Ketua Komisi B DPRD Kota Malang menegaskan bahwa digitalisasi menjadi kebutuhan mendesak. Karena selama ini, data antara Diskopindag, UPT pasar hingga petugas pemungut retribusi pasar dinilai tidak sinkron.

“Kalau kita tanya Diskopindag, Kabid Pasar, UPT, datanya beda-beda. Inilah problem selama ini. Karena itu, digitalisasi penting supaya ada satu data yang bisa kita pedomani bersama,” ujar Bayu.

Dirinya juga menyebut, bahwa target retribusi pasar di tahun 2026 sebesar Rp 8,7 miliar. Angka tersebut, menurutnya terlalu kecil dibanding potensi sebenarnya. Karena secara hitungan kasar, potensi retribusi diperkirakan bisa mencapai dua kali lipat. Namun, selama sistem masih manual, pihaknya tidak bisa menaikkan target secara agresif.

“Selama belum ada digitalisasi, saya tidak bisa bicara banyak. Argumen OPD lebih kuat karena datanya tidak jelas. Makanya saya kawal betul proses ini supaya pertengahan 2026 selesai,” katanya.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa Komisi B menilai sistem manual membuka peluang terjadinya ketidaksesuaian pungutan di lapangan. Karenanya, Bayu tidak menampik adanya indikasi pungutan retribusi yang tidak sesuai Peraturan Daerah (Perda), misalnya ketentuan Rp 1.000 permeter yang tidak sepenuhnya diterapkan.

“Realitanya saya meyakini terjadi (ketidaksesuaian Perda). Bisa karena pengawasan lemah, bisa karena kondisi pedagang. Tapi indikasinya terlihat dari angka. Ada gapnya,” tambahnya.

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa Kominfo akan menyiapkan tahap pertama aplikasi digitalisasi manajemen pasar pada bulan Februari hingga April tahun 2026. Tahap awal mencakup pendataan jumlah pedagang, jumlah kios, los, luasan dan jenis usaha.

Sementara itu, e-retribusi baru diterapkan setelah database selesai dan sistem manajemen pasar matang. DPRD menargetkan paling lambat 2027 e-retribusi sudah berjalan.

“Kalau sudah digital, tidak ada lagi debat kusir soal data. Kita bicara pakai angka yang sama. Itu yang kami kejar,” imbuh Bayu. (rsy/sit)

Langkah ini diambil, guna mencegah kebocoran tiket serta memaksimalkan pemeriksaan terhadap wisatawan yang masuk ke kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (TNBTS). Apalagi, saat ini sedang memasuki masa libur panjang.

Kepala Disporapar Kabupaten Probolinggo, Heri Mulyadi, menyampaikan peningkatan volume kendaraan yang signifikan selama libur panjang menjadi tantangan tersendiri bagi pengelolaan kawasan wisata. “Memang hari ini volume kendaraan meningkat, karena memasuki waktu libur panjang. Hal ini tidak hanya terjadi di pintu masuk Probolinggo, tetapi di semua pintu masuk kawasan TNBTS,” ujarnya, Senin (27/01/2025) tadi.

Heri menerangkan, adanya praktik beberapa angkutan jasa wisata yang tidak membeli tiket masuk di awal, melainkan setelah kegiatan wisata selesai. Praktik ini, berpotensi menimbulkan kebocoran tiket dan kerugian bagi pengelolaan kawasan wisata.

“Tata kelola ini yang ingin kami perbaiki untuk mencegah kebocoran tiket,” tegasnya.

Baca juga :

Untuk memastikan penertiban berjalan efektif, Disporapar menggandeng berbagai pihak terkait, termasuk tokoh masyarakat Tengger, Forkopimka Sukapura, pelaku wisata, Kepala Desa dan Perangkat Desa Ngadisari, Kecamatan Sukapura. “Langkah kolaboratif ini dilakukan untuk menciptakan suasana aman, nyaman dan kondusif di loket Probolinggo. Pada hari ini, jumlah kunjungan wisatawan ke Bromo mencapai sekitar 2.500 orang,” terangnya.

Heri menambahkan, upaya penertiban ini bertujuan untuk menciptakan pengalaman wisata yang lebih tertib dan terorganisir bagi pengunjung. Apresiasi diberikan kepada para pelaku wisata yang telah mendukung regulasi yang ada.

“Terima kasih kepada seluruh pelaku wisata yang selama ini sudah baik, tertib dan mengikuti regulasi. Ke depan, tentu semuanya kita sempurnakan. Apa yang kurang baik akan kami benahi menjadi lebih baik,” tambahnya.

Lebih lanjut Heri menegaskan, pengembangan kawasan wisata Bromo menjadi salah satu program unggulan pemerintah daerah, sejalan dengan visi dan misi Bupati Probolinggo terpilih. Disporapar berkomitmen untuk mendukung penuh program ini guna meningkatkan daya tarik wisata sekaligus kesejahteraan masyarakat sekitar.

“Kami berharap semuanya menjadi lebih baik dan lebih tertib. Dukungan semua pihak, termasuk pelaku wisata sangat penting agar kawasan ini menjadi objek wisata yang nyaman, aman dan dapat dinikmati semua orang,” tambahnya. (kom/pro/gie)

Pelaksanaan itu, menyasar para juru parkir (Jukir) yang ada di 51 titik dari lima kecamatan yang ada di Kota Malang. Sementara hal ini dilakukan, untuk mencegah kebocoran retribusi parkir yang terjadi, memudahkan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Sosialisasi ini juga untuk memudahkan pemantauan kita atau transparansi retribusi. Jadi, kita tahu di satu titik itu potensinya berapa dan dia setornya ke kita berapa,” kata Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra.

Ditambahkannya, jika dalam penerapan tersebut nantinya para Jukir hanya tinggal menyetorkan retribusi parkir melalui lima metode pembayaran yang disiapkan. Diantaranya, M-Banking, Virtual Account, menyetorkan pada Bank, menggunakan fasilitas E-Commerce, hingga Quick Response Code Indonesia (QRIS).

“Selama ini Jukir setor kepada kami sifatnya manual, yakni antara juru pungut dari Dishub Kota Malang dengan Jukir. Nah sehingga ini kita coba pembayarannya menggunakan Virtual Accoung,” ujar Jaya-sapaannya.

Baca juga :

Sehingga, semua pendapatan yang nantinya diterima oleh jukir di 51 titik parkir ini akan langsung disetorkan. Dalam masa uji coba tersebut, besar setoran yang dilakukan masih disesuaikan dengan potensi dari perhitungan Dishub.

“Katakan ada lima sampai tujuh orang jukir di satu titik, yang rata-rata mereka membawa pulang Rp 100 ribu sampai Rp 150 ribu sehari. Kita perhitungkan yang disetor pada kami biasanya Rp 150 sampai Rp 200 ribu, nah sehingga yang disetorkan melalui Virtual Account itu tadi yang Rp 200 ribu tadi. Sisanya jadi pendapatan mereka,” jelas Jaya.

Uji coba itu akan berlangsung kurang lebih selama dua minggu hingga satu bulan. Apabila nantinya menunjukan progress yang signifikan, maka diharapkan dapat diterapkan di titik-titik lainnya.

“Mudah-mudahan sebulan ada tambahan lagi titiknya. Jukir kita mencapai 3000 orang, titik parkir 971,” tambahnya.

Diakhir, Jaya juga menyampaikan bahwa hal tersebut juga turut diujicobakan bagi pemilik kendaraan. Artinya, pemilik kendaraan diperbolehkan untuk melakukan pembayaran menggunaan M-Banking, yakni dengan memindai QRIS yang juga telah disediakan oleh Dishub Kota Malang.

“Apabila ada masyarakat yang membayar melalui Virtual Account itu juga bisa, itu langsung masuk ke kami,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Pria yang menduduki kursi N1 di Kota Malang itu, menyampaikan bahwa dalam penerapannya akan dilakukan uji coba terlebih dahulu. Yakni, di Kawasan Kayutangan Heritage.

“Mudah-mudahan nanti dalam Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) bisa kita lakukan. Kita akan uji coba dulu, memang belum terbiasa sehingga belum optimal. Ini kita harus biasakan, karena memang memulai yang baru itu kadangkala sulit dilakukan, apalagi dengan menggunakan perangkat yang berbeda,” jelas Pj Wali Kota Wahyu, Kamis (23/05/2024) tadi.

Pj Wali Kota Wahyu menambahkan, bahwa dengan menggunakan sistem tersebut, nantinya pendapatan parkir tentunya dapat langsung masuk ke kas daerah dan tentu lebih efektif. Selain itu, juga untuk meminimalisir terjadinya juru parkir nakal yang menarik uang parkir dengan tarif lebih.

“Pembayaran non tunai ini sebenarnya lebih efektif. Karena juru parkir tidak perlu menyiapkan kembalian bagi mereka yang bayarnya lebih,” katanya.

Baca juga :

Dari rencana tersebut tentunya akan dilakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada masyarakat dan akan bertahap. Apabila terjadi penolakan dari para juru parkir, maka menurutnya akan diberikan pemahaman, pengertian, sehingga dapat diterapkan.

“Kita akan sampaikan dan kalau kita lakukan pun pasti tidak serta merta langsung menerima. Tentu harus bertahap dan lama kelamaan akan terbiasa, sehingga ada target sampai dengan menggunakan sistem non tunai sepenuhnya,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa penerapan sistem non tunai tersebut akan menyasar lahan parkir di tepi jalan. Pendataan jumlah juru parkir, estimasi potensi retribusi, hingga regulasinya pun telah disiapkan.

“Apakah itu nanti pakai sistem bagi hasil 60:40 atau kita bayar terlebih dahulu. Kalau kita bayar (digaji) kita akan menggunakan Standar Harga Satuan (SHS) misalnya dengan menjadikan status sebagai pekerja paruh waktu. Ini kita usulkan di PAK karena kalau sekarang uangnya belum siap,” tutur Jaya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa di dalam PAK nantinya akan mengusulkan untuk alokasi anggaran alat dan memberikan gaji juru parkir. Jaya memperkirakan, jika jumlah juru parkir yang ada di Kawasan Kayutangan Heritage sendiri ada sekitar 30-50 orang.

“Yang sudah dilakukan pendataan masih di Kayutangan Heritage, mulai ujung ke ujung. Karena kan akan dilakukan uji coba dulu di sana,” imbuh Jaya. (pro/rsy/sit)

Usulan sendiri itu muncul, karena setelah dilakukan berbagai analisis. Menurutnya, jika terjadi kebocoran dalam penyetoran pendapatan parkir, tentunya dapat berdampak pada penerimaan daerah.

“Paling tidak, dengan mengurangi juru pungut, kita bisa mengurangi biaya penggajian dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk kebocoran penyetoran retribusi parkir,” ujar Fathol, Senin (06/05/2024) tadi.

Kemudian, dikatakan jika dalam hearing yang sudah dilakukan bersama dengan Dinas Perhubungan Kota Malang, Fathol mengaku agar setoran pendapatan parkir dapat dilakukan langsung oleh juru parkir (Jukir) ke rekening pemerintah daerah, tanpa melalui juru pungut. “Sehingga di sini, perlu adanya keberanian Dishub dalam rangka potensi parkir terpenuhi, sekaligus jukir terwadahi dan terakomodir aspirasinya,” tambahnya.

Baca juga :

Menanggapi hal tersebut, Kepala Dinas Perhubungan Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa salah satu cara untuk mengurangi kebocoran pendapatan retribusi parkir yakni dengan menggunakan sistem pembayaran non tunai. Bukan mengurangi juru pungut.

“Karena juru pungut kita adalah pegawai negeri, kalau mau dihapus siapa nanti yang memungutkan. Mungkin yang dimaksud adalah juru parkir. Kalau jukir mungkin bisa dikurangi tapi memang akan berpengaruh kepada persoalan sosial,” ujar Jaya-sapaannya.

Lebih lanjut, Jaya juga menyampaikan bahwa pembayaran non tunai saat ini sedang disiapkan. Apabila dilakukan penghapusan juru pungut itu menurutnya bukan lah solusi yang tepat, sebab juru pungut di Kota Malang sendiri hanya memiliki tujuh orang saja.

“Tujuh orang ini untuk mengawasi di 670 titik parkir yang ada. Belum lagi di tahun ini juga ada yang pensiun. Sehingga kami harapkan dengan menggunakan parkir non tunai nantinya bisa mengurangi personel jukir. Secara otomatis juru pungutnya mungkin juga akan berkurang,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Layanan kesehatan canggih itu, untuk penanganan kebocoran jantung bawaan pada kasus Balita. Sementara untuk mengoperasionalkan peralatan dengan teknologi terkini itu, pihak manajemen RSD dr Soebandi menggandeng tim ahli RSUD dr Soetomo Surabaya, dalam proctorship (pembelajaran) metode ASO.

Tenaga ahli dari RSUD Dr Soetomo, dipimpin oleh dr H Mahrus A Rachman bersama dr Taufiq Hidayat dan Riza Nur Cholish. Sedangkan dr Saraswati adalah yang menjalani bimbingan.

Bupati Hendy Siswanto mengatakan bahwa pihaknya mendapatkan laporan dari Kepala Dinas Kesehatan, jika jumlah perempuan usia produktif di Jember ada sekitar 40.000. “Apresiasi setinggi-tingginya kepada RSD dr Soebandi. Ternyata, banyak kasus jantung bawaan di sini, yang juga mengakibatkan angka kematian bayi,” kata Bupati Hendy.

Baca juga :

Dengan teknologi terbaru ASO tersebut, ujarnya, kasus kebocoran jantung bawaan pada anak tidak perlu dioperasi. Tetapi dengan caterisasi (menggunakan cater) memasukkan alat untuk menambal.

“Insyaallah (dengan memanfaatkan teknologi, red) penanganan tidak membutuhkan waktu lama. Sekitar 30 menit. Bahkan, kalau sudah ahli, hanya 13 menit sudah selesai. Si pasien, dua tiga hari sudah bisa lari,” papar Bupati Hendy.

Direktur RSD dr Soebandi Jember, dr Lilik Lailiyah, menambahkan jika untuk sementara ini pihaknya masih menunjuk satu tenaga proctorship. “Dokter Saras memang lebih bisa untuk proctorship ini. Sementara ini, masih dia saja. Kita akan siapkan nanti yang lain untuk berikutnya,” ucap Lilik Lailiyah.

Dirinya juga menyampaikan, saat ini sudah tercatat di RSD sebanyak 174 anak dengan kasus jantung bawaan, yang akan menjalani pelayanan dengan metode ASO. Pemanfaatan teknologi dengan metode terbaru itu, dr Lilik menegaskan, tidak ada kesulitan. Bahkan, sudah tersedia dengan cukup di rumah sakit yang dipimpinnya.

Sedangkan untuk waktu proctorship sendiri, ujarnya, tidak berdasarkan hari tetapi berdasarkan berapa kasus yang ditangani. “Nanti dr Mahrus yang akan menentukan kapan dr Saras bisa dilepas sendiri,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Kepala DLH Kota Malang, Noer Rahman Widjaya, menyampaikan bahwa itu akan diberlakukan dengan sistem buka tutup mulai pukul 06.00 WIB hingga 16.00 WIB dan akan dimulai pada hari Senin, (05/02/2024) mendatang.

“Tentu ini suatu langkah yang harus kita ambil untuk mitigasi dan identifikasi sampah-sampah yang masuk ke TPA. Karena disinyalir dimasuki oleh kelompok tertentu yang sampahnya itu tidak hanya dari Kota Malang saja, namun juga wilayah sekitarnya sehingga memunculkan dugaan,” jelas Rahman, Jumat (02/02/2024) tadi.

Langkah ini diambil, karena menurut Rahman TPA menjadi daerah rawan yang mudah terbakar. Apalagi Kota Malang juga menjadi Kota Adipura, sehingga persoalan sampah harus terus ditekan.

“TPA ini harus kita jaga agar betul-betul kondusif. Karena begitu keliru, hilang Adipura kita. Mudah-mudahan inovasi yang dilakukan DLH untuk menyelesaikan masalah pengentasan sampah ini bisa berjalan dengan baik, karena kalau tidak sekarang kapan lagi kita mulai,” tuturnya.

Kemudian, ditambahkannya jika untuk mendapatkan stiker penanda tersebut tentu harus melalui mekanisme yang telah disiapkan oleh DLH Kota Malang. Mulai dari penandatanganan form yang sudah disiapkan, dengan berisikan lima poin di dalamnya.

“Untuk mekanismenya ini di bidang dua DLH Kota Malang, terkait bidang kerjasama. Jadi ada lima poin di dalamnya, seperti usahanya apa, alamatnya dimana, kemudian identifikasi sampah, jumlah besaran sampah dan mau diangkut oleh siapa,” katanya.

Baca juga :

Apabila belum ada kemitraan, maka menurut Rahman bisa langsung mendatangi kantor DLH Kota Malang dan melakukan registrasi. Untuk sampah yang berasal dari Rumah Sakit, menurutnya dikelola oleh pihak ketiga dan tidak diterima oleh DLH Kota Malang.

“Kalau melalui Perda sampah yang diangkut dengan menggunakan mobil DLH besarannya Rp 100 ribu per kg, kalau transporter itu Rp 50 ribu per kg. Tentu saya juga minta Kepala TPA untuk cek identifikasi dan klasifikasi yang ada di form,” katanya.

Lebih lanjut dirinya menyampaikan, untuk warna stiker yang disiapkan ada empat warna. Yakni warna kuning untuk kendaraan DLH Kota Malang, warna oranye untuk mobil kendaraan pengangkut sampah Diskopindag, warna ungu untuk transporter dan warna merah untuk non transporter.

“Kita sudah menyiapkan untuk jumlah stikernya itu, karena kita sesuaikan dengan jumlah kendaraannya. Warna kuning itu ada 49, warna oranye ada 11, warna ungu baru kita siapkan 10, tetapi yang terdeteksi ini masih dua dan angkanya akan terus bergerak, kemudian untuk warna merah juga kita siapkan 10 stiker,” lanjutnya.

Diakhir, Rahman menegaskan bahwa dalam hal ini juga harus ada sinergitas bersama antar dinas terkait. “Mudah-mudahan Satpol PP siap untuk menegakkan Perda ini,” harapnya.

Sebagai informasi, hal ini dilakukan juga untuk meningkatkan retribusi sampah dari DLH Kota Malang. Terlebih, di tahun 2024 ini target retribusi sampah yakni Rp 18 miliar. Target tersebut, mengalami peningkatan dari tahun 2023 lalu yang hanya Rp 17 miliar. “Mudah-mudahan dengan langkah ini, pendapatan retribusi DLH dapat terus meningkat. Sehingga di tahaun 2025 bisa bergerak diangka Rp 20 miliar,” imbuhnya. (rsy/sit)

Direktur utama Perumda Tugu Tirta Kota Malang, M Nor Muhlas, menyampaikan jika saat ini pihaknya telah menerjunkan beberapa petugas, guna menangani permasalahan kebocoran tersebut. “Betul (ada kebocoran). Ini petugas sudah berada di lokasi untuk eksekusi. Sudah dimatikan aliran air di area itu agar tidak tergenang dan terbuang,” kata Muhlas.

Pihaknya juga belum mengetahui secara pasti, penyebab kebocoran pipa yang mengakibatkan Pasar Gadang digenangi air. Untuk saat ini, juga masih dalam proses identifikasi penyebab utama kebocoran tersebut.

Baca juga :

Senada dengan itu, Direktur Teknis Perumda Tugu Tirta Kota Malang, Arimurti, juga menyampaikan bahwa pihaknya belum mengetahui penyebab kebocoran tersebut. “Kami belum melihat kondisi begitu digali. Karena begitu digali, itu kelihatan pecahnya seperti apa, itu kami baru tahu dan bisa diidentifikasi. Kalau sekarang belum bisa. Saat ini kami sedang proses perbaikan dengan mematikan aliran dan masih proses penggalian,” ujar Arimurti.

Kemudian, ditambahkannu jika potensi kebocoran pipa kemungkinan terjadi pada saluran pipa lama, yang telah ada sejak jaman Belanda. “Memang ada yang tua tapi itu bangunan Belanda jadi memang harus kami lihat dulu. Makanya kami tidak bisa mengetahui. Harus digali dulu, pecahannya seperti apa, baru tahu sebabnya,” imbuhnya.

Di sisi lain, berdasarkan pantauan di lapangan, pada pukul 12.30 WIB, genangan air di kawasan tersebut nampak mulai surut. Namun, di beberapa titik jalan masih telihat genangan air setinggi mata kaki orang dewasa, sehingga juga menggenangi bedak-bedak milik pedagang di sana. Selain itu, arus lalu lintas di wilayah tersebut juga nampak mulai lancar setelah sebelumnya terdampak oleh genangan. (rsy/sit)

Untuk mengedukasi masyarakat pentingnya menjaga data pribadi dari kebocoran, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) bekerja sama dengan Komunitas UMKM Gresik, akan menggelar diskusi literasi digital di Lapangan Desa Betiting, Kecamatan Cerme, Kabupaten Gresik, Sabtu (12/08/2023) besok malam pukul 18.00 WIB.

Diskusi luring (offline) yang ‘chip in’ di acara rangkaian Tour Pasar Rakyat Jawa Timur 2023 itu, juga akan dimeriahkan dengan bazar UMKM, hiburan seni musik dan wahana hiburan anak lainnya. Diskusi kali ini, mengusung tema ‘Jaga Kebocoran Data Pribadi dari Hacker’.

Hadir tiga nara sumber kompeten di bidangnya, yang akan mengupas tema dari berbagai sudut pandang pilar utama literasi digital. Mereka masing-masing penyiar radio, Danin Sibilo, business owner, Ravina Tista, presenter TV, Babytha Fara dan Riska Ragita selaku moderator.

”Diskusi literasi digital masuk desa ini digelar gratis. Bisa diikuti dengan cara mengisi link registrasi peserta di https://s.id/DaftarGresik1208. Peserta akan mendapat e-sertifikat, juga hadiah e-money senilai Rp 1 juta untuk 10 peserta yang beruntung,” tulis Kemenkominfo dalam rilis, Jumat (11/08/2023) tadi.

Terkait tema diskusi, Kemenkominfo menjelaskan, data pribadi bukanlah hanya kata-kata dan angka yang tidak berarti. Data-data tersebut dapat digunakan oleh orang-orang jahat yang ada di jaringan untuk melakukan berbagai aksi yang tidak bertanggung jawab.

Baca juga :

”Informasi penting yang terkait dengan data-data pribadi yang vital seperti tempat dan tanggal lahir, nama orang tua kandung, maupun alamat tinggal secara detail lebih baik tidak disebarkan ke sembarang pihak. Pastikan hanya pihak-pihak terpercaya saja yang boleh mengetahui informasi-informasi tersebut,” jelas Kemenkominfo dalam rilis.

Selain itu, lanjut Kemenkominfo, informasi keuangan seperti nomor kartu tabungan, tiga digit angka di balik kartu ATM serta nomor rekening pun juga harus dirahasiakan dengan baik dari orang-orang yang tidak berkepentingan. Ini, untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan agar terlindung dari beragam serangan siber, masyarakat perlu untuk melakukan langkah-langkah preventif agar tetap aman di internet.

”Kuncinya, mengganti kata sandi (password) beragam akun seperti e-mail, mobile banking, media sosial, layanan aplikasi, hingga pin ATM secara berkala. Juga, jangan membuka tautan (link) mencurigakan di dalam e-mail, SMS, atau kanal lain, dan menghindari penggunaan fasilitas internet umum,” pesan Kemenkominfo.

Untuk diketahui, diskusi literasi digital pada lingkup komunitas merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam program Indonesia #MakinCakapDigital (IMCD). IMCD diinisiasi Kemenkominfo untuk memberikan literasi digital kepada 50 juta orang masyarakat Indonesia hingga tahun 2024.

Tahun ini, program IMCD menargetkan 5,5 juta warga masyarakat sebagai peserta, utamanya mereka yang belum pernah mengikuti kegiatan literasi digital. IMCD sendiri bertujuan meningkatkan kemampuan masyarakat Indonesia dalam memanfaatkan teknologi digital secara positif, produktif dan aman.

Program #literasidigitalkominfo tersebut tahun ini dilaksanakan sejak 27 Januari 2023. Berkolaborasi dengan Siber Kreasi dan 18 mitra jejaring, program ini membidik segmen pendidikan dan segmen kelompok masyarakat sebagai peserta.

Informasi lebih lanjut mengenai kegiatan dan info literasi digital dapat diakses melalui media sosial Instagram @literasidigitalkominfo, Facebook Fan Page dan Kanal YouTube Literasi Digital Kominfo serta website info.literasidigital.id. (hms/sit)