Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Kediri, Dra. Martini, SH, menyampaikan, Kalau Pemkot punya smart city Kejaksaan juga punya. ” Jadi kami juga punya, sekarang kita sudah masuk zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan Kebetulan kita juga punya program service City, ” katanya.

Lebih lanjut Dra. Martini menegaskan, bahwa Kejari Kota Kediri sudah terkoneksi dengan Pengadilan, Polres Lapas dan kedepannya kita juga langsung akan berkerjasama juga dengan Pemkot dan juga instansi-instansi terkait. “Insyaallah dalam 2 bulan kedepan sudah menyempurnakan semuanya. Sekarang ini kita sudah masuk WBK jadi semua kita harus meninggalkan manual, harus secara online pelayanan kepada masyarakat semuanya harus online, “tegasnya.

Sementara itu Walikota Kediri, Abdullah Abu Bakar dalam sambutannya mengatakan, saat ini Pemda sudah kerjasama dengan Kejaksaan, seperti TP4D sehingga pembangunan berjalan lancar. ” Tentu ini akan menjadi baik endingnya pelayanan prima di Indonesia khususnya Kota Kediri, karena nantinya bisa terhubung secara online, ” tagas Abu.

Syukuran yang dilaksanakan dihalaman Kejari Kota Kediri itu dihadiri Walikota Kediri Abdullah Abu Bakar, Wakil Walikota Lilik Muhhibah, Dandim 0809 Kediri Letkol Kav Dwi Agung Sutrisno, Kapolres Kediri Kota AKBP Anthon Haryadi, S. IK, Kepala Pengadilan Negeri Sarah Louis Simanjutak SH, MHum. (aji/yan)

Kajari Kota Kediri Dra. Martini, SH melalui Kasi Pidsus Kejaksaan Negeri Kota Kediri Much Arief Abdillah mengatakan, Bhakti sosial ini dalam rangka memperingati hari Bhakti Adhyaksa ke 59 dan HUT Ikatan Adhyaksa Dharmakarini yang ke 19.

“Kegiatan ini sebagai wujud kepedulian Kejari Kota Kediri untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah,” katanya

Kasi Pidsus yang akrab disapa pak Arif itu menambahkan, donor darah dilaksanakan karena kerap mendengar kalau stok darah pada Palang Merah Indonesia (PMI) dan Rumah Sakit sering kekurangan darah.

” Alhamdulillah, dari target pendonor yang ikut 50 peserta, tapi saat ini warga yang ikut peduli mendonorkan darahnya melebihi target yaitu 135 pendonor, ” paparnya.

Kegiatan donor darah kali ini Kejari kota Kediri juga menggandeng Kepolisian, Pengadilan Negeri, Kodim 0809 Kediri, Brigif 16/WY dan Lapas Kediri. (aji/uni/yan)

Roy Kurnia Irawan, salah satu perwakilan dari aktivis ini mengatakan, akhirnya kerja keras kami mulai membuahkan hasil, semua pejabat terkait yang terindikasi atas pelaporan tindak pidana korupsi maupun pembuat kebijakan, mereka tengah di audit oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).”Dengan adanya audit BPK ini, menandakan bahwa kinerja Kejari Kota Kediri dalam mengungkap kasus pidana korupsi yang selama ini merajalela di wilayah Kota Kediri,” ungkapnya.

Lebih lanjut Roy menambahkan, Kejaksaan masih menunggu hasil dari audit tim BPK. “Bila ada indikasi adanya tindak pidana korupsi ataupun penyalah gunaan wewenang, Kejari baru mulai melakukan penyelidikan,” tambahnya

Sementara itu Kasi Intel Kota Kediri Yudi Istiono mengaku saat ini tim audit dari BPK tengah melakukan introgasi kepada pihak-pihak terkait sesuai dengan laporan yang dipermasalahkan oleh para aktivis.”Saat ini tengah di audit oleh BPK, Kejari Kota menunggu atas hasil itu. Bila dalam audit BPK menyatakan ada unsur tindak pidana korupsi, kami siap melakukan penyelidikan,” katanya.

Untuk diketahui, dalam laporan yang disampaikan para Aktivis kepada Kejari Kota Kediri diantaranya, pembangunan taman ruang terbuka hijau (RTH) Brantas, yang diduga telah melanggar aturan dan unsur korupsi. Yang kedua Kasus pasar Setono betek, dalam proses rehab tersebut PD Pasar tidak melakukan proses lelang pembongkaran bangunan.

Permasalahan yang ketiga adalah pembangunan taman RTH dan Rusunawa Kota Kediri yang diduga ada unsur tindak pidana Korupsi. (mid/ags/yan)

Janji penerbitan Sprindik tersebut disampaikan Kepala Kejari Kota Kediri Dra. Martini, SH, dalam berdialog dengan perwakilan aksi yang menuntut penanganan tiga kasus besar di Kota Kediri.

Dalam acara dialog tersebut,

Martini berjanji dalam waktu dekat ini terhitung batasan waktu 2 Minggu kedepan, Kajari akan menerbitkan Sprindik untuk kasus pembongkaran pasar Setono Betek, dengan memanggil PD. Pasar Kota Kediri.”Dalam waktu dekat Kejari Kota Kediri akan menerbitkan Sprindik terhadap kasus yang diduga ada unsur tindak pidana korupsi dalam proses pengerjaan rehab Pasar Setono Betek,” kata Roy Kurniawan

Lebih lanjut Roy menambahkan, hasil keputusan pertemuan kali ini, sangat melegakan masyarakat. ” Alhamdulillah, setelah kami datang berkali-kali di Kejaksaan akhirnya membuahkan hasil positif, karena Ibu Kajari dalam waktu dekat akan memanggil PD. Pasar Kota Kediri untuk mempertanggung jawabkan kinerjanya,” lanjutnya.

Meski demikian, para aktivis anti korupsi ini akan mengawal jalanya penanganan kasus.”Kami berserta teman-teman aktivis lainnya akan mengawal proses ini secara bersama-sama,” tegasnya.

Dalam proses penyidikan nanti, agar Kejaksaan tidak tebang pilih dan tidak hanya manis diawal saja. Melainkan harus dikupas habis hingga ke akar-akarnya.”karena jelas sekali, proyek RTH taman Brantas itu unsur korupsinya jelas sekali, ini Kejaksaan harus serius dalam menanganinya, ” kata para pengunjuk rasa.

Para aktivis berharap, penyidikan tidak hanya dilakukan pada PD. Pasar saja, namun kasus korupsi yang lain yakni pembangunan RTH Taman Brantas dan Taman RTH Rusunawa.

Agar semua kroni-kroni dan pelaku yang terlibat didalamnya bisa segera terkuak, untuk mewujudkan Kota Kediri menjadi Kota yang bersih dari Korupsi. (mid/aji/nay)

Kedatangan mereka untuk kembali menanyakan sejauh mana tindak lanjut Kajari Kota Kediri dalam mengungkap kasus beberapa bulan lalu yang telah dilaporkan oleh masyarakat.

Koordinator aksi Revi Pandega mengatakan, hingga saat ini massa tidak memperoleh pemberitahuan sedikitpun hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Kejaksaan Kota Kediri.

“Padahal kami selaku masyarakat menunggu hasil penyelidikan itu. Kami menduga, dalam pelaporan tiga kasus yang sempat kami sampaikan setengah tahun yang lalu itu ada unsur tindak pidana korupsi dan penyalah gunaan wewenang,” kata Revi saat ditemui di tengah-tengah aksi.

Lebih lanjut Revi mengatakan, bila kasus ini tak ada kejelasan, kami akan laporkan penemuan kasus ini kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).”Kami akan berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan kasus yang terjadi di Kota Kediri, karena masyarakat menginginkan Kota Kediri bersih dari tindakan korupsi,” lanjutnya.

Sementara itu Kasi Pidsus Kejaksaan Kota Kediri A. Rasyid saat menemui para pengunjuk rasa mengatakan, aspirasi dari pengunjuk rasa diterima dan akan disampaikan kepada pimpinan.”Namun bila para aksi ini tetap menghendaki untuk bertemu dengan Kepala Kejaksaan, besok akan kita agendakan, karena besok beliau sudah ada dikantor,” ungkap Rasyid.

Seperti diberitakan, demo dihalaman Kejari Kota Kediri ini merupakan aksi susulan aksi kemarin dengan agenda tuntutan kepada Kejari untuk segera menuntaskan 3 kasus besar di Kota Kediri, yakni Proyek Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dibangun diarea Sungai Brantas, proses pembongkaran pasar Setono Betek tanpa lelang dan kasus upah karyawan BPJS yang dibawah standart.(mid/aji/nay)

Tomi Aribowo salah satu anggota aksi dalam orasinya mengatakan, meminta Kejari melakukan penyelidikan terhadap dugaan korupsi yang dilakulan PD Pasar Kota Kediri.” PD Pasar dalam melakukan eksekusi pembongkaran Pasar Setono Betek banyak sekali unsur pelanggaran didalamnya,” katanya. Seharusnya, lanjut Tomy dalam pembongkaran pasar PD Pasar melakukan tahapan lelang aset terlebih dahulu.”Bukan justru mereka yang melakukan pembongkaran sendiri,” lanjutnya.

Sehingga kalau pembongkaran itu dilakulan lelang Pemkot mendapatkan asupan dana dari proses eksekusi pembongkaran itu. Namun kenyatannya Pemkot justru mengeluarkan anggaran untuk biaya pembongkaran. ” Dalam pelaksanaan pembangunan Pasar Setono Betek ini menggunakan double anggaran, terlebih lagi bekas bongkaran aset tersebut lenyap, Apakah habis dijual sendiri,” kata Tomi

Akhirnya para pengunjuk rasa ditemui oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri Martini SH.

Dalam kesempatam itu Martini, SH mengatakan, sebenarnya Kejari menunggu pro aktif masyarakat untuk melaporkan segala tindakan yang disinyalir ada indikasi korupsi. “Makanya, saya tadi sangat senang dengan kedatangan mereka, karena selama saya menjabat di sini, belum ada satu pun berkas laporan yang masuk,” terang Kajari Kota Kediri yang baru menjabat beberapa bulan yang lalu itu.

Dengan adanya berkas yang masuk itu, Kejari akan melakukan penelusuran terkait aduan tersebut sesuai dengan standart operasional prosedur (SOP). “Penyelidikan dulu yang kita lakukan, kalau sudah ada bukti terindikasi, pasti langsung kita lakukan penyidikan,” jelas Martini.

Selain menuntut agar kejari mengusut dugaan korupsi, para pengunjuk rasa juga melaporkan temuan adanya kasus korupsi gaji karyawan BPJS. Karena Gaji yang seharusnya tertara Rp. 1.500.000, namun para karyawan nyatanya hanya menerima gaji sebesar Rp 800.000. (mid/yan)