Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyampaikan bahwa potensi pajak dari usaha kos-kosan dihapus dari Peraturan Daerah (Perda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD). “Pajak kos-kosan itu sudah tidak ada di Perda kita. Artinya, walaupun seseorang punya kos-kosan dengan 40, 100, bahkan 200 kamar, tidak ada kewajiban pajak selain Pajak Bumi dan Bangunan (PBB),” kata Arif, Selasa (10/06/2025) tadi.

Dirinya menjelaskan, sebelum aturan baru berlaku, bangunan kos-kosan dengan lebih dari 10 kamar dikenai pajak yang dikategorikan sebagai pajak hotel. Namun kini, karena tidak adanya dasar hukum dari pemerintah pusat, ketentuan itu tidak lagi berlaku di daerah.

“Cantolan hukumnya di pusat tidak ada, sehingga di Perda kita juga tidak bisa dimasukkan,” ucapnya.

Meski demikian, Arif menilai sektor kos-kosan tetap memiliki potensi besar sebagai sumber pendapatan daerah. Hal ini sejalan dengan meningkatnya pembangunan kos-kosan di Kota Malang yang dilengkapi fasilitas modern, layaknya hotel.

“Banyak kos-kosan sekarang yang berfasilitas lengkap. Ada AC, kamar mandi dalam, bahkan TV. Tapi mereka tidak ada kewajiban pajak. Padahal jumlah kamarnya bisa puluhan,” ungkapnya.

Baca juga :

Kemudian, dikatakannya bahwa karakteristik Kota Malang sebagai kota pendidikan memperkuat urgensi pengelolaan sektor ini. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah mahasiswa di Kota Malang hampir setara dengan jumlah penduduknya, yakni sekitar 800 ribu jiwa. Sebagian besar dari mereka berasal dari luar daerah dan sangat bergantung pada hunian kos-kosan.

“Kami sudah sampaikan ini ke DPRD. Kota Malang ini kecenderungannya kos-kosan sangat banyak. Harapannya bisa dikaji ulang di tingkat pusat karena potensi ini sangat besar,” katanya.

Arif juga mengungkapkan bahwa isu serupa dibahas dalam forum Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) di Surabaya beberapa waktu lalu. Menurutnya, kondisi seperti ini lebih berdampak pada kota-kota pendidikan seperti Malang dan Yogyakarta.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Malang, Handi Priyanto, membenarkan bahwa hilangnya pajak kos-kosan telah mengurangi kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) hingga sekitar Rp 8 miliar. “Kurang lebih Rp 8 miliar. Dulu kalau kos-kosan di atas 10 kamar masuk kategori pajak hotel,” ungkap Handi.

Disinggung soal kemungkinan menaikkan tarif PBB secara khusus untuk usaha kos-kosan, Handi menyebut hal itu sulit dilakukan. Alasannya, status bangunan kos-kosan bisa berubah sewaktu-waktu.

“Susah. Hari ini kos-kosan, tahun depan bisa tutup. Tapi memang yang paling terdampak karena aturan ini adalah Kota Malang dan Jogja,” imbuh Handi. (rsy/sit)

Dalam CCTV itu, korban awalnya tampak duduk di atas motor Honda Beat miliknya, saat hendak mengantar orderan makanan. Sementara pelaku, awalnya berjalan kaki melewati korban. Tidak berapa lama, kemudian pelaku berbalik dan langsung menaiki motor korban. Mengetahui itu, korbanpun kaget karena tetiba pelaku sudah berada di posisi boncengan. Sementara pelaku, juga langsung mengeluarkan sesuatu, yang diduga sebilah pisau.

Korban sendiri, seketika itu mencoba melawan hingga motornya terjatuh. Kemudian, terlihat korban menarik motornya saat pelaku hendak membawa kabur. Hingga akhirnya, pelaku berhasil membawa motor korban.

Baca juga :

Kejadian ini, pun sempat mengundang perhatian warga sekitar, seusai pelaku berhasil membawa kabur. Saat ditolong warga, korban sendiri sangat syok setelah mengalami peristiwa pembegalan itu. Selanjutnya, korban melaporkan kejadian ini ke Polresta Malang Kota.

Kasi Humas Polresta Malang Kota, Ipda Yudi Risdiyanto, membenarkan hal tersebut. Bahkan, juga sudah melakukan penyelidikan. “Kami masih melakukan penyelidikan. Beberapa saksi sudah kami minta keterangan dan juga melakukan pengecekan kamera CCTV,” ujarnya, Senin (10/03/2025) tadi.

Dari hasil penyelidikan sementara, diduga pelaku berjumlah dua orang. Satu sebagai eksekutor dan satu pelaku lainnya mengawasi dari kejauhan.

“Satreskrim Polresta Malang Kota bersama Unit Reskrim Polsek Sukun, masih terus melakukan penyelidikan,” tambahnya. (gie)

Akibat kejadian itu, korban harus merelakan motor Vario warna merah. Sementara kejadian, berlangsung di Tanjakan Tanah Putih, Desa Tegalrandu, Kecamatan Klakah Lumajang, Senin (22/07/2024) setelah magrib.

Seorang warga di sekitar lokasi, saat dikonfirmasi membenarkan adanya kejadian itu. Dijelaskan, bahwa korban seorang pelajar perempuan.

“Iya mas, kejadiannya habis magrib. Vario merah dan korbannya adalah anak Pak Slamet, Sumberpetung (warga, red). Saya tidak tahu nama anaknya, tetapi yang pasti korbannya perempuan dan saat itu akan pulang dari sekolah di Lumajang,” kata warga, Selasa (23/07/2024) tadi.

Baca juga :

Kanit Reskrim Polsek Klakah Polres Lumajang, Aipda Lukas, ketika dikonfirmasi memontum.com di kantornya juga membenarkan kejadian itu. Bahkan, pihaknya juga sempat turun ke lokasi, meskipun dari pihak korban sementara belum melapor secara resmi ke Polsek Klakah.

“Pasca kejadian anggota langsung ke TKP malam itu. Untuk korban masih belum melaporkan,” terangnya.

Kepala Desa Tegalrandu, Sadi, saat dikonfirmasi mengimbau kepada masyarakat yang anaknya sekolah, untuk dijemput demi keamanan. “Bagi masyarakat yang punya anak masih sekolah dan pulangnya sampai sore, akan lebih baik jika dijemput sama orang tua atau keluarga. Sehingga, biar aman dari aksi begal,” ungkapnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, aksi kawanan pelaku ini bukan sekali ini beraksi. Khusus di wilayah Klakah, aksi pelaku sudah berulangkali. (adi/sit)

Istri korban, Pujiana Marwati, mengatakan bahwa kejadian ini bermula saat dirinya bersama suami mengendarai sepeda motor Honda Beat, usai kulak (beli, red) tempe di Desa Kedungsari, Kecamatan Maron. Saat sampai di Desa Pikatan, Kecamatan Maron, tiba-tiba dirinya dihadang oleh orang yang tidak dikenal.

“Saya disuruh untuk kabur dengan sepeda, sementara suami turun melakukan perlawanan kepada orang yang menghadang,” katanya.

Dari kejadian awal itu, Pujiana mengaku kemudian melarikan diri dan mencari pertolongan warga. Setelah itu, dirinya pun kembali ke lokasi kejadian dan mendapati suaminya telah tergeletak dengan luka parah akibat diserang pelaku.

Baca juga :

“Setelah saya kembali (TKP perampokan, red), suami sudah terluka di punggungnya. Lalu bersama warga dibawa ke Rumah Sakit RS dr Mohsaleh,” terangnya.

Namun sayangnya, ujarnya, setelah beberapa jam kemudian, suaminya tidak tertolong dan meninggal dunia di RS dr Mohsaleh Kota Probolinggo. “Ciri-ciri pelakunya berperawakan gemuk dan memakai masker. Selain membacok suami saya, pelaku membawa kabur ponsel dan dompet milik suami saya,” jelasnya.

Kapolsek Maron, AKP Agus Supriyanto, mengatakan pihaknya sudah melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi termasuk istri korban. Saat ini, pihaknya sedang mendalami kasus pembegalan tersebut.

“Saat ini kami dengan Tim Satreskrim Polres Probolinggo sedang dalam penyelidikan kasus ini,” ujarnya. (nun/pix/gie)

Pekerja tersebut, diduga kehilangan nyawanya seusai tersengat aliran listrik saat melakulan pengawalan mobilisasi kendaraan alat berat. Korban teridentifikasi bernama Abib Yanuar (20), warga Desa Kraton, Kecamatan Krian, Kabupaten Sidoarjo. Korban mengalami kecelakaan kerja, saat berada di Desa Sentong, Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo.

Kapolsek Krejengan, Iptu Marudji, mengatakan bahwa kecelakaan kerja tersebut terjadi sekitar pukul 11.00. Saat itu, korban sedang melakukan pengawalan mobilisasi terhadap alat berat kendaraan Truk Tronton Nopol W 8029 UR bermuatan buldozer yang dikemudikan oleh Agung.

Baca juga :

“Buldozernya itu diangkut dari KM STA 6800 ke STA 7075,” ujarnya, Sabtu (09/12/2023) tadi.

Kemudian, tambahnya, setelah sampai di Tempat Kejadian Perkara (TKP), tepatnya di Gapura Desa Sentong, terdapat kabel listrik yang menyangkut. Saat itu, korban kemudian mengangkat kabel tersebut ke atas menggunakan kayu agar tidak tersangkut ke buldozer. Pada saat yang bersamaan, korban langsung terjatuh dan diduga akibat tersengat aliran listrik.

“Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Waluyojati Kraksaan. Saat korban dievakuasi ke RSUD Waluyojati, korban masih sadarkan diri. Namun sayangnya, korban akhirnya menghembuskan napas terakhirnya sesaat setelah sampai di RSDUD Waluyojati,” jelas Kapolsek. (nun/pix/gie)

Sejumlah keterangan itu, terungkap dalam Optimalisasi Pembangunan Infrastruktur dan Ruang Kota Yang Berkelanjutan, yang digelar Dishub Kota Batu, Kamis (14/09/2023) tadi. Turut hadir dalam pertemuan itu, Komisi C DPRD Kota Batu, Polres serta Organda.

Kepala Dishub Kota Batu, Imam Suryono, mengatakan bahwa dampak dari penetapan undang-undang oleh pemerintah tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yakni mulai uji KIR, trayek angkutan hingga terminal, akan digratiskan. Imbas dari semua itu, maka PAD Dishub yang diestimasi mampu menghasilkan Rp 2 miliar, akan hilang atau berkurang.

“Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yang ditetapkan pemerintah pusat, ini berlaku tahun 2024 mendatang. Dan, dari penetapan itu, maka PAD yang diestimasikan Rp 2 miliar, akan dihilang,” terangnya.

Baca juga :

Mengapa angkanya terhitung sebesar Rp 2 miliar, paparnya, karena angka itu berasal dari perincian sekitar 8 ribu kendaraan roda empat, yang akan melakukan uji KIR dan angkutan. Yang mana, sebanyak itu nantinya akan digratiskan untuk retribusinya.

Meski begitu, tambah Imam, sebagai pengganti estimasi PAD sebesar Rp 2 miliar, maka Dishub akan melakukan lelang retribusi kepada pihak ketiga untuk parkir tepi jalan. “Sebagai pengganti hilangnya PAD sebesar Rp 2 miliar, maka retribusi parkir tepi jalan akan di pihak ketigakan. Kami yakin, ketika itu dipihak ketigakan, maka pendapatan akan lebih,” tambahnya.

Mengenai lelang retribusi parkir tepi jalan, paparnya, itu akan segera dilakukan secepatnya di akhir tahun ini. Supaya, tahun 2024 sudah bisa terlaksana. “Yang jelas, kami segera mencari solusi pengganti hilangnya PAD itu. Secepatnya, tahun ini segera dilakukan lelang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kota Batu, Khamim Tohari, menjelaskan jika solusi terbaik untuk mengganti hilangnya PAD, maka bisa fokus pada parkir tepi jalan. Karenanya, rencana di pihak ketigakan pengelolaannya, akan menjadi pilihan. Tinggal, bagaimana nanti skema yang akan dilakukan dalam rapat dengar pendapat.

“Yang jelas, ini nanti bertumpu pada retribusi parkir tepi jalan. Jadi, sebaiknya memang di pihak ketigakan untuk pengelolaan parkirnya,” ungkapnya. (put/sit)

Meski lokasi kejadian berlangsung di sekitar wilayah berair, nyatanya bara api tidak mudah untuk bisa langsung dipadamkan. Itu karena, kawasan padat tersebut didominasi bangunan semi permanen yang terbuat dari bahan kayu. Karenanya, meski warga sekitar dibantu tim relawan dan petugas terus mencoba memadamkan api, bara terus membesar dan merembet ke pemukiman sekitar.

“Karena api tiba-tiba membesar, saya bersama keluarga langsung keluar rumah dan mengamankan barang yang ada. Apa pertama terlihat di salah satu rumah. Ada kemungkinan, rumah itu menyala kompor dan tinggal menjemput anaknya,” ujar seorang saksi di lokasi kejadian.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar) Kota Samarinda, Hendra, mengatakan ada sedikitnya 23 rumah yang terbakar akibat musibah itu. Kebakaran sendiri, membuat rumah yang rata-rata bermaterial kayu, ludes karena bara api.

“Karena rumah rata-rata terbuat dari material kayu, sehingga ketika terbakar menjadi habis. Bahkan, merembet ke wilayah di sekelilingnya,” ujarnya.

Baca juga :

Meski dalam kejadian ini mengakibatkan kerugian materi, Hendra menjelaskan, bahwa dalam musibah itu tidak mengakibatkan korban jiwa. Hanya saja, untuk kerugian materi, pun juga lumayan besar.

“Tidak ada korban jiwa. Namun, kerugian materi sangat besar,” tambahnya.

Untuk mencari tahu penyebab pasti kebakaran, urainya, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan di lokasi kejadian. Sementara itu, dari total 23 pemukiman yang menjadi korban, itu dihuni ratusan jiwa.

“Untuk penyebab pasti, itu ditangani kepolisian. Namun akibat musibah ini, puluhan kepala keluarga (KK) kehilangan tempat tinggal,” urai Hendra.

Sementara itu, dari informasi yang diperoleh, ada sedikitnya 25 KK menjadi korban kebakaran. Dari total angka tersebut, sedikitnya ada 105 jiwa yang akhirnya tidak memiliki tempat tinggal. Pihak RT sendiri, harus melakukan pendataan untuk warganya.

“Rata-rata satu rumah memang tidak ditempati seorang diri. Makanya, akibat musibah ini banyak yang tidak memiliki tempat tinggal,” kata Ketua RT21, Sudarsono. (sit)