mengeluarkan perizinan dan dukungan investasi,” tambahnya.

Diakhir, Pj Wali Kota Wahyu juga mengungkapkan apresiasinya bahwa hampir 90 persen FamilyMart mampu menyerap warga asli Kota Malang. Diharapkan ke depan, nantinya itu dapat terpenuhi 100 persen dan itu akan menjadi perhatian dari Pemkot Malang untuk tiap-tiap perusahaan yang ada di Kota Malang.

“Ini harus terus kita galakkan. Sehingga, harapannya ke depan perusahaan-perusahaan bisa mencontoh untuk menyerap warga lokal Kota Malang terlebih dahulu,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Pantauan di lapangan, di sekitar lahan Tarekot tersebut banyak ditumbuhi tanaman semak belukar, kemudian area kolam renang tidak terfungsikan dan di sekitarnya juga terdapat kios-kios UMKM yang harus ditutup.

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang meninjau langsung keberadaan Tarekot, menyampaikan bahwa akan melakukan evaluasi sesegera mungkin. Apalagi menurutnya, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kiduldalem meminta untuk bisa dioperasionalkan kembali.

“Karena ada UMKM yang berada disini dan ini bisa meningkatkan taraf perekonomian dan kesejahteraan dari masyarakat di Kiduldalem. Ini tadi sudah saya cek dan nanti akan kita evaluasi,” kata Wahyu, Sabtu (11/05/2024) tadi.

Baca juga :

Apabila dioperasionalkan kembali, menurut Pj Wali Kota Wahyu, memang banyak yang harus diperbaiki kembali. Apalagi, di sekitar area tersebut juga terdapat sumber mata air yang bisa dimanfaatkan.

“Nanti akan kita evalusi dulu, kemudian nanti dari evaluasi itu seperti apa tindakan yang harus kita lakukan. Agar kita bisa meminimalisir kejadian seperti ini (mangkrak). Karena ada banyak hal yang harus kita perbaiki,” tuturnya.

Lebih lanjut, Pj Wali Kota Wahyu juga menyampaikan bahwa sampai saat ini sudah menerima laporan terkait dengan keberadaan Tarekot. Namun, ditegaskan bahwa dalam hal ini masih harus dilakukan evaluasi sesegera mungkin.

“Sudah masuk laporan dibsaya. Cuma saya harus evaluasi dulu. Tapi dengan laporan dari LPMK tadi juga menjadi pertimbangan saya untuk mengevaluasi segera,” imbuh Wahyu. (pro/rsy/sit)

Salah satu Pedagang Unggas, Hartono, mengatakan bahwa kondisi menumpuknya sampah yang berada di area jualannya, itu sudah berlangsung sejak seminggu terakhir. Sampah yang menumpuk tersebut, juga sengaja dilakukan orang luar dengan menggunakan sepeda motor.

“Kami sudah tidak tahu, mau berbuat apa. Soalnya, ketika sampah-sampah ini menumpuk dan tidak segera diatasi, maka akan berdampak kepada penjual dan pembeli. Sementara mereka yang membuang sampah sembarangan, juga dari luar atau menggunakan motor,” katanya, Rabu (29/11/2023) tadi.

Ditambahkannya, untuk mengantisipasi sampah di lahan relokasi, sebenarnya dinas memiliki TPS3R di Stadion Brantas. Karenanya, besar harapan agar sampah yang berserakan, bisa segera dibersihkan. Begitu juga untuk pembuang sampah sembarang, pun bisa langsung ke TPS3R.

Baca Juga :

“Saya berharap, sampah-sampah ini segera diangkut. Apalagi, ini sudah sampai seminggu. Termasuk kepada mereka pembuang sampah sembarangan, pun bisa memanfaatkan TPS3R. Sehingga, lokasi yang ada tetap bersih dan terjaga,” ujarnya.

Disinggung keberadaan di lahan relokasi dan belum berpindah ke Pasar Induk Among Tani, Hartono menjelaskan, bahwa untuk posisi zona pedagang unggas masih dibangun tempat berjualannya di belakang Pasar Sayur atau belakang sisi selatan Pasar Induk Among Tani. Karenanya, untuk sementara belum bisa pindah ke lokasi baru.

“Sementara kami di sini dahulu, sampai semua selesai. Karenanya, kami berharap kondisi sekitar tetap dijaga kebersihannya dari sampah. Sehingga lahan relokasi tetap bersih,” paparnya. (put/sit)

Disampaikan Pj Wali Kota, bahwa melalui kegiatan tersebut tentunya dapat melestarikan kesenian budaya daerah, khususnya mengenai wayang kulit. Apalagi di tengah-tengah tergerusnya kebudayaan Bangsa Indonesia.

“Saya mengapresiasi, karena kalau bukan dari kita untuk melestarikan salah satu budaya tradisi yang ada di Indonesia, yakni wayang kulit ini, siapa lagi. Sehingga, ini dididik mulai dari kecil, karena saya yakin kalau anak-anak sekarang, itu untuk bisa mengikuti atau melihat wayang, itu sulit. Apalagi jadi dalangnya,” kata Pj Wali Kota Malang

Pihaknya berharap, jika melalui kegiatan tersebut, nantinya generasi penerus bangsa dapat terus termotivasi dan dapat melestarikan kesenian wayang sejak usia dini. Selain itu, ke depan kesenian wayang kulit juga akan dimasukkan dalam kegiatan ekstrakulikuler sekolah.

“Karena kalau di kurikulum merdeka belajar sendiri, ini sudah masuk ke Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5). Jadi, menjadi bagian yang memang melestarikan budaya-budaya kita dan bukan hanya yang mendalang, tapi yang melihat kesenian ini juga. Termasuk sanggar dan gamelannya, mereka adalah bagian dari kurikulum merdeka,” jelasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, berharap jika ke depan nantinya Kota Malang dapat terus melahirkan 20 dalang bocah, pertahunnya. “Makanya sejak dini saya maunya mulai TK, itu ada tampilan dalang bocah ini. Harapan kami nanti di Kota Malang dan di Malang Raya, itu ada sebuah regenerasi dalang. Sekarangkan dalang cuma itu itu saja dan lha kami punya target. Mudah-mudahan nantinya, itu setiap tahun bisa melahirkan 20 dalang,” ujar Suwarjana.

Kemudian, ditambahkannya jika baik atau tidaknya penampilan dalang bocah tersebut, itu tergantung penilaian masyarakat. Namun, yang terpenting adalah pemahaman terkait dengan kesenian jawa, pewayangan, dalang dan sebaginya.

“Nah itu otomatis akan menularkan ke siswa-siswa yang lain. Makanya yang kami hadirkan untuk menonton adalah anak-anak juga. Karena kalau kita gabungkan di kurikulum kita itu juga masuk di kurikulum merdeka di P5 nya untuk anak anak,” tambahnya.

Disebutkannya, jika sampai dengan saat ini di Kota Malang sudah ada sekitar 10 dalang bocah. Itu tersebar di beberapa SD dan SMP yang ada di Kota Malang. Ke depan, itu akan terus bertambah dan akan terus dikader melalui pembinaan-pembinaan yang diberikan.

“Ini ada 5 dalang, tiga SD, dua SMP. Nanti terus akan kami kader dan juga akan ditampilkan ketika ada giat di Dinas Pendidikan atau kegiatan hari besar apapun. Disamping pembinaan lewat ekstrakulikuler, juga kita pantau lewat sanggar untuk melatih pendalangan,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Koordinator Malang Creative Fusion (MCF), Dadik Wahyu Chang, menyampaikan jika salah satu kendala yang dihadapi saat ini yaitu kebutuhan penginapan bagi para pengujung gedung tersebut. “Kebanyakan mereka memanfaatkan Gedung MCC untuk pelatihan-pelatihan yang kadang butuh waktu dua sampai tiga hari. Nah ternyata, mereka butuh yang namanya penginapan,” ungkap Dadik, Sabtu (30/09/2023) tadi.

Baca juga:

Sebelumnya, di dalam gedung tersebut telah direncanakan akan disediakan hotel kapsul. Namun, hal tersebut batal untuk direalisasikan. Sehingga, pihaknya berharap ke depan bisa bersinergi dengan kampung-kampung yang ada di sekitar Gedung MCC tersebut.

“Semoga kedepannya bisa bersinergi dengan kampung sebelah. Menjadi sebuah wisata baru, juga menginapnya wisatawan di lokasi. Begitu juga MCC, tetap mengoptimalkan pemanfaatan pelatihan di Gedung MCC, dengan memiliki hal serupa,” katanya.

Ditambahkannya, jika dalam mengatasi hal tersebut nantinya diperlukan Focus Group Discussion (FGD) terlebih dahulu. Termasuk, para pelaku Ekraf dan juga warga sekitar.

“Butuh penguatan, butuh kesiapan dan perlu sinergitas serta pemikiran. Saat ini belum ada gambaran bagaimana, tapi yang jelas pemantiknya adalah kita butuh penginapan. Lalu kita ingin ajak masyarakat untuk dilibatkan,” tambahnya.

Secara terpisah, Ketua RT05 RW08 Kelurahan Blimbing, Yudianto, menyambut baik dengan adanya tujuan positif dalam menghadapi masalah tersebut. Namun, dirinya menekankan pentingnya untuk dilakukan komunikasi secara intens dengan warga sekitar.

“Kalau kami yang penting adalah komunikasi. Jadi butuh komunikasi dulu dengan RW, lalu RT dan juga sosialisasi ke masyarakat. Karena kami bisa paham dan tahu kalau diajak komunikasi,” imbuh Yudi. (rsy/sit)