Muchtar dikawal khusus oleh petugas kejaksaan, lalu dimasukkan ke sebuah mobil Inova warna silver. Sedangkan empat orang Kepala Bidang (Kabid) BPPKAD juga mengikuti, namun naik mobil yang lain. Selain itu, tim juga membawa barang bukti berupa CPU, dokumen serta uang tunai sebanyak ratusan juta lebih dari setengah milyard lebih yang dibungkus tas plastik warna putih.

Kasi Intel Kejari Gresik R Bayu Probo Sutopo menjelaskan, sampai detik ini pihaknya masih melakukan pemeriksaan dua belas orang termasuk sekretaris BPPKAD. “Sabar dulu saat ini kami masih melakukan pemeriksaan, ada dua belas orang yang kami periksa. Selain mengamankan uang kami juga mengamankan senjumlah barang bukti. Lebih lengkapnya besok ya…saat ini kami masih melakukan pemeriksaan,” ujarnya.

Selain meminta besok untuk konfirmasi ulang, Bayu juga membenarkan bahwa kasus tersebut adalah OTT. Meski membenarkan kejadian tersebut dan sejumlah barang bukti uang, ketika ditanya berapa jumlah uang yang diamankan Bayu brlum bisa menjelaskan secara detil dan meminta kepada awak media besok untuk konfermasi ulang.

“Iya OTT, makanya senjumlah orang masih kami periksa, sabar dulu ya, lebih jelasnya besok akan kami sampaikan semuanya,” ujarnya. Sampai saat ini, belum ada keterangan resmi di Kejari. Semua petugas masik memeriksa pejabat di ruang berbeda di Kantor Kejari Gresik. Bayu menyebutkan, OTT ini terkait dana upah pungut. “Tunggu saja keterangan besok,” pungkasnya. (sgg/yan)

Informasi yang didapat dari Kejari, ketiga orang tersebut masih sebatas sebagai saksi dan ditanya seputar aliran dana yang digunakan untuk kegiatan Dispora. Diantaranya, kegiatan Gowes Pesona Nusantara, Car FreeDay dan kegiatan paskibraka tahun 2017.

Selain itu, penyidik sendiri telah mengantongi bukti uang hasil pemotongan disetiap kegiatan yang dilakukannoleh Dispora. Uang negara tersebut digunakan untuk kepentingan pribadi. “Kita masih melakukan pemeriksaan dan audit mendalam agar bisa menentukan berapa jumlah kerugian negara,” ujar sumber yang enggan menyebutkan namannya.

Terkait pemeriksaa tersebut, Kejari Gresik, Pandoe Pramukartika membenarkan, bahwa hari ini ada 3 orang yang diperiksa terkait dugaan korupsi Dispora Gresik. Seperti diberitakan sebelumnya, Kejari Gresik melakukan pemeriksaan dugaan korupsi di Dispora Gresik tahun anggaran 2017. Sebab, penyidik telah menemukan bukti kerugian negara senilai Rp 200 juta.(sgg/yan)

“Kalau sebelumnya kita simpulkan kerugian negara dari dugaan pemotongan dana kapitasi Jaspel Rp 500 juta, setelah memeriksa 70 lebih saksi, kerugian bertambah,” ujar Kajari, Kamis (16/8/2018).

“Namun, penambahan kerugian itu berapa belum tahu persis. Sebab, masih dihitung,” sambungnya.

Kajari menyebut, sejumlah saksi yang sudah dimintai keterangan, yakni mulai dari 64 Kepala Puskesmas dan Bendahara, pejabat Dinkes, hingga Kepala BPJS Kesehatan Gresik beserta staf.

“Waktu kita sebutkan kerugian negara itu 500 juta, masih 8 Puskesmas yang kami ambil sampel. Tapi, setelah 32 Kepala Puskesmas kami mintai keterangan, ada bukti baru soal penambahan kerugian negara. Kejari dalam pengungkapan kerugian negara dengan menggunakan audit internal. 32 Puskesmas dikenakan (pungli, red) semua. Jumlahnya tak sama,” terangnya.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto menuturkan, pihaknya sudah mengirimkan surat panggilan terhadap dr Nurul Dholam pada beberapa hari lalu.

Selain itu dia juga mengaku, tim jaksa tidak akan melakukan kegiatan jemput paksa apabila ternyata Kadinkes tidak hadir pada pemeriksaan hari ini.“Saya rasa beliau (Kadinkes) akan kooperatif. Jadi tidak ada rencana itu (jemput paksa),” ujarnya.

Sementara itu, hari ini Kejari juga melanjutkan penyidikan kasus dugaan pemotongan dana jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Kali ini giliran Kepala BPJS Kesehatan Cabang Gresik, dr Galih Anjungsari yang memenuhi agenda pemeriksaan.

Sementara itu untuk saksi BPJS Kesehatan, kata Andrie, pertanyaan yang diajukan tim jaksa seputar mekanisme transfer dana BPJS Kesehatan ke Puskesmas. Mulai dari dasar tranfer dana, nominal transfer setiap puskesmas serta jadwal transfer.

“Untuk saksi BPJS Kesehatan kami hanya minta keterangan tambahan saja. Sebab, setelah dana masuk ke rekening puskemas urusan dengan BPJS Kesehatan putus,” tandasnya.

Sementara itu, usai diperiksa pihak BPJS Kesehatan enggan memberikan pernyataan kepada awak media.“Silahkan langsung tanya sama penyidik saja,” katanya singkat. (sgg/yan)

 
Memontum Gresik – Setelah Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Nurul Dholam, menyatakan siap akan memenuhi panggilan kejaksaan negeri (Kejari) bahkan dirinya bersedia kooperatif dalam memberikan keterangan nantinya terkait dugaan pemotongan anggaran jasa pelayanan yang bersumber dari dana kapitasi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan. Saat ini Kejari Gresik memasuki babak baru.

Hal tersebut terbukti, Selasa (14/08), Kejaksaan Negeri (Kejari) Gresik memanggil 3 orang dilingkungan Dinkes.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejaksaan Negeri Gresik, Andrie Dwi Subianto. menuturkan setelah melakukan pemeriksaan beberapa Kepala dan Bendahara puskesmas kemarin, saat ini pihaknya mengaku memeriksa 3 orang Dinkes.

“Untuk materi pemeriksaan belum bisa saya jelaskan. Yang jelas hari ini tiga orang Dinkes kami periksa sebagai saksi. Tiga orang tersbut, Bendahara Dinkes, Kabid dan mantan Kasubag.” ujar Andrie diruang kerjanya.

Baca Juga: Siap Jalani Pemeriksaan, Kadinkes Dholam Janji Kooperatif

Andrie menambahkan, kena apa pihaknya memeriksa mantan Kasubag, sebab menurutnya pada tahun tersebut ia menjabat sebagai Kasubag keuangan, dan sekarang pindah di Dinas lain.”Memang saat itu yang bersangkutan menjabat didinas tersebut.” katanya.

Jika minggu kemarin Kejari Gresik memeriksa Kepala Puskesmas dan Bendahara se Kabupaten Gresik, kini giliran jajaran petinggi Dinkes bakal di periksa.

Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Gresik dr Nurul Dholam saat dikonfermasi terkait awak media pihaknya membenarkan, bahwa dirinya mengaku sudah mendapatkan surat panggilan.

“Ya betul. Hari ini (Senin) saya menerima surat panggilan pemeriksaan sebagai saksi dari Kejaksaan,” ujar Nurul Dholam saat dikonfermasi diruang kerjanya Senin (13/8/2018).

Bahkan pihaknya menyebutkan selain dirinya ada sejumlah pejabat di Dinkes yang dipanggil untuk dimintai keterangan mulai Selasa-Jumat mendatang. Diantaranya mulai selevel kepala sub bagian (Kasubag), kepala bagian (Kabag), sekretaris dinas (Sekdin).

“Mulai Kasubag, Kabag, dan Sekdin. Saya sendiri akan penuhi panggilan Kejaksaan pada Kamis mendatang,” terangnya.

Penggeladahan yang dipimpin Kasi Pidsus Kejari Gresik, Andrie Dwi Subianto tersebut dilakukan di ruang Kadinkes Gresik, Nurul Dholam, Sekretaris, Bendahara serta sejumlah staf Dinas Kesehatan lainnya termasuk Rumah Dinas pribadi Kadinkes.

Menurut Kajari Gresik, Pandu Pramukartika, penggeledahan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data-data yang cukup atas dugaan pemotongan sebesar 10 persen dana BPJS Kesehatan ke seluruh Puskesmas di Gresik yang terjadi sejak tahun 2016.

Sebelumnya, pihaknya kata Pandu telah melakukan sampling di 8 Puskesmas dari 32 Puskesmas se-Kabupaten Gresik dengan menemukan sekitar Rp.500 juta dana yang dipotong oleh Dinas Kesehatan Gresik. “Dari 8 Puskesmas yang disampling kita menemukan kerugian negara sebesar Rp.500 juta,” ungkapnya.

Dalam penggeledahan oleh tim penyidik yang dibantu black panther kepolisian tersebut, pihak Kejari mengamankan sejumlah Laptop, Komputer dan berkas untuk kemudian akan dijadikan sebagai salah satu alat bukti.

Selain itu, Tim Pidsus juga menggeledah rumah Nurul Dholam di Jalan Raya Manyar Desa Sukomulyo, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Kepala Desa Sukomulyo Kecamatan Manyar Subiyanto mengatakan, pihaknya mengaku mendampingi tim penyidik Pidsus Kejari Gresik menggeledah rumah dr Nurul Dholam.

“Penggeledahan dilakukan secara menyeluruh di dalam ruang rumah pribadi dr Nurul Dholam. Termasuk mobil pribadi Mitsubishi Pajero warna Hitam Nopol W 1127 CX wardan Honda Mobilio warna putih W 1953 BT juga digeledah. Iya seperti itu,” pungkasnya.(sgg/yan)

Kepala Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik, Pandu Pramoertika, yang pada acara ini mendampingi Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat, Ros Ellyana Prasetyo terlihat ikut mengamati setiap sudut ruangan eks Kantor yang kini dijadikan kelas sekolah bagi anak anak balita. Selain ruang kelas, ada juga ruang bermain anak baik didalam ruangan maupun diluar ruangan. Terlihat Kepala Kajari Gresik sambil bercanda menjajal langsung mainan anak yang ada didalam ruangan bermain.

Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat, Ros Ellyana Prasetyo terlihat ikut mengamati setiap sudut ruangan eks Kantor yang kini dijadikan kelas sekolah bagi anak anak balita

Kantor yang dibangun sejak 1980, dulunya merupakan kantor milik Kejaksaan Negeri Gresik, setelah pada tahun 2001 tidak lagi dihuni, lantaran kantor Kejari Gresik pindah ke Jalan Raya Permata, Perumahan Graha Bunder Asri, Desa Kembangan, Kecamatan Kebomas lantaran lebih dekat dengan Kantor Pemkab Gresik.

“Sejak 2001 sampai 2017 tidak digunakan. Kamudian kami sampaikan ke Ikatan Adiyaksa Dharmakarini, sehingga disetujui untuk digunakan sebagai untuk PAUD,” kata Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Gresik, Pandu Pramoertika, Jumat (23/3/2018).

Kajari Gresik menambahkan, program pendidikan yang ada disini yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD), Taman kanak-kanak (TK) dan tempat penitipan anak. “sudah ada siswa 22 anak. Semoga kedepannya lebih banyak lagi,” tambahnya.

Ketua Umum Ikatan Adhyaksa Dharmakarini Pusat, Ros Ellyana Prasetyo mengatakan bahwa berdirinya PAUD ini salah satu bentuk peduli Kejaksaan terhadap pendidikan dan keterampilan anak.

“Dengan terbentuknya pendidikan usia dini ini merupakan keberhasilan dalam pencapaian Adiyaksa ini,” kata Ros Ellyana Prasetyo dengan didampingi Ketua ikatan Adhyaksa Dharmakarini, Jatim Agustina Hutagalung.

Istri dari Jaksa Agung, HM. Prasetyo berharap, gedung PAUD yang diresmikan di Gresik ini bermanfaat bagi masyarakat sehingga bisa membantu pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Semoga ini dapat bermanfaat dan mendidik anak sesuai pendidikan nasional. Usia anak PAUD merupakan usia emas, sehingga harus mengalami perkembangan secara baik. Usia emas ini akan menjadi landasan anak dalam perkembangan anak pada fase selanjutnya,” pungkasnya.(gbr/nay)

Beragam barang yang dimusnahkan tersebut merupakan barang bukti (BB) dari perkara pidana yang telah diputus incrah (putusan tetap) oleh pengadilan. Mulai dari pidana Umum perkara narkoba, perjudian, penipuan maupun pidana khusus seperti cukai rokok palsu yang ditangani oleh Kantor Bea Cukai Gresik.

Kepala Kejaksaan Negeri Gresik Pandoe Pramoe Kartika mengatakan, barang bukti yang dimusnahkan kali ini merupakan hasil penyelesaian perkara yang telah ditangani sejak Maret hingga Desember ini.

“Barang buktinya ada yang dari Pidana Umum dan Pidana Khusus,” tutur Pandoe saat didampingi oleh Kasi Pidum Reza Prasetyo Handono.

Pemusnahan ini dilakukan, lanjut Pandoe, sesuai dengan putusan yang berlaku incrah. Disamping itu, pemusnahan ini juga bertujuan agar barang bukti yang ada tidak menumpuk di Lembaganya. “Dalam setahun ini kita sudah dua kali melakukan pemusnahan barang bukti,” paparnya.

dalam pemusnahan tersebut, dihadiri juga oleh Kepala Kantor Bea Cukai Gresik, Kasat Narkoba Polres Gresik Kompol Chotib Widiyanto, Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Adam Purbantoro dan sejumlah pejabat Kejari Gresik. Mereka pun diajak untuk membakar barang bukti tersebut. (sgg/gbr/yan)