Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa Pansus bersama Bapemperda telah mengurai kembali poin-poin krusial, termasuk menindaklanjuti hasil evaluasi dari provinsi. “Perda Pemajuan Kebudayaan ini sudah kita inisiasi dari tahun 2023. Ini adalah Perda inisiatif kami. Alhamdulillah, saat di Bapemperda sudah kami uraikan poin-poinnya, termasuk adanya koreksi dari Provinsi Jatim,” kata Mia-sapaannya, Sabtu (11/04/2026) tadi.

Baca juga :

Substansi utama dalam Perda tersebut, menurutnya adalah memberikan konstruksi kebijakan yang jelas bagi Pemkot Malang dalam menjalankan program pemajuan kebudayaan. Di dalamnya mengatur pokok pikiran kebudayaan daerah, aktor-aktor yang terlibat, serta peran para pemangku kepentingan.

“Banyak komponennya, salah satunya pokok pikiran kebudayaan di Kota Malang itu seperti apa, siapa aktor di belakangnya, siapa stakeholder-nya yang berperan,” tuturnya.

Dalam hal ini, DPRD Kota Malang ingin memastikan ada penegasan arah dan komitmen pemerintah daerah dalam melaksanakan program pemajuan kebudayaan secara terstruktur dan berkelanjutan. “Kami ingin memberikan titik tegas kepada Pemkot Malang untuk bisa melaksanakan program-program pemajuan kebudayaan. Secara teknis, beberapa koreksi dari Provinsi akan kami upayakan untuk dituangkan ke dalam Perda tersebut,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Dikatakan Fadli Zon, bahwa penetapan tanggal tersebut bertepatan dengan berdirinya Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia. “Kami mencanangkan 19 April sebagai Hari Keris Nasional. Hal ini, sejalan dengan digelarnya pertama kali sekretariat ini, yang terakreditasi sebagai satu dari enam organisasi di Unesco, sekaligus bagian upaya bersama melestarikan budaya,” kata Fadli Zon, Sabtu (19/04/2025) tadi.

Dirinya berharap, dengan momen khusus ini, diharapkan generasi muda Indonesia lebih memahami keris sebagai bagian integral dari budaya bangsa. Sekaligus, menjadi pintu gerbang untuk ikut melestarikan budaya.

“Di tengah kekayaan budaya bangsa yang begitu besar, kami berharap keris, juga wayang dan banyak lagi ragam budaya bisa tetap lestari,” ujarnya.

Untuk diketahui, keris telah diakui Unesco sebagai warisan budaya tak benda sejak 25 November 2005 lalu. Dan, menetapkan Keris sebagai Masterpiece of the Oral and Intangible Heritage of Humanity. Namun sejak pengakuan itu, Indonesia belum memiliki Hari Keris Nasional secara resmi. Hal ini, berbeda dengan Hari Batik atau Hari Wayang, yang sudah ditetapkan pemerintah sebelumnya.

Di momen Brawijayan Mondiacult ini, juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kebudayaan RI dengan Universitas Brawijaya. Ini sekaligus menjajaki kerja sama antara Universitas Brawijaya dengan Unesco. Usai penandatanganan MoU antara Kementerian Kebudayaan RI dengan Universitas Brawijaya, Menteri Kebudayaan menemui para seniman dan budayawan di Pasar Seni Bareng, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Baca juga :

Kepada sejumlah seniman dan budayawan, Fadli Zon mengajak mereka untuk menjadikan budaya asli bukan hanya sekadar pekerjaan baru, tetapi sebagai sebuah kekuatan. “Kekuatan budaya. Inilah yang saya kira harus kita inginkan, bahwa budaya itu menjadi peningkat, penuh satu dan karena itu mungkin dalam bahasa yang lebih anak muda sekarang ini disebut sebagai the power of culture,” jelasnya.

Budaya ini, lanjutnya, akan membentuk identitas dan jati diri bangsa. Sehingga, bisa menjadikan budaya ini sebuah kekayaan yang benar-benar nasional treasure. “Saya berharap apresiasi masyarakat semakin meningkat, semakin tinggi terhadap budaya. Kalau kita lihat di berbagai negara, selalu budaya dan peradaban itu menjadi etalase di depan. Bagi para tamu, pengunjung-pengunjung di negara-negara Muslim,” paparnya.

Masih menurut Politisi Gerindra ini, bahwa kerja kebudayaan dari yang masa lalu sampai yang masa depan. Dari yang 1,8 juta tahun fosil-fosil manusia purba, sampai yang budaya populer, popular culture, pop culture. Termasuk di dalamnya, adalah film, musik, seni pertunjukan dan lain-lain.

Lebih lanjut Menbud berharap, bahwa Hari Keris Nasional dapat menjadikan keris sebagai salah satu alat diplomasi internasional bagi Indonesia. “Jadi, Pak Prabowo saat sebagai Menhan dan sampai sekarang sebagai presiden sering kali menghadiahi pimpinan negara dengan keris. Saya rasa keris ini bisa menjadi perwakilan bangsa kita,” terangnya.

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam kesempatan itu mengatakan bahwa Pemkot Malang sangat terhormat bisa menjadi tuan rumah dari pencanangan Hari Keris Nasional bersama Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia dan Universitas Brawijaya. Apalagi, momentumnya tepat HUT Kota Malang ke-111 tahun.

“Di awal tadi kami pada sesi di UB juga menyampaikan pada Bapak Menteri bahwa salah satu visi misi saya itu berkaitan dengan budaya.Visi misi saya Mbois Maju , bahwa M-nya mandiri, B-nya itu budaya. Dan itulah merupakan satu visi misi saya untuk bisa menyebabkan budaya-budaya nanti ada di Kota Malang,” kata Wali Kota Wahyu. (kom/gie)

Dalam kegiatan itu, Wabup Malang dengan khidmat mengikuti serangkaian penutupan Kongres II Aktivis Peneleh ‘Jang Oetama’. Kegiatan tersebut, ditutup oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon.

“Hari ini, Kongres II Aktivis Peneleh juga menetapkan dan merumuskan rekomendasi kebudayaan yang diberikan kepada Menteri Kebudayaan RI. Rekomendasi Kebudayaan ini meliputi berbagai poin-poin rekomendasi konstruktif untuk masa depan kebudayaan Indonesia ke depannya. Khususnya, untuk kemajuan kebudayaan dalam bidang pendidikan Indonesia yang nantinya membentuk kader-kader bangsa yang memiliki kejatidirian Nusantara sejati,” katanya.

Baca juga :

Di akhir kegiatan, Wakil Bupati Malang juga menyaksikan penyerahan cinderamata berupa buku dan keris yang diserahkan langsung kepada Menteri Kebudayaan RI. Dilanjutkan, foto bersama dengan jajaran tamu VIP dan para peserta kegiatan.

Pelaksanaan kongres ini, merupakan wujud komitmen Aktivis Peneleh untuk lebih progres ke depannya. Berbagai ide dan gagasan Aktivis Peneleh yang sudah dimusyawarahkan dalam berbagai komisi, yakni kebudayaan, kesejahteraan, Syuro dan Keorganisasian.

Inisiasi Kiri Nusantara, menjadi tema Kongres II Aktivis Peneleh. Suatu tema yang sangat menarik dan memantik gerakan Aktivis Peneleh untuk lebih progresif ke depannya. Ini adalah upaya membangkitkan kembali peradaban Nusantara melalui nilai-nilai religiositas dan kebudayaan asli, dengan cara menyucikan pengaruh negatif liberalisme untuk mengembalikan kecerdasan kreatif dan jiwa bangsa. (pro/mlg/sit)

Sertifikasi WBTb diserahkan oleh Menteri Kebudayaan RI, Fadli Zon kepada Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, dalam Penganugerahan Kompetisi Film Asli (Komfilasi) Jawa Timur 2024, di Gedung Cak Durasim, UPT Taman Budaya Jatim, Jalan Genteng Kali Surabaya, Minggu (08/12/2024) malam.

 Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, mengungkapkan rasa syukur atas ditetapkannya kuliner Krecek Bung sebagai WBTb. Menurutnya, pengakuan ini menjadi bukti keunikan dan kekayaan budaya lokal Lumajang yang terus dilestarikan.

Baca juga :

“Ahamdulillah ternyata Krecek Rebung ditetapkan oleh Menteri Kebudayaan sebagai warisan budaya takbenda. Jadi warisan budaya ini tidak hanya dari film, seni, tapi juga bisa dari makanan. Saya bangga tenyata Krecek Bung ini jadi makanan tradisional khas yang bisa menjadi keunikan dan kekayaan budaya lokal Lumajang yang terus dilestarikan,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Fadli Zon menyerahkan 13 sertifikasi WBTb, diantaranya Bahasa Madura (Provinsi Jawa Timur), Kerupuk Abang Ijo (Kabupaten Bojonegoro), Ampo Tuban (Kabupaten Tuban), Pudak (Kabupaten Gresik), Dhurung Bawean (Kabupaten Gresik), Krecek Bung (Kabupaten Lumajang).

Selanjutnya ada Jaranan Jur Ngasinan (Kabupaten Blitar), Tari Remo Boletan (Kabupaten Jombang), Penanggalan Tengger (Kabupaten Pasuruan), Roma Tabing Tongkok (Kabupaten Situbondo), Baritan (KabupatenTrenggalek), Bersih Dam Bagong (Kabupaten Trenggalek) dan Kupatan Durenan (Kabupaten Trenggalek. (kom/adi/gie)

Kegiatan yang menghadirkan berbagai produk unggulan UMKM dari berbagai desa itu, juga menghadirkan budaya dan kesenian dari Kecamatan Tragah. Karenanya, tidak heran bila Pj Bupati juga menyampaikan bahwa pelaksanaan itu perlu diadopsi oleh kecamatan lain.

“Tadi bisa dilihat sendiri, bagaimana antusias warga sangat ramai dan stand-stand UMKM yang menjual produk-produk lokal juga ramai oleh pembeli. Tentunya, kegiatan semacam ini akan memberikan akses untuk pemberdayaan UMKM. Apalagi, kegiatan ini menarik minat kunjungan ke Bangkalan, khususnya ke Kecamatan Tragah yang berdampak pada perputaran ekonomi,” ujar Pj Bupati Bangkalan.

Baca juga :

“Kegiatan-kegiatan positif dan inovatif seperti inilah, yang kami harapkan. Kecamatan Tragah sudah memulainya terlebih dahulu dan saya berharap kegiatan ini dapat ditiru oleh kecamatan-kecamatan lainnya. Sehingga, bisa memperkenalkan berbagai potensi yang ada di kecamatan dan desa,” paparnya.

Saat meninjau stand UMKM dalam penutupan kegiatan, Pj Bupati juga disambut dan dikirab menaiki Sapi Tok Tok, yang dilanjutkan dengan penyerahan penghargaan zero stunting kepada 5 desa, yakni Desa Karang Kemasan, Desa Keteleng, Desa Kemoneng, Desa Bajeman dan Desa Tragah.

Bazar UMKM Desa dan Festival Budaya ini adalah program dari 18 desa di Kecamatan Tragah yang bekerja sama dengan HIMACITRA, IPNU dan IPPNU. Acara bazar ini turut mewadahi 30 pedagang kaki lima (PKL) asal Kecamatan Tragah. Kegiatan ini dimeriahkan juga oleh pertunjukan budaya yang ada di Tragah mulai dari Sapeh Tok Tok, Pencak Silat, Sendelan Madura dan Tarian Duko Tambin. (kom/bkl/gie)

Didampingi Pj Ketua TP PKK yang sekaligus Pj Ketua Dekranasda Kota Probolinggo, RR Dewi Maharani Nurkholis, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Probolinggo, Siti Romlah dan Kepala Dinas Kepemudaan, Olah Raga dan Pariwisata, Rachmadeta Antariksa, Kak Melati-sapaannya, tampak menikmati sejumlah sajian yang ditampilkan untuk menyambut kedatangannya di Kota Bayuangga.

Dalam kapasitasnya sebagai Dewan Pembina Puteri Indonesia Jawa Timur, Dewi Maharani mengatakan bahwa sebagai Puteri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan, dirinya ingin Melati bisa membagi pengalaman dan memberikan motivasi pelajar di Kota Probolinggo. Sehingga, sejumlah pelajar menjadi terinspirasi.

“Jangan takut bermimpi. Boleh bermimpi dan tetap terus meraih mimpi itu dengan perjuangan. Karena Kak Mela juga sampai di tahap ini penuh proses. Jadi adik-adik harus terus semangat dan gak boleh putus asa,” ujarnya.

Tampak Kak Melati begitu aktif dan tak canggung berhadapan dengan banyak anak selama melakukan kunjungan. Bahkan, dirinya terlihat ramah dan sabar meladeni permintaan anak-anak sekolah dasar (SD) yang mengerubunginya sejak awal kedatangan. Itu karena, Melati sendiri diketahui sering terlibat dalam kegiatan mengajar hingga di berbagai daerah pelosok. Bahkan, dirinya juga tergabung dalam komunitas 1000 guru sejak lima tahun terakhir.

Baca juga :

Gadis kelahiran Palembang-Sumatera Selatan yang juga Miss Charm 2024 itu, mengaku terkesan dengan antusias yang ditunjukkan oleh keluarga besar SDN Sukabumi 2. “Luar biasa banget. Senang bisa mampir untuk mensosialisasikan pentingnya pendidikan. Ini antusiasnya lebih dari ekspektasi saya,” ujarnya.

Beranjak ke lokasi kedua, atraksi pedang pora dari Grup Sparta dan semarak siswa-siswi sambut kehadiran Melati Tedja di SMAN 1 Probolinggo. Di depan puluhan perwakilan siswa-siswi dan Duta SMAN 1 Probolinggo atau Smasa Ambassador, Melati tanpa canggung mengungkapkan kiat suksesnya menjadi Puteri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan yang kini disandangnya. Yakni dengan cara membangun kepercayaan diri.

“Percaya diri itu ketika kalian berani melangkah tanpa takut apapun. Karena menjadi Puteri Indonesia, menjadi bukti nyata bahwa percaya diri menjadi salah satu faktor utama. Dalam konteks beauty pageant, percaya diri itu dimulai dari percaya sama diri kita sendiri,” kata Melati, yang akan mengikuti ajang internasional di Vietnam itu.

Kehadiran Puteri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan sendiri disambut antusias oleh seluruh warga SMAN 1 Probolinggo. Tidak terkecuali bagi Putri Smasa Ambassador 2024, Cindyasa Melvin. Menurut siswi kelas XXI itu, apa yang disampaikan oleh Melati Tedja menginspirasinya untuk lebih berani dan percaya diri.

“Saya sangat kagum banget dengan Puteri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan 2024. Materinya sangat menarik banget, membuat kita yang generasi muda untuk bangkit dan percaya diri, keluar dari zona nyaman untuk menemukan jati diri kita. Itu yang saya ambil dari sesi kali ini,” terang Cindyasa.

Usai mengunjungi SMAN 1 Probolinggo, agenda roadshow Puteri Indonesia Pendidikan dan Kebudayaan masih berlanjut, yakni ke Galeri Dekranasda untuk melihat karya batik khas Kota Probolinggo. (kom/pix/gie)

Hal tersebut, dikatakan oleh Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana. Menurutnya, masukan yang telah diberikan itu mengenai penambahan atau menaikkan persentase jalur afirmasi dan jalur prestasi akademik.

“Kemarin kebetulan kami hearing LKPJ dan kami singgung ada beberapa masukan. Konsep itu sudah jadi, akan tetapi ada masukan dari Komisi D DPRD Kota Malang, nanti akan kami pertimbangkan dan akan kami rapatkan dengan tim kecil kami. Baru ketika konsep itu sempurna, nanti kami akan bawa ke DPRD lagi,” jelas Suwarjana, Selasa (23/04/2024) tadi.

Ditambahkannya, jika persentase kedua jalur tersebut ditambah, maka otomatis akan mengurangi jalur zonasi. Namun, dalam hal ini juga akan dilakukan konsultasi terlebih dahulu pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

Baca juga :

“Karena semua itu yang kami pakai dasarnya dari Kemendikbud. Sehingga konsep kami sesuaikan dengan Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud),” katanya.

Apalagi di dalam Permendikbud, saat ini menurutnya masih belum ada perubahan. Sehingga dalam hal ini masih akan dikoordinasikan lagi bersama dengan Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Malang.

“Karena masukan itu tadi, nanti akan kami konsultasikan dengan teman-teman Dikbud Kota Malang. Masukan itu diberikan mungkin karena komisi D DPRD Kota Malang ingin melindungi masyarakat yang afirmasi,” imbuhnya.

Sebagai informasi, untuk jalur PPDB di tahun 2023 lalu meliputi jalur zonasi, inklusi, afirmasi, prestasi lomba, prestasi raport dan mutasi orangtua. Sementara persentase untuk jalur zonasi itu sendiri mencapai 50 persen. (rsy/sit)

“Sebentar lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan menuju tahun 2024. Banyak hal yang sudah dilakukan di tahun 2023. Ada semangat, suka, duka dan hal-hal menyenangkan, menyedihkan. Untuk itu, mudah-mudahan semua yang dilakukan di tahun 2023 dapat menjadi aktivitas ibadah dan mendapatkan pahala,” kata Bupati Lamongan.

Baca juga :

Meski tidak ada kembang api yang menghiasi langit kota Lamongan sesuai imbauan kepolisian, namun suasana pergantian tahun di Alun-Alun Lamongan tetap disambut animo masyarakat, untuk berkumpul bersama keluarga dan orang terdekat. Sementara itu, dari arah Barat Alun-Alun Lamongan atau di depan Masjid Agung Lamongan juga digelar ‘Masjid Agung Lamongan Bersholawat’ bersama Habib Anies Bin Idrus Bin Syanab.

Dipenghujung 2023, Bupati Lamongan berharap, tahun 2024 masyarakat Lamongan senantiasa dipertemukan dengan kebaikan, kerahmatan, agar senantiasa dibimbing menuju langkah kebenaran. Serta, jajaran pemerintahan Kabupaten Lamongan diberikan kekuatan dalam menjalankan program untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, memasuki tahun politik 2024, Bupati Lamongan berpesan agar masyarakat Lamongan menggunakan hak pilihnya sebagai bentuk penentu pemimpin yang akan membawa negara Indonesia menjadi negara kuat dan besar. “Pemilu ini akan menentukan siapa yang akan memimpin kita. Kita semua berharap pemimpin bisa membawa jembatan untuk menjadi Indonesia emas 2045. Mudah-mudahan negara kita menjadi negara yang kuat, besar dan kebanggaan warganya, khusunya Lamongan semoga menjadi Lamongan Megilan,” papar Bupati Yuhronur. (kom/gie)

Juru Bicara DPRD Kabupaten Malang, Joko Eko Sujarwanto, mengatakan bahwa berdasarkan keputusan DPRD Kabupaten Malang Nomor :  188.4/35/KPTS/35.07.040/2022 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Malang Tahun 2023, DPRD telah menginisiasi empat Raperda. Dimana dari empat Raperda itu, saat ini akan disampaikan sebanyak dua Raperda.

“Yaitu, satu Raperda mengenai Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan dua Raperda mengenai Pemajuan Kebudayaan Daerah,” kata Joko Eko Sujarwanto.

Ditambahkan anggota Fraksi Gerindra itu, bahwa perlunya disahkan Raperda Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, karena penyandang disabilitas merupakan warga negara yang memiliki hak, kewajiban, peran dan kedudukan yang sama berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. “Penyandang disabilitas sebagai salah satu komponen masyarakat selama ini belum mendapatkan perlindungan hukum dalam memperoleh kesamaan hak dan kesempatan,” paparnya.

Secara umum, ujar Joko, Peraturan Daerah (Perda) ini memuat materi pokok yang disusun secara sistematis. Prinsip-prinsip yang harus dipergunakan dalam pelaksanaan Perda perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam segala aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan serta kepariwisataan hingga pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi.

Baca juga :

Dengan ditetapkannya Perda Kabupaten Malang tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, lanjutnya, maka diharapkan akan menjadi dasar hukum bagi seluruh pihak di daerah. “Harapannya, ini akan menjadi dasar hukum bagi seluruh pihak di daerah. Baik itu pemerintah maupun masyarakat dalam mengimplementasikan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menyangkut pelaksanaan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan serta pemanfaatan teknologi, informasi dan komunikasi bagi penyandang disabilitas,” ujar Joko.

Sedangkan terkait Raperda tentang Pemajuan Kebudayaan Daerah, Joko mengungkapkan bahwa budaya masyarakat Kabupaten Malang, merupakan sistem nilai, adat istiadat yang dianut oleh masyarakat Kabupaten Malang, yang di dalamnya terdapat pengetahuan, keyakinan, nilai-nilai, sikap, dan tata cara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakatnya. Sehingga, perlu dilestarikan melalui pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah.

“Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan Daerah dilaksanakan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika,” lanjutnya.

Mengakhiri penyampaian Raperda, Joko menjelaskan mengenai ruang lingkup dari Raperda. Yakni, tentang objek pelestarian dan pemajuan kebudayaan daerah, tugas dan wewenang pemerintah daerah, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, pembinaan, larangan, penghargaan, peran serta masyarakat, koordinasi strategis lintas sektor, pengawasan, pengendalian dan evaluasi serta pembiayaan dan ketentuan pidana.

“Dua Raperda tersebut agar dapat dibahas dan akhirnya disepakati untuk menjadi Peraturan Daerah,” ujarnya. (sit/adv)