Dalam momen itu, Bupati Ipuk memaparkan strategi akselerasi pembangunan Banyuwangi. Dirinya mengawali pemaparannya, dengan berbagai pengalaman saat pertama menjabat sebagai bupati pada 2020, atau di tengah tekanan pandemi Covid-19.

Saat itu, banyak daerah mengalami tekanan ekonomi dan lonjakan kemiskinan. Namun, Banyuwangi mampu menahan dampak dengan kenaikan kemiskinan yang sangat tipis.

“Itu karena, percepatan pembangunan yang kami lakukan secara kolektif serta kebijakan yang terarah. Sehingga, bisa melalui itu semua,” kata Bupati Ipuk.

Pembangunan berkelanjutan, imbuhnya, harus dilandasi kerja bersama, saling percaya, serta pengawasan yang ketat. Pemkab Banyuwangi menerapkan monitoring dan evaluasi (Monef) sebagai kewajiban dalam setiap program agar kebijakan benar-benar berdampak pada kinerja daerah.

“Tidak ada program tanpa monef. Karena kalau tidak diawasi, laporan bisa terlihat baik, tapi ternyata tidak berdampak pada capaian kinerja dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Bupati Ipuk juga mengungkapkan, tantangan geografis Banyuwangi sebagai kabupaten terluas di Jawa Timur, yang memicu disparitas wilayah dan kemiskinan yang terklaster. Kondisi tersebut, mendorong Pemkab Banyuwangi menetapkan skala prioritas pembangunan yang fokus dan terukur.

Baca juga :

Prioritas utama Bupati Ipuk, adalah percepatan pengentasan kemiskinan, lalu pendidikan dan kesehatan untuk meningkatkan kualitas SDM, serta penguatan sektor unggulan seperti pariwisata, pertanian, perikanan, UMKM dan ekonomi kreatif. Selain itu, Pemkab Banyuwangi juga mendorong percepatan digitalisasi sebagai infrastruktur kelima setelah jalan, jembatan, bandara dan pelabuhan. Digitalisasi sendiri, mampu melipat jarak dan waktu pelayanan publik agar lebih mudah diakses masyarakat.

“Inovasi menjadi kunci keberhasilan kami. Tapi inovasi versi kami jelas kriterianya, tidak menambah SDM, tidak menambah anggaran dan tidak membuat aplikasi baru. Inovasi bagi kami adalah kreativitas memaksimalkan kondisi yang ada,” kata Bupati Ipuk.

Dengan pendekatan inovasi, kolaborasi, pengawasan dan digitalisasi, Bupati Ipuk menyebut capaian makro Banyuwangi terus membaik. Angka kemiskinan berhasil ditekan hingga 6,13 persen pada 2025 dan terendah dalam sejarah, lalu pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mencapai 5,72 persen di 2025 lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi Jawa Timur maupun nasional, serta pendapatan per kapita masyarakat menembus Rp 62 juta per tahun.

“Semua ini kami lakukan dengan satu kunci, yaitu komitmen kepemimpinan dan pengawasan. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan cepat, berkelanjutan dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” terangnya.

Sementara itu, Pengawas Internal SKK Migas Irjen Pol (Purn), Ibnu Suhaendra, mengatakan keberhasilan pembangunan Banyuwangi menjadi salah satu alasan daerah ini dipilih sebagai lokasi Rapat Kerja Bidang Pengawas Internal SKK Migas. Forum tersebut sekaligus membahas perencanaan kerja tahun 2026 untuk mendorong peningkatan lifting migas nasional.

“Kami melihat Banyuwangi sebagai contoh keberhasilan. Tadi disampaikan oleh Ibu Bupati bagaimana inovasi, kerja sama dan pengawasan atau monef dijalankan secara konsisten. Ini sangat relevan dan bisa menjadi inspirasi bagi institusi, termasuk SKK Migas,” kata Ibnu.

Ke depan, SKK Migas juga melihat peluang pengembangan Kawah Ijen agar lebih ramah wisatawan. Salah satunya dengan mendorong akses yang tidak lagi menggunakan gerobak, melainkan melalui pengembangan kereta gantung. Gagasan tersebut akan disampaikan kepada Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, agar pariwisata Banyuwangi semakin mendunia. (kom/bwi/gie)

“Kami ingin anak-anak merasa didengar. Seperti rata-rata mereka suka ayam goreng, maka kami olah ayam menjadi nugget, katsu atau ayam goreng sehat. Rasanya tetap enak, tapi tetap memenuhi standar gizi,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Melalui pendekatan ini, tambahnya, membuktikan bahwa pelayanan publik bisa berjalan dengan prinsip humanis, adaptif dan berbasis partisipasi. Anak-anak yang biasanya hanya dianggap penerima program, kini suaranya dijadikan acuan untuk perbaikan layanan.

Baca juga :

“Dengan mendengar masukan mereka, maka anak-anak bukan sekadar objek, tapi subjek yang berkontribusi dalam penyempurnaan program,” tambahnya.

Bunda Indah juga menegaskan, bahwa kebijakan MBG tidak boleh kaku. Variasi menu harus menjadi ruang inovasi agar gizi terpenuhi, tetapi selera tetap terjaga.

Dirinya juga menilai, kepuasan anak-anak saat menikmati makanan bergizi menjadi indikator penting bahwa program benar-benar berdampak. “Anak yang sehat dan gembira di sekolah akan tumbuh dengan rasa percaya diri. Itu modal dasar bagi pembangunan SDM Lumajang ke depan,” tegasnya.

Dengan sistem feedback cepat, tambahnya, MBG Lumajang menunjukkan wajah baru pelayanan publik yang responsif. Lebih dari sekadar porsi makan siang, namun adalah simbol kepedulian pemerintah untuk membangun generasi sehat dengan cara yang sederhana, menyenangkan, namun strategis. (kom/adi/sit)

Kepala BPS Lumajang, Moch Sonhaji, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan survei menyeluruh yang mencakup penyedia bahan pangan, supplier, sekolah, hingga penerima manfaat dapur MBG. “Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) daring bersama Menteri Dalam Negeri pekan lalu, disebutkan bahwa data itu penting untuk memastikan program berjalan efektif dan aman, sekaligus memetakan dampak bagi masyarakat,” katanya, Senin (08/09/2025) tadi.

Pengawasan kualitas pangan, lanjutnya, menjadi bagian utama dari pengelolaan dapur MBG. Sonhaji juga menekankan, akan pentingnya sinergi dengan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) untuk menjaga ketersediaan pangan, serta dengan BPOM agar keamanan dan kualitas gizi makanan tetap terjamin. Uji kelayakan bahan pangan, kini menjadi prosedur rutin untuk memastikan makanan yang disajikan aman dan bergizi tinggi.

Baca juga :

Setiap dapur MBG di Lumajang, ungkapnya, dilengkapi tiga tenaga utama, yakni ahli gizi, kepala dapur dan akuntan. Kehadiran tim ini, memastikan distribusi makanan berjalan transparan, efisien dan memenuhi standar gizi.

“Dengan data yang kuat, pengawasan ketat dan kolaborasi lintas sektor, dapur MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga mendukung stabilitas ekonomi daerah secara berkelanjutan,” tambah Sonhaji.

Langkah ini, paparnya, menunjukkan pendekatan terpadu Pemkab Lumajang dalam pengelolaan bantuan pangan, dimana aspek sosial, kesehatan dan ekonomi saling bersinergi. Pemerintah daerah terus memantau setiap dapur MBG untuk memastikan manfaatnya maksimal bagi masyarakat, sekaligus menjaga kestabilan pasokan pangan lokal.

Melalui penguatan data dan pengawasan, Program MBG menjadi model pengelolaan bantuan pangan yang transparan, aman dan berkelanjutan. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh makanan bergizi, tetapi juga ikut merasakan dampak positif bagi stabilitas harga pangan di pasar lokal. (kom/adi/gie)

Dalam Rakor itu, Zulkifli Hasan mengungkapkan mengenai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk Program Makan Bergizi Gratis. Yakni, mencapai Rp 71 triliun hingga Juni 2025 dan berpotensi meningkat hingga Rp 420 triliun pada Desember 2025.

Program ini, bertujuan menyediakan makanan bergizi untuk seluruh anak Indonesia. Sekaligus, menjadi langkah strategis meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pj Bupati Lumajang menegaskan bahwa program itu sangat relevan untuk membantu masyarakat, khususnya di Kabupaten Lumajang, dalam menghadapi tantangan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup. “Program Makan Bergizi Gratis ini adalah terobosan yang luar biasa. Dengan anggaran sebesar itu, manfaatnya tentu akan sangat dirasakan oleh masyarakat, terutama dalam memenuhi kebutuhan gizi anak-anak dan mendukung tumbuh kembang mereka,” kata Pj Bupati Lumajang.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Bunda Yuyun- panggilan akrab Pj Bupati Lumajang, juga mengapresiasi langkah pemerintah pusat yang berupaya keras untuk merealisasikan program ini secara menyeluruh. Termasuk, melalui pengelolaan anggaran yang efisien.

“Kami di daerah siap mendukung implementasi program ini dengan memastikan distribusi makanan bergizi berjalan lancar dan tepat sasaran,” tambahnya.

Sebagai bentuk komitmen, Bunda Yuyun juga menyebut bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang akan memprioritaskan sinergi dengan Badan Gizi Nasional dan pihak terkait lainnya untuk mendukung keberhasilan program. “Kami akan memastikan penyediaan bahan makanan seperti telur, beras, ikan dan lainnya tersedia dengan baik, sesuai arahan dari Menko Pangan,” tegasnya.

Dalam kesempatan sama, dirinya juga berharap bahwa program ini dapat mendorong penguatan sektor ekonomi lokal, khususnya para petani dan peternak di Lumajang. “Dengan adanya kebutuhan bahan makanan bergizi yang meningkat, ini menjadi peluang besar bagi petani dan peternak di daerah untuk turut berkontribusi sekaligus meningkatkan pendapatan mereka,” urainya.

Meskipun anggaran perporsi makanan bergizi gratis diturunkan dari Rp 15 ribu menjadi Rp 10 ribu, Namun Pj Bupati Indah Wahyuni optimis kualitas makanan bisa tetap terjaga. “Dengan perencanaan yang matang, anggaran ini tetap bisa menghasilkan makanan bergizi dan berkualitas untuk masyarakat. Program ini adalah langkah nyata pemerintah dalam memberikan perhatian kepada rakyat kecil,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Dalam momentum ini, Bupati Situbondo, Karna Suswandi, berharap agar melalui tema Harjakasi ke-206 ini bisa menjadi evaluasi terhadap apa yang telah dilakukan dan disumbangkan untuk Kabupaten Situbondo. Khususnya, dalam mendorong terciptanya peradaban yang lebih maju.

“Mari kita semua semangat terus untuk mewujudkan masyarakat Situbondo yang lebih berakhlak, sejahtera, adil dan berdaya kelanjutan,” kata Bupati Karna.

Dalam memperingati Harjakasi ke-206 ini, tambahnya, juga merupakan salah satu wujud penghargaan terhadap para pendahulu dalam membangun peradaban di Kabupaten Situbondo. “Termasuk kepada bupati dan wakil bupati sebelumnya, yang telah berjasa terhadap pembangunan yang membawa kesejahteraan bagi masyarakat Situbondo,” tegas Bung Karna-sapaan akrab Bupati Situbondo.

Tidak ketinggalan, Bupati Karna juga mengajak seluruh komponen masyarakat untuk turut berkontribusi positif dalam mensejahterakan masyarakat. “Berbagai macam penghargaan, alhamdulillah berhasil kita raih. Baik itu di tingkat nasional maupun provinsi,” tambah Bupati Karna.

Baca juga :

Dirinya juga mengapresiasi para ulama, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, termasuk kepada teman-teman media yang telah membantu dan memberikan kontribusi positif bagi pencapaian pembangunan di Kabupaten Situbondo. “Situbondo telah mengalami kemajuan cukup signifikan, mulai dari aspek fisik maupun sosial budaya, ekonomi dan lingkungan. Ini ditandai dengan capaian kinerja Pemkab Situbondo, yang semakin baik. Diantaranya Indeks Pembangunan Manusia atau IPM mengalami kenaikan tahun 2022 sebesar 69,76 persen di tahun 2023 naik kembali menjadi 70,65 persen,” terang Bupati Karna.

Sedangkan, lanjut Bupati Situbondo, angka kemiskinan pada tahun 2023 sebesar 11,90 persen dan kembali turun pada 2024 menjadi 11,51 persen. Ini sesuai rilis Badan Pusat Statistik Situbondo. “Sementara pertumbuhan ekonomi di tahun 2021, mampu tumbuh positif di angka 3,26 persen dan pada tahun 2022 pertumbuhan ekonomi naik lagi menjadi 4,39 persen. Pada tahun 2023 pertumbuhan ekonomi kembali naik di angka 4,9 persen, sehingga ini menjadi indikasi bahwa selama kepemimpinan saya dan Nyai Khoirani, pertumbuhan ekonomi di Situbondo terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun,” tambahnya.

Sedangkan untuk indeks kepuasan layanan infrastruktur pada tahun 2023, lanjutnya, ada di angka 83,59 atau kriteria baik. Hal ini menggambarkan ukuran umpan balik tingkat kepuasan masyarakat atas pembangunan infrastruktur oleh Pemkab Situbondo, semakin baik dari aspek ketersediaan fisik, kualitas fisik, kesesuaian dana efektifitas pemanfaatan dana lainnya.

Terkait dengan indeks reformasi birokrasi, Pemkab Situbondo pada tahun 2022 di angka 68,83 dan pada tahun 2023 meningkat menjadi 70,14 atau meningkat 1,31 persen. “Ini menunjukkan nilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam mencapai sasaran, yakni mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, kapabel serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik secara prima,” ujar Bupati Karna. (her/gie)

“Dalam Peringatan Hari Bhakti Adhyaksa ini ada beberapa rangkaian kegiatan yang akan dilakukan. Mulai dari internal berupa pemeriksaan kesehatan pegawai, bakti sosial ke panti asuhan, panti jompo serta membersihkan Masjid Sunan Ampel,” katanya.

Ditambahkannya, ada tiga Focus Group Discussion (FGD) yang akan dilaksanakan Kejaksaan Negeri Jombang, dalam memperingati HBA. Diantaranya, seperti terkait dengan pengendalian kontrak pejabat pembuat komitmen dalam pengadaan barang dan jasa, sejarah Kejaksaan Negeri Jombang dan sebagai cagar budaya serta peran kejaksaan dalam percepatan dan perlindungan bagi investor.

“Kami berharap peran kejaksaan dalam percepatan dan perlindungan bagi investor dapat mewujudkan kenyamanan, keamanan dan kepastian hukum bagi investasi di Kabupaten Jombang,” tambahnya.

Terkait dengan pokok dan tugas Kejaksaan Negeri Jombang, lanjutnya, yakni telah menerima berkas perkara prapenuntutan sebanyak 319 perkara. Kemudian ada dipenuntutan sebanyak 184, upaya hukum 31 perkara dan dalam 1 semester Jombang telah menyelesaikan lima perkara melalui jalur keadilan restoratif.

Baca juga :

“Kemudian untuk tindak pidana khusus pada semester 1, kami telah meningkatkan dari tahap II ke tahap penyidikan. Penyidikan ada tiga perkara, serta penuntutan dan eksekusi sudah selesai, upaya hukum terdapat satu perkara di kasasi,” ungkapnya.

Sedangkan terkait perkara cukai, ujarnya, Kejaksaan Negeri Jombang melakukan prapenuntutan perkara dan penuntutan, ada dua perkara serta yang telah dieksekusi ada dua perkara. “Pada Bidang Tindak Pidana Khusus, selama 1 semester yang dimulai dari Januari-Juni 2024, kami telah berhasil menyelamatkan keuangan negara sebanyak Rp 309 juta. Seksi Perdata pada periode semester 1 telah menerima 279 bantuan hukum non litigasi dan satu litigasi,” paparnya.

Kejaksaan Negeri Jombang juga telah melakukan pendampingan hukum sebanyak 91 kegiatan. Dua diantaranya, pendampingan hukum terkait dengan legal drafting peraturan kepala daerah, Bupati Jombang tentang kerja sama badan layanan umum daerah Kabupaten Jombang. Kedua tentang penyusunan peraturan Direksi PDAM dengan pihak ke tiga.

“Kami juga telah menerima permohonan legal opinion dan memberikan pelayanan hukum selama 1 semester sebanyak 30 kegiatan, kemudian dari bidang perdata dan tata usaha negara telah berhasil memulihkan Rp 3,9 miliar,” jelasnya.

Pada Seksi Pengelolaan Barang Bukti, Kejari Jombang telah melakukan kegiatan lelang terhadap barang rampasan satu unit mobil Isuzu sebesar Rp 320 juta dan telah memusnahkan barang bukti pada Juni tahun 2024. “Bidang Intelejen, kami melakukan kegiatan sadar hukum melalui kegiatan Jaksa Menyapa sebanyak 9 kegiatan. Kegiatan pemantauan Pemilu ada dua kegiatan. Yakni terkait Pemilu Legislatif dan Presiden. Kemudian terkait penerangan hukum, sudah menyelesaikan sebanyak delapan kegiatan, pemberantasan mafia tanah terdapat satu kegiatan dalam rangka percepatan investasi dari pembangunan daerah terdapat dua kegiatan. Serta untuk pembangunan strategis, ada tiga kegiatan yang telah dilaksanakan,” tambahnya.

Turut hadir dalam pelaksanaan itu, Kepala Seksi (Kasi) Intel, Trian Yudi Dharsa, Kasi Pidsus, Dody, Kasi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan, Kusmi serta Kasi Pidum, Andi. (azl/gie)

Kesiapan tersebut, lanjutnya, dapat dilihat dari upaya yang dilakukan melalui sinergitas Pemkab Lamongan bersama pihak terkait. Yaitu, bertujuan menciptakan keberhasilan Pemilu, yang dapat diukur dari capaian tiga indikator. Yakni, partisipasi pemilih yang tinggi, tidak ada konflik yang merusak persatuan serta pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan tanpa gangguan.

“Keberhasilan Pemilu merupakan tanggung jawab kita semua. Kegiatan-kegiatan yang bertujuan memantapkan kesiapan dan kebersihan Pemilu, terus kita lakukan agar memberikan manfaat bagi masyarakat. Serta, menghadirkan kondusifitas Pemilu sehingga suasananya nyaman, damai dan aman,” tambah Bupati Yuhronur.

Baca juga:

Selanjutnya, orang nomor satu di Pemerintahan Kabupaten Lamongan ini memaparkan langkah taktis untuk menjaga kondusivitas saat Pemilu. Yakni, dengan mengoptimalkan fungsi tiga pilar, mengaktifkan kembali Siskamling, memberikan bantuan fasilitas yang maksimal hingga meningkatkan literasi digital masyarakat. Termasuk, memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, sosialisasi netralitas hingga ke tingkat desa dan masih banyak lagi.

Adapun tantangan bagi Kabupaten Lamongan dalam menjaga situasi kondusif Pemilu, ujarnya, yakni jumlah administratif wilayah. Menjadi daerah dengan jumlah desa sebanyak 462 dan kelurahan 12, itu merupakan terbanyak di Jawa Timur. Meski begitu, hal ini bisa dibuktikan dengan angka partisipasi publik Pemilu di Lamongan selalu meningkat dari tahun ke tahun.

“Ada tantangan tersendiri untuk Kabupaten Lamongan, dalam menjaga kondusivitas Pemilu. Karena, kita memiliki jumlah desa dan kelurahan terbanyak di Jawa Timur. Dari 1.381.414 penduduk di Lamongan, 64 persen merupakan penduduk dengan usia produktif. Kita harus manfaatkan bonus demografi ini untuk memilih calon pemimpin negeri tercinta,” papar Bupati Yuhronur.

Kapolres Lamongan, AKBP Bobby Adimas Candra Putra, menambahkan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat Kabupaten Lamongan menjelang Pemilu 2024, dinyatakan aman. Selain itu, pasokan dan harga Sembako di Kabupaten Lamongan, juga berada pada status terkendali.

“Situasi Kamtibmas sampai hari ini secara umum aman. Ada beberapa konflik perguruan silat juga sudah kami tegaskan, untuk melanjutkan ke jalur hukum. Jadi, tidak ada lagi penyelesaian melalui jalur kekeluargaan. Sedangkan untuk stok dan harga Sembako, juga sangat stabil di Lamongan,” terang AKBP Bobby.

Dirinya juga menjelaskan, salah satu yang menjadi prioritas ialah daerah yang rawan akan bencana alam. Karena Pemilu tahun ini, bertepatan dengan musim penghujan. Sehingga, antisipasi bencana alam terus dilakukan bersama pihak terkait.

Pada kesempatan yang sama, Komandan Kodim 0812, Letnan Kolonel Arm Ketut Wira Purbawa, mengajak masyarakat untuk menjadikan Pemilu sebagai momentum memperkokoh persatuan bangsa. Dengan cara menjaga netralitas.

“Cara menciptakan kondusivitas itu sangat mudah yakni dengan netral. Maka dari itu, mari jadikan Pemilu sebagai momentum untuk memperkokoh kesatuan bangsa. Jangan gunakan alasan perbedaan pilihan, jadi perpecahan,” tegasnya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Lamongan, Toni Wijaya, menambahkan bahwa Pemilu di Kabupaten Lamongan berkomitmen menerapkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Sehingga, tidak ada yang merugikan atau menguntungkan pasangan calon manapun. (son/gie)

“Alhamdulillah, banyak program pemerintah yang sudah terlaksana dengan baik, ibu melahirkan gratis, ini banyak yang sudah merasakan. Tapi ada permasalahan yang belum diselesaikan. Satu persatu nanti akan diselesaikan, Pelayanan Adminduk sudah baik dan cepat,” ungkap Cak Thoriq-sapaan Bupati Lumajang.

Selain itu terkait infrastruktur, Cak Thoriq menjelaskan beberapa jalan sudah diperbaiki. Salah satunya, ruas jalan di Kecamatan Tempursari, yang sejak puluhan tahun belum dibangun, kini sudah diaspal. Selajutnya, untuk ruas jalan yang lain akan segera diselesaikan secara bertahap.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Desa Tempeh Lor, Ipung Purwanto, menyambut baik kabar tersebut. Menurutnya, infrastruktur jalan sangat bermanfaat untuk masyarakat sebagai akses mobilitas sehari-hari.

Diketahui, kegiatan Peresmian Balai Desa Tempeh Lor, juga dilaksanakan sejumlah rangkaian kegiatan selama tiga hari. Diantaranya, salawatan, pertunjukan jaran kencak dan reog serta pertunjukan wayang.

“Ini berkat dukungan masyarakat Desa Tempeh Lor, kompak. Salawatan akan kami gelar rutin setiap tahun. Ini banyak grup salawatan di Tempeh Lor,” jelasnya. (kom/adi/gie)