Saat membacakan sambutan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Wali Kota Wahyu menyampaikan pesan agar seluruh kepala daerah menjadikan Pancasila sebagai dasar dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan. “Semua kebijakan, baik pembangunan maupun program lainnya, harus mengacu pada Pancasila. Hari Lahir Pancasila menjadi pengingat bahwa ideologi bangsa ini harus terus dijadikan pedoman dalam setiap langkah pembangunan,” ujar Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa peringatan Hari Lahir Pancasila bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan momentum refleksi bagi seluruh masyarakat untuk kembali memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila. Dirinya juga menegaskan, bahwa seluruh program pembangunan di Kota Malang, termasuk pelaksanaan Dasa Bakti, disusun dengan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

Baca juga :

“Program prioritas nasional maupun program pembangunan di Kota Malang, harus berorientasi pada makna-makna yang terkandung dalam Pancasila. Karena pada hakikatnya, Pancasila adalah dasar kita dalam melaksanakan seluruh kegiatan,” jelasnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu juga mengingatkan generasi muda, agar tidak memandang Pancasila hanya sebagai simbol yang dibacakan saat upacara atau sekadar tulisan yang terpajang di dinding sekolah, kantor, maupun rumah. Nilai-nilai Pancasila itu, menurutnya harus benar-benar dipahami, dihayati dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Jangan sampai Pancasila hanya dibacakan saat upacara atau menjadi pajangan. Makna dan hakikat yang terkandung dalam lima sila harus betul-betul kita laksanakan dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa hingga saat ini Pemkot Malang belum menerima Juknis pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, informasi mengenai penerapan WFH sebelumnya sempat disampaikan dengan jadwal berbeda oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.

“Awalnya disampaikan Ibu Gubernur WFH pada hari Rabu, kemudian dari Menko Perekonomian menyampaikan WFH pada hari Jumat. Karena itu kami menunggu surat resmi dari pemerintah,” ujar Wali Kota Wahyu, Rabu (01/04/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa Pemkot Malang juga telah berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Malang dan Pemerintah Kota Batu untuk menyamakan langkah sambil menunggu regulasi resmi. Meski begitu, Wali Kota Wahyu menegaskan kebijakan WFH bukan hal baru bagi Pemkot Malang.

“Yang jelas WFH ini bukan barang baru, kita sudah laksanakan pada saat pandemi Covid-19 lalu,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut, terkait pengawasan ASN selama WFH, Pemkot Malang memastikan sistem pengendalian tetap berjalan melalui teknologi dan sistem monitoring kinerja pegawai. “Pengawasan tetap ada. Kita punya teknologi dan sistem untuk memastikan ASN tetap bekerja walaupun WFH,” lanjutnya.

Menurutnya, tidak seluruh ASN bekerja dari rumah. Berdasarkan gambaran awal kebijakan, pejabat struktural seperti eselon II dan eselon III tetap bekerja dari kantor, sementara sebagian pegawai pelaksana berpotensi menjalani WFH. Namun, skema final pelaksanaan masih menunggu Juknis dari pemerintah pusat.

“Tapi nanti kita tunggu saja Juknisnya, kita belum terima. Jadi seperti apa nanti kita tunggu Juknisnya yang lebih jelas,” tambahnya.

Sementara itu, kebijakan penggunaan sepeda bagi ASN setiap hari Jumat dipastikan tetap berjalan. Pihaknya menyebut seluruh ASN Pemkot Malang didorong berangkat kerja menggunakan sepeda sebagai bagian dari upaya menjaga kesehatan sekaligus mengurangi penggunaan kendaraan bermotor.

“Setiap hari Jumat ASN kami anjurkan menggunakan sepeda ke kantor. Kalau tidak punya sepeda, bisa menggunakan angkutan umum karena jaraknya rata-rata masih dalam kota,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Aparatur Sipil Negara (ASN) diimbau menggunakan transportasi umum atau online atau mengendarai sepeda kayuh, ke tempat kerja. Imbauan ini, juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto, yang meminta semua daerah mempersiapkan diri terhadap kemungkinan terburuk akibat dinamika yang terjadi di Timur Tengah.

“Efisiensi energi ini merupakan mitigasi yang harus dilakukan bersama dalam menghadapi ketidakpastian situasi akibat gejolak geopolitik di Timur Tengah. Sebagai bagian dari pemerintah daerah, saya mengajak seluruh ASN untuk menjadi contoh dalam gerakan penghematan energi ini,” kata Bupati Ipuk, Kamis (26/03/2026) tadi.

Baca juga :

Imbauan tersebut, juga telah disampaikan Bupati Ipuk, saat memimpin apel bersama ASN di Halaman Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Rabu (25/03/2026) kemarin. Bupati Ipuk mendorong ASN yang rumahnya dekat, mulai beralih menggunakan sepeda kayuh menuju tempat kerja masing-masing.

ASN juga bisa memanfaatkan angkutan umum dan online ke tempat kerja, seperti yang telah diterapkan Pemkab Banyuwangi tiap hari Jumat. “Kebijakan ini sedang kita bahas detailnya untuk segera diterapkan bersama. Selain bisa menghemat energi, gowes juga lebih menyehatkan bagi ASN,” kata Alumni Magister Kebijakan Publik (MKP) Universitas Airlangga (Unair) itu.

Selain itu, Bupati Ipuk juga meminta seluruh ASN optimalisasi kegiatan berbasis digital sebagai untuk mengurangi mobilitas. “Selain lebih efektif dengan layanan digital, langkah ini juga membantu menghemat konsumsi BBM untuk kendaraan dinas,” ujarnya.

Imbauan penghematan energi ini, menurut Bupati Ipuk, bukan untuk menimbulkan kekhawatiran di tengah masyarakat, melainkan sebagai bentuk kewaspadaan menghadapi dinamika global yang berpotensi mempengaruhi stabilitas pasokan energi, termasuk BBM. “Kita berharap konflik di Timur Tengah segera mereda, sehingga tidak berdampak terhadap pasokan energi dunia. Meski demikian, kita juga tetap harus membiasakan diri untuk menggunakan energi secara bijak,” ujar Bupati Ipuk. (kom/bwi/gie)

Kebijakan ini, tidak hanya menawarkan efisiensi biaya bagi pengunjung, tetapi juga memperkuat posisi Jember sebagai destinasi wisata bahari utama di Jawa Timur.

Kepala Disporabudpar Kabupaten Jember, Bobby Arie Sandy, menjelaskan bahwa skema satu tiket seharga Rp 12.500 memberikan akses ganda bagi wisatawan untuk mengeksplorasi eksotisme pasir putih Papuma sekaligus keunikan geologi Watu Ulo. “Langkah strategis ini diambil, untuk mengoptimalkan potensi kedua pantai yang letaknya berdampingan namun selama ini sering dikelola secara terpisah. Dengan adanya integrasi ini, wisatawan merasa mendapatkan nilai lebih (value for money) yang mendorong mereka untuk menghabiskan waktu lebih lama di kawasan tersebut,” jelasnya, Selasa (24/03/2026) tadi.

Data yang dihimpun melalui dashboard laporan real time, menunjukkan tren kenaikan yang sangat signifikan. Pada 21 Maret 2026, jumlah pengunjung tercatat sebanyak 1.079 orang. Namun, hanya dalam waktu 2 hari, angka tersebut melonjak drastis.

Baca juga :

Pada 22 Maret, kunjungan menyentuh angka 3.742 orang dan puncaknya pada 23 Maret kemarin, lebih dari 6.121 wisatawan memadati area pantai. Bobby menegaskan, bahwa lonjakan ini merupakan hasil dari kesiapan infrastruktur dan promosi yang dilakukan secara masif jauh-jauh hari.

Selain dari sisi aksesibilitas, Pemkab Jember juga memberikan perhatian serius pada kenyamanan wisatawan di sektor kuliner. Fenomena ‘harga nuthuk’ atau harga yang tidak wajar seringkali menjadi momok di tempat wisata.

Untuk mengantisipasi hal ini, Disporabudpar berkolaborasi dengan UMKM setempat untuk menetapkan standar harga transparan. Paket ekonomis mulai dari Rp 40 ribu perorang hingga paket keluarga Rp180 ribu untuk empat orang kini tersedia, memberikan kepastian bagi pelancong agar dapat menikmati hidangan laut tanpa rasa khawatir.

Menyambut akhir pekan yang bertepatan dengan masa libur sekolah, atmosfer pariwisata di Jember diprediksi akan semakin meriah dengan adanya Festival Pegon pada 28 Maret mendatang. Acara budaya yang melibatkan arak-arakan kereta sapi (Pegon) dari Balai Desa Sumberrejo menuju Watu Ulo ini diharapkan menjadi magnet tambahan bagi wisatawan mancanegara maupun domestik.

Bobby mengapresiasi seluruh petugas gabungan yang memastikan keamanan di lapangan, sembari mengimbau wisatawan untuk selalu waspada terhadap kondisi alam demi keselamatan bersama. (rio/gie/adv)

Selama ini, Banyuwangi dikenal sebagai daerah yang banyak melahirkan inovasi. Bahkan, Kabupaten Banyuwangi sejak 2018, telah delapan kali secara berturut-turut ditetapkan sebagai Kabupaten Terinovatif se-Indonesia, dalam ajang Indonesia Government Award (IGA), yang diselenggarakan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Ajang ini bukan sekadar lomba, namun ruang kolaborasi untuk melahirkan ide-ide kreatif, solutif dan berdampak bagi masyarakat,” kata Bupati Ipuk, Kamis (05/03/2026) tadi.

Bupati Ipuk menjelaskan, Koin Wangi dirancang sebagai wadah untuk menjaring talenta inovatif dari berbagai kalangan. Melalui kompetisi ini, pemerintah daerah berharap muncul berbagai gagasan yang mampu meningkatkan daya saing dan mempercepat pembangunan Banyuwangi.

Kompetisi tersebut, terbuka bagi berbagai elemen masyarakat, mulai dari ASN, tenaga pelayanan publik, hingga masyarakat umum. Peserta dapat mengusulkan ide inovasi yang sudah dijalankan maupun yang masih berupa konsep.

“Ini sebagai upaya membangun ekosistem inovasi yang inklusif, dimana setiap gagasan, sekecil apa pun, memiliki ruang untuk tumbuh dan dikembangkan,” ujarnya.

Baca juga :

Selama ini, Banyuwangi telah menggulirkan inovasi di berbagai sektor, mulai layanan publik, pariwisata, pendidikan, administrasi kependudukan, kesehatan, ekonomi, sosial, seni budaya dan sektor lainnya. Di sektor pelayanan publik misalnya, Banyuwangi memiliki Program Smart Kampung yang mendorong pelayanan publik berbasis teknologi informasi (TI) hingga ke level desa. Berbagai pelayanan seperti pengurusan administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan kesehatan cukup, dilakukan di tingkat desa melalui Aplikasi Smart Kampung.

Di bidang sosial, Banyuwangi juga memiliki inovasi, salah satunya Rantang Kasih yang memberikan makan bergizi bagi Lansia sebatang kara tiga kali sehari. Ada juga inovasi di sektor pendidikan seperti Siswa Asuh Sebaya (SAS) yang dikembangkan menjadi Sekolah Asuh Sekolah.

Ditambahkan Kepala Bappeda Banyuwangi, Suyanto Waspo Tondo, Koin Wangi terbuka bagi individu maupun kelompok, yang beranggotakan maksimal tiga orang. Terdiri atas ASN, warga ber KTP Banyuwangi dan pengajar/dosen.

“Pendaftaran dibuka mulai 1-28 Maret 2026,” ujar Yayan-sapaan akrabnya.

Ada dua kategori inovasi yang dilombakan. Yaitu inovasi digital dan inovasi non digital. Adapun ruang lingkupnya, meliputi inovasi Pelayanan Publik, Tata Kelola Pemerintahan, Pertanian, Pariwisata dan lainnya yang sesuai bidang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

“Inovasi yang diajukan boleh berupa ide maupun inovasi yang sudah diimplementasikan. Namun yang perlu dicatat, inovasi yang diikutkan kompetisi belum pernah memenangkan penghargaan apapun, baik tingkat lokal dan nasional,” ujar Yayan.

Untuk penilaiannya, diakumulasi dari penilaian proposal dan pemaparan. Dengan dewan juri berasal dari kalangan birokrasi, akademisi dan praktisi. “Pemenang inovasi akan mendapatkan piagam penghargaan, tropy, uang pembinaan serta fasilitasi pengurusan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berupa hak cipta,” tambah Yayan. (kom/bwi/gie)

Pelaksanaan ini, merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Adapun tujuan pelaksanaan, adalah untuk menyelaraskan program dan kegiatan antar perangkat daerah dengan prioritas pembangunan Kabupaten Malang.

Forum Pra Musrenbang sendiri, menjadi wadah strategis untuk menghimpun masukan. Termasuk, usulan serta sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan.

Dalam momen itu, Bupati Sanusi menekankan akan pentingnya perencanaan yang partisipatif, transparan dan berbasis kebutuhan masyarakat. Dirinya juga mengajak seluruh perangkat daerah untuk meningkatkan kualitas program yang inovatif, efektif dan tepat sasaran, guna mendukung percepatan pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang.

Bupati Sanusi juga berharap, melalui Forum Perangkat Daerah ini, seluruh usulan program dan kegiatan dapat terakomodasi dengan baik. Sehingga, menghasilkan dokumen RKPD Tahun 2027 yang berkualitas, terarah dan mampu menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang.

Baca juga :

“Forum Perangkat Daerah ini merupakan tahapan strategis dalam penyusunan RKPD tahun 2027, yang tidak hanya menjadi arah pembangunan tahunan, tetapi juga sebagai jembatan untuk mencapai target-target pembangunan jangka menengah daerah,” kata Bupati Malang.

Bupati Sanusi juga mengharap, agar seluruh perangkat daerah benar-benar memahami isu-isu strategis yang sedang dihadapi saat ini, serta mampu bersikap lebih obyektif dan terukur dalam menetapkan target kinerja pada rencana kerja tahun 2027. “Melalui forum ini, kita harus mampu menyinkronkan program dan kegiatan antar perangkat daerah, sehingga tidak terjadi duplikasi maupun tumpang tindih. Selain itu, kita juga perlu memastikan keselarasan antara usulan masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang Kecamatan dengan prioritas pembangunan daerah,” urainya.

Melalui forum yang digelar ini, Bupati Sanusi berharap forum ini mampu memperkuat integrasi antara RPJPD, RPJMD dan dokumen perencanaan sektoral. Sehingga, setiap program yang direncanakan benar-benar efektif, tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Kita ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran yang digunakan memiliki manfaat yang jelas, terukur, serta berdampak luas bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malang,” tambah Bupati Sanusi.

Selain itu, forum ini juga diharapkan mampu menghasilkan rekomendasi prioritas pembangunan yang benar-benar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta sejalan dengan arah kebijakan pembangunan daerah. “Saya mengajak seluruh perangkat daerah untuk bekerja dengan semangat kolaboratif, inovatif dan penuh integritas, agar setiap program dan kegiatan yang direncanakan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Malang,” paparnya. (pro/gie/adv)

Kepala BKAD Kota Malang, Subkhan, mengatakan bahwa kenaikan anggaran itu dipengaruhi karena bertambahnya jumlah penerima. Khususnya, dari Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang diangkat pada tahun 2025.

“Secara total, terdapat 9.912 ASN yang akan menerima THR pada 2026, terdiri dari 4.905 PNS dan 5.007 PPPK. Jumlah ASN penerima bertambah sekitar 3.100 orang dibanding tahun sebelumnya,” jelas Subkhan, Selasa (24/02/2026) tadi.

Baca juga :

Meski anggaran telah disiapkan, pencairan THR masih menunggu kebijakan resmi dari Pemerintah Pusat. Sementara itu, komponen THR yang dianggarkan saat ini meliputi gaji pokok dan tunjangan melekat.

“Untuk Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) masih menunggu instruksi lebih lanjut,” katanya.

Sementara itu, sebelumnya Pemerintah Pusat menargetkan bahwa pencairan THR akan berlangsung pada 6-15 Maret 2026, dengan total anggaran yang disediakan mencapai Rp 55 triliun, meningkat dari tahun sebelumnya. Namun, implementasi di daerah tetap bergantung pada penyaluran dana dari pusat. (rsy/sit)

Menkeu Purbaya mengatakan, agar kepercayaan negara kepada para pejabat yang dilantik, untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab jabatan dengan sebaik-baiknya sesuai amanah yang diberikan. Selain itu, Menkeu menegaskan bahwa pelantikan pejabat bukan sekadar seremoni administratif, melainkan tugas negara dan bentuk kepercayaan publik yang harus dipertanggungjawabkan.

“Arah dan ekspektasinya adalah kerja serius dan jaga integritas. Ini tugas negara dan kepercayaan publik yang dititipkan di pundak saudara-saudara sekalian dan akan dimintai pertanggungjawaban melalui kepemimpinan, etika, serta kinerja,” kata Menkeu RI.

Baca juga :

Menkeu Purbaya juga menekankan, akan pentingnya merumuskan kebijakan fiskal yang tepat untuk mendorong permintaan dalam negeri. Hal ini perlu dilakukan, sebagai salah satu upaya mewujudkan cita-cita Indonesia maju di tengah tantangan dinamika geopolitik global.

“Di dalam negeri kita punya domestic demand yang besar. Ini harus didorong lewat kebijakan fiskal yang tepat. Domestic demand kalau kita dorong pertumbuhannya tepat, tapi kalau banyak barang selundupan, domestic demand-nya yang menguasai perusahaan-perusahaan dari luar negeri yang bersaing secara tidak fair. Karena masuknya ilegal, sehingga perusahaan-perusahaan dalam negeri tidak mempunyai ruang untuk bersaing secara fair,” kata Menkeu.

Oleh karena itu, jajaran Kemenkeu, khususnya Bea dan Cukai, harus berada di lini terdepan dalam menjaga pasar dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat. Khususnya, dari perusahaan-perusahaan yang beroperasi di luar negeri yang bersaing secara tidak fair.

Menkeu meminta seluruh pejabat yang dilantik, untuk bekerja lebih disiplin, menjaga integritas, serta memastikan pengelolaan fiskal dan pasar domestik berjalan secara bersih dan profesional demi kepentingan negara. (kom/keu/gie)

Perempuan yang akrab disapa Mia, itu menilai bahwa persoalan kerakyatan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi fondasi utama dalam perencanaan pembangunan. Menurutnya, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat saat ini cukup nyata, mulai dari kenaikan harga kebutuhan pokok, biaya hidup, hingga ketidakpastian ekonomi.

“Kita semua merasakan tekanan ekonomi itu. Bahkan yang paling ekstrem, muncul keresahan di kalangan generasi muda yang kemudian kita kenal dengan fenomena wisata bunuh diri. Ini tidak bisa dianggap sepele,” ujar Mia.

Dirinya juga menyebut, derasnya arus informasi, terutama narasi negatif di ruang digital, kerap menjadi pemicu bagi generasi muda yang tengah berada dalam kondisi mental tidak stabil. Karena itu, dirinya menekankan pentingnya orkestrasi kebijakan lintas sektor dan pelibatan berbagai pemangku kepentingan dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Tidak cukup hanya berhenti di pagar. Kita harus jelas mengorkestrasi kebijakan apa yang dilakukan dan siapa saja stakeholder yang harus dilibatkan,” tegasnya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa DPRD Kota Malang memiliki sejumlah fokus utama dalam mengawal kebijakan pembangunan 2027. Diantaranya penanganan kemiskinan ekstrem yang tepat sasaran, perlindungan kelompok rentan, seperti pada perempuan, anak-anak dan penyandang disabilitas. Kemudian, pengendalian inflasi daerah melalui kolaborasi yang konkret, bukan sekadar koordinasi formal.

“Kami dari DPRD juga menekankan pentingnya penguatan ekonomi kerakyatan, mulai dari UMKM, pasar rakyat dan tenaga kerja lokal harus menjadi subjek pembangunan, bukan hanya penonton. Investasi pun didorong agar benar-benar membuka lapangan kerja dan menguatkan ekonomi lokal,” lanjutnya.

Di bidang sumber daya manusia dan pelayanan publik, Mia menegaskan bahwa rakyat harus merasakan langsung dampak pembangunan. Pihaknya menyoroti pentingnya memastikan tidak ada anak yang tertinggal atau putus sekolah, serta menjadikan sekolah sebagai ruang yang aman dan inklusif.

“Kami juga mendorong reformasi tata kelola birokrasi yang berorientasi pada pelayanan masyarakat. Birokrasi harus melayani rakyat, bukan dilayani. Sistem harus bekerja untuk masyarakat, bukan masyarakat yang dipersulit oleh sistem,” imbuh Mia. (rsy/sit)