Kegiatan Hakordia 2022 ini mengusung tema ‘Indonesia Pulih Bersatu Berantas Korupsi’. Dalam kegiatan ini terdapat beberapa agenda seperti pemberian penghargaan, peluncuran program Kampanye Antikorupsi dan peluncuran pilot project desa Antikorupsi.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Presiden RI Joko Widodo. Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kegiatan Hakordia yang rutin dilakukan setiap tahunnya. “Acara seperti ini adalah momentum, pengingat bagi kita semua untuk mencegah perbuatan korupsi,” tegasnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Menurutnya pemberantasan korupsi adalah tugas bersama, tugas yang harus diemban secara konsisten bersama-sama. Hakordia ditetapkan tanggal 9 Desember sebagai bentuk menumbuhkan kesadaran publik terkait bahaya laten korupsi.

Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang Edy Winarko, melalui Kasi Intelijen Eko Budisusanto, menyampaikan bahwa acara ini bukan hanya ceremonial belaka, namun seluruh jajaran wajib mengamalkan secara nyata nilai anti korupsi pada saat melaksanakan tugas sesuai tugas dan fungsi nya masing-masing.

Pihaknya juga terus memberikan imbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama untuk mencegah dan melawan bahaya korupsi. Salah satunya dengan membagikan stiker-stiker imbauan di pusat-pusat keramaian. “Kami memberikan imbauan-imbaun ke masyarakat untuk ikut peduli, bersama-sama mencegah dan melawan bahaya korupsi,” ujar Kasi Intel Kejari Kota Malang. (gie)

Saat ini pihaknya sudah melakukan pemeriksaan terhadap 16 saksi dan juga sudah mengelar ekspos dengan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) perwakilan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, terkait perhitungan kerugian negera.

“Setelah melakukan pemeriksaan 14 saksi, kami juga telah meminta keterangan dua saksi lainnya. Yakni mantan PLT Direktur PD RPH Kota Malang 2019, Ade Herawanto dan akuntan publik Heriyadi. Rencanya Minggu ini kami juga akan meminta keterangan ahli terkait budi daya penggemukan sapi dari Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya,” ujar Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Malang Dino Kriesmiardi SH MH, Rabu (4/11/2020) siang.

Dari hasil ekspos bersama BPKP, ditemukan adanya dugaan tindak pidana. “Pada intinya hasil ekspos sudah ada dugaan tindak pidana dan sudah ada indikasi kerugian keuangan negara. BPKP menjadwalkan verifikasi lapangan pada pertengahan bulan November 2020 untuk menentukan besaran kerugian negara. Untuk tersangka sudah ada di kantong kami, namun saat ini belum bisa kami sampaikan. Untuk kerugian negara diperkirakan lebih dari Rp 1 miliar,” ujar Dino.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, pihak Kejaksaan Negeri Kota Malang telah membidik salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kota Malang. Bahkan pihaknya hingga Rabu (10/6) siang, telah memeriksa 5 orang untuk diklarifikasi terkait dugaan kasus korupsi menimbulkan kerugian pihak Pemkot Malang senilai kisaran lebih dari Rp 1 miliar.

Saat ini kejaksaan masih mengumpulkan data dan keterangan terkait permasalahan ini. Sebab diduga kasus ini terjadi antara Tahun 2017-2018.

Adapun pihak yang sudah diperiksa 8 orang dari RPH, 2 dari BPKAD, 3 orang dari badan pengawas RPH, dan 1 dari Dinas Pertanian.

“Kemungkinan saksi bisa bertambah. Nanti saksi yang sudah diperiksa juga ada yang akan kita panggil ulang untuk pendalaman pemeriksaan. Juga nanti ada saksi ahli. Saksi ahli dari BPKP terkait perhitungan kerugian negara. Dinamika proses penyidikan, alat bukti akan terus kita gali. Saat ini sudah ada alat bukti diantaranya dokumen penyertaan modal, permohonan pengajuan proposal, proses pencairan dan perjanjian penggemukan sapi,” ujar Dino. (gie)