Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa program tersebut menggabungkan pendekatan bottom-up dari aspirasi masyarakat dengan kebijakan top-down dari pemerintah pusat maupun daerah. Karena itu, setiap usulan kegiatan harus sesuai dengan aturan yang berlaku.

“RT Berkelas itu kita menyesuaikan dengan program dan kegiatan yang sesuai dengan kebijakan dari atas. Jadi ada pendekatan bottom-up dan top-down. Usulan harus sesuai dengan regulasi yang ada di atas,” ujar Wali Kota Wahyu, Jumat (13/03/2026) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, Pemkot Malang saat ini masih melakukan pengecekan terhadap sejumlah usulan yang diajukan masyarakat melalui program tersebut. Langkah itu dilakukan, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan program kegiatan di lapangan.

“Ada beberapa usulan dari masyarakat terkait kesiapan seperti kursi dan meja yang diusulkan, tetapi tidak ada tempatnya. Ini dikhawatirkan nanti akan menjadi masalah,” katanya.

Karena itu, Pemkot Malang akan melakukan cross-check terhadap seluruh usulan yang masuk, termasuk program kegiatan lain yang diajukan melalui RT Berkelas. “Kita akan cross-check terlebih dahulu terkait usulan-usulan tersebut, termasuk juga program kegiatan yang lain,” tambahnya.

Terkait pencairan anggaran, Wali Kota Wahyu menyebut bahwa kegiatan yang bersifat nonfisik direncanakan mulai direalisasikan pada bulan depan, setelah Hari Raya Idul Fitri. “Insyaallah, yang cair ini bulan depan ada beberapa kegiatan yang sifatnya nonfisik. Kalau yang nonfisik bisa lebih cepat, karena kalau yang fisik harus melalui proses pengadaan barang dan jasa,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menegaskan bahwa selama Ramadan aktivitas belajar di sekolah dibatasi dan wajib berakhir paling lambat pukul 12.30 WIB. “Selama Ramadan, kegiatan pembelajaran di sekolah maksimal selesai pukul 12.30 WIB,” ucap Suwarjana, Kamis (19/02/2026) tadi.

Berdasarkan surat edaran tersebut, pada 18 hingga 20 Februari 2026, pembelajaran para siswa dilakukan secara mandiri di rumah, tempat ibadah, atau lingkungan masyarakat sesuai penugasan sekolah. Kemudian, aktivitas KBM kembali dilaksanakan secara tatap muka di sekolah masing-masing pada 23 Februari hingga 13 Maret 2026.

Baca juga :

“Kemudian pada 16 sampai 27 Maret 2026 libur dalam rangka Hari Raya Idul Fitri 1447 H dan kegiatan pembelajaran di sekolah dimulai kembali pada 30 Maret 2026, setelah libur Lebaran,” katanya.

Selain itu, sekolah juga didorong menggelar Pondok Ramadan sebagai bagian dari pembinaan karakter dan spiritual peserta didik. Kegiatan tersebut, bertujuan meningkatkan iman dan takwa, pendalaman praktik keagamaan, serta pembentukan akhlak siswa selama Bulan Suci Ramadan.

“Pelaksanaan dan waktu kegiatan Pondok Ramadan diserahkan kepada satuan pendidikan masing-masing. Namun sekolah wajib menyampaikan pemberitahuan resmi kepada Disdikbud Kota Malang terkait pelaksanaan kegiatan tersebut,” tuturnya. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Raymond, itu menyampaikan bahwa saat ini DLH Kota Malang hanya memiliki dua unit mobil toilet hasil pengadaan lama sejak 2017. Jumlah tersebut, dinilai tidak lagi memadai untuk mengakomodasi kebutuhan sanitasi, terutama saat berlangsungnya kegiatan masyarakat dalam skala besar.

“Selama ini kami selalu kekurangan. Apalagi, dengan kondisi Alun-Alun Merdeka yang sudah selesai direvitalisasi. Sehingga, salah satu kegiatan akan kembali terpusat di sana. Ini tentunya membutuhkan tambahan toilet portable secara insidentil,” ujar Raymond, Senin (02/02/2026) tadi.

Ditambahkannya, penambahan mobil toilet akan diajukan melalui skema tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) kepada Bank Jatim. Dalam hal ini, akan diusulkan penambahan sebanyak dua hingga tiga unit, meski jumlah pasti masih menunggu persetujuan dari pihak pemberi CSR.

“Kami mengajukan dua sampai tiga unit. Nanti disetujui berapa, itu masih menunggu,” paparnya.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa mobil toilet tersebut akan digunakan secara fleksibel sesuai kebutuhan kegiatan. Setelah kegiatan selesai, unit toilet portable akan kembali ditarik dan tidak ditempatkan secara permanen.

“Kebutuhan mobil toilet akan terus meningkat, seiring dibukanya kembali Alun-Alun Merdeka untuk publik pasca revitalisasi. Karena itu kami perlu mengantisipasi dari sisi sanitasi,” tuturnya.

Tingginya kebutuhan mobil toilet, ungkapnya, juga tercermin dari capaian pendapatan retribusi daerah. Berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Malang Tahun Anggaran 2024 yang ditandatangani Wali Kota Malang pada Mei 2025, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus tercatat melampaui target hingga 610 persen. Dalam laporan tersebut disebutkan, lonjakan terjadi akibat tingginya permintaan sewa mobil toilet untuk berbagai kegiatan sepanjang 2024, dengan total pendapatan retribusi mencapai Rp 36,6 juta.

Sementara itu, dalam Peraturan Wali Kota Malang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2026, target retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus ditetapkan sebesar Rp 50 juta. (rsy/sit)

Kepala Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) Malang, Febrina, mengatakan meski tumbuh positif, capaian tersebut sedikit lebih rendah dibandingkan triwulan III 2025 yang mencatatkan pertumbuhan SBT sebesar 21,24 persen. “Pertumbuhan kinerja dunia usaha pada triwulan IV 2025 didorong oleh meningkatnya permintaan masyarakat pada momen Natal dan Tahun Baru, stimulus pemerintah, penyelesaian sejumlah proyek menjelang tutup buku akhir tahun, serta kondisi cuaca yang lebih kondusif sehingga meningkatkan produktivitas sektor pertanian,” jelas Febrina, Rabu (14/01/2026) tadi.

Berdasarkan sektor usaha, pertumbuhan terutama ditopang oleh sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan SBT sebesar 7,08 persen, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran sebesar 5,69 persen, serta sektor Konstruksi sebesar 4,53 persen. Dari sisi investasi, kinerja pada triwulan IV 2025 juga terpantau tumbuh positif dengan SBT sebesar 10,65 persen, sedikit lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya yang sebesar 10,62 persen.

Baca juga :

“Pertumbuhan investasi sejalan dengan peningkatan kapasitas produksi di tengah naiknya permintaan akhir tahun serta kondisi cuaca yang mendukung sektor pertanian,” tambahnya.

Selain itu, kondisi keuangan pelaku usaha tercatat mengalami peningkatan. Hal tersebut tercermin dari Saldo Bersih (SB) sebesar 13,38 persen, meningkat dibandingkan triwulan III 2025 yang sebesar 4,74 persen. Perbaikan kondisi keuangan dunia usaha didorong oleh meningkatnya akses kredit, likuiditas, dan tingkat rentabilitas.

Sementara itu, pada triwulan I 2026, responden SKDU memprakirakan kinerja kegiatan usaha akan kembali meningkat dengan SBT sebesar 19,50 persen, lebih tinggi dibandingkan capaian triwulan IV 2025. “Peningkatan tersebut diperkirakan didorong oleh menguatnya kinerja sektor Perdagangan Besar dan Eceran dengan SBT sebesar 11,95 persen serta sektor Industri Pengolahan sebesar 5,99 persen. Kenaikan aktivitas usaha ini diprediksi seiring meningkatnya permintaan masyarakat pada momen Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) seperti Imlek, Ramadhan dan Idul Fitri,” imbuhnya. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa dengan mengajak para pemuda menjadi upaya untuk menanamkan pendidikan antikorupsi sejak dini. Termasuk, juga memperkuat kesadaran publik terhadap pencegahan praktik korupsi di birokrasi.

“Biasanya pemuda ini sulit menerima sosialisasi satu arah. Dengan diskusi, mereka bisa lebih memahami bagaimana mengantisipasi korupsi sejak awal,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa peningkatan tata kelola pemerintahan di Kota Malang, kini juga mulai terlihat dari penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Survei Penilaian Integritas (SPI) kita naik, MCSP juga insyaallah meningkat. Ini menunjukkan ada kesadaran ASN dan masyarakat tentang pentingnya tata kelola yang lebih baik,” tambahnya.

Menurutnya, Hakordia bukan sekadar seremoni, tetapi momentum untuk memperkuat gerakan antikorupsi di seluruh lini. Rangkaian kegiatan akan berlangsung hingga 12 Desember, termasuk pelayanan publik terpadu dari sejumlah instansi.

Baca juga :

“Harapannya nanti semua masyarakat, pemerintah, bisa sadar terkait dengan antikorupsi. Karena ada beberapa hal yang harus menjadi target kita,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Inspektur Pemkot Malang, Dwi Rahayu, menyampaikan bahwa peringatan antikorupsi kerap hanya menjadi kegiatan simbolis. Namun, di tahun ini Pemkot Malang mencoba merancang format dengan lebih substansial. “Kenapa dimulai dari pemuda? Karena budaya antikorupsi harus dibangun dari bawah. Tahun ini baru pertama kali modelnya seperti ini, nanti kami evaluasi agar lebih baik,” jelas Dwi.

Selain itu, pihaknya juga terus mempercepat tindak lanjut atas pengawasan yang dilakukan BPK. Upaya ini dilakukan agar Pemkot Malang menunjukkan komitmen nyata dalam mencegah korupsi.

“Setiap temuan dari Inspektorat maupun BPK segera kami tindak lanjuti. Ini bentuk komitmen pemerintah daerah dalam pelaksanaan antikorupsi,” ucapnya.

Terkait penyelamatan aset atau Barang Milik Daerah (BMD), Dwi menyebut ada beberapa kasus yang sedang dalam pendampingan Kejaksaan. Namun, nilai kerugian belum dapat disampaikan karena belum inkracht. “Angkanya belum bisa disebutkan. Itu ranah Pak Wali untuk menyampaikan,” imbuh Dwi. (rsy/sit)

Kegiatan pelayanan kesehatan gigi ini, ditargetkan bisa melayani hingga 1000 pasien dalam waktu selama tiga hari, atau sejak Kamis hingga Sabtu (06/09/2025) lusa. Dalam pelaksanaan, universitas yang berada di bawah naungan TNI Angkatan Darat, ini akan memberi layanan kesehatan meliputi pemeriksaan gigi dan mulut gratis, tindakan medis sederhana seperti pencabutan gigi dan pembersihan karang gigi, serta penyuluhan kesehatan gigi yang edukatif dan interaktif.

Bupati Ipuk dalam momen itu menyampaikan terima kasih atas diselenggarakannya kegiatan Unjani Mengabdi di Banyuwangi. Apalagi, bidang kesehatan menjadi salah satu prioritas utama pembangunan di Banyuwangi.

Baca juga :

“Kami sangat senang dengan layanan kesehatan gigi yang disediakan untuk warga Banyuwangi. Karena menurut kami kesehatan gigi memang belum banyak yang aware dan tentunya ini bakal sangat bermanfaat,” kata Bupati Ipuk.

Sementara itu, Rektor Unjani, Prof Dr Agus Subagyo, mengatakan bahwa pelayanan kesehatan dilakukan oleh 64 koas (mahasiswa pendidikan profesi dokter gigi) dan 20 dosen sekaligus dokter gigi sebagai supervisor pelayanan. Juga didukung oleh 134 mahasiswa kedokteran dan tenaga pendidikan sebagai panitia kegiatan.

“Layanan ini ditargetkan bisa melayani 1000 pasien baik anak-anak dan dewasa. Kami berharap kegiatan akan berjalan dengan baik dan lancar,” ujarnya.

Agus Sudibyo mengatakan, kegiatan yang dilaksanakan oleh Fakultas Kedokteran Gigi Unjani adalah implementasi dari Tri Dharma perguruan tinggi. “Kami pilih lokus di Banyuwangi karena memang tertarik dengan daerah ini. Kami ingin berkontribusi terhadap peningkatan IPM Banyuwangi khususnya di sektor kesehatan lewat layanan kesehatan gigi dan mulut,” terang Agus. (kom/bwi/gie)

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Malang, Yudhi Hindharto, menjelaskan bahwa RKP tambahan sebesar sekitar Rp 2 miliar, dalam pemanfaatan akan digunakan untuk peruntukan yang sama, yakni dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran yang disiapkan, yaitu mencakup tiga jenis pelatihan dan 10 kegiatan. Tiga jenis itu, yakni mulai pelatihan Babershop, Barista dan Digital Marketing.

“Untuk sistem pelatihan yang dilakukan, nantinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti untuk peserta, melibatkan tenaga buruh rokok, petani tembakau dan petani cengkeh, hingga warga Kabupaten Malang. Sedangkan usia peserta, antara 18 tahun hingga 40 tahun dan tetap melibatkan balai latihan kerja (BLK),” terang Yudhi, Rabu (13/08/2025) tadi.

Secara keseluruhan, tambah Yudhi, untuk peserta pelatihan yang dijangkau dinas adalah mencapai angka 921 peserta. Tentunya, dengan beragam jenis pelatihan yang sudah disesuaikan dan bermacam kegiatan.

Baca juga :

“Dari satu jenis pelatihan, itu ada beragam jenis kegiatan yang disiapkan. Sehingga, tidak hanya teori dan praktek saja yang diberikan. Namun, seusai pelatihan juga dilakukan monitoring terhadap peserta,” tambahnya.

Terkait rencana pelaksanaan pelatihan dari RKP, Yudhi mengurai, bahwa sekarang tengah dilakukan beberapa tahapan. Ketika tahapan dan semuanya siap, maka proses pelatihan akan langsung digulirkan.

“Harapannya, tentu lebih cepat akan lebih bagus. Namun, karena semua ada tahapannya, maka harus dilalui dahulu satu persatu. Sehingga, semoga pada Oktober 2025, semua sudah siap dan bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada semester awal pengalokasian DBHCHT 2025 untuk bidang kesejahteraan masyarakat, Disnaker menerima alokasi senilai Rp 8,433 miliar. Dari anggaran itu, teralokasi untuk dua kegiatan. Yakni, pelatihan dengan anggaran sekitar Rp 8 miliar, sementara sisanya atau sekitar Rp 433 juta, untuk BPJS Ketenagakerjaan. (sit/adv)

“Iya, kami juga kemarin sudah konfirmasi ke Jakarta. Kami sudah melakukan itu, karena memang ada perhitungan efisiensi di sana,” kata Wali Kota Wahyu, Jumat (06/06/2025) tadi.

Disampaikannya, bahwa kebijakan tersebut juga muncul sebagai bentuk respon terhadap keluhan pelaku usaha perhotelan dan restoran, khususnya dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI), yang mengalami penurunan jumlah acara pemerintahan sejak beberapa waktu terakhir. “Keluhannyakan memang acara pemerintahan di hotel itu berkurang. Kalau dulu kan banyak. Akhirnya oleh Mendagri diperbolehkan, dan kami juga sudah ada yang mulai melakukan beberapa kegiatan di hotel,” tambahnya.

Baca juga :

Namun demikian, Wali Kota Wahyu menegaskan bahwa pelaksanaan kegiatan di hotel tetap akan dibatasi dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD). “Kami akan buat surat edaran (SE). Kalau kemarinkan masih bersifat konsultasi. Tapi ke depan tentu akan kami sesuaikan dengan kemampuan anggaran. Kalau memang tidak cukup, ya tidak usah dipaksakan. Kalau cukup dilakukan di kantor, ya di kantor saja,” tegasnya.

Terkait pembatasan anggaran, Pemkot Malang juga akan mengatur nilai maksimal pengeluaran untuk kegiatan tersebut, termasuk kemungkinan adanya batasan nominal. “Nanti akan kami atur juga. Misalnya, tidak boleh di atas Rp100 juta. Akan ada aturannya,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

“Melalui program SOTH, orang tua dapat memperoleh ilmu yang berguna untuk memastikan tumbuh kembang anak berjalan dengan baik. Edukasi tentang pola asuh yang tepat, sangat penting dalam menurunkan angka stunting di Desa Pandanwangi,” kata Dewi Natalia.

Baca juga :

Lebih lanjut Ketua TP PKK Lumajang juga berharap, adanya dukungan penuh dari camat, PKK Kecamatan, Kepala Desa serta PKK Desa Pandanwangi, untuk mengawal dan mendukung implementasi program-program yang dapat meningkatkan kualitas gizi dan kesehatan anak di wilayah. “Peran serta semua pihak, baik pemerintah desa maupun masyarakat, sangat penting agar program-program yang ada bisa berjalan dengan maksimal. Kita semua memiliki tanggung jawab untuk menciptakan masa depan yang sehat dan cerah bagi anak-anak kita,” tambahnya.

Kegiatan Posyandu di Desa Pandanwangi sendiri, merupakan bagian dari upaya berkelanjutan dalam pemantauan kesehatan ibu dan anak, khususnya dalam mencegah stunting dan memastikan gizi yang optimal bagi balita. (kom/adi/sit)