Langkah ini, juga sebagai upaya memperkuat posisi Kabupaten Jember sebagai arah pilar ketahanan pangan nasional. Hal ini, ditegaskan Bupati Fawait dalam agenda formal pelaksanaan Program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desaku) di Desa Suco, Selasa (07/04/2026) tadi.

“Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan bahwa akselerasi pembangunan pertanian saat ini didorong oleh integrasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto,” tegas Bupati Fawait.

Hal ini, terefleksi dari signifikansi alokasi anggaran yang dikucurkan, baik melalui instrumen APBD maupun APBN, yang mencatatkan nilai tertinggi dalam sejarah pembangunan sektor agraria di Kabupaten Jember. Alokasi ini, direncanakan akan terus meningkat secara progresif pada tahun 2026.

Inti dari strategi peningkatan produktivitas tahun ini, bertumpu pada Program Optimalisasi Lahan (Oplah). Berdasarkan data teknis, Pemkab Jember menargetkan perluasan cakupan Oplah dari angka sebelumnya yang berkisar di 4 ribu hingga 5 ribu hektare menjadi 7 ribu hingga 8 ribu hektare.

“Oplah merupakan instrumen utama kami untuk memaksimalkan potensi lahan tidur dan meningkatkan indeks pertanaman. Fokus ini diambil, berdasarkan arahan teknis dari Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan peningkatan volume produksi nasional,” ungkap Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Selain aspek perluasan lahan, Pemerintah Kabupaten Jember juga menaruh perhatian besar pada aspek efisiensi biaya produksi melalui kemandirian pupuk. Kebijakan yang diambil, adalah memberikan otonomi sepenuhnya kepada kelompok tani untuk mengembangkan dan memproduksi pupuk organik secara mandiri.

Pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan teknis dan edukasi, tanpa melakukan intervensi yang bersifat kompetitif terhadap unit produksi rakyat. Hal ini, dipandang sebagai solusi strategis untuk memperkuat struktur ekonomi pedesaan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi.

Terkait arah pembangunan infrastruktur, Bupati Fawait menjelaskan mengenai skala prioritas yang menempatkan Oplah di atas pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk periode jangka pendek. Secara teknis, optimalisasi lahan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan tonase hasil panen, yang merupakan prasyarat utama sebelum memperkuat aspek distribusi.

Meskipun demikian, sinergi dengan pemerintah pusat tetap menjamin ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) modern guna mendukung mekanisasi pertanian di Jember. Gus Fawait juga menekankan, bahwa keberhasilan transformasi pertanian ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terutama kelompok tani sebagai subjek utama di lapangan. Dirinya menyatakan komitmen pemerintah, untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala guna memastikan program berjalan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.

“Kunci dari keberhasilan program nasional ini terletak pada kolaborasi yang harmonis antara pengambil kebijakan dan pelaksana teknis di tingkat bawah,” tambahnya.

Program Jember Baru Jember Maju di sektor pertanian, ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani secara individu, tetapi juga memantapkan posisi Kabupaten Jember sebagai daerah penyangga pangan strategis yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas pangan nasional di masa depan. (rio/gie/adv)

Sejalan dengan cita-cita pemerintah, lanjut Moeldoko, dirinya menjelaskan terdapat lima pilar untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Pertama, memperkuat identitas sebagai negara kepulauan. Kedua, pengelolaan sumber daya untuk kesejahteraan. Ketiga, diplomasi dan kerja sama internasional untuk memperkuat Indonesia di mata dunia. Keempat, memperkuat pertahanan maritim.

“Ini kelima dan yang paling penting, pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan membuat tol laut, deep seaport, logistik dan industri perkapalan,” kata Moeldoko.

Disampaikan Moeldoko, kedaulatan digital menjadi faktor kunci dalam melindungi pertumbuhan ekonomi negara pada sektor maritim. Dengan semakin berkembangnya adopsi teknologi digital, maka perlu penguatan dalam riset dan pengembangan digital untuk memanfaatkan data dan membuat produknya sendiri.

Baca juga :

“Kalau ilmu tentara itu bagaimana kita kelola potensi menjadi kekuatan. Potensi kita tentang laut sudah besar, kalau tidak dikelola betul-betul bisa jadi kita ketinggalan,” ujar Moeldoko.

Panglima TNI 2013- 2015 ini menambahkan, kedaulatan digital di industri galangan kapal perlu dilakukan untuk memaksimalkan potensi geografis nasional. Dalam mewujudkan hal tersebut, lanjutnya, perlu adanya kemauan (willingness) yang secara konsisten mendorong digitalisasi di Indonesia.

“Saya senang sistem ini dibuat langsung oleh anak bangsa, teknologinya dari kita sendiri,” tegas Moeldoko.

Pada kesempatan tersebut, Moeldoko turut menyampaikan komitmennya dalam mendukung kerjasama ini. Sebab, hal ini dapat menjadi langkah awal untuk mendorong perwujudan transformasi digital di sektor maritim.

“Saya yakin dari kolaborasi ini akan tercipta banyak inovasi yang bisa diadopsi oleh pelaku usaha perkapalan,” paparnya. (hms/ksp/sit)

Koordinator Lapangan HMI Cabang Kota Malang, Aksal, menyampaikan bahwa tuntutan yang disampaikan utamanya mengenai pengawalan terkait putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 60 dan 70. Aksi tersebut juga menjadi bentuk protes terhadap pengkhianatan oleh lembaga perwakilan rakyat.

“Hari ini mereka yang seharusnya mewakili rakyat, malah mencederai perasaan rakyat itu sendiri,” kata Aksal.

Dirinya juga mengatakan, bahwa pengesahan RUU memang sudah dibatalkan, kemarin. Namun, itu menurutnya hanya sebagai langkah yang dilakukan semata-mata untuk meredam kemarahan publik.

“Sejak tahun 2019, kami selalu dibohongi. Ini adalah pembohongan publik. Kami merasa mereka membatalkan ini hanya agar rakyat mundur dari gerakan ini,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut disampaikan, bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam dan akan terus mengawasi pemerintah. Mereka menuntut agar pemerintah tetap mendengarkan suara rakyat dan menjalankan aturan sesuai konstitusi yang berlaku.

“Ketika Gibran diberikan putusan, DPR diam-diam saja. Sekarang, mereka berpura-pura bergerak kembali. Ini menunjukkan bahwa DPR tidak pernah bekerja berdasarkan kepentingan rakyat,” tegasnya.

Tidak hanya itu, Aksal juga mengakui bahwa DPRD Kota Malang menolak audiensi dengan para aliansi tersebut. Dikhawatirkan, apabila hanya dilakukan dialog bersama dengan perwakilan aliansi saja, akan terjadi kongkalikong.

“Biarkan kami semua aliansi masuk ke gedung dewan,” ucapnya.

Aksi tersebut juga diperkirakan akan terus berlanjut dengan ekskalasi gerakan yang lebih besar jika tuntutan mereka tidak dipenuhi. Menurutnya, kehadiran mahasiswa tidak pernah buta terhadap realita. “Target kami adalah menang,” imbuhnya. (rsy/sit)