Seperti yang diketahui, banyaknya anggaran pada ruang fiskal yang terdampak penanganan wabah Covid-19. Membuat Komisi II minta OPD tetap mengedepankan program dengan super skala prioritas, dan menunda kegiatan yang masih bersifat biasa saja.

Baca Juga:

• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Pansus III DPRD Trenggalek Matangkan Raperda Fasilitasi Penyelenggaraan Ponpes dan Madrasah

“Ruang fiskal anggaran menjadi sorotan kami dalam pembahasan KUA PPAS kali ini,” ungkap Ketua Komisi II DPRD Trenggalek, Pranoto saat dikonfirmasi Kamis (29/07).

Dikatakan Pranoto, dalam pembahasan bersama Dinas Perhubungan Kabupaten Trenggalek kali ini. Komisi II melihat bahwa program Dishub memang sesuai visi Bupati, akan tetapi ruang fiskal anggaran yang belum ada.

Diketahui, ruang fiskal pemerintah saat ini tengah terdampak penanganan Covid-19. Sehingga sebagian program kegiatan OPD yang belum masuk skala prioritas wajib ditunda dulu.

“Terlebih, untuk pembiayaan program tersebut juga masih belum ada. Jadi harus di sepakati bersama penilaiannya,” imbuhnya.

Dijelaskan Politisi Partai PDIP ini, beberapa hal yang masuk skala prioritas maupun yang digunakan untuk mencukupi RPJMD, wajib di dorong agar tetap dilaksanakan.

Ia mencontohkan, ruang untuk pesepeda harus ditampung atau diwadahi dulu. Mengingat, ada korelasi terkait kategori kota hijau. Selain itu, juga harus terbebas dari asap, sehingga untuk mengurangi itu perlu diwadahi juga.

“Adapun program ‘desa terang’ sesuai misi Bupati. Ini juga harus terang benderang dari sisi penerangannya,” jelas Pranoto.

Dengan adanya program desa terang ini, lanjutnya, akan menjadi program yang dapat didorong dari dana Pajak Penerangan Jalan Umum (PPJU)  yang secara penuh akan menangani program tersebut. (mil/ed2)

Di awal sambutannya, Sutiaji menyebutkan bahwa Saber Pungli tugasnya bukan untuk mencari kesalahan orang. Tetapi mengingkatkan mereka yang sedang melakukan kesalahan. Bukan berhasil ketika menangkap orang. Tetapi justru memberikan tindakan preventif dan promotif sehingga tidak melakukan tindakan pungli.

“Kita ini abdi masyarakat, pelayan masyarakat, maka kita harus melayani masyarakat dengan sebaik- baiknya,” ucap Sutiaji

Sutiaji juga menjelaskan bahwa nantinya akan ada aplikasi yang akan dikelola oleh Ngalam Command Center (NCC). Ini berbasis aplikasi, maka ketika ada pungutan yang jumlahnya tidak sesuai nanti bisa jadi tugas Saber Pungli untuk melakukan tindakan.(hms/yan)