Dalam peringatan itu, dirinya ingin menguatkan Kota Malang menuju kota yang mandiri fiskal. Sehingga, ketergantungan daerah pada pusat semakin dikuatkan.

“Kami berdoa semoga Kota malang ini bisa menuju mandiri fiskal, jadi 60 persennya di dapat daerah, dan 40 persennya dari pusat,” kata Sutiaji, Senin (25/04/2022) tadi.

Baca juga:

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Dijelaskannya, bahwa di Jawa Timur hanya ada satu daerah yang sudah mandiri fiskal, yakni Surabaya. Oleh karena itu, Kota Malang bersama dengan dua daerah lainnya di Jawa Timur seperti Sidoarjo dan Gresik, akan menuju kemandirian fiskal menyusul Surabaya.

“Mudah-mudahan nanti ke depannya, bisa sesuai dengan target. Kalau sebelumnya tidak ada Pandemi Covid-19, itu bisa di tahun 2021 lalu untuk menuju mandiri fiskal,” imbuhnya.

Dirinya berharap, untuk target di tahun 2023 ke depan, bisa mencapai Rp 1,5 triliun. Yang artinya, untuk menuju kemandirian fiskal sudah melebihi 60 persen hingga 70 persen dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.

Dikatakannya, itu bisa didapatkan melalui pendapatan pajak. “Kota Malang inikan Kota perdagangan dan jasa, maka kita kuatkan itu untuk menambah pendapatan daerah,” lanjutnya.

Tentu untuk mencapai kemandirian fiskal, tambahnya, itu tidak mudah. Ada beberapa hal yang menjadi kendalanya. Seperti, kesadaran masyarakat akan membayarkan pajak, lalu potensi lain atau inovasi lain untuk menambah pendapatan Kota Malang.

“Potensi pendapatan lain, atau inovasi- inovasi ini harus ada, sehingga harapannya nanti untuk menambah pendapatan di Kota Malang,” terangnya. (hms/cw2/sit)

Dalam mendukung program pemulihan ekonomi nasional, APBN memberikan berbagai kebijakan fiskal, seperti insentif perpajakan untuk dunia usaha. Insentif tersebut juga berlaku untuk perusahaan yang bergerak di sektor minyak dan gas (migas).

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Kami memberikan perspektif luas tentang masalah pajak Indonesia, yang saya yakini juga sangat penting untuk sektor minyak dan gas. Salah satu yang sangat penting menurut saya adalah bahwa saat ini tarif pajak penghasilan badan kita sedang turun. Tahun ini 22 persen, tahun depan 20 persen untuk pajak penghasilan badan. Dan tentu saja, ini untuk semua sektor, ini untuk semua perusahaan,” ungkap Wamenkeu.

Selain untuk meningkatkan iklim investasi, pemberian insentif, juga ditujukan agar perusahaan bisa menekan tingkat kerugian akibat dampak pandemi Covid-19. Selanjutnya perusahaan mampu menyehatkan kondisi keuangan untuk mempertahankan usahanya di dalam situasi pandemi Covid-19.

Mulai tahun lalu, pemerintah juga memberikan insentif pajak yang berbeda. Hal Ini dimaksudkan untuk mengurangi beban, terutama beban arus kas perusahaan. Adanya pengurangan PPh pasal 21, pasal 22, dan pasal 25 juga diharapkan dapat memberikan ruang gerak bagi perusahaan sektor migas untuk melewati pandemi ini. “Pemerintah berkomitmen bahwa kami sangat ingin mendukung sektor minyak dan gas, dan saya mendorong sektor minyak dan gas untuk menggunakan berbagai insentif yang diberikan pemerintah khusus untuk sektor minyak dan gas, serta untuk seluruh ekonomi. Jadi menurut saya itulah peran khususnya kebijakan fiskal yang saya yakini bisa dimanfaatkan oleh sektor migas,” ujar Wamenkeu. (hms/keu/aye/ed2)

Solidnya proyeksi perekonomian global, didukung oleh tambahan stimulus fiskal yang kuat dan akselerasi vaksinasi yang memungkinkan reopening lebih luas, khususnya di negara-negara maju seperti AS dan Eropa. Namun demikian, pemulihan ekonomi global terjadi tidak merata (uneven recovery) karena perbedaan situasi pandemi Covid-19, kecepatan vaksinasi, dan dukungan stimulus ekonomi.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Pandemi Covid-19 memberikan ketidakpastian yang sangat tinggi terhadap ekonomi. Kita perlu sangat hati-hati dan terus menjaga disiplin pada protokol kesehatan (Prokes). Kita juga belajar bahwa akselerasi vaksinasi menjadi salah satu kunci utama pengendalian kasus,” kata Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), Febrio Kacaribu, dalam keterangan resminya, Rabu (28/07) tadi.

Tingkat vaksinasi yang relatif rendah di negara berkembang, dapat memberikan risiko kerentanan terhadap kesinambungan pemulihan ekonomi ke depan. Beberapa negara yang mendapat revisi ke bawah antara lain adalah India, Malaysia, Filipina, dan Thailand.

Sementara, IMF memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2021 sebesar 3,9 persen, masih dalam rentang proyeksi Pemerintah pada 3,7 hingga 4,5 persen. Di sisi lain, kelompok negara maju mengalami kenaikan proyeksi sejalan dengan perluasan reopening, jangkauan vaksinasi yang tinggi, serta stimulus yang masif.

Dengan adanya ancaman Covid-19 varian delta dan munculnya varian baru, Indonesia terus memperkuat kebijakan di sisi kesehatan dan perlindungan sosial. Pemerintah memastikan bahwa jumlah vaksin tersedia agar percepatan vaksinasi dapat dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan target yang ditetapkan yakni 1,5 juta dosis per hari dan akan terus ditingkatkan secara gradual. Per 27 Juli 2021, total kumulatif vaksin yang telah diberikan pada masyarakat mencapai 63,94 juta dosis. Langkah 3T dan 5M juga terus diperkuat untuk mendorong pencegahan penambahan kasus Covid-19.

Pengetatan aktivitas dalam rangka mengendalikan lonjakan kasus Covid-19, juga dilakukan berbagai negara termasuk Indonesia. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level IV hingga 2 Agustus 2021 mendatang guna mengendalikan pandemi yang saat ini sudah mulai menunjukkan penurunan kasus.

Sementara itu, APBN hadir memberi perluasan perlindungan sosial dan dukungan bagi UMKM yang diiringi upaya percepatan penyalurannya untuk membantu masyarakat terdampak di tengah penerapan kebijakan PPKM. Indonesia akan terus fokus pada upaya pengendalian pandemi, melindungi kesejahteraan masyarakat dan mendorong pemulihan ekonomi nasional, serta terus meningkatkan daya saing. Berbagai kebijakan yang dilakukan ini diharapkan mampu mengatasi lonjakan pandemi Covid-19 sehingga proses pemulihan ekonomi pun dapat berjalan dengan baik. (hms/keu/aye/ed2)

Salah satunya, juga telah menginstruksikan jajarannya agar tak membunyikan sirine mobil polisi saat berada dijalan agar masyarakat tidak semakin resah.

Baca Juga:

• Tiga Kepala Daerah Malang Raya Komitmen Sinergi Pembangunan Transportasi Berbasis Kawasan
• Sukses Taklukan Gunung Bokong, Siswa SDN Ngaglik 1 Batu Bakal Taklukkan Gunung Buthak
• Kawal Gugatan Sengketa Tanah Lapangan Desa, Puluhan Warga Sumberejo Kota Batu Datangi PN

Disebutkan, pihaknya hanya memperbolehkan mobil polisi membunyikan sirine apabila sedang melakukan pengawalan prioritas. Misalnya pengawalan kedatangan vaksin, kedatangan oksigen dan lainnya.

“Ini adalah salah satu bentuk empati kita kepada masyarakat. Dimana saat ini psikologi masyarakat harus terjaga stabil dan tidak semakin gelisah terhadap informasi Covid-19,” ujarnya di Mapolres Batu, Senin (19/07).

Catur mengatakan bahwa dia juga pernah terpapar Covid-19. Sehingga apa yang dirasakan masyarakat yang kini tengah terpapar Covid-19 juga sangat dia pahami.

Menurutnya, dia pun juga merasa gelisah saat pertama terpapar Covid-19. Terlebih, banyak ditemui informasi-informasi yang membuatnya semakin gelisah. Apalagi yang saat ini kondisinya agak berat, misalnya ada sesak sesaknya. Pasti akan semakin buruk jika menerima informasi yang tak menyenangkan.

“Untuk itu, ayo kita bantu teman-teman kita yang lagi isoman. Mari ciptakan Kota Batu yang kondusif dengan informasi-informasi yang memotivasi,” ajaknya kepada wartawan Pokja Batu.

Bahkan saat ini banyak masyarakat yang enggan berobat ke rumah sakit lantaran takut terpapar Covid-19. Dimana hal itu justru berbahaya jika penyakitnya tak mendapat perawatan yang benar. (bir/ed2)

Saat menyampaikan keterangan di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, (23/06) tadi. Presiden mengatakan, berbagai opsi penanganan Covid-19 tersebut telah dipertimbangkan secara matang dari berbagai aspek.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal

“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi sosial, ekonomi, politik Indonesia dan juga pengalaman negara lain. Pemerintah telah memutuskan PPKM mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah yaitu komunitas,” ujar Presiden sebagaimana ditayangkan kanal YouTube Sekretariat Presiden.

Kepala Negara memandang, bahwa kebijakan PPKM mikro masih menjadi kebijakan pengendalian Covid-19 yang paling tepat dalam situasi saat ini. Hal tersebut dinilai dapat mengendalikan Covid-19 tanpa mematikan ekonomi rakyat. Lebih lanjut, baik PPKM mikro maupun kuncitara memiliki esensi yang sama yaitu membatasi kegiatan masyarakat sehingga tidak perlu dipertentangkan.

“Jika PPKM mikro terimplementasi dengan baik, tindakan-tindakan di lapangan yang terus diperkuat, semestinya laju kasus bisa terkendali. Persoalannya, PPKM mikro saat ini belum menyeluruh dan masih sporadis di beberapa tempat,” ucapnya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada segenap unsur pimpinan daerah baik gubernur, bupati, maupun wali kota, untuk meneguhkan komitmennya dalam mempertajam penerapan PPKM mikro. Menurutnya, posko-posko Covid-19 yang telah ada di masing-masing wilayah desa atau kelurahan harus dioptimalkan.

“Fungsi utama posko adalah mendorong perubahan perilaku masyarakat agar disiplin 3M (memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan). Kedisiplinan 3M menjadi kunci, dan menguatkan pelaksanaan 3T (testing, tracing, treatment) hingga di tingkat desa. Oleh sebab itu, mari kita semua lebih berdisiplin, disiplin yang kuat dalam menghadapi wabah ini,” jelasnya.

“Wabah ini masalah yang nyata, penyakit ini tidak mengenal ras maupun diskriminasi. Setiap orang, tak peduli apa asal-usul, status ekonomi, agama maupun suku bangsanya, semuanya, dapat terkena. Ini penyakit yang tidak melihat siapa kita. Jika kita tidak berhati-hati dan disiplin menjaga diri, kita bisa kena,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan mengenai pentingnya vaksinasi bagi seluruh masyarakat. Presiden meminta agar masyarakat untuk segera divaksin begitu ada kesempatan demi keselamatan semua orang.

“Vaksin merupakan upaya terbaik yang tersedia saat ini. Kita harus mencapai kekebalan komunitas untuk mengatasi pandemi. Maka sebelum itu tercapai, kita harus tetap berdisiplin dan menjaga diri terutama memakai masker. Saya minta satu hal yang sederhana ini: tinggallah di rumah jika tidak ada kebutuhan yang mendesak,” ungkapnya. “Hanya dengan langkah bersama kita bisa menghentikan wabah ini. Semua orang harus berperan-serta. Semua orang harus ikut berkontribusi. Tanpa kesatuan itu, kita tak akan mampu menghentikan penyebaran Covid,” tuturnya. (hms/neg/aye/ed2)

Pernyataan Ayub ini disampaikan disela-sela Musyawarah Kerja Cabang (Muskercab) DPC PKB Jember di Hotel Luminor, Minggu (23/05). Seperti diketahui DPC PKB Jember pada Pilbup 2020 lalu bukanlah partai pengusung maupun pendukung Hendy-Firjaun.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes
• Gubernur Jatim bersama Bupati Jember Buka Gerakan Serentak Pelayanan Inseminasi Buatan 2025

Kita sampai saat ini terbuka dengan pemerintah daerah usul-usul kita diakomodir semua. Dengan diakomodirnya usulan oleh pemerintahan Hendy menunjukan, PKB dipercaya oleh bupati. ”Kita tidak ada masalah dengan Bupati. Asal demi kepentingan masyarakat kita (PKB Jember) akan dukung penuh bupati, kan begitu,” tegas mantan Wakil Ketua DPRD Jember periode 2014-2019.

Terkait pengisian pejabat definitif organisasi perangkat daerah, menurut Ayub itu adalah hak prerogatif Bupati. Sehingga tidak seharusnya pihak lain turut campur menentukan personil untuk mengisi jabatan.

”Itu haknya bupati Pak, makanya sering kali itu keliru tidak bisa membedakan antara pemerintah pusat dengan daerah,” ucapnya.

Ayub kemudian mencontohkan pemilihan menteri oleh presiden berbeda dengan penentuan pejabat OPD. ”Kalau pemerintah pusat itu kementerian bisa diisi oleh partai. Tapi kalau pemerintah daerah menjadi ranah bupati dan itu harus di isi oleh PNS,” sebutnya. Namun demikian Ayub meminta agar bupati segera mendefinitifkan pejabat OPD agar pemerintahan berjalan efektif dan segera menjalankan program kerja karena telah ditunggu oleh rakyat Jember.”Agar akselerasi yang didengung-dengungkan terlaksana maka bupati perlu segera mendefenitifkan seluruh OPD agar lebih efektif dan bisa mengeksekusi (program kerja) karena ditunggu oleh rakyat,” terangnya. (rio/ed2)

“Tema kebijakan fiskal tahun 2022 adalah Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural yang selaras dengan tema Rencana Kerja Pemerintah tahun 2022, dengan menekankan pada pemantapan pemulihan sosial-ekonomi sebagai penguatan fondasi untuk mendukung pelaksanaan reformasi struktural secara lebih optimal,” ujar Menkeu.

Baca Juga:

• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK
• Tinjau Progres Pembangunan KNMP Lateng Banyuwangi, Menteri KKP Beri Bantuan dan Janjikan Kapal
• Menko Zulhas Tinjau Pelaksanaan KDKMP Candirenggo Kabupaten Malang

Menkeu menyampaikan, bahwa terdapat lima prioritas utama kebijakan fiskal tahun 2022. Pertama adalah melanjutkan upaya pemantapan pemulihan ekonomi, dengan tetap memprioritaskan sektor kesehatan atas penanganan Covid-19 sebagai kunci pemulihan ekonomi nasional.

Kedua, menjaga keberlanjutan program perlindungan sosial untuk memperkuat fondasi kesejahteraan sosial, mencegah kenaikan kemiskinan dan kerentanan akibat dampak dari Covid-19, dan sebagai upaya memperkuat daya ungkit UMKM dan dunia usaha.

“Ketiga, mendukung peningkatan produktivitas dan perbaikan kualitas sumber daya manusia (SDM) melalui peningkatan kualitas pendidikan, penguatan sistem kesehatan yang terintegrasi dan handal, serta penguatan perlindungan sosial sepanjang hayat,” kata Menkeu.

 “Reformasi struktural ini harus disertai dengan penguatan institusi dan simplifikasi regulasi melalui reformasi birokrasi dan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja secara konsisten,” ujar Menkeu.

Efektivitas pemulihan dan reformasi struktural menjadi kunci menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023 dan penguatan fondasi perekonomian ke depan.

Keempat yaitu, optimalisasi pendapatan negara termasuk perpajakan, penguatan belanja melalui spending better dan inovasi pembiayaan. Hal tersebut akan menjadi kunci di dalam rangka konsolidasi kebijakan APBN yang adil dan berkelanjutan.

Optimalisasi pelaksanaan kebijakan fiskal tahun 2022 ini juga merupakan prioritas utama, karena dirancang sebagai fondasi yang kokoh untuk konsolidasi fiskal sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020. Melalui akselerasi pemulihan ekonomi dan langkah reformasi struktural, serta reformasi fiskal, kebijakan fiskal tahun 2022 diharapkan semakin efektif, prudent, dan kembali sustainable. Efektivitas proses pemulihan ekonomi dan reformasi struktural menjadi kunci menuju konsolidasi fiskal di tahun 2023 dan penguatan fondasi perekonomian ke depan. (hms/keu/aye/ed2)