“Kalau kita lihat lagi tahun lalu 2020, APBN menjadi betul-betul penyokong dari ekonomi kita. Ketika konsumsinya negatif, investasi negatif, ekspor impor juga dua-duanya negatif, hanya komponen belanja pemerintah dalam APBN yang bisa memberi dampak positif,” jelas Wamenkeu.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Belanja pemerintah itu yang pertama tentu ditujukan untuk sektor kesehatan. Wamenkeu menegaskan bahwa ini menunjukkan kesiapan pemerintah mengeluarkan sumber daya untuk menangani masalah kesehatan dengan cara menaikkan belanja kesehatan.

Fokus kedua pada belanja pemerintah adalah perlindungan sosial. Wamenkeu menngatakan bahwa, ketika terjadi pembatasan mobilitas masyarakat guna menekan penyebaran Covid, maka anggaran perlindungan sosial juga perlu ditingkatkan.

“Program-programnya ada PKH kita tambah, kita tambah bantuan pangan non tunai, kita buat kartu prakerja, kita buatkan berbagai macam program yang lain dan kita terus pantau bagaimana leveling-nya itu,” ungkap Wamenkeu.

Maka, menurut Wamenkeu pemerintah daerah harus melakukan refocusing anggaran untuk fokus utama pada penanganan Covid dan kesehatan, serta menandai anggaran daerah untuk kesehatan.

“Dalam kondisi APBN dengan defisitnya meningkat, maka pembiayaannya juga meningkat. Ketika pembiayaan meningkat, maka kita menjual SBN lebih besar dan lebih banyak. Siapa pembeli favorit dari Surat Berharga Negara Republik Indonesia? Pembeli utamanya sekarang ini adalah perbankan. Perbankan itu mengakumulasi SBN yang cukup tinggi. Kenapa? karena perbankan memang sedang kesulitan menjalankan fungsi intermediasi saat perekonomian di masyarakat belum stabil,” kata Wamenkeu.

Namun, Wamenkeu mengingatkan, bahwa belanja APBN tidak bisa terus menerus menjadi satu-satunya penyokong perekonomian. Ke depan, dengan semakin terkendalinya Covid sehingga perekonomian bisa berjalan secara normal kembali, ia mengharapkan bahwa konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor-impor bisa kembali tumbuh dan kemudian ikut mendorong pertumbuhan ekonomi.

“Pada saat itu kemudian government expenditure yang dimunculkan dalam APBN itu kemudian melakukan konsolidasi. Ini yang disebut konsolidasi fiskal. Mungkin secara simpel dikatakan kita menurunkan defisit, dan sekarang ini kita lakukan. Tahun lalu 6,1 persen dari PDB, tahun ini 5,7 persen dari PDB, tahun depan sekarang lagi kita bicarakan dengan DPR kita harapkan di sekitar 4,8 persen dari PDB. Tahun 2023 sesuai undang-undang no 2 2020 harusnya di bawah 3 persen dari PDB lagi,” tutur Wamenkeu (hms/keu/aye/ed2)

Pertama, melanjutkan upaya pengendalian Covid-19 dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan. Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan. Ketiga, memperkuat agenda peningkatan SDM yang unggul, berintegritas, dan berdaya saing.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

Selanjutnya, fokus keempat yaitu melanjutkan pembangunan infrastruktur dan meningkatkan kemampuan adaptasi teknologi. Kelima, penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan dan pemerataan kesejahteraan antardaerah. Keenam, melanjutkan reformasi penganggaran dengan menerapkan zero-based budgeting untuk mendorong agar belanja lebih efisien, juga memperkuat sinergi pusat dan daerah, fokus terhadap program prioritas dan berbasis hasil, serta antisipatif terhadap kondisi ketidakpastian.

“Meski ekonomi diprediksi membaik di tahun 2022, pemerintah akan terus berhati-hati terhadap risiko ketidakpastian yang masih tinggi, baik itu yang berasal dari tidak meratanya pemulihan ekonomi secara global maupun risiko ketidakpastian penanganan pandemi. Hal ini tercermin dari kebijakan fiskal 2022 yang countercyclical untuk mendorong kesiapan sistem kesehatan, pemulihan ekonomi masyarakat dan melanjutkan reformasi struktural. Di saat yang sama, Pemerintah akan mengendalikan risiko fiskal agar keberlanjutan fiskal jangka panjang tetap dapat dijaga”, Jelas Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan, Febrio Kacaribu, Rabu (18/08) tadi.

APBN 2022, tambahnya, mendukung keberlanjutan program penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang berkeadilan, serta memanfaatkan momentum-momentum yang ada untuk melakukan reformasi struktural demi mewujudkan Indonesia yang semakin kuat. Pemerintah konsisten dalam menjadikan APBN sebagai instrumen pemulihan sejak awal pandemi.

Penguatan pemulihan ekonomi ini, tambahnya, akan terus dijaga. Selain itu, agenda reformasi struktural untuk peningkatan produktivitas, daya saing investasi dan ekspor, penciptaan lapangan kerja yang berkualitas dan pemulihan ekonomi yang berkelanjutan akan terus dilakukan. Hal ini, terangnya, telah dimulai dengan implementasi UU Cipta Kerja yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan konektivitas dan mendorong industrialisasi, serta penciptaan ekosistem hukum dan birokrasi yang kondusif bagi dunia usaha. Pemerintah percaya, bahwa ekonomi Indonesia akan mampu terus tumbuh dengan persatuan dan kerja bersama pemerintah dengan masyarakat dalam mengupayakan disiplin protokol kesehatan, menyukseskan vaksinasi, serta saling mendukung berbagai kebijakan dan langkah penanganan pandemi. (hms/keu/aye)