Seperti 18 Maret 2026, layanan terbatas akan dibuka di Branch Office Banyuwangi, Probolinggo, Malang Sutoyo, Blitar, Madiun dan Pasuruan. Selanjutnya 20 Maret 2026, layanan operasional akan tersedia di Branch Office Malang Marthadinata dan Kediri.

Sementara 23 Maret 2026, layanan akan dibuka di Branch Office Banyuwangi, Malang Kawi dan Madiun, serta pada 24 Maret 2026 di Branch Office Probolinggo, Malang Soekarno Hatta, Pasuruan dan Jember.

Adapun layanan yang tersedia dalam operasional terbatas Rafi 2026 itu, meliputi berbagai transaksi finansial maupun non finansial bagi nasabah umum. Antara lain, pembukaan rekening, tarik dan setor tunai, layanan kartu debit, layanan e-banking, serta penanganan pengaduan nasabah. Layanan tersebut, akan beroperasi mulai pukul 08.00 hingga 15.00 waktu setempat.

Baca juga :

Regional Business Support Head BRI Regional 13 Malang, Ivan Andrea, menyampaikan bahwa kesiapan layanan ini merupakan bagian dari upaya BRI dalam memastikan kebutuhan transaksi masyarakat tetap terlayani dengan baik selama periode Ramadhan hingga Idul Fitri. “BRI Regional 13 Malang berkomitmen untuk terus memberikan layanan optimal kepada nasabah, khususnya pada periode Ramadhan dan Idul Fitri yang biasanya diikuti dengan peningkatan aktivitas transaksi masyarakat. Melalui penyediaan layanan operasional terbatas ini, kami berharap kebutuhan layanan perbankan masyarakat tetap dapat terpenuhi dengan baik,” kata Ivan, Jumat (13/03/2026) tadi.

Selain melalui layanan kantor cabang, BRI juga mengimbau masyarakat untuk memanfaatkan layanan digital banking melalui aplikasi BRImo, untuk berbagai kebutuhan transaksi secara lebih praktis. Melalui BRImo, nasabah dapat melakukan berbagai transaksi seperti transfer dana, pembayaran tagihan, pembelian pulsa dan top up, hingga berbagai transaksi digital lainnya secara mudah, cepat, dan aman tanpa harus datang ke kantor cabang.

Untuk mendukung kelancaran transaksi masyarakat selama periode Rafi, BRI Regional 13 Malang juga didukung oleh jaringan 691 unit ATM dan 639 unit CRM yang tersebar di berbagai wilayah kerja. Selain itu, BRI juga memiliki 113.982 AgenBRILink yang tersebar di berbagai wilayah, sehingga masyarakat tetap dapat melakukan berbagai kebutuhan transaksi perbankan dengan mudah dan dekat dari tempat tinggal mereka.

Dengan kesiapan jaringan layanan tersebut, BRI berharap masyarakat dapat tetap bertransaksi secara aman, nyaman dan lancar selama menjalankan aktivitas di bulan Ramadan hingga perayaan Idul Fitri. (hms/sit)

Pria yang akrab disapa Ali, itu menyampaikan bahwa program tersebut dirancang sebagai upaya mewujudkan pemerataan pembangunan hingga ke tingkat paling bawah, yakni Rukun Tetangga (RT). Karena itu, besarnya anggaran yang dialokasikan harus diimbangi dengan perencanaan yang matang dan tepat sasaran.

“Harapannya program ini disosialisasikan secara menyeluruh kepada RT dan RW, sehingga masyarakat memahami tujuan, mekanisme, serta arah kebijakan program. Termasuk harus linier dengan program-program utama Pemkot Malang yang telah disahkan dan termaktub dalam RPJMD,” ujar Ali, Selasa (16/12/2025) tadi.

Baca juga :

Wawali Ali juga menegaskan, bahwa setiap usulan kegiatan dalam program Rp 50 juta per RT tidak boleh asal-asalan dan harus berangkat dari kebutuhan riil warga. Menurutnya, saat ini masih ditemukan pengajuan kegiatan yang kurang relevan dengan prioritas pembangunan. Karena itu, Wawali Ali menilai camat dan lurah memiliki peran strategis dalam memberikan pendampingan dan pembinaan kepada RT dan RW agar usulan yang diajukan benar-benar berdampak bagi masyarakat.

“Harus diberikan pencerahan bahwa program ini bertujuan mendorong keadilan pembangunan, baik pembangunan ekonomi, fisik, maupun sosial di lingkungan masyarakat,” tegasnya.

Lebih lanjut, Wawali Ali berharap program Rp 50 juta per RT mampu menjawab persoalan nyata di lingkungan warga, mulai dari perbaikan infrastruktur sederhana, pemberdayaan ekonomi masyarakat, hingga penguatan kegiatan sosial kemasyarakatan. “Program ini untuk masyarakat. Maka harus benar-benar berbasis kebutuhan warga dan sejalan dengan kebijakan Pemerintah Kota Malang. Ini menjadi perhatian dan tanggung jawab kita bersama,” imbuh Ali. (rsy/sit)

Dalam kunjungannya, Letjen Suharyanto didampingi oleh Danrem 083, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, Forkopimda Lumajang, serta jajaran TNI dan Polri. Kunjungan ini, bertujuan untuk memastikan seluruh proses tanggap darurat berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat terdampak.

“Hari ini bersamaan dengan berakhirnya status tanggap darurat pertama, yang sebelumnya ditetapkan Bupati Lumajang. Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang status tanggap darurat selama tujuh hari ke depan, guna memastikan layanan evakuasi, pengungsian dan bantuan sosial kepada masyarakat terdampak tetap optimal,” katanya.

Baca juga :

Letjen Suharyanto menegaskan, bahwa penanganan tanggap darurat berjalan maksimal dan sesuai arahan Presiden, dengan prioritas utama keselamatan dan kesejahteraan warga terdampak. Sehingga, tidak ada yang boleh terlewatkan.

Dirinya juga menambahkan, bahwa masyarakat yang berada di wilayah rawan bencana, diarahkan ke lokasi relokasi yang aman. Namun, bagi yang memilih tetap tinggal karena alasan mata pencaharian, pemerintah akan terus berdialog untuk menemukan solusi yang tepat.

Dengan kunjungan langsung ini, BNPB memastikan respon cepat dan tepat terhadap dampak APG Gunung Semeru. Termasuk, sekaligus memantau kesiapan pengungsian dan layanan bagi warga terdampak di Posko Pengungsian SMPN 2 Pronojiwo. (kom/adi/sit)

Diuraikannya, bahwa penyaluran logistik melalui Dinas Sosial PPPA dan BPBD berjalan lancar. Sehingga, pengungsi tidak kekurangan kebutuhan dasar selama masa tanggap darurat.

“Kebutuhan pokok warga terdampak sudah tercukupi. Logistik terus kami salurkan sesuai prioritas dan kondisi di lapangan,” kata Sekda Agus.

Dirinya juga mengimbau masyarakat, agar menyalurkan bantuan melalui jalur resmi. Donasi yang diserahkan tanpa koordinasi, berpotensi menumpuk di satu lokasi sementara titik lain justru kekurangan. Kondisi ini tidak hanya membingungkan warga, tetapi juga membuat distribusi bantuan menjadi tidak merata. Karenanya, bantuan harus tepat sasaran agar solidaritas masyarakat benar-benar dirasakan oleh mereka yang membutuhkan.

Baca juga :

Ditambahkannya, bagi masyarakat yang ingin menyerahkan bantuan secara langsung, Pemkab Lumajang membuka dua Posko Tanggap Darurat, yakni Posko Candipuro dan Posko Pronojiwo. Posko-posko ini, menjadi pusat koordinasi distribusi logistik. Sehingga, setiap bantuan dapat tersalurkan dengan merata dan tepat sasaran.

Bagi warga dari luar Lumajang, bantuan disarankan disalurkan melalui lembaga resmi yang telah ditunjuk pemerintah. Seperti Baznas, Lazisnu dan Lazismu. Dengan mekanisme ini, bantuan yang masuk tidak hanya banyak, tetapi juga sampai ke tangan yang tepat sesuai kebutuhan pengungsi.

Sekda Agus juga menegaskan, bahwa solidaritas masyarakat merupakan kekuatan utama dalam menghadapi bencana. Namun, bantuan yang terarah dan terkoordinasi akan memberikan dampak lebih besar, menciptakan rasa aman, nyaman dan diperhatikan bagi warga terdampak erupsi. (kom/adi/gie)

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Lumajang, Mustaqim, menegaskan bahwa penggunaan jaringan ini oleh publik dapat memperluas akses informasi dan mendukung aktivitas masyarakat sehari-hari. “Daripada jaringan ini hanya aktif saat jam kerja OPD, lebih bijak jika dimanfaatkan warga dengan pengelolaan yang aman dan terkontrol,” jelasnya, Selasa (11/11/2025) tadi.

Wi-Fi publik yang telah tersedia di sejumlah kelurahan, tambahnya, memungkinkan warga bisa mengakses informasi, belajar daring dan menjalankan aktivitas pekerjaan berbasis digital. Mustaqim menambahkan, kehadiran jaringan ini juga mendukung pengembangan literasi digital di kalangan masyarakat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan layanan daring dalam berbagai sektor.

Baca juga :

Pemerintah daerah menekankan pengelolaan jaringan yang aman agar tetap terjaga performa dan keamanannya. Setiap titik Wi-Fi publik, dilengkapi mekanisme pemantauan penggunaan untuk mencegah penyalahgunaan.

Selain memberikan kemudahan akses internet, Mustaqim berharap keberadaan jaringan ini bisa mendorong inovasi lokal, mulai dari pendidikan hingga UMKM yang membutuhkan konektivitas stabil. “Ini bukan sekadar Wi-Fi gratis, tetapi sebuah sarana pemberdayaan masyarakat dalam era digital. Langkah ini juga sejalan dengan upaya Kabupaten Lumajang meningkatkan transformasi digital, mendukung e-government, serta memperkuat ekosistem informasi publik yang inklusif,” terang Mustaqim.

Dengan adanya jaringan fiber optik yang bisa dinikmati publik, masyarakat kini memiliki kesempatan lebih luas untuk terhubung, belajar, dan berinovasi, sekaligus mengurangi kesenjangan digital antarwilayah di Kabupaten Lumajang. (kom/adi/sit)

“Ini artinya, Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pengelola perencanaan di Kabupaten Trenggalek harus cermat dalam mengemban amanah yang diberikan secara efektif. Anggaran belanja pegawai lumayan banyak,” ucapnya, Senin (03/11/2025) tadi.

Dirinya menyebut, belanja pegawai di Trenggalek mencapai Rp 1 triliun lebih, sehingga Pemkab harus benar-benar cermat sekaligus merasionalisasi akan kebutuhan pegawai. Berdasarkan data Badan Kepegawaian Daerah (BKD) per September 2025, jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Trenggalek mencapai 10.379 orang, terdiri dari 5.265 PNS dan 5.114 PPPK.

Dirinya juga menegaskan, dengan tingginya anggaran belanja pegawai, tentu berdampak pada kebutuhan akan belanja infrastruktur. “Jadi sekarang jangan tanya kenapa jalan yang jeglong (rusak) masih ada dibeberapa wilayah. Ya logikanya anggarannya rata-rata kesedot untuk belanja pegawai,” tutur Husni.

Politisi Partai Hanura ini juga menyinggung, anggaran untuk belanja pegawai PPPK juga cukup tinggi. Sehingga, terkesan membebani APBD sekitar Rp150 milyar sekian.

Baca juga :

“Sekarang ASN dan PPPK kita jumlahnya 10.379 orang. Dari jumlah itu, sekitar 5 ribu PPPK gajinya dibebankan ke APBD. Pertanyaannya, cukup tidak APBD kita? Jelas tidak cukup,” imbuhnya.

Oleh karena itu, dirinya meminta kepada Pemkab untuk menginventarisir ulang akan kebutuhan pegawai di masing-masing OPD. “Intinya harus ada kejelasan, satu OPD itu idealnya butuh berapa pegawai, agar bisa lebih efektif dan efisien,” sambungnya.

Komisi I DPRD Trenggalek juga mendorong pemerintah daerah, untuk melakukan rasionalisasi kebutuhan pegawai agar sesuai dengan struktur organisasi dan kemampuan keuangan daerah. “Pemerintah harus meninjau ulang berapa sebenarnya kebutuhan ASN dan PPPK berdasarkan SOTK. Jangan sampai kebijakan pengangkatan justru membebani keuangan daerah,” kata Husni.

Terkait kemungkinan efisiensi dengan pemutusan kontrak PPPK, dirinya menilai hal itu bisa saja dilakukan dengan pertimbangan matang. “Bisa saja, karena PPPK itu sifatnya perjanjian kerja. Tapi saya tidak bilang harus diputus. Kalau APBD memang tidak mampu menanggung, ya harus dicari solusi terbaik,” ujarnya.

Husni menambahkan, sebagian besar formasi PPPK yang diangkat berasal dari sektor pendidikan, meski sebelumnya Kementerian Pendidikan menyatakan kebutuhan guru sudah terpenuhi. “Jika dilihat satu sekolah itu ada 29 guru, tentu itu tidak kurang. Jadi menghitung jumlah guru itu, tinggal menghitung berapa lembaga yang didirikan. Kemudian dikalikan dengan rombel dan dikalikan dengan jumlah penduduk yang wajib belajar. Meski begitu, untuk di Trenggalek guru yang sudah ada masih di bilang kekurangan,” papar Husni. (mil/sit)

Pria yang akrab disapa Prof Mangku, itu mengatakan bahwa dengan adanya jalan tembus tersebut merupakan sebuah keharusan untuk mendorong konektivitas antar kawasan dan memperkuat mobilitas warga. Apalagi sebagai kota besar, Kota Malang tidak bisa menunda penguatan infrastruktur transportasi.

“Kalau Malang mau jadi kota maju, maka konektivitasnya harus dibuka. Mobilitas warga jadi lebih mudah, ekonomi pun ikut tumbuh. Jalan tembus itu bukan proyek biasa, tapi kebutuhan kota besar,” ujar Prof Mangku, Senin (28/10/2025) tadi.

Dikatakannya, salah satu ruas yang kini mulai digarap berada di kawasan Jalan Candi Panggung menuju Vinolia hingga Perumahan Griya Shanta. Nantinya, akses tersebut akan menembus wilayah RW 12 dan RW 9 Kelurahan Mojolangu. Jika rampung, jalur tersebut diyakini mampu mengurangi kepadatan di ruas utama, seperti Jalan Soekarno-Hatta dan Dinoyo, bahkan berpotensi terkoneksi hingga Polinema.

“Kalau akses itu dibuka, beban lalu lintas di jalur utama bisa berkurang drastis. Ini bagian dari perencanaan kota yang visioner,” tambahnya.

Baca juga :

Karena itu, Prof Mangku menekankan pentingnya komunikasi antara pemerintah, pengembang dan warga. Dirinya menilai, persoalan utama pembangunan jalan tembus sering kali muncul karena adanya penolakan sebagian warga perumahan.

“Masalahnya sering di situ. Ada perumahan yang tidak ingin jalannya dilalui orang luar, padahal mereka juga lewat jalan umum di perumahan lain. Kalau semua tertutup, ya nggak mungkin. Harus ada kesepahaman,” tegasnya.

Dari sisi ekonomi, Prof Mangku justru melihat pembangunan jalan tembus membawa dampak positif. Selain membuka akses usaha, nilai properti di sekitar lokasi juga meningkat.

“Kalau rumah saya dilewati jalan umum, malah bagus. Nilai tanah naik, usaha makin hidup. Ini peluang ekonomi, bukan kerugian,” tuturnya.

Lebih lanjut Prof Mangku menilai, pembangunan jalan penghubung seperti ini seharusnya menjadi bagian dari strategi besar menuju Malang sebagai kota metropolitan. Dirinya menegaskan, pembangunan infrastruktur tidak boleh terhambat oleh kepentingan sempit atau lokalitas tertentu.

“Jalan tembus itu kebutuhan kota. Tapi tetap harus dibarengi dialog agar semua pihak merasa diuntungkan,” imbuh Prof Mangku. (rsy/sit)

“Intinya, bagaimana produk unggulan Kabupaten Kediri bisa menjadi bagian dari kebutuhan pokok yang ada di ibu kota,” katanya, Jumat (26/09/2025) tadi.

Kesepakatan kerja sama antar dua daerah itu, ditindaklanjuti oleh masing-masing perusahaan daerah. PD Canda Birawa sebagai perusahaan daerah Kabupaten Kediri, menyediakan bahan pangan yang dibutuhkan Perumda Pasar Jaya, untuk dipasarkan di Jakarta.

Mas Dhito mengingatkan, agar kerja sama tersebut harus memberikan manfaat dan keuntungan bagi kedua belah pihak dan dilakukan secara transparan. Komoditas yang dikirim, pun harus disesuaikan dengan kualitas yang dibutuhkan Perumda Pasar Jaya.

Baca juga :

“Jangan sampai terjadi hal-hal yang sifatnya under quality,” ungkapnya.

Dengan selalu menjaga kualitas barang yang dikirim, ujarnya, diharapkan kerja sama yang dijalin dapat terus berkelanjutan. Sehingga, berdampak pada peningkatan kesejahteraan petani maupun peternak di Kabupaten Kediri.

Perumda Pasar Jaya sebagai perusahaan daerah milik Pemprov DKI, ujarnya, telah berkunjung ke Kabupaten Kediri, pada Kamis (25/09/2025) lalu. Dari kunjungannya itu, setidaknya ada dua komoditas yang diambil untuk dipasarkan di ibu kota, yakni beras kemasan 5 kg dan ayam karkas frozen.

Direktur Utama Perumda Pasar Jaya, Agus Himawan Widiyanto, menyebut bahwa kerja sama tersebut menjadi upaya membangun perdagangan antar daerah yang saling menguntungkan, adil dan berkesinambungan. “Kami siap mendukung lewat promosi supaya komoditas Kabupaten Kediri dapat dikenal luas. Ini langkah untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan peternak lokal,” ucapnya. (pan/gie)

Menurutnya, terdapat tiga tugas utama SPPG, yaitu mendata sasaran 3B, mendistribusikan bantuan dan melakukan evaluasi. “Khusus distribusi bagi ibu hamil dan menyusui dilakukan oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK), melalui bantuan Makanan Bergizi (MBG),” jelas Wihaji, saat Kunjungan Kerja (Kunker) di Kota Malang, Selasa (12/08/2025) tadi.

Secara nasional, data BKKBN mencatat hampir 8,6 juta sasaran 3B. Namun, baru sekitar 200 ribu yang telah menerima bantuan tersebut. Untuk di Kota Malang, angka pastinya masih belum diketahui.

“Nanti seluruh SPPG akan melaksanakan itu, untuk sekarang masih 49 persen yang melaksanakan itu. Untuk yang lainnya masih persiapan uji coba,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa di Kota Malang program tersebut belum berjalan. Karena masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.

“Tetapi, sementara ini hanya Kelurahan Bareng yang sudah melaksanakan Makan Bergizi Gratis (MBG), dengan kapasitasnya 3.000 penerima dan yang 300 untuk kelompok 3B,” ucap Donny.

Lebih lanjut Donny juga menyebut, bahwa Dinsos P3AP2KB Kota Malang memiliki data, sebanyak 20 ribu keluarga berisiko stunting. Dengan kriteria yang tidak hanya mencakup kondisi anak, tetapi juga faktor lingkungan keluarga seperti tidak memiliki jamban atau adanya anggota keluarga yang merokok.

“Intervensi terus dilakukan agar kelompok 3B terpenuhi kebutuhan vitamin, kesehatan dan fisiknya,” imbuh Donny. (rsy/sit)