Kepala DP3APPKB Situbondo, H Imam Darmaji, mengatakan bahwa kegiatan pertemuan koordinasi dan kerja sama dengan melakukan penandatanganan ini bertujuan untuk membangun jaringan, supaya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Situbondo, semakin menurun. Sehingga, dengan meluasnya jaringan kelembagaan tersebut, diharapkan semua unsur yang ada di masyarakat bisa turut melakukan sosialisasi pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Dari data yang saya terima, sampai September ini kurang lebih ada 58 kasus kekerasan perempuan dan anak. Dan Alhamdulillah, persolan ini semuanya bisa kita tangani dengan memberikan pendampingan. Sehingga korban kekerasan terhadap perempuan dan anak bisa cepat dipulihkan. Yaitu baik dari segi psikologi ataupun kekerasan fisiknya,” jelasnya.

Disampaikan pula, dalam penangan pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak tentu memiliki kendala, seperti terbatasnya tenaga psikolog yang ada di DP3APPKB. Sehingga pihaknya bekerjasama dengan psikolog swasta dengan cara dikontrak untuk melaksanakan pendampingan terhadap korban. (her/gie)

Kasatreskrim Polres Blitar, AKP Tika Pusvita, menjelaskan bahwa dugaan kekerasan itu dilaporkan oleh nenek korban. Peristiwa sendiri baru diketahui sang nenek, saat menjenguk korban di rumah orang tua angkat.

“Saat menjenguk, pada tubuh korban didapati memar dan lebam. Karenanya, nenek korban langsung melaporkannya ke Polres Blitar” kata AKP Tika Pusvita, Jumat (01/09/2022) tadi.

Tika menambahkan, korban dirawat oleh orang tua angkat, karena ibu korban menjadi tenaga migran ke luar negeri. Sementara, karena terduga pelaku belum memiliki anak, makanya meminta kepada ibu korban, agar terduga yang merawatnya.

“Korban baru dititipkan sekitar sebulan. Namun, saat dijenguk neneknya, kondisinya sudah memar dan lebam di beberapa bagian tubuhnya,” imbuhnya.

Akibat luka yang dideritanya, saat ini balita malang tersebut harus menjalani perawatan di rumah sakit. Sementara nenek korban, juga belum bisa dimintai keterangan lebih lanjut, karena masih menunggui sang cucu.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Neneknya belum sempat kita minta keterangan, karena cucunya juga harus dirujuk ke rumah sakit,”  jelasnya.

Tika menegaskan, bahwa secepatnya akan diupayakan untuk meminta keterangan sejumlah orang. Termasuk, kedua orang tua angkat korban yang menjadi terduga pelaku.

“Ya, secepatnya kita minta keterangan. Sehingga, semuanya bisa menjadi jelas,” terangnya.

Kepala Desa di Kecamatan Talun, Chusana, saat dikonfirmasi terpisah menyampaikan bahwa kondisi memprihatinkan Balita malang tersebut, diketahui saat ibu angkat korban membawanya ke Posyandu untuk diimunisasi. “Saat itulah, sejumlah kader Posyandu merasa curiga dengan lebam dan memar yang ada di beberapa bagian tubuh Balita. Setelah itu, kader Posyandu baru lapor ke nenek korban,” jelas Chusana.

Chusana menambahkan, bahwa Balita tersebut tidak hanya mengalami penganiayaan fisik. Namun, selama diasuh kedua orang tua angkatnya, diduga korban sering dibiarkan sendirian di rumah.

“Jadi, diduga korban sering ditinggal sendirian di rumah sampai berjam-jam. Bahkan, bisa sampai setengah hari saat orang tua angkatnya bekerja di sawah,” paparnya. (jar/sit)

Sementara sebagai peserta sosialisasi, melibatkan sejumlah anggota Forum Anak Kabupaten Situbondo, tokoh dari organisasi keagamaan yakni Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, serta tokoh masyarakat.

Kepala DPPPA Situbondo, H Imam Hidayat, mengatakan bahwa game online yang pada saat ini marak dimainkan anak-anak, secara tidak langsung akan mengakibatkan kecanduan. Untuk itu, diharapkan kepada orang tua, agar mengawasi permainan anak atau memberikan waktu tertentu untuk anak bemain HP.

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

“Mungkin kita melihat kejahatan ciber melalui game online, sudah mulai bermunculan. Untuk itu, kita berusaha mengantisipasi agar tidak terjadi terhadap anak-anak kita,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Situbondo, H Saifullah MM, juga menjelaskan bahwa zaman digitalisasi sekarang ini, cara yang evektif bagi orang tua untuk mengawasi permainan anak. Yaitu dengan banyak cara, yang diantaranya seperti membuat aturan.

“Anak boleh bermain hp, tapi setelah makan. Kemudian, membatasi waktu anak bermain hp,” ujarnya. (her/sit)

 
Memontum Lamongan – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kabupaten Lamongan mencatat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Lamongan masih cukup tinggi. Bahkan, berdasarkan data dari Dinas PPPA Lamongan, dalam kurun waktu 2017 hingga Juni 2018, total angka kekerasan terhadap perempuan dan anak sampai menembus 76 kasus.

“Berdasarkan hasil evaluasi dan report data korban kasus kekerasan di Kabupaten Lamongan tahun 2017 kasus yang tercatat sebanyak 50 kasus. Sedangkan, tahun 2018 sampai dengan bulan Juni kasus yang tercatat sebanyak 26 kasus, ” ungkap Kepala Dinas PPPA Lamongan, drg. Fida Nuraida, Kamis, (26/7/2018).

Tren peningkatan kasus kekerasan yang menimpa perempuan dan anak ini pun menempatkan Kabupaten Lamongan, masuk dalam 10 besar kasus kekerasan perempuan dan anak di Jatim. Di mana, beberapa jenis kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terjadi di Lamongan di antaranya, kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kasus penelantaran.

Selain itu, Bupati Lamongan Fadeli menegaskan dirinya sangat prihatin terhadap kondisi tersebut.