Pencapaian tersebut, diumumkan secara serentak oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jawa Timur, yang menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2023 kepada 37 pemerintah daerah di wilayah Provinsi Jawa Timur. Kepala Perwakilan BPK Jawa Timur, Karyadi, secara resmi menyerahkan LHP LKPD tahun 2023 kepada pimpinan DPRD dan Kepala Daerah, di Kantor BPK Jawa Timur, Kamis (02/05/2024) tadi.

Baca juga :

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang disampaikan, 37 pemerintah daerah berhasil mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dengan salah satunya adalah Kabupaten Lumajang. Pj Bupati Indah Wahyuni, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa capaian ini adalah bukti komitmen dan kerja keras seluruh stakeholder dalam mengelola keuangan daerah dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi.

“Pencapaian ini merupakan hasil kerja keras bersama dan komitmen untuk menjaga keuangan daerah dengan baik. Kami berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan dalam mencapai WTP ini,” kata Pj Bupati Yuyun, seusai acara Penyerahan LHP LKPD tahun 2023.

Keberhasilan Kabupaten Lumajang dalam meraih WTP dan capaian TLRHP tersebut, semakin menegaskan komitmennya dalam mengelola keuangan daerah secara efektif dan efisien, serta menjadi teladan bagi daerah-daerah lain dalam upaya meningkatkan tata kelola keuangan yang baik. (kom/adi/gie)

“Alhamdulillah, enam kali berturut-turut Kabupaten Lamongan diamanatkan Sakip A, sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang,” kata Wabup Lamongan, seusai menerima penghargaan.

Predikat memuaskan yang baru saja diterima siang ini, ujarnya, merupakan gambaran keberhasilan Pemerintah kabupaten Lamongan dalam memimpin perubahan positif. Terutama, dalam hal meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Lamongan. Karena pengukuran kinerja dilakukan sampai ke level eselon 4 atau pengawas atau subkoordinator.

Baca Juga :

“Predikat yang kita dapatkan ini menggambarkan bagaimana kinerja organisasi perangkat daerah. Karena SAKIP adalah salah satu tolak ukur pencapaian kinerja pemerintah daerah yang lebih efektif. Untuk merealisasikan pelayanan di Kabupaten Lamongan, juga didukung dengan program prioritas 100 persen pelayanan berkualitas,” kata Wabup Abdul Rouf.

Penilaian SAKIP sendiri, lanjutnya, meliputi komponen besar manajeman kinerja secara lengkap dan menyeluruh. Kelima komponen manajemen kinerja tersebut, adalah Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Pencapaian Sasaran atau Kinerja Organisasi. (kom/sit)